Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara PPATS adalah pejabat pemerintah yang diangkat di daerah yang belum cukup jumlah PPAT nya, untuk melakukan tugas pokok membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu seperti jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain, terhadap hak atas tanah.Pembuatan Akta Jual Beli hak atas tanah di desa penelitian dilakukan tidak di hadapan PPATS, namun di hadapan Kepala Desa. Akta yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku baik mengenai bentuk, isi maupun syarat-syaratnya.Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan membuat akta tersebut menjadi akta di bawah tangan dan bisa menimbulkan potensi konflik serta berakibat pada pemecatan terhadap jabatan sebagai PPATS. PPATS bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata apabila merugikan orang lain dalam pembuatan akta. Negara memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah yang sebenarnya, baik terhadap tanah yang belum bersertipikat maupun yang sudah bersertipikat kecuali pemilik dianggap telah melepaskan haknya oleh putusan Pengadilan. Jaminan kepastian hukum para pihak dalam rangka pendaftaran tanah belum cukup terwujud dengan baik karena: 1. belum tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten, baik oleh masyarakat, PPATS dan Kantor Pertanahan serta organisasi PPAT IPPAT; 2. penyelenggaraan pendaftaran tanah yang belum efektif.Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria seharusnya berkoordinasi dan bekerja sama untuk memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai hukum pertanahan dan pembuatan akta kepada PPATS.Pemerintah seharusnya melakukan pendaftaran tanah dengan baik di seluruh wilayah Indonesia terutama di daerah penelitian.

---

A Temporary Land Titles Registrar PPATS is a selected government officer to perform a deed of land's title issuer when in the region of the presence of Land Titles Registrars PPAT is inadequate. PPATS has a main task making an authentice of deed for the certain law transactions like Selling and purchase of land's title, exchange of land's title , giving land's title for other, etc.Making a Deed of Selling and Purchase of Land's title in this research area is done without authority of PPATS as a Government officials for it but with the authority of the Head Of Village. The deed are made not accordance wih the regulations either the forms, contains or the requirements about it. This research uses a normative yuridical method and the type of research is explanatory research. The method to analyze data is qualitative and the procedure to get data collectioan are interview with the informen and resources person. Making a deed of land's title which it is not accordance with the law can make the authentice's deed degrades to privately made deed private deed and can cause a potential conflict as well as the fired as the PPATS. PPATS responsible either in criminal law or in private law when cause loss to client. The State gives a law protection to the rightful land owner either the land has not been certified or not except the land owner considered had already discharge his right by court decision. Guarantee of legal certainty of the parties in order to land registration has not yet been materialized in a good condition, because 1. the written law has not yet been available completely and clearly and also held consistently by society, PPATS, Land Officer and PPAT's organization 2. the enforcement of the land registration's law has not yet been effective.Minister of Home Affairs and Minister of Agrarian should coordinate and work together to provide education and training about Land Law and making a deed of land to PPATS.The Government should do land registration in Indonesia well, especially in this reasearh area. "

"Pengelolaan ekosistem mangrove dapat memberikan manfaat keberