Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKementerian PUPR mendapat amanah untuk melaksanakan salah satu misi utama pemerintah, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi nasional untuk meningkatkan daya saing Indonesia.Sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini, Kementerian PUPR telah menerapkan sistem pemantauan dan pelaporan secara elektronik dengan menggunakan sistem e-Monitoring. Sistem e-Monitoring tersebut berisikan data progres pelaksanaan kegiatan Kementerian PUPR yang tersebar di seluruh Indonesia. Sistem e-Monitoring ini sangat penting dalam fungsi monitoring untuk menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dan juga sebagai bahan untuk pengambilan keputusan para pimpinan khususnya dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh APBN BA033, yang alokasinya pada tahun 2017 ini sebesar 105,3 Triliun. Dengan demikian, perlu disusun manajamen risiko keamanan informasi terhadap sistem e-Monitoring untuk menjaga kualitas pengambilan keputusan oleh pimpinan.Tujuan Penelitian ini adalah menyusun konsep dokumen manajemen risiko keamanan informasi untuk sistem e-Monitoring Kementerian PUPR dengan kerangka kerja ISO/IEC 27005:2011. Keluaran dari penelitian ini adalah surat keputusan dari penanggung jawab sistem e-Monitoring tentang rencana kerja dan tim pelaksana manajemen risiko keamanan informasi sistem e-Monitoring Kementerian PUPR.

---

ABSTRACTThe Ministry of PWH receives a mandate to implement one of the main missions of the government, accelerating infrastructure development in order to increase national production capacity to improve Indonesia 39 s competitiveness.Since 2006, the Ministry of PWH has implemented an electronic monitoring and reporting system, e Monitoring, which is used to check the progress of Ministry of PWH rsquo s activities throughout Indonesia, including physical and financial progress. Now, the e Monitoring is very important in observing or checking the progress so that the policy is implemented in accordance with its goals. It is also one of main information for policy making by the leaders, especially implementation of activities funded by the state budget APBN BA033 , which in 2017 is allocated at IDR 105.3 trillion. Thus, it is necessary to establish information security risk management on e Monitoring to maintain the quality of decision making by the leaders.The purpose of this research is to compile the concept of information security risk management document for e Monitoring of the Ministry of PWH with ISO IEC 27005 2011 framework. Output from this research is a decision letter from the responsible e Monitoring system about work plan and implementation team of information security risk management system e Monitoring of the Ministry of PWH."

"Dalam upaya meningkatkan kemajuan dan keadilan sosial di sektor kesehatan, Indonesia melakukan transformasi digital kesehatan dengan tujuan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakatnya. Penting untuk diingat bahwa informasi yang tersimpan dalam sistem informasi kesehatan memiliki tingkat sensitivitas dan kerahasiaan yang tinggi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan metode Factor Analysis of Information Risk (FAIR) dalam penelitian manajemen risiko keamanan informasi di sektor kesehatan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman teoritis dan praktis tentang pengelolaan risiko keamanan informasi, serta mengidentifikasi tren penelitian yang signifikan dan arah penelitian ke depan dalam perlindungan data di sektor kesehatan dengan pendekatan FAIR. Penelitian ini akan mencakup periode 2006-2022 dan menggunakan dataset utama yang terdiri dari 22 kata kunci dari publikasi yang tercatat di Scopus. Metode yang digunakan mencakup metode Search, Appraisal, Synthesis, Analysis (SALSA), serta analisis bibliometrik seperti analisis co-authorship, co-occurrence, citation, co-citation, dan bibliographic coupling. Alat bantu seperti VOSviewer dan Rstudio Biblioshiny akan digunakan untuk analisis tersebut. Melalui pencarian kata kunci yang spesifik, ditemukan bahwa risk assessment dan risk management memiliki tingkat kemunculan yang tinggi dan tautan yang kuat dalam 353 dokumen publikasi yang terdiri dari 117 artikel jurnal, 222 artikel prosiding, dan 14 buku. Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan jumlah publikasi mengenai manajemen risiko keamanan informasi di sektor kesehatan dengan pendekatan FAIR, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 14,17%. Usia rata-rata dokumen yang ditemukan adalah 6,97 tahun. Penggunaan konsep FAIR tercermin dalam kata kunci yang relevan, menunjukkan penerapan model ini dalam mengukur dan mengelola risiko informasi secara kuantitatif. Isu-isu seperti keamanan siber, perlindungan data, privasi, serta keamanan IoT dan aplikasi mobile juga menjadi fokus peningkatan perhatian dalam konteks keamanan informasi di sektor kesehatan. Selain itu, partisipasi aktif dari negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, dan India juga terlihat, menunjukkan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan praktik di negara-negara tersebut.

