Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerbedaan pandangan yang mencolok di antara berbagai kelompok muslim Indonesia dalam isu-isu kemasyarakatan dan ketatanegaraan sesungguhnya merupakan perbedaan dalam memahami ajaran agama Islam. Perbedaan pemahaman ini kemudian berujung pada perbedaan ideologi atau orientasi politik yang dianut, bahkan pertarungan politik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat nilai moral sebagai predikator dalam orientasi politik yang terbentuk dalam lima nilai moral, yakni nilai kepedulian, keadilan, kesetiaan, hormat pada otoritas dan nilai kesucian.Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis model struktural. Analisis model struktural digunakan untuk menguji model pengaruh nilai moral terhadap orientasi politik Islam. Partisipan pada penelitian ini adalah sejumlah individu beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang terafiliasi pada kelompok keagamaan muslim tertentu. Jumlah sampel dalam penelitian ini N = 531 orang muslim yang terafilisasi pada Nahdlatul Ulama NU , Muhammadiyah, Persis, Mathlaul Anwar, Persatuan Umat Islam PUI , Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII , dan Hizbut Tahrir Indonesia HTI .Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa secara umum nilai moral dapat memprediksi orientasi politik Islam. Nilai moral yang terdiri dari kepedulian, keadilan, kesetiaan, hormat pada otoritas, dan kesucian dapat memprediksi orientasi politik Islam. Lebih khusus lagi, nilai moral kepedulian, keadilan, kesetiaan, dan hormat pada otoritas dapat memprediksi orientasi politik Islam dengan dimediasi oleh nilai moral kesucian. Perbedaan orientasi politik pada kelompok-kelompok Islam ditentukan oleh nilai moral kesucian. Temuan lainnya adalah setiap kelompok muslim Indonesia memperlihatkan pola yang berbeda dalam nilai moral yang memprediksi orientasi politik Islam. Berdasarkan penelitian ini Nahdlatul Ulama NU , Muhammadiyah, Mathlaul Anwar, Persatuan Umat Islam PUI , dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII termasuk kelompok Islam dengan orientasi politik inklusif sementara Persis dan Hizbut Tahrir Indonesia HTI termasuk pada kelompok Islam dengan orientasi politik eksklusif.

---

ABSTRACTThe striking differences of views among various Indonesian Muslim groups on social and constitutional issues are, in fact, differences in understanding Islamic teachings. This difference of understanding then leads to differences in ideology or political orientation adopted, even political struggles. This study aims to see the moral value as a predicator in the political orientation that is formed in five moral values, namely the value of caring, justice, loyalty, respect for authority and the value of sanctity.The research was conducted by quantitative method with structural model analysis approach. Structural model analysis is used to test the model of the influence of moral values on Islamic political orientation. Participants in this study were a number of Muslim individuals, both men and women affiliated with certain Muslim religious groups. The number of samples in this study N 531 of muslims affiliated to Nahdlatul Ulama NU , Muhammadiyah, Persis, Mathlaul Anwar, Islamic Union PUI , Islamic Da 39 wah Institute of Indonesia LDII , and Hizbut Tahrir Indonesia HTI .The results obtained in this study is that in general the moral value can predict the political orientation of Islam. Moral values consisting of caring, justice, loyalty, respect for authority, and holiness can predict the political orientation of Islam. More specifically, the moral values of caring, justice, loyalty, and respect for authority can predict the political orientation of Islam by being mediated by the moral values of purity. The difference of political orientation to Islamic groups is determined by the moral values of purity. Another finding is that every Indonesian Muslim group shows a different pattern of moral values predicting Islamic political orientation. Based on this research, Nahdlatul Ulama NU , Muhammadiyah, Mathlaul Anwar, Islamic Unity PUI , and Islamic Da 39 wah Institute of Indonesia LDII including Islamic groups with inclusive political orientation while Persis and Hizbut Tahrir Indonesia HTI exclusive political orientation."

