Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2013, Kementerian Keuangan menetapkan Kebijakan Reviu RKA K/L yang merupakan tahapan penelahaan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA K/L, Reviu RKA K/L dilaksanakan oleh auditor APIP K/L. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis persepsi Unit Kerja penyusun RKA LAN dan Direktorat Jenderal Anggaran terhadap penerapan Reviu RKA K/L di LAN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan observasi langsung pada kegiatan yang menjadi obyek penelitian, dengan penentuan responden menggunakan metode purposive sampling. Kebijakan Reviu RKA K/L telah dilaksanakan dengan baik di LAN sejak tahun anggaran 2013 untuk DIPA tahun 2014 dan dibutuhkan dalam perencanan kegiatan dan penganggaran karena membawa perbaikan RKA K/L pada proses perencanaan dan penganggaran di LAN.

---

In 2013, the Ministry of Finance stipulates new policy comprising the reviewing stage in the formulation of the financial plan documents which is called 39 Kebijakan Riviu RKA K L 39 Review of Ministrial and Institutional Work Plan Budget. The RKA K L is implemented by the APIP K L auditor. This research aims to explore and analyze the perception of the Work Unit working on RKA at the State Administration Agency LAN and the Directorate General of Budget on application of RKA K L Review at LAN.

This study employs descriptive methods, the data was collected through questionnaires, interviews and direct observation on the relevant activities related to the object of research. The respondents were deliberately chosen using purposive sampling. This study suggests that the RKA K L Review Policy has been well implemented at LAN since the 2013 fiscal year for the 2014 Budget Implementation Checklist DIPA. In addition to that, the policy is required in planning activities and budgeting for it improves the RKA K L in the planning and budgeting process at LAN."

"Laporan Magang ini mengenai proses penyusunan anggaran pada PT. Mega Finance untuk tahun 2014. PT. Mega Finance merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa kredit sepeda motor. Penulis melakukan praktek magang di perusahaan tersebut selama kurang lebih 3 bulan yang pada prakteknya penulis membantu menyusun anggaran tersebut dengan melakukan perhitungan ? perhitungan pada format anggarannya. Proses penyusunan tersebut dimulai dari menerima data, memasukkan format data dalam perhitungan anggaran, memasukkan perhitungan anggaran pada format total anggaran, menyerahkan format anggaran total pada kepala divisi, meminta persetujuan direksi, dan sampai pada anggaran tersebut dipresentasikan ke grup.

---

This Internship report the budgetary process at PT. Mega Finance for the year 2014. PT. Mega Finance is a company engaged in credit services motorcycles. The author did an internship at the company for at least 3 months in practice authors helped to draft the budget by doing the calculations on the budget format. The preparation process starts from receiving the data, insert data format in the budget calculations, enter the calculation of the total budget in the budget format, submit the form at the head of the division of the total budget, the board of directors for approval, and until the budget is presented to the group."

"Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan unit eselon 1 yang memiliki pemotongan anggaran terbesar kedua di Kementerian PUPR pada tahun 2016. Berdasarkan Inpres tentang pemotongan anggaran, setiap organisasi harus tetap mengamankan belanja prioritas yang menjadi tanggung jawabnya. Namun, pemotongan anggaran di Ditjen Bina Marga masih dilakukan pada program prioritas. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan metode pemotongan anggaran di Ditjen Bina Marga pada tahun anggaran 2016 dengan melihat lima metode yang ditetapkan oleh McTighe. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi literature. Hasil penelitian menunjukan bahwa diantara kelima metode pemotongan anggaran yang sudah dikenal, metode pemotongan di Ditjen Bina Marga cenderung menggunakan tiga metode secara bersamaan, yaitu organizational mission, marginal investment, dan employee participation. Penggunaan tiga metode tersebut berimplikasi pada sejumlah pemotongan program prioritas dan pemeliharaan pada tahun 2016.

