Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mendesain Standar Operasional Prosedur SOP atas proses penerimaan biaya pendidikan secara host to host dengan menganalisis risiko pengendalian internal pada proses penerimaan dana Biaya Pendidikan dalam upaya mewujudkan konsep Three Lines fo Defence. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dengan unit analisa adalah Universitas A. Hasil analisis risiko dan kontrol yang ada pada proses penerimaan biaya pendidikan secara host to host adalah masih terdapat risiko tersisa pada proses tersebut. Perancangan SOP ini diharapkan dapat membantu Tim Biaya Pendidikan untuk mengetahui dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sebenarnya dan dapat melakukan pengendalian atas risiko yang muncul pada prosesnya sehingga dapat mewujudkan konsep Three Lines of Defence.

---

This study aims to design Standard Operating Procedure SOP to the process of receiving tuition fees by a host to host payment system by analyzing internal risk and controls in to the process of receiving tuition fees by a host to host payment system in an effort to apply the concept of Three Lines of Defence. The approach used for this research is case study research with unit of analysis is University A.

The results of risk and control analysis that exist in to the process of receiving tuition fees by a host to host payment system still there are residual risk in the process. The design of SOP is expected to help the tuition fees team to know and carry out the actual duties and responsibilities and can control the risks that arise in the process so as to apply the concept of Three Lines of Defence."

"Keberadaan layanan keuangan digital berbasis aplikasi menjadi fenomena di masyarakat, keberadaan DANA Indonesia sebagai salah satu perusahaan penyelenggara jasa sistem pembayaran berbasis server dengan platform aplikasi ponsel menjadi jawaban atas kebutuhan konsumen atas transaksi online yang nyaman dan mudah didapatkan. Dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh DANA Indonesia, konsumen diwajibkan untuk memasukan data pribadi miliknya untuk dapat mempergunakan layanan yang disediakan. Pengumpulan data pribadi konsumen ini cenderung disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna layanan keuangan digital serta dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen. Adapun skripsi ini membahas mengenai regulasi yang menjadi kepastian hukum DANA Indonesia selaku penyelenggara jasa sistem pembayaran yang memiliki tanggung jawab dalam perlindungan data pribadi yang dikumpulkannya kepada pihak lain maupun konsumen sendiri. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen yuridis dengan hasil penelitian menunjukan bahwa DANA Indonesia memiliki acuan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dengan beberapa pendapat untuk adanya regulasi pendukung. Hasil penelitian ini menyarankan untuk diperlukan regulasi yang lebih spesifik dari pemerintah terkait pengaturan pengelolaan data pribadi sehingga menjadi guidline perlindungan konsumen.

---

The existence of application-based digital financial services is a phenomenon in society, the existence of DANA Indonesia as one of the providers of server-based payment system services with a mobile application platform is the answer to consumer needs for convenient and easy-to-obtain online transactions. In utilizing the services provided by DANA Indonesia, consumers are required to enter their personal data to be able to use the services provided. This collection of consumer personal data tends to be misused by irresponsible parties and can cause harm to users of digital financial services and can cause legal problems related to the misuse of consumer personal data.

This thesis discusses the regulations that become legal certainty for DANA Indonesia as a payment system service provider who is responsible for protecting the personal data it collects to other parties and consumers themselves. This type of research is qualitative descriptive data collection techniques, namely in-depth interviews, observation and juridical document studies with the results of the research showing that DANA Indonesia has a legal certainty reference to protect consumers with several opinions for supporting regulations. The results of this study suggested that a more specific regulation from the government is needed regarding the regulation of personal data management so that it becomes a consumer protection guideline."

"Bank Indonesia dalam bidang sistem pembayaran telah menyediakan dua fasilitas yaitu Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Dalam Peraturan Bank Indonesia untuk sistem tersebut harus memiliki suatu contigency plan untuk menjaga kesinambungan dan kelancaran pelaksanaan transfer dana. Bank XYZ dalam menjamin ketersedian sistemnya telah menyediakan sistem pembayaran cadangan di data center cadangan dan juga menerapkan proses replikasi sistem antara data center utama dan data center cadangan, akan tetapi permasalahan yang dihadapi adalah belum maksimalnya penggunaan sistem pembayaran di data center cadangan karena belum optimalnya penggunaan infrastruktur yang ada. Penelitian difokuskan kepada permasalahan teknologi dengan tujuan melakukan perancangan infrastruktur sistem pembayaran pada Bank XYZ untuk mendukung proses bisnis dan menyediakan sistem yang handal sehingga dapat mewujudkan strategi bisnis. Tahapan dalam penelitian ini mengacu kepada TOGAF yang dihasilkan oleh Kurniawan & Suhardi. Hasil penelitian ini adalah menyatukan proses bisnis BI-RTGS dan SKN Kredit dan merubah proses kerja manual ke otomasi dengan sistem. Untuk arsitektur aplikasi dilakukan penyederhanaan dari 5 sistem yaitu STPK, SmartInward, Passthrough, Connect Direct, dan KUMF menjadi 1 sistem yaitu Middleware Payment System. Untuk teknologi sudah membuat kedua data center menjadi aktif-aktif dengan memanfaatkan Domain Name System, load balancer, database konsolidasi, server virtual, message queue dan menambahkan jalur komunikasi ke Bank Indonesia.

---

Bank Indonesia provides two facilities in the payment system. There are Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) and Bank Indonesia National Clearance System (SKNBI). Bank Indonesia Regulation for such a system should have a contingency plan to maintain the continuity and reliablity of funds transfer operations. Bank XYZ in ensuring the availability of the system has been providing backup payment system in alternative data center and also replicating the proses between main and backup data center, but the problem we faced is that the payment system in backup data center had not maximal used because not optimal use of the existing infrastructure.

The research focused on technology issues with the aim of designing payment systems infrastructure at XYZ Bank to support business processes and provides a reliable system that can realize business strategies. Steps in this study refer to the TOGAF produced by Kurniawan & Suhardi.

Results of this research is to combine BI-RTGS and SKN Credit business process and change the manual work processes to automation system. For application architecture made simplification from 5 system there are STPK, SmartInward, Passthrough, Connect Direct, and KUMF into one system that is Middleware Payment System. Technology has made a both of data center into an active-active by using Domain Name System, load balancer, database consolidation, virtual server, message queue and add communication line to Bank Indonesia."

"Laporan magang ini membahas kesesuaian proses audit uang muka PT ABC dengan teori dan konsep, ketepatan pengakuan uang muka dengan mempertimbangkan future economic benefit serta ketepatan klasifikasi uang muka pada pos aset tidak lancar sesuai dengan PSAK 1. Hasil dari laporan magang ini menemukan bahwa proses audit KAP JKL telah sesuai dengan teori dan konsep. Sedangkan dalam hal pengakuan uang muka, ditemukan ketidaktepatan sebesar 23 dari total uang muka dan 4 uang muka yang tidak direklasifikasi setelah terealisasi. Sedangkan dalam hal klasifikasi, penyajian uang muka pada pos aset tidak lancar dinilai tidak tepat karena tidak sesuai dengan PSAK 1.

---

The focus of this internship report is to discuss the audit procedure of advance payment of PT ABC whether it complies to theory and concept, the compliance of advance payment recognition considering future economic benefit, and the accuracy of advance payment classification in non current asset post compared with PSAK 1.

This internship report finds that audit process done by JKL accounting firm has complied to theory and concept of audit. Meanwhile in matter of recognition, this internship report finds inaccuracy of recognition as much as 23 from total advance payment and also 4 of advance payment which is not reclassified after realization. In matter of classification, presentation of advance payment in non current asset post is assumed to be inaccurate because it does not comply with PSAK 1."

"Payment Gateway merupakan layanan elektronik yang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran yang dilakukan secara online dan/atau melalui platform E-Commerce. Penyelenggaraan Payment Gateway dilakukan oleh salah satu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), yakni Penyelenggara Payment Gateway yang berupa bank atau lembaga selain bank. Penyelenggara Payment Gateway memiliki fungsi unntuk menyediakan jasa sistem pembayaran, serta mendukung kelancaran transaksi pembayaran antara konsumen dan pedagang yang melakukan transaksi pada platform E-Commerce. Berdasarkan penelitian ini, Penyelenggara Payment Gateway memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam mendukung kelancaran dan keamanan sistem pembayaran dalam transaksi E-Commerce. Untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran, Payment Gateway juga berhubungan dengan acquirer dan issuer. Payment Gateway merupakan front-end provider yang memiliki kewajiban untuk menerapkan perlindungan konsumen guna menghindari risiko-risiko yang berpotensi merugikan penggunanya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, Payment Gateway telah melakukan berbagai upaya dalam memenuhi standar keamanan, serta melindungi konsumen dari potensi risiko atas penyelenggaraan Payment Gateway. Namun, peraturan-peranturan yang ada saat ini, tidak mengatur mengenai penyelenggaraan Payment Gateway dalam mendukung transaksi E-Commerce. Dengan demikian, Pemerintah dan Bank Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut.