---

To promote progress and social justice in the healthcare sector, Indonesia has embarked on a digital health transformation with the aim of providing significant benefits to its population. It is important to remember that the information stored in healthcare information systems carries a high level of sensitivity and confidentiality. However, this research has found that the use of the Factor Analysis of Information Risk (FAIR) method in research on information security risk management in the healthcare sector is still limited. Therefore, this study aims to enrich the theoretical and practical understanding of information security risk management and identify significant research trends and future directions in data protection in the healthcare sector using the FAIR approach. This research will cover the period from 2006 to 2022 and utilize a primary dataset consisting of 22 keywords extracted from publications recorded in Scopus. The methods employed will include the Search, Appraisal, Synthesis, and Analysis (SALSA) method, as well as bibliometric analyses such as co-authorship, co-occurrence, citation, co-citation, and bibliographic coupling. Tools such as VOSviewer and Rstudio Biblioshiny will be used for the analyses. Through specific keyword searches, it was discovered that risk assessment and risk management have a high occurrence rate and strong connections within 353 publications, including 117 journal articles, 222 conference papers, and 14 books. The analysis results indicate an increasing number of publications on information security risk management in the healthcare sector using the FAIR approach, with an average annual growth rate of 14.17%. The average age of the documents found is 6.97 years. The use of the FAIR concept is reflected in relevant keywords, demonstrating the application of this model in quantitatively measuring and managing information risk. Attention has also been given to issues such as cybersecurity, data protection, privacy, as well as IoT and mobile application security in the context of information security in the healthcare sector. Furthermore, active participation from developing countries such as Indonesia, Malaysia, and India can be observed, indicating efforts to enhance understanding and practices in these countries."

"Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (Itjen PUPR) memiliki program penguatan peran pengawasan berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR 2015-2019. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja Itjen PUPR sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Kementerian PUPR. Sejalan dengan itu, Itjen PUPR menetapkan capaian level 3 Internal Audit Capacity Model (IACM), namun hasil penilaian BPKP menunjukkan bahwa Itjen PUPR masih berada di level 2 IACM. Salah satu penyebab ketimpangan ini adalah belum diterapkannya Manajemen Pengetahuan (MP) di Itjen PUPR. Itjen PUPR dapat mencapai level 3 IACM jika telah menerapkan MP. Agar penerapan MP berhasil, maka sebelum diterapkan, Itjen PUPR perlu mengukur tingkat kesiapannya terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar tingkat kesiapan Itjen PUPR dalam rangka menerapkan MP dan memberikan saran-saran perbaikan terhadap aspek-aspek yang dinilai belum siap menerapkan MP. Kesiapan MP diukur berdasarkan kerangka kerja yang divalidasi oleh Pakar secara kualitatif. Kerangka kerja dibagi atas 2 aspek utama: Individu dan Organisasi, dengan menggunakan faktor-faktor: Kepercayaan, Efikasi Diri, Kerterbukaan pada Perubahan, Resiprokal, Pemahaman atas MP, Regulasi, Budaya, Struktur, Kepemimpinan & Manajemen, Strategi, Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK), dan Lingkungan Fisik. Pengukuran tingkat kesiapan mengacu pada skala Rao. Penelitian ini juga dilakukan secara kuantitatif dengan mengedarkan survei kuesioner skala likert 1-5 kepada 150 pegawai sebagai metode pengambilan sampel. Data yang dikumpulkan dari hasil survei akan diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan nilai Kesiapan MP Itjen PUPR adalah 66.68% yakni berada pada tingkat Reseptif (level 4), yang berarti Itjen PUPR dalam keadaan siap untuk menerapkan Manajemen Pengetahuan, namun dengan catatan perbaikan pada faktor Regulasi dan Struktur.