"ABSTRAKKarya tulis ini dilatarbelakangi keresahan penulis akan marak nya perdebatan oleh beberapa kalangan tentang hubungan agama dan negara, banyak pendapat yang menyatakan bahwa semua yang dipermasalahkan semata-mata hanya untuk kepentingan politik saja, sedangkan urusan agama dan negara memang tidak akan terlepas dari pemikiran politik Islam yang ada di setiap masa nya. Jurnal ini membahas pemikiran politik Islam dari masa klasik dan modern. Pemikiran politik yang difokuskan dalam jurnal ini adalah hubungan agama dan negara menurut pandangan Islam melalui sejarah dan pendapat tokoh-tokoh politik Islam, serta bentuk pemerintahan yang terkandung dalam pemikiran islam pada masa klasik, pertengahan, maupun modern. Pembahasan tentang pemikiran politik yang tersaji pada jurnal ini akan disandingkan dengan tipologi politik modern sebagai perbandingan layak atau tidak nya hal tersebut menjadi pembeda antara perihal agama dan negara dalam membentuk konsep kenegaraan yang berlandaskan pemikiran para tokoh politik Islam. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang membandingkan pemikiran-pemikiran tokoh politik Islam dari berbagai macam sumber. Penulis, pada jurnal yang telah tersusun ini menyimpulkan bahwa tidak ada pemikiran politik yang mutlak memisahkan urusan agama dan kenegaraan, bahkan di sebuah negara sekuler sekalipun.

---

ABSTRACTThis paper is motivated by the anxiety of the writer that there will be widespread debate by some groups about the relationship between religion and state, many opinions state that all the issues are solely for political purposes, while religious and state affairs will not be separated from Islamic political thinking exist in every period. This journal discusses Islamic political thinking from classical and modern times. The political thinking focused in this journal is the relationship between religion and state according to Islamic views through the history and opinions of Islamic political figures, as well as the forms of government contained in Islamic thought in the classical, middle and modern times. The discussion of political thought presented in this journal will be juxtaposed with modern political typologies as a worthy comparison or not, which is a distinction between matters of religion and state in shaping state concepts based on the thoughts of Islamic political leaders. The method used is a descriptive analysis method that compares the thoughts of Islamic political figures from various sources. The author, in this compiled journal, concludes that there is no absolute political thought that separates religious and state affairs, even in a secular state."

"Beberapa variabel psikologi ditemukan menjadi faktor disposisi yang mempengaruhi ideologi politik misalnya motivasi epistemik, right wing authoritarianism dan social dominance orientation. Selain faktor psikologi, faktor agama diprediksikan dapat menjadi faktor disposisi ideologi politik karena agama dan politik mempunyai akar kebutuhan psikologi yang sama. Sifat multiinterpretatif ajaran Islam tidak bisa melihat Islam secara monolitik sehingga Muslim akan berbeda-beda dalam bersikap politik. Penelitian ini bertujuan melihat peran agama dan faktor psikologis dalam memetakan tipologi ideologi politik Muslim di Indonesia. Studi pendahuluan dilakukan dengan mewawancarai 12 partisipan dari organisasi Islam untuk menggambarkan perbedaan sikap politik dan perbedaan interpetasi dalam memahami ajaran Islam. Beberapa Muslim digambarkan meyakini dan memahami ajaran Islam sebagai pedoman menyeluruh (total) dalam semua aspek kehidupan termasuk kehidupan politik dan bernegara. Totalitas dalam Islam tersebut diduga menjadi prediktor terhadap ideologi politik Muslim. Untuk itu perlu dilakukan adaptasi dan analisis struktur skala totalisme Islam (studi 1a) dengan partisipan sebanyak 653 muslim. Selanjutnya menguji korelasi dan regresi dengan variabel yang terkait dengan ideologi (1b) dengan partisipan sebanyak 376 mahasiswa muslim. Selanjutnya studi 2 menggunakan survei sebanyak 1208 muslim dari beberapa provinsi dengan karakteristik tertentu yang bertujuan untuk membuktikan hipotesis utama yaitu keberagaman ideologi politik Muslim di Indonesia. Hasilnya terdapat 6 kelompok ideologi politik dengan perbedaan karakteristik pada motivasi epsitemik, right wing authoritarianism, social dominance orientaiton dan totalisme Islam.