---

Payment Gateway is an electronic service that processes payment transactions made online and/or through the E-Commerce platform. The operation of Payment Gateway is carried out by a Payment System Provider, namely a Payment Gateway Provider. Payment Gateway Provider conducts its functions in providing payment system services, also in supporting smooth and secure payment transactions between Consumers and Merchants in the E-Commerce platform. According to this research, Payment Gateway Provider has numerous roles and obligations that must be fulfilled in performing its functions. In processing payment transactions, the Payment Gateway Provider is cooperating with the acquirer and the issuer. Payment Gateway Provider is a front-end provider obliged to implement consumer protection to prevent potential risks that could harm its Consumer or users. The result of this research indicates, Payment Gateway Provider has taken several measures to fulfil and comply with the provision of security standards, also to protect its Consumers from potential risks arising from Payment Gateway operation. However, the existing regulations are not regulating the roles of Payment Gateway Provider in supporting payment systems in E-Commerce transactions. Thus, the Government and Bank Indonesia need to consider issuing regulations on regards to this matter, also in order to provide legal certainty."

"Laporan Magang ini membahas tentang perubahan dari proses yang dilakukan dalam bagian pengadaan SOP keuangan PT. XYZ disebabkan oleh perubahan struktur organisasi dan ekspansi bisnis yang meningkatkan kompleksitas kegiatan operasional PT. XYZ. Dalam proses update, ada analisis melalui pengendalian internal berbasis COSO guidance dalam sistem internal monitoring, kemungkinan risiko yang bisa timbul, dan prosedur yang dilakukan. Proses update yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara dan walkthrough pada anggota Person in Charge atau penanggung jawab dari proses yang dioperasikan oleh PT. XYZ dalam beberapa kali dan membuat koreksi SOP keuangan yang ada. Hasil laporan magang ini menyimpulkan bahwa setelah memperbarui SOP keuangan terhadap proses pengadaan, ada perubahan yang cukup signifikan mengenai proses dioperasikan pada siklus saat ini menuju ke siklus sebelumnya pada proses pengadaan. Sebagian besar perubahan dalam sub proses SOP Procurement adalah dalam kegiatan, diagram alur, dokumen, dan juga mengubah nama judul penanggung jawab. Beberapa SOP juga terjadi perubahan dalam instruksi kerja. Mengenai Format SOP yang digunakan oleh PT. XYZ, telah sesuai dengan format yang umum digunakan oleh perusahaan, dan terlebih lagi sudah menjelaskan poin-poin penting yang perlu ditekankan dalam SOP, sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan dalam proses ketika dieksekusi. Selain itu, SOP keuangan yang dimiliki oleh PT. XYZ juga masih perlu perbaikan juga.

---

This Internship Report discusses about the change of processes performed in financial SOP procurement section of PT. XYZ caused by the change of organization structure and business expansion that enhances the complexity of operational activites of PT. XYZ. In updating process, there is analysis through the internal control based on COSO guidance on monitoring internal systems, the possibility of the risks that could be arising, and the procedures done. The updating process performed by doing interview and walkthrough the Person In Charge members from the processes operated by PT. XYZ in recent times and make correction of the existing financial SOP.

The result of this internship report concludes that after updating the financial SOP towards procurement process, there is a quite significant changes regarding the processes operated on this current cycle towards to previous cycle on procurement process. Most of the sub processes in Procurement SOP changes in activities, flowcharts, documents, and also changes the title name of person in charge. Some SOP also occured changes in work instructions. Regarding SOP format used by PT. XYZ, it has been in accordance with the general format used by the company, and moreover already explained the key points that need to be emphasized in the SOP, so it will not lead to confusion in the process when it is executed. In addition, financial SOP owned by PT. XYZ is also still need of improvement too."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas peran tentang peran audit internal dalam mengimplementasikan metode Risk Based Internal Audit dan The Three Lines of Defense pada PT. XYZ. RBIA memperbolehkan internal audit untuk memberikan keastian/jaminan/assurance kepada dewan bahwa proses manajemen risiko sedang mengatur risiko secara efektif, dalam kaitannya dengan risk appetite. Dan juga, The Three Lines of Defense berbicara tentang bagaimana tugas-tugas yang berhubungan khusus pada risiko dan kontrol ditetapkan dan dikoordinasikan dalam suatu organisasi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the role of internal audit in implementing Risk Based Internal Audit and The Three Lines of Defense in PT. XYZ. RBIA allows internal audit to provide assurance to the board that risk management processes are managing risks effectively, in relation to the risk appetite. In addition, The Three Lines of Defense addresses how specific duties related to risk and control could be asssigned and coordinated within an organization."