---

The Directorate General of Highways is the echelon 1 unit with the second largest budget cut in 2016. Under the Inpres on budget cuts, every organzation must keep securing the priority spending that it is responsible for. However, budget cuts in the Directorate General of Highways are still being conducted on priority programs.

Based on these problems, this study aims to describe the method of budget cuts in the Directorate General of Highways in fiscal year 2016 by looking at the five methods set by McTighe. This research uses post positivist approach and data collection is done through observation, in depth interview, and literature study.

The results show that among the five known budget cutting methods, the cutting method in Directorate General of Highways tends to use three methods simultaneously, namely organizational mission, marginal investment, and employee participation. The use of these three methods implies a number of priority and maintenance program cuts by 2016."

"Kompetisi bisnis membawa perusahaan kepada perkembangan bisnis yang diikuti dengan peningkatan produktivitas beserta tantangannya. Perkembangan tersebut perlu diakomodasi dengan sistem informasi yang dapat mengintegrasikan seluruh bagian dan unit bisnis perusahaan. Sistem informasi yang umum diterapkan perusahaan adalah Enterprise Resource Planning (ERP). Penerapan ERP dapat memberikan manfaat bagi perusahaan termasuk meningkatkan produktivitas. Proses pengembangan sistem yang kompleks menjadi tantangan. Kompleksitas tersebut tidak hanya dari aspek teknis, melainkan aspek penerimaan pengguna juga berperan. Teknologi dikatakan berhasil jika diterima oleh penggunanya. Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui penerimaan pengguna sehingga dapat dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem. PT ABC mengadopsi ERP sejak akhir tahun 2022, diawali dengan penggunaan modul Planning and Budgeting Cloud Service (PBCS) pada proses penyusunan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) untuk tahun anggaran 2023. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengunaan PBCS dalam proses penyusunan RKA di PT ABC dari sudut pandang penggunanya. Rerangka penelitian menggunakan empat variabel kunci dari Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi yang memfasilitasi. Analisis dilakukan dengan triangulasi hasil kuesioner dan wawancara kepada pengguna PBCS di PT ABC. Hasil berdasarkan keempat variabel UTAUT, penggunaan PBCS dalam penyusunan RKA PT ABC telah berjalan dengan baik.

---

Business competition drives business development, which followed by increased productivity and its challenges. This development needs to be accommodated with an information system that can integrate all parts and business units of the company. A common information system applied by companies is Enterprise Resource Planning (ERP). ERP implementation can provide benefits for companies, including increasing productivity. The complex process of system development is a challenge. This complexity is not only from the technical aspect, but also the aspect of user acceptance. Technology is said to be successful if it is accepted by its users. Evaluation needs to be carried out to determine user acceptance so that system development and improvement can be carried out. PT ABC has adopted ERP since the end of 2022, starting with the use of the Planning and Budgeting Cloud Service (PBCS) module in the preparation of the Work Budget Plan for the 2023 budget year. This study was conducted to evaluate the use of PBCS in the preparation of RKA at PT ABC from the perspective of its users. The research framework uses four key variables from the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), namely performance expectancy, effort expectancy, social influence, and facilitating conditions. Analysis was carried out by triangulating questionnaire results and interviews with PBCS users at PT ABC. The results based on the four UTAUT variables, the use of PBCS in the preparation of PT ABC's RKA has been running well."

"Anggaran merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarkat yang terus meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara tingkat kompleksitas lingkungan proyek (X1) dan tingkat ketat/longgarnya struktur pengambilan keputusan DIP 1989/90 (X2) sebagai variabel bebad, dengan pola penentuan anggaran (Y) sebagai variabel tergantung. Masalah tersebut timbul karena banyaknya faktor yang harus diperhitungkan dalam proses penentuan anggaran proyek, baik dari segi: teknis, administrative, makro, mikro, Sectoral, Departemental, Regional Nasional, Ekonomis, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Setiap proyek mempunyai ciri-ciri kegiatan dan masalah lingkungan tertentu yang berbeda dengan proyek lainnya baik karena sifat kegiatan, volume, ruang lingkup, sebaran lokasi, teknologi yang dipergunakan dan lain-lainya. Di lain pihak setiap pejabat dalam mengembangkan alternative dan keputusannya terikat oleh struktur birokrasi yang ada, di samping keterbatasan kemampuan manusiawi serta sarana dan waktu yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan tugasnya."

