Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintahan elektronik E-Government dilakukan untuk memenuhi tata pemerintahan yang baik. Kementerian Pariwisata Kemenpar telah menerapkan E-Government, meskipun belum sesuai harapan karena capaian nilai Pemeringkatan E-Government Indonesia PeGI menurun dan berpredikat Kurang. Nilai PeGI Kemenpar 2014 adalah 2.47, menurun di 2015 menjadi 2.04. Penurunan ini memengaruhi tata laksana pemerintahan dan kualitas layanan publik. Hal ini menunjukkan Kemenpar menghadapi hambatan dalam implementasi E-Government. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor yang menghambat implementasi tersebut. Pendekatan kuantitatif dengan kuisioner dan analisis regresi linier dilakukan untuk menemukan faktor penghambat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat implementasi E-Government di Kemenpar meliputi belum terdapat tujuan dan strategi untuk implementasi, kolaborasi dan koordinasi di dalam internal Kemenpar yang belum baik, teknologi belum terintegrasi, portal layanan tidak tersedia sehingga keinginan menggunakan layanan rendah, tingkat kepercayaan terhadap informasi digital yang masih rendah, serta kegagalan penggunaan portal layanan sehingga menyebabkan tingkat keamanan penyimpanan data rendah.

---

Electronic Government E Government was implemented in order to achieve the good governance. The Ministry of Tourism Kemenpar has implemented E Government, even though its implementation does not meet the expectation yet because the performance value of PeGI The ranking of E Government of Indonesia has declined and ranged as Low category. Kemenpar s PeGI in 2014 was 2.47, and has decreased to 2.04 in 2015. This declining value affects the governance and the quality of public service. This shows that, there were obstacles encountered by Kemenpar in order to implement E Government. The purpose of this study is to find factors which were inhibit the implementation of E Government. Quantitative approach with questionnaire and linear regression analysis will be conducted in order to find the factors. The results find that factors inhibited the implementation of E Government in Kemenpar include lack of objectives and strategies for implementation, lack of collaboration and coordination within Kemenpar, the technology has not integrated, the E Government service frequently unavailable and resulted to low levels of intention to use, lack of confidence in digital information, and the failure when using the service resulted to low levels of data storage security."

"Skripsi ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Program Depok Cyber City di Kota Depok. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan memberikan gambaran analisis faktor-faktor tersebut dengan menggunakan metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data dan wawancara yang mendalam yang disertai pula oleh studi kepustakaan. Penelitian menemukan bahwa Program Depok Cyber City belum berjalan dengan baik karena, secara teoritis dan berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya seperti komunikasi antar pihak yang terlibat dan dengan masyarakat, sumber daya manusia dan anggaran, dan dukungan publik terhadap program.

---

This thesis analyzes the factors which affect the implementation of Depok Cyber City program in the city which bears its name. The objective of the research within is to define an analytic image of those factors by using qualitative methode through data collection and in-depth interviews which also supported by literature study. In the end, the research found out that the Depok Cyber City implementation has not going well , theoritically and based upon those interviews, because several affecting factors such as communication between the involved parties and between government and the public, human and monetary resources, and society support for it."

"Kementerian Sekretariat Negara mengimplementasikan e-Government untuk menunjang produktivitas pekerjaan agar target tugas dan fungsi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Selain itu, kualitas layanan dapat meningkat dan dirasakan oleh para pemangku kepentingan. Untuk itu, inisiatif e-Government harus berkelanjutan. Penelitian ini memeriksa implementasi e-Government berkelanjutan di Kementerian Sekretariat Negara melalui faktor-faktornya pendorongnya. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivisme dengan strategi pengumpulan data melalui wawancara mandalam dan studi literatur dokumen yang diterbitkan Kemsetneg maupun dokumen lain terkait sustainability e-Government. Hasil studi menunjukkan faktor yang berpengaruh penerapan e-Government berkelanjutan yakni kapasitas pemimpin dalam mengarahkan penerapan e-Government, dan dikomitmenkan dengan peningkatan kapasitas anggaran, dan TIK serta pengembangan kapasitas SDM yang terarah. Selain itu, diiringi dengan faktor penyematan (embedding) baik perubahan struktur organisasi, regulasi yang terbit dan perubahan budaya kerja. Namun, orientasi penerapan e-Government tersebut pada para pengguna dalam faktor utilitas, seperti keandalan, performance, dan fleksibilitas memenuhi penggunaan perlu ditingkatkan. Faktor tersebut memerlukan adaptasi (adaptation) dan penyesuaian (appropriation) dalam kebijakan e-Government melalui manajemen proses dan hasil pemantauan dan evaluasi yang perlu lebih terukur dan sistematis.