---

Some psychological variables are found as the disposition factors that influence to political ideology such as epistemic motivation, right wing authoritarianism and social dominance orientation. Besides psychological factors, the religious factors are predicted to be a disposition factor for political ideology because religion and politics have the similar root in psychological needs. The multi-interpretative nature of Islamic teachings cannot be seen Islam as monolithically interpretation, so Muslims will be different in their political behavior. This study aims to analyze the role of religion and psychological factors in mapping the typology of Muslim political ideology in Indonesia. A preliminary study was conducted by interviewing 12 participants from Islamic organizations to illustrate differences in political attitudes and differences in interpretation in understanding Islamic teachings. Some Muslims are depicted as believing and understanding the teachings of Islam as an absolute guidance (total) in all aspects of life including political and state life.

Totality in Islam is thought to be a predictor of Muslim political ideology. For this reason, it is necessary to adapt and analyze the structure of the Islamic totalism scale (study 1a) with 653 Muslim participants and test correlation and regression with variables related to ideology (1b) with a total of 376 Muslim student participants. Furthermore Study 2 focused on a survey to 1208 Muslims from several provinces with certain characteristics aimed at proving the main hypothesis of the diversity of Muslim political ideologies in Indonesia. The result is that there are 6 groups of political ideologies with different characteristics in epistemic motivation, right wing authoritarianism, social dominance orientation and Islamic totalism."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prediksi orientasi dominansi sosial SDO dan identitas sosial terhadap intoleransi politik di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional. Alat ukur yang digunakan adalah Skala Orientasi Dominansi Sosial dan Skala Intoleransi Politik Putra, 2007 serta adaptasi dari Alat Ukur Identitas Sosial Kusumawardhani, 2010 . Penelitian dilakukan pada 772 mahasiswa S1/D4 yang dilakukan dengan accidental sampling dengan mengisi kuesioner daring melalui tautan http://lurus.in/niatnya. Penelitian ini menemukan bahwa SDO dapat memprediksi kemunculan intoleransi politik = 0,260, p < 0,05 , dan identitas sosial memiliki pengaruh yang kecil dalam memprediksi kemunculan intoleransi politik = 0,138, p < 0,05.

---

This study aims to predict social dominance orientation SDO and social identities religion and ethnicity on political intolerance. This study used correlational method, and examine SDO with Skala Orientasi Dominansi Sosial Putra, 2007 , political intolerance with Skala Intoleransi Politik Putra, 2007 , and social identity with Alat Ukur Identitas Sosial Kusumawardhani, 2010 . The researcher used online questionnaire http lurus.in niatnya with 772 undergraduate students as sample with accidental sampling. The researcher found that SDO predicts political intolerance 0,260, p 0,05 and a small contribution of social identity to predict political intolerance 0,138, p 0,05."

"Perkembangan zaman yang diiringi dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan temuan masalah keagamaan kontemporer yang membutuhkan solusi hukum. Ijtihad istislahi memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan solusi hukum kontemporer ini, ditambah lagi dengan keterbatasan jumlah nas yang sudah dianggap final. Melalui penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan konsep maslahat dan bentuk reformulasinya, konsep ijtihad istislahi dan bentuk penggunaannya, serta sisi penerapan maslahat dan ijtihad istislahi oleh Komisi Fatwa MUI. Jenis penelitian ini adalah library research yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa hal. Pertama, terdapat lima dhawabith dalam penggunaan maslahat, yaitu masih dalam cakupan maqashid al-syariah, tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan kias, serta tidak berbenturan dengan maslahat yang lebih prioritas. Kedua, reformulasi konsep maslahat dapat dilakukan dengan meredefinisi term seputar maslahat dan merekonstruksi epistemologi maslahat. Ketiga, ijtihad istislahi merupakan upaya pencurahan seluruh daya dan kekuatan untuk sampai pada penemuan hukum Islam berdasarkan pada pemeliharaan kemaslahatan. Keempat, ijtihad istislahi dapat diaplikasikan dalam bentuk al-maslahah al-mursalah, sadd al-dzari’ah, dan al-istihsan. Kelima, berdasarkan pada pedoman penetapan fatwa, Komisi Fatwa MUI menerima penggunaan konsep maslahat sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan fatwa, sebagaimana tertulis dalam Metode Penetapan Fatwa MUI Pasal 7 yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997 dan diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat. Komisi Fatwa MUI juga menerima penggunaan ijtihad istislahi sebagai salah satu pendekatan manhaji dalam penetapan fatwa. Keenam, berdasarkan pada hasil fatwa yang ditetapkan melalui Sidang Komisi Fatwa MUI dalam masalah keagamaan antara tahun 2009 hingga tahun 2018, terdapat 18 dari 66 fatwa yang ditetapkan menggunakan ijtihad istislahi. Dari 18 fatwa ini, 10 (sepuluh) fatwa berdasarkan pada al-maslahah al-mursalah, 3 (tiga) fatwa berdasarkan pada sadd al-dzari’ah, dan 5 (lima) fatwa berdasarkan pada al-istihsan.