"Trainers must understand the fundamentals of budgeting to advance or even survive in their ever-changing profession. This Infoline presents the fundamentals of the budget process, covering general principles and guidelines for developing good budgets, along with key theoretical underpinnings of the process. While focusing on the general principles of accounting, the issue offers metrics crucial to managing the training function along with sample components of a training plan, a sample chart of accounts and typical expenses, and a project expense worksheet as a job aid."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur informasi kinerja dan alokasi belanja tahun 2016 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan logic model dan alokasi efisiensi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa outcome pada level Kementerian dan Eselon 1 perlu dilakukan penyesuaian. Outcome belum menggambarkan capaian kinerja secara jelas, dan kurang relevan terhadap tujuan Kementerian. Pengalokasian belanja tahun 2016 belum sepenuhnya optimal jika dihubungkan dengan alokasi efisiensi. Hal tersebut ditunjukkan dengan minimnya alokasi untuk sektor prioritas, peningkatan nilai belanja input tidak diikuti dengan kuantitas kebijakan output yang dihasilkan, belum adanya realokasi belanja, dan pengalokasiannya masih mengacu kepada anggaran tahun sebelumnya.

---

The purpose of this research is to analyze the performance information structure and budget allocation of Coordinating Ministry for Economic Affairs in 2016. This research uses qualitative analysis with logic model and efficient allocation. Outcome in ministerial and echelon 1 level need to adjust. Existing outcome does not clearly describe achievement condition and irrelevant to the ministry's objectives. Budget allocation in 2016 is not yet optimum. This problem is caused by less allocation on priority sectors, increasing input is not followed by increasing output, no budget reallocation in successful priority program, and budget allocation still refers to the previous budget."

"Disertasi ini, membahas tentang proses politik dalam perumusan dan distribusi anggaran Otsus-RESPEK yang diberlakukan Barnabas Suebu-Abraham Atururi sebagai gubernur di kedua provinsi paling Timur Indonesia. Pembagunan dari kampung/kelurahan ke kota merupakan inti gagasan dari kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK tersebut.Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran utuh tentang kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK sebagai respon terhadap fenomena daerah. Dalam mengkaji dan menganalisis proses kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK teori utama yang digunakan adalah teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf serta konflik anggaran dari Irene Rubbin. Teori lain juga digunakan sebagai penunjang yaitu teori desentralisasi fiskal dari Mano Bird danVaillancourt, politik anggaran dari Aeron Wildavky dan Naomi Caiden, elit dari Zusanne Keller, Pareto dan Organski, kubus kekuasaan dari John Gaventa, pengawasan Pusat-Daerah dari Richard C.Crook dan James Manor, politik lokal dari Brian Smith, serta teori terakhir yang digunakan adalah politik etnis dari Clifford Geertz.Metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan perspektif kualitatif dengan wawancara mendalam (data primer) dan studi kepustakaan (data sekunder). Selain itu untuk menganalisis serta mendeskripsikan gagasan kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK secara mendalam. Kesimpulan penelitian; Pertama, relasi kerja yang seimbang antara pemegang anggaran dan masyarakat tidak singkron; kedua, transparansi anggaran yang sesuai dengan regulasi manajemen kerja dan distribusi kekuasaan anggaran merupakan penghambat politik lokal di Papua dan Papua Barat. Temuan penelitian; pertama, kerjasama konstruktif dan berkesinambungan antara Pusat dan Daerah (Papua dan Papua Barat) belum maksimal terbangun sehingga menyebabkan sikap saling tidak percaya; kedua, anggaran merupakan sumber power interplay dan konsensus diantara penguasa Pusat dan Daerah saat proses politik kebijakan dirumuskan; ketiga, primordialisme tidak dapat dihindarkan dalam mengembangkan pengunaan anggaran Otsus-RESPEK. Implikasi teori dari penelitian ini mendukung teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf dan Konflik dari Irene Rubbin, yang menyatakan bahwa anggaran merupakan sumber perdebatan politik sebagaimana terlihat dalam kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK. Perdebatan politik tentang anggaran bila tidak teratasi akan mengancam keutuhan negara. Karena anggaran bukan saja menjadi sumber perdebatan tetapi juga sebagai sumber perlindungan masyarakat, wilayah, pemerintahan dan pengakuan internasional. Hal ini, yang tidak diungkapkan oleh Rauf dan Rubbin dalam penelitian disertasi ini.