---

Ministry of State Secretariat implements e-Government to support work productivity so that task and function targets can be achieved effectively and efficiently. In addition, service quality can be improved and perceived by stakeholders. For this reason, e-Government initiatives must be sustainable. This study examines the implementation of e-Government sustainability in the Ministry of State Secretariat through its driving factors. This research is a post-positivism research with data collection strategies through in-depth interviews and literature studies of documents published by the Ministry of State Secretariat and other documents related to sustainable e-Government. The results of the study show that the factors that influence the implementation of sustainable e-Government are the capacity of leaders in directing the implementation of e-Government, and are committed to increasing budgetary capacity, and ICT and targeted human resource capacity development. In addition, it is accompanied by embedding factors, both changes in organizational structure, published regulations and changes in work culture. However, the orientation of the implementation of e-Government on users in terms of utility, such as reliability, performance, and flexibility to meet usage needs to be improved. These factors require adaptation and appropriation in e-Government policies through process management and monitoring and evaluation results that need to be more measurable and systematic."

"Persandian adalah kegiatan terkait pengamanan informasi yang sejak lama digunakan dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Seiring perkembangan teknologi, keamanan siber muncul sebagai bagian dari keamanan nasional. Berdasarkan Perpres No. 53 Tahun 2017, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah lembaga yang mempunyai fungsi menyelenggarakan persandian dalam konteks keamanan siber di Indonesia. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, urusan pertahanan dan keamanan negara merupakan urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di sisi lain, UU No. 23 Tahun 2014 mengatur penyelenggaraan persandian tidak dilakukan secara nasional oleh pemerintah pusat, melainkan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan pemerintahan wajib daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini antara lain mengenai kewenangan persandian yang ada pada BSSN, kewenangan persandian yang ada pada pemerintah daerah, serta hubungan antara BSSN dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan persandian di Indonesia. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi tumpang tindih kewenangan antara BSSN dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan persandian di Indonesia. Saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah perlunya pengaturan yang lebih jelas dan terang terhadap pengaturan penyelenggaraan persandian di Indonesia, khususnya melalui instrumen undang-undang.

---

Coding is an activity related to securing information and has long been used in the context of state defense and security. As technology develops, cyber security emerges as part of the national security. Based on Presidential Regulation Number 53 of 2017, the State Code and Cyber Agency (BSSN) is an institution that has the function to administer the affair of coding in the context of cyber security in Indonesia. According to Act Number 23 of 2014, the affairs of state defense and security are absolute government affairs that are entirely belong to the authority of the central government. On the other hand, Act Number 23 of 2014 regulates the affair of coding is not administered nationally by the central government, rather submitted to the regional government as a mandatory regional governmental affair that is not related to basic services. This thesis will examine the authority of the affair of coding in the BSSN, the authority of the affair of coding in the regional government, and the connection between BSSN and the regional government in administering the affair of coding in Indonesia. This thesis is carried out using normative juridical legal research methods. This thesis concludes that there is an authority overlap between the BSSN and the regional government in administering the affair of coding in Indonesia. The advice that can be given through this thesis is the need for clearer regulation for the affair of coding in Indonesia, especially by an act."