---

General Inspectorate (GI) of Ministry of Public Works & Housing (PWH) has strengthening program of surveillance role which is based on Beuroucracy Reformation Road Map Ministry of PWH 2015-2019. This program is conduced to improve GI-PWHs performance as government internal control apparatus in Ministry of PHW. Aligned to it, GI-PWH has set third level of Internal Audit Capacity Model (IACM), but BPKPs assessment showed that GI-PWH is still on second level of IACM. One of the reasons of this deviation is unimplemented Knowledge Management (KM). GI-PWH may achieve third level IACM if it has implemented KM. In order to succeed in KM implementation, readiness level of KM must be measured first.

This research aims to know how much KM readiness level of GI-PWH in order to implement it. Knowing the level, this research may be able to give some reccomendations toward GI-PWH related to aspects in KM that may not be ready. KM readiness is assessed based on Theoretical Framework which was validated by experts qualitatively. The framework is divided into 2 main aspects: Individual and Organization. Factors accomodated to conduct the assessment are: Trust, Knowledge Self-Efficacy, Openness for Change, Reciprocicy, Understanding of Definition & Benefit of KM, Regulatin, Culture, Structure, Leadership & Management, Strategy, Information & Communcation Technology (ICT), and Physical Environment. The measurement of readiness level refered to Rao scale.

This research was conducted quantitatively by using 5-scale-likert questionnaire. Respondents were carried out from 150 samples. Data was collected and processed by using descriptive-analysis method. The result showed readiness level to implement KM in GI-PWH is 66.68% at Receptive level. This means GI-PWH is ready to implement KM, but"

"Keamanan informasi menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan industri karena meningkatnya serangan siber selama Covid-19. Pemerintah dalam menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 berkewajiban menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah membutuhkan pendekatan untuk implementasi pengelolaan risiko keamanan informasi dan kontrol keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk treatment, risk acceptance, pengendalian risiko, menyusun kerangka kerja manajemen risiko keamanan informasi dan menilai kematangan Cyber security maturity pada domain tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi dan respon. Metodologi menggunakan ISO/IEC 27005:2018 sebagai panduan melakukan risk assesment. Kode praktik untuk kontrol keamanan informasi menggunakan standar ISO/IEC 27002:2013 dan menilai kematangan siber menggunakan model cyber security matury versi 1.10 yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa penilaian risiko dan pengendalian risiko dengan dua metode yang digunakan dapat meningkatkan nilai kematangan siber organisasi dari 3.19 menjadi 4.06. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerangka kerja manajemen risiko keamanan informasi aplikasi pengelolaan data ABC telah sesuai dengan kebutuhan Institusi XYZ dalam menjalankan proses bisnisnya.

---

Information security is an important concern for the government and industry due to cyber attacks during Covid-19. The government in implementing the Electronic-Based Government System (SPBE) Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 95 of 2018 guarantees the confidentiality, integrity, availability, authenticity and denial of resources related to data and information, SPBE Infrastructure, and SPBE Applications. To overcome these problems, the government in the approach to the implementation of information security risks and information security controls. This study aims to carry out risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk treatment, risk acceptance, risk control, developing an information security risk management, and evaluation of cyber ​​security maturity,  governance domain maturity, examination, protection, detection and response. The methodology uses ISO/IEC 27005:2018 as a guide for conducting a risk assessment. The code of practice for information security control uses the ISO/IEC 27002:2013 standard and assesses cyber maturity using the cyber security maturity model version 1.10 developed by the National Cyber ​​and Crypto Agency of the Republic of Indonesia. From the results of the study, it was found that risk assessment and risk control with the two methods used can improve the cyber quality of the organization from 3.19 to 4.06. The results of this study also show that the security risk management framework for the application of ABC data management application is in accordance with the needs of XYZ Institution in carrying out its business processes."