---

This dissertation discusses the political process in the budget formulation and distribution of RESPEK special autonomy (Otsus-RESPEK) which was enacted by Barnabas Suebu-Abraham Atururi as the governor of Papua and West Papua, two provinces in the easternmost part of Indonesia. The construction from villagesto cities was the core idea of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics. The purpose of this study is to give a depiction of these policies as a response to the region.

In reviewing and analyzing the process of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics, several theories are used. Maswadi Rauf's theory of conflict and consensus, as well as Irene Rubbin's theory of budget conflict are used as the main theory. The supporting theories are (1) Mano Bird's and Vaillancourt's theory of fiscal decentralization, (2) Aeron Wildavky's and Naomi Caiden's theory of budget politics, (3) Zusanne Keller's, Pareto's and Organski's theory of elite, (4) John Gaventa's theory of power cube, (5) Richard C. Crook's and James Manor's theory of Central-Local supervision, (5) Brian Smith's theory of local politics, (6) and Clifford Geertz's theory of ethnical politics. The method of this study is descriptive and analytical with a qualitative approach. Furthermore, this study uses in-depth interview (primary data) and literary review (secondary data) to analyze and describe thoroughly the idea of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics.

This study has two conclusions. First, a balanced professional relationship between the budget holders and the people are not in sync. Second, budget transparency which is congruent to the regulations of work management and distribution of budget power hinders the local political growth in Papua and West Papua.

There are three principal findings in this research. First, constructive cooperation and unity between the Central and Local (Papua and West Papua) is not yet at its maximum. As a result, doubt arose between the two. Second, budget is the source of power interplay and consensus amongst Central and Local authorities when the policies are being formulated. Third, primordialism cannot be avoided in the development of Otsus-RESPEK's budget usage.

The theoretical implication supports Maswadi Rauf's theory of conflict and consensus, as well as Irene Rubbin's theory of conflict which states that budget is the source of political debates. This is evident in the policies of Otsus-RESPEK's budget politics. If a political debate on budget is not overcome, it could threaten the nation's unity. This is due to the fact that budget is not only a source of conflict, but also the source of protection for people, regions, government, and international acknowledgement. These facts are not revealed by Rauf and Rubbin in this dissertation's research."

"Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) merupakan kebijakan baru dalam sistem penyusunan anggaran di Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menghubungkan kebijakan, perencanaan dengan penganggaran, menjaga disiplin fiskal, meningkatkan prediksi dan memperbaiki alokasi dana sektoral.Sebagai kebijakan baru, tahap implementasi KPJM merupakan tahap yang penting. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan KPJM, perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan cara menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi KPJM. Dengan menggunakan pendekatan teori implementasi Edwards III, ada empat faktor atau variabel yang dianalisis yaitu faktor komunikasi, sumber daya, sikap aparat pelaksana, dan struktur birokrasi. Metode analisis adalah metode deskriptif-kuantitatif yaitu menilai determinasi setiap faktor/variabel dan mengukur besaran nilai rata-rata tertimbang dari indikator-indikator setiap variabel, kemudian mendeskripsikan secara kualitatif. Sedangkan obyek penelitian adaiah para perencana dan penyusun anggaran di Departemen Pertanian.Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum faktor komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi cukup mendukung implementasi KPJM. Namun masih terdapat beberapa indikator yang bernilai kurang, antara Iain : indikator konsistensi komunikasi dari variabei komunikasi, indikator informasi dan referensi dari variabel sumber daya, dan indikator prosedur operaslonal serta indikator komunikasi antar organisasi dari variabel struktur birokrasi.Berdasarkan hasil analisis tersebut disimpulkan bahwa kebijakan KPJM akan dapat diimplementasikan dengan baik dalam penyusunan anggaran di Indonesia, karena tidak ditemukan hambatan yang berarti dari faktor-faktor yang mernpengaruhi implementasi KPJM.Selanjutnya, agar implementasi KPJM lebih berhasil periu dilakukan perbaikan pada berbagai faktor pendukungnya. Karena itu disarankan untuk terus dilakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan penyusunan KPJM, peningkatan alokasi anggaran untuk penyusunan KPJM, penyediaan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan aparat pelaksana dalam mengakses informasi dan referensi yang diperlukan, dan memperkuat kedudukan KPJM dengan mengharuskan diadakannya pembahasan KPJM bersama instansi-instansi terkait sebagaimana anggaran tahunan.

---

Medium Term Expenditure Frameworks (MTEF) is a new policy in the budgeting process in Indonesia. The objectives of an MTEF are lingklng the policy, planning and budgeting, improved fiscal discipline, greater budgetary predictability for line ministries, and better inter-and intra-sectoral resources allocation.As a new policy, the implementation of MTEF is an important stage. Accordingly, the implementation of MTEF in Indonesia need to be evaluated in order to know how achievement of the implementations of this policy. The evaluation is arranged by analyzing the factors/variables that can influence the achievement of this policy. With reference to policy implementation theory from Edwards III, there are four factors to be analyzed i.e. communication, resources, preference, and bureaucratic. Using a descriptive-quantitative method, this research calculates the rate of the factors determination, and computes the percentage of average portions. Object of research is the planning and budgeting officer in Department of Agriculture.The analyze result show that, generally, all of the factors support enough to the implementation of MTEF. However, there are some indicators of the implementation factors should be improved to make implementation better. Those are : consistency of communications, information and references, operational procedures, and communication between organizations.Refer to that result, the conclusion can be taken as follows:MTEF can be implemented well in the budgeting process in Indonesia, since there is no critically conflict or problem from implementing factors.As a final point, according to get implementation MTEF better, it is recommended to improve some implementation factors as follows:- training of MTEF arrangement for budgeting officer must be intensively prepared;- budget allocation for MTEF reform should be increased;- access to information and reference should be facilitated;- Institutional dimensions of MTEF must be explicitly addressed.Its means that MTEF should be discussed with related agency such as annual budget."

"ABSTRAKLAN Jakarta merupakan salah satu dari delapan satker yang ada di Lembaga Administrasi Negara. Saat ini sistem informasi terkait pengelolaan anggaran di LAN Jakarta belum terintegrasi. Sistem yang belum terintegrasi menyebabkan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan analisis dan perancangan sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran. Penelitian dilakukan dengan metode FAST Framework for The Application of System Thinking hingga tahap desain logikal berupa logical system model dan spesifikasi dari sistem yang akan dikembangkan.

---

ABSTRACTLAN Jakarta is one of eight working units in the National Institute of Public Administration. Currently the information system related to budget management in LAN Jakarta has not been integrated. Systems that are not integrated cause some obstacles in the implementation of budget management. The purpose of this study is to produce analysis and design of information systems that can improve the performance of budget management. The research is done by FAST method Framework for The Application of System Thinking to logical design stage in the form of logical system model and specification of system to be developed."