"Penelitian ini bertujuan menganalisa strategi E-Government Public Relations Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun reputasi organisasi. Teori yang digunakan adalah teori kehumasan dalam dunia pemerintahan, konsep E-Government Public Relations, teori reputasi organisasi, dan teori perencanaan strategis kehumasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta observasi partisipatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi EGovernment Public Relations pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggabungkan empat karakteristik, yaitu: strategic, integrated, targeted, dan measurable yang diimplementasikan ke dalam rangkaian perencanaan strategis kehumasannya. Media internet yang digunakan dalam rangka membangun reputasi organisasi adalah situs dan media sosial.

---

This research aims to analyze the strategy of E-Government Public Relations at the Ministry of Public Works and Housing in building the organization reputation. Theories that were applied are government public relations theory, the concept of E-Government Public Relations, reputation of organization theory, and strategic planning of public relations. This is a qualitative research. Data collected by indepth interviews and participatory observation.

The results show that EGovernment Public Relations strategy at the Ministry of Public Works and Housing incorporates four characteristics: strategic, integrated, targeted, measurable and implement them into PR strategic planning. Internet media used in order to establish the organization reputation are website and social media."

"Penelitian ini fokus pada analisis penerapan e-government melalui aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuan dari keberadaan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, cepat, mudah, serta semua pelayanan dapat diproses secara online tanpa ada lagi pelayanan secara manual. Pada penerapannya aplikasi ini masih mengalami beberapa kendala yaitu seperti masih ditemui pelayanan yang belum sepenuhnya dilakukan secara online dan ada beberapa layanan yang tidak aktif digunakan. Dengan menggunakan pendekatan post positivisme, peneliti melakukan analisis terhadap penerapan e-government melalui sistem informasi online layanan administrasi untuk mengetahui sejauh mana peran sistem informasi ini dalam menunjang proses pelayanan di Kemendagri. Menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi serta studi literatur dengan menggunakan teori IS Success Model oleh DeLone dan McLean (2003) yang terdiri dari 6 (enam) variabel yaitu system quality, information quality, service quality, intention to use/use, user satisfication dan net benefit, peneliti mendapatkan data sebagai dasar penilaian penerapan e-government melalui aplikasi SIOLA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government melalui aplikasi SIOLA di Kemendagri belum berjalan dengan baik. Masih terdapat sejumlah indikator penunjang kesuksesan sistem informasi yang dinilai belum memadai.

---

This study focuses on analyzing the implementation of e-government through the application of the Online Service Administration Information System (SIOLA) at the Ministry of Home Affairs (Kemendagri). The purpose of this application is to improve service quality and create services that are effective, efficient, fast, easy, and all services can be processed online without manual service. In its application, this application still experiences several problems, namely services that have not been fully carried out online and some services that are not actively used. Using a post-positivism approach, researchers conducted an analysis of the implementation of e-government through an online information system for administrative services to determine the extent of the role of this information system in supporting the service process at the Ministry of Home Affairs. Using data collection techniques through interviews and documentation studies as well as literature studies using the IS Success Model theory by DeLone and McLean (2003) which consists of 6 (six) variables namely system quality, information quality, service quality, intention to use/use, user satisfication and net benefit, researchers obtain data as a basis for evaluating the implementation of e-government through the SIOLA application. The results of the study show that the application of e-government through the SIOLA application at the Ministry of Home Affairs has not gone well. There are still a number of indicators supporting the success of information systems that are considered inadequate."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bersama-sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta terus berusaha untuk melaksanakan keterbukaan pemerintah yang salah satunya adalah melalui portal open data. Namun, berdasarkan data yang diperoleh bahwa penyediaan data melalui portal open data masih belum sesuai harapan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum diketahuinya apakah pelaksanaan open government data telah berjalan baik di Pemprov DKI Jakarta karena hingga saat ini belum pernah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan open government data di Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu diperlukan analisis untuk mengetahui tingkat kematangan open government data pada pemprov DKI Jakarta saat ini agar selanjutnya dapat dirumuskan saran dan rekomendasi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai tahapan kematangan yang lebih tinggi.Pada penelitian ini, kerangka kerja Open Data Maturity Model OD-MM digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi tingkat kematangan Open Government Data pada Pemprov DKI Jakarta. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa tingkat kematangan Open Government Data Pemprov DKI Jakarta berada pada tingkat kematangan 2. Saran utama untuk Pemprov DKI Jakarta adalah untuk dilakukan perbaikan pada subdomain management, access, developer, dan participation and collaboration. Selain itu, sebagai implikasi teori, penelitian ini memperlihatkan bahwa kerangka kerja Open Data Maturity Model OD-MM berhasil digunakan untuk mengukur tingkat kematangan open government data di Pemprov DKI Jakarta.