"Makalah proyek akhir ini menganalisis faktor uraian tugas dan spesifikasi kemampuan yang mempengaruhi perilaku pencarian informasi ASN-PNS Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan jabatan fungsional analis kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh dari uraian tugas dan spesifikasi kemampuan terhadap perilaku pencarian informasi analis kebijakan Kementerian PANRB. Metode penelitian ini adalah survei dengan menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data. Data penelitian dianalisis dengan PLS-SEM (Partial Least Square-Structural Equation Modelling). Jumlah responden adalah 118 analis kebijakan yang terdiri dari jenjang jabatan pertama, muda, dan madya. Hasil penelitian yang didapatkan faktor uraian tugas berpengaruh positif terhadap perilaku pencarian informasi analis kebijakan Kementerian PANRB, sedangkan spesifikasi kemampuan tidak berpengaruh positif terhadap perilaku pencarian informasi analis kebijakan Kementerian PANRB. Kesimpulan penelitian ini yaitu terbukti bahwa perilaku dari analis kebijakan yang berkaitan dengan pencarian informasi sangat dipengaruhi oleh uraian tugasnya, sedangkan spesifikasi kemampuan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pencarian informasi analis kebijakan. Penelitian ini menyarankan adanya dukungan dari unit kerja pengelola informasi seperti perpustakaan di instansi tersebut untuk dapat mengelola data dan informasi yang dihasilkan analis kebijakan dari masing-masing unit kerja agar dapat didayagunakan secara berkelanjutan sehingga dapat menunjang pekerjaan dari analis kebijakan yakni perumusan kebijakan publik.

---

This final paper analyzed the factors such as job descriptions and capability specifications influence the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform’s policy analysts’ information seeking behavior. This study aims to identify the effect of job descriptions and capability specifications on the the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform’s policy analysts’ information-seeking behavior information. The method in this research is a survey using a questionnaire for data collection. Research data were analyzed using PLS-SEM (Partial Least Square-Structural Equation Modelling). The respondents were 118 policy analysts of first-class junior, junior, and middle levels. The results show that job descriptions positively effect the information-seeking behavior of the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform’s policy analysts. In contrast, capability specifications have no positive effect on information-seeking behavior of the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform’s policy analysts. Therefore, the research concludes that it is proven that policy analysts’ information-seeking behavior is strongly influenced by their job descriptions, while capability specifications do not significantly influence it. This study suggests the support of information management unit such as libraries to manage the data and information produced by policy analysts from each work unit, so that it can be utilized sustainably to support policy analysts in formulating the public policies"

"ABSTRAKSistem Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK merupakan sistem elektronik strategis yang menangani 33 informasi geospasial. KLHK membutuhkan suatu perencanaan manajemen risiko keamanan informasi yang mendukung sistem informasi geospasial. Penelitian ini akan menganalisis serta merancang manajemen risiko keamanan informasi geospasial KLHK dengan menerapkan pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan literatur serta pengolahan data dengan menggunakan kerangka kerja ISO 27005:2011 dan ISO 27002:2013. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah dokumen perencanaan manajemen risiko keamanan informasi berupa dokumen penanganan risiko, rekomendasi kontrol untuk mengurangi risiko dan penerimaan risiko sebagai solusi kebijakan dalam keamanan informasi geospasial KLHK.

---

ABSTRACTGeospatial Information Systems of the Ministry of Environment and Forestry KLHK is an electronic system that handle 33 strategic geospatial information. KLHK requires an information security risk management plan that supports geospatial information systems. The study will analyze and design the information security risk management at KLHK by applying geospatial data collection through interviews, documents and literature studies as well as data processing using ISO 27005 2011 and 27002 2013 framework. The results obtained from this study is document of information security risk management plan in the form of risk mitigation document, recommendations to reduce the risk and control of risk acceptance as a solutions in geospatial information security policy."