---

The passage of time, accompanied by the rapid advancement of science and technology, has resulted in the discovery of contemporary religious problems that necessitate legal solutions. Ijtihad istislahi has a significant role in providing this modern legal solution, coupled with the limited number of sacred texts that are already considered. Through this study, the author tries to explain the concepts of maslahat and its form of reformulation, ijtihad istislahi and its form of use, and the application of maslahat and ijtihad istislahi by the Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama. This type of research is descriptive-analytical, with library research using a qualitative approach. Based on this study, the authors concluded several things. First, there are five criteria for the use of maslahat, which are that it remains within the scope of maqashid al-sharia, that it does not contradict with the Al-Qur'an, that it does not contradict the hadith, that it does not contradict the analogy, and that it does not conflict with the higher priority maslahat. Second, reformulation of the concept of maslahat can be done by redefining the term around maslahat and reconstructing the epistemology of maslahat. Third, ijtihad istislahi is an attempt to expend all power to arrive at the discovery of Islamic law based on the maintenance of maslahat. Fourth, ijtihad istislahi can be applied in the form of al-maslahah al-mursalah, sadd al-dzari'ah, and al-istihsan. Fifth, based on the guidelines for establishing fatwas, the Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama accepts the use of the concept of maslahat as a consideration in issuing fatwas, as written in the Fatwa Establishment Method of the Indonesia Council of Ulama Article 7, which is contained in the Decree of the Leadership Board of the Indonesian Council of Ulama Number U-596/MUI/X/1997 and strengthened by the Fatwa of the Indonesian Council of Ulama Number 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 concerning the criteria of Maslahat. The Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama also accepted the use of ijtihad istislahi as one of the manhaji approaches in the fatwa establishment. Sixth, based on the results of fatwas established through the Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama on religious matters between 2009 and 2018, 18 of 66 fatwas were established using ijtihad istislahi. From the 18 fatwas, 10 (ten) are based on al-maslahah al-mursalah, 3 (three) are based on sadd al-dzari'ah, and 5 (five) are based on al-istihsan."

"Penelitian disertasi ini bertujuan mendokumentasikan dan menganalisis aspek-aspek yang membedakan dan menyamakan gerakan perempuan Muslim Progresif antara tahun 1990-1998 dengan eiri negara yang terpusat di Masa Orde Baru dan gerakan di tahun 1998-2010 dengan eiri negara demokratis di Era Reformasi. Dengan metode kualitatif berperspektif gender dan menggunakan teori gerakan sosial baru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa di masa keduanya mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya pada aktor gerakan dan dukungan dari ulama dan sarjana pria. Sementara perbedaannya adalah pada lawan gerakan dan cara beradvokasi.

---

This research attemp to document, compare and contrast Muslim progressive women movement ini in the New Order between 1990-1998, with those in the Reform Era between 1998-2010 undera more democratic state. Using qualitative gender-perspektive and new social movement theory, the findings of the study show that there are similarities and the differences. The similarities are the actor of the movement and supports are coming from ulama's and male Islamic scholars, meanwhile the differences are from the opposites groups and the ways of advocacy."

"Volume 17 of International Finance Review focusses on a variety of issues relating to the political economy of Chinese finance, including: The pattern of government ownership and control of Chinese firms; The role of government in corporate governance of industrial and financial firms; The interaction of culture, law and institutions in Chinese governance systems; Corporate social responsibility, stakeholders and sustainable growth; The effect of political connections on corporate performance and society; Privatization, IPOs, exchange listing and firm valuation; The role of government in banking and financial markets; Practice of corporate risk management and insurance; Foreign-exchange policy and its effect on firms and markets; Foreign direct and portfolio investments in China; International investments and operations of Chinese firms; Chinese economic relations with the US and other countries."