---

Provincial Government of DKI Jakarta through Department Communication, Informatics and Statistics Diskominfotik works together with Planning and Development Agency Bappeda continues to strive to implement Open Government in which one of them is through open data portal. However, the provision of data through the open data portal is still not as expected. One of the problem is not knowing whether the implementation of Open Government Data OGD has been running well in the Provincial Government of DKI Jakarta because until now there is no evaluation of the OGD implementation in Provincial Government of DKI Jakarta. To deal with this problem we need to analyze maturity level of Open Government Data implementation in Jakarta Provincial Government so that we can formulate suggestion and recommendation to get higher level maturity in OGD implementation.In this research, Open Data Maturity Model OD MM is used as a framework to evaluate maturity level of Open Government Data implementation in Jakarta Provincial Government. This research was conducted with a qualitative approach to collect data through interviews. The result shows that the maturity level of OGD implementation is at second maturity level. The main suggestion is to improve OGD implementation in some of subdomain, they are management subdomain, access subdomain, developer subdomain, and participation and collaboration subdomain. In addition, as a theoretical implication, this study shows that The Open Data Maturity Model OD MM framework was successfully used to measure the maturity of open government data in the Jakarta Provincial Government."

"Pengadaan barang dan jasa merupakan komponen krusial yang dalam tata kelola pemerintahan. Di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 70% kasus korupsi yang ditemukan dan ditangani oleh KPK berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah menggunakan e-Government dalam bentuk e- Procurement untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP bernama aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang saat ini sudah menjadi Aplikasi Umum SPBE. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi Aplikasi SPSE sebagai SPBE dengan menggunakan teori dari Sirat (2013). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 dan 11 faktor yaitu visi, misi dan tujuan, strategi, pelatihan, keamanan, kolaborasi, infrastruktur, dukungan pimpinan, budaya organisasi, peraturan,dan keuangan merupakan Penentu keberhasilan implementasi SPSE sebagai SPBE.

---

Procurement of goods and services is a crucial component in the governance of the government. In Indonesia in 2020 as many as 70% of corruption cases found and handled by the KPK were related to the procurement of goods/services. In overcoming this, the government uses e-Government in the form of e-Procurement to minimize the occurrence of corruption. The E-Procurement developed by LKPP is called the Electronic Procurement System (SPSE) application which is currently an SPBE General Application. Therefore, this research aims to analyze the factors that determine the successful implementation of the SPSE Application as SPBE using the theory from Sirat (2013). The method used in this study is post-positivist, A data collection technique through primary data conducted with in-depth interviews and secondary data in the form of literature studies. The results showed that 10 of the 11 factors, namely vision, mission and objectives, strategy, training, security, collaboration, infrastructure, leadership support, organizational culture, regulations, and finance are the determinants of the successful implementation of SPSE as SPBE."

"Many people assume that e-Government is merely a technological problem while in fact non-technological factors also influence it, even tend to be more dominant. Without a comprehensive evaluation covering non-technological aspects, e-Government implementation will fail. This study aims to determine the various factors that affect the implementation of e-Government. The research method used is a survey of several government agencies and the data is analyzed by a quantitative approach, namely factor analysis to confirm success factors that have been obtained in previous synthesis studies (Napitupulu, 2014). The results of the empirical statistical research indicate there are 39 valid and reliable success factors, both technological and non-technological factors in e-Government implementation. Furthermore, these success factors can be classified into four components, namely resource components, levers, values, and impacts. It is expected that all the success factors that have been proven empirically can be accommodated by government agencies, especially in the district/city level to support the successful implementation of e-Government in Indonesia."