"Penyediaan layanan publik digital sangat penting. Standar pengalaman pelanggan telah meningkat di sektor swasta, dan masyarakat mengharapkan pemerintah untuk mengikutinya. Pemerintah menghadapi berbagai tantangan ketika mencoba menumbuhkan solusi digital, banyak di antaranya yang terbesar bukan teknologi. Keberhasilan implementasi transformasi digital di pemerintahan bergantung pada pengambilan tindakan tegas atas masalah ini, yang dapat mencakup segala hal mulai dari menghilangkan silo organisasi hingga mengatasi kesenjangan keterampilan digital dan kurangnya pendanaan. Jika tantangan ini dibiarkan tidak teratasi, program pemerintah digital berisiko kehilangan pendanaan berkelanjutan dan, tentu saja, kemampuan organisasi untuk memanfaatkan manfaat yang dijanjikan dari solusi digital. Penelitian ini mengambil studi kasus implementasi transformasi digital di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya pada Pusat Data dan Teknologi Informasi. Permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian yaitu belum dilakukannya monitoring evaluasi transformasi digital di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Urgensi melakukan evaluasi transformasi digital adalah dari hasil evaluasi yang dihasilkan dapat digali rekomendasi dan dilakukan perbaikan agar pelaksanaan transformasi digital Kementerian PUPR menjadi lebih baik dan meningkat. Penelitian ini menggunakan GovTech Maturity Index sebagai kerangka kerja evaluasi dan metode campuran yaitu pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen dan pendekatan kuantitatif dengan survei menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat kematangan transformasi digital Pusdatin Kementerian PUPR berdasarkan kerangka kerja GTMI memperoleh nilai 0,87 (nol koma delapan tujuh) berarti sangat tinggi yang dikategorikan masuk ke dalam grup A. Kementerian PUPR telah mendemonstrasikan solusi canggih atau inovatif dan praktik yang baik di area fokus GovTech.

---

The provision of digital public services is very important. Customer experience standards have risen in the private sector, and society expects governments to follow it. Governments face a variety of challenges when trying to grow digital solutions, many of the biggest of which are non-technological. The successful implementation of digital transformation in government depends on taking decisive action on this issue, which can include everything from eliminating organizational silos to addressing digital skills weaknesses and capital shortages. If these challenges are left unaddressed, digital government programs risk losing ongoing funding and, of course, the ability of organizations to take advantage of the benefits that digital solutions offer. This research takes a case study of the implementation of digital transformation in the Ministry of Public Works and Public Housing especially in Data and Information Technology Center. The main problem of this research is that an evaluation of digital transformation has not been carried out at the Ministry of Public Works and Public Housing. The urgency of evaluating digital transformation is based on evaluation result, recommendations can be explored and made improvements so that the implementation of the Ministry of Public Works and Public Housing's digital transformation is better and improved. This study uses the GovTech Maturity Index as an evaluation framework and mixed methods, qualitative approach with interviews, observations, and document studies and quantitative approach with survey using questionnaire. Based on the evaluation result, the maturity level of the digital transformation of the Data and Information Technology Center in Ministry of Public Works and Public Housing based on the GTMI framework is 0.87 (zero point eight seven) which means it is very high which is included in group A. The Ministry of of Public Works and Public Housing has demonstrated advanced or innovative solutions and good practices in focus areas GovTech."

"Pemeliharaan dan perawatan bangunan bertujuan untuk menjaga kondisi fungsi, struktur, dan estetika seperti pada kondisi awalnya. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemeliharaan dan perawatan bangunan hijau gedung pemerintahan komponen arsitektur. Gedung Kantor Kementerian PUPR dipilih untuk menjadi studi kasus pada penelitian ini. Kerusakan komponen arsitektur yang rusak pada bangunan sehingga tidak memenuhi standar kinerja pemeliharaan menjadi permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Dampak dari permasalahan ini adalah biaya operasional yang meningkat dan tidak tercapainya empat syarat keandalan bangunan (kenyamanan, keselamatan, kesehatan, dan kemudahan). Penyebab dari masalah tersebut adalah karena sistem pemeliharaan yang tidak efektif. Penelitian ini menggunakan metode survei, tinjauan literatur, dan studi kasus untuk mendapatkan hasil penelitian yang merupakan pembuktian bahwa kinerja pekerjaan pemeliharaan dan perawatan komponen arsitektur bangunan gedung hijau pemerintah dapat meningkat dengan menggunakan pengembangan sistem informasi berbasis Building Information Modelling (BIM).

---

The purpose of Buidling maintenance is to maintain the fuctional, structural, and aesthetics condition as in the initial conditions. This research aims to improve the architectural components of the government green bulding maintenances performance. The PUPR Ministry Office Building was chosen to be the case study in this research. The damaged architectural components in buildings might affect the failure of the component to fulfill the standard required. The impact of this problem is the increased operational costs and not achieving the four conditions of building reliability (comfort, safety, health, and convenience). The cause of the problem is the ineffectiveness of the maintenance system. The survey methods, literature review, and case studies are used in this research to prove the argument that the performance architectural components of the government green bulding maintenance can be improved by using the development of information systems based on Building Information Modelling (BIM)."