"Laporan magang ini membahas mengenai pengendalian internal PT X secara umum serta mengenai proses pemetaan dalam proyek pengimplementasian system and procedure development, evaluasi dan pemutakhiran bisnis proses dan Standard Operational Procedure (SOP) keuangan pada PT X yang dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa setiap proses yang berjalan dalam kegiatan usaha PT X telah sesuai dengan SOP yang ada serta dijalankan dengan pengendalian internal yang memadai. Proses pemetaan dilakukan dengan melakukan wawancara dan penelusuran secara langsung kepada para karyawan PT X terkait alur proses yang dijalankannya. Hasil laporan magang ini menyimpulkan bahwa pengendalian internal secara umum atas PT. X masih memerlukan peningkatan. Selain itu, SOP keuangan yang dimiliki oleh PT. X juga masih membutuhkan perbaikan.

---

This internship report dicusses about internal control of PT X in general and about mapping process in a project for implementing system and procedure development, evaluation and updating business process and financial Standard Operational Procedure (SOP) at PT X to provide reasonable assurance that any process running in PT X is accordance with applicable SOP and run with adequate internal controls. The process of mapping is done by interviewing and performing walkthrough directly to the employees of PT X related with executable flow of process in the company. The result of this internship report concludes that internal control over PT X in general still need improvement. In addition, financial SOP owned by PT X is also still in need of improvement too."

"ABSTRAKPelaksanaan suatu proyek konstruksi akan menimbulkan sistem pembayaran yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan transaksi pada sektor lainnya. Sistem pembayaran yang dilakukan pada sektor usaha konstruksi pada umumnya terdiri atas pembayaran uang muka, pembayaran termin, dan pembayaran atas penyerahan akhir proyek konstruksi. Berdasarkan peristiwa pembayaran tersebut merupakan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perusahaan konstruksi yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk menerbitkan Faktur Pajak pada saat terutangnya PPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PT PQR dalam penentuan saat terutangnya PPN, dasar penerbitan Faktur Pajak, serta faktor yang menyebabkan diterbitkannya Faktur Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tujuan penelitian deksriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan saat terutangnya PPN yang dilakukan PT PQR belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan perlakuan perpajakan yang berlaku. Ketidaksesuaian penerbitan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PT PQR didasarkan pada faktor internal, dimana tidak dibentuknya divisi khusus perpajakan pada PT PQR. Selain itu, kontrak konstruksi yang disepakati tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Serta faktor eksternal, dimana PT PQR menggunakan jasa konsultan eksternal yang tidak sepenuhnya membantu kewajiban perpajakan PT PQR.

---

ABSTRACT

Construction Project causing a different payment system with another sector. Generally, construction project payment system consists of Upfront Payment, Progress Billing, and Finishing and Lending Payment. Those payments are added to the Value Added Tax (VAT). Construction Company which listed to the Taxable Person has an obligation to issuing tax invoices when the VAT is added. This research aims to analyze the issuance of tax invoices done by PT. PQR when the VAT is added, the basis for issuing tax invoices, factors that cause the tax inovice to be issued, and the impact that will be received in the issuance of tax invoices. This research is using

qualitative approach and descriptive research objectives, with in-depth interview data collection techniques and literature studies. The results of this study indicate that the determination of the time when VAT is payable by PT PQR has not been carried out in accordance with the principles and applicable taxation treatment. Discrepancies in the issuance of Tax Invoice made by PT PQR are based on internal factors, where no special tax division was formed at PT PQR. In addition, the agreed construction contract is not in accordance with tax provisions. As well as external factors, where PT PQR uses the services of an external consultant that does not fully assist PT PQR's tax obligations."