"Penelitian ini berdasarkan factual problem bahwa Super apps JAKI belum mencapai tingkat maksimal dalam aspek kepercayaan publik. Ketidakseimbangan pengunduh dan pengguna aktif Super apps JAKI menjadi problematika yang ditemukan yang dapat mempengaruhi kepercayaan. Selain itu, tantangan dan hambatan dalam mendapatkan kepercayaan publik terhadap e-Government sangat kompleks, terlebih di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki keragaman budaya, sosial, pendidikan, suku, dan agama. Penelitian ini menganalisis tingkat kepercayaan publik terhadap Super apps JAKI dan faktor faktor apa yang mempengaruhinya melalui opini publik dengan melakukan survei. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan positivist. Analisis eksplanatif digunakan untuk mengukur dan memberikan gambaran tingkat kepercayaan publik dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan metode OECD. Penelitian ini juga menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk membangun hubungan model kepercayaan publik. Hasil histogram penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Super apps JAKI berada pada posisi menengah ke tinggi dengan skor OECD, yaitu sebesar 7.4 dari skala 10, yang menandakan tingkat kepercayaan publik pada level menengah. Tingkat kepercayaan tersebut berdasarkan persepsi publik atas kemampuan, integritas dan kebaikan Super apps JAKI dalam memberikan layanan kepada publik. Faktor demografi responden pengguna seperti pekerjaan dan jenis kelamin juga memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan publik. Keputusan publik untuk menggunakan dan mempercayai Super apps JAKI membutuhkan tahapan yang melibatkan berbagai faktor. Pengujian model kepercayaan publik dengan SEM menghasilkan faktor-faktor yang signifikan berpengaruh langsung terhadap kepercayaan publik yaitu media sosial, pengaruh sosial, lembaga pemerintah, kebijakan dan teknologi. Dari kelima faktor tersebut, faktor media sosial memiliki pengaruh paling signifikan sebagai media fenomena baru dalam sosialisasi, promosi dan diseminasi kepada publik yang cenderung mencari informasi dengan cepat dan mudah tanpa peduli terhadap risiko, politik dan budaya. Pemerintah perlu memperhatikan faktor lain untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna Super apps JAKI sebagai bentuk kewaspadaan terhadap penerimaan risiko data dan informasi pribadi. Penelitian ini menjadi starting point untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan model yang lebih spesifik untuk kota-kota yang berbasis pedesaan pada negara berkembang

---

This research is based on the factual problem that JAKI Super apps have not reached the maximum level in the aspect of public trust. The imbalance of downloaders and active users of JAKI Super apps is a problem found that can affect trust. In addition, the challenges and obstacles in gaining public trust in e Government are very complex, especially in developing countries such as Indonesia which has cultural, social, educational, ethnic and religious diversity. This research analyzes the level of public trust in JAKI Super apps and what factors influence it through public opinion by conducting a survey. The research method used in this research is quantitative with a positivist approach. Explanation analysis is used to measure and provide an overview of the level of public trust with Confirmatory Factor Analysis (CFA) and the OECD method. This research also uses a Structural Equation Model (SEM) to build a public trust model relationship. The results of the research histogram show that the level of public trust in JAKI Super apps is in a medium to high position with an OECD score of 7.4 on a scale of 10, which indicates a medium to high fully trusting level of public trust. The level of trust is based on the public's perception of ability as the highest dimension, integrity and benevolence of Super apps JAKI in providing services to the public. The demographics of users such as occupation and gender also have a direct impact on public trust. The public's decision to use and trust JAKI Super apps requires stages involving various factors. The SEM analysis of the public trust model results in significant factors that have a direct effect on public trust, namely social media, social influence, government, policies and technology. These five factors are very important to be involved and contribute to realizing a good governance system in DKI Jakarta with public trust. The social media factor has the most significant influence as a new media phenomenon in socialisation, promotion and dissemination to the public who tend to seek information quickly and easily without caring about risks, politics and culture. The government needs to pay attention to other factors to increase the sense of security and comfort of JAKI Super apps users as a form of awareness of the risk acceptance of personal data and information. This research is a starting point for further research in developing models that are more specific to rural-based cities in developing country"