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana kebutuhan dan perilaku jurnalis televisi dalam melakukan pencarian informasi sebagai materi utama dalam produksi berita. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi pada 20 April sampai 30 Juni 2021. Informan dalam penelitian ini merupakan jurnalis yang bertugas sebagai produser program berita buletin dan non-buletin (magazine) di Metro TV. Kebutuhan dan perilaku informan dianalisis menggunakan model perilaku pencarian informasi berbasis kompleksitas tugas dari Byström dan Järvelin. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan riset untuk membangun naskah berita beserta dukungan audio visual adalah faktor yang membedakan perilaku pencarian informasi jurnalis televisi dengan jurnalis lainnya. Penugasan dari redaksi mencakup tema dan format berita akan mempengaruhi kompleksitas tugas yang harus diselesaikan. Perilaku pencarian informasi berdasarkan kompleksitas tugas pada produser yang bertugas dalam program buletin dan non-buletin memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kesimpulannya adalah produser program berita berdasarkan kategori kompleksitas tugasnya adalah tugas keputusan normal dan tugas keputusan asli dengan pengetahuan; kebutuhan informasi diidentifikasi berdasarkan jenis berita dan format yang disajikan; sumber dan saluran informasi yang disadari pertama adalah sumber media online sebagai informasi awal untuk acuan membuat naskah; dan informasi dari sumber yang lebih kompleks dan beragam dapat menggunakan bantuan dari divisi riset dan library. Saran yang diajukan secara umum adalah pelatihan dan praktik di tempat kerja mengenai cara memanfaatkan sumber informasi tertentu secara efisien.

---

This study aims to discuss television journalists' needs and information searching behavior as the primary material in news production. The research methodology used is a qualitative method with a case study approach. In-depth interviews and observations carried out data collection from April 20 to June 30, 2021. The informants in this study were journalists who served as producers of bulletin and magazine news programs on Metro TV. The needs and behavior of the informants were analyzed using the task complexity-based information-seeking behavior model from Byström and Järvelin. The findings in this study indicate that research activities to build news scripts along with audio-visual support are factors that distinguish television journalists' information-seeking behavior from other journalists. The editor's assignment includes the theme and format of the news will affect the complexity of the task that must be completed. Information-seeking behavior based on task complexity among responsible producers in the bulletin and non-bulletin programs has a significant difference. The conclusion is news program producers based on the complexity category of the task are normal decision tasks, and in known, genuine decision tasks; information needs are identified based on the type of news and the format presented; the first recognized sources and channels of information are online media sources as initial information for reference in making scripts, and information from more complex and diverse sources can use assistance from the research and library divisions. Suggestions put forward, in general, are on-the-job training and practice on how to make efficient use of specific sources of information."

"Skripsi ini membahas hasil penelitian tentang penelusuran informasi di internet yang dilakukan oleh jurnalis harian The Jakarta Post yang mencakup strategi penelusuran informasi di internet, masalah dalam penelusuran dan cara penyelesaiannya, serta mencakup kepuasan akan kemampuan penelusuran informasi yang dimiliki jurnalis The Jakarta Post. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa keterlibatan Pusat Informasi The Jakarta Post perlu untuk ditingkatkan dalam mengembangkan kemampuan penelusuran informasi jurnalis The Jakarta Post dan bahwa jurnalis perlu untuk memanfaatkan setiap sarana yang tersedia untuk meningkatkan kemampuan penelusuran informasi melalui internet.

---

The focus of this study is the journalists of The Jakarta Post Daily who make use of the internet in the work process of newsgathering. The purpose of this study is to understand the process of information seeking on the internet that being carried out by the journalists of The Jakarta Post Daily including their strategies, problems, and their level of satisfaction regarding their information seeking on the internet. This research is qualitative descriptive and the data were collected by the means of deep interview. The researcher suggests that to improve the level of satisfaction upon journalists information seeking on the internet, there should be more involvement from The Jakarta Post Information Centre. The researcher also suggests the journalists of The Jakarta Post Daily to use every means available to improve their level of satisfaction regarding information seeking on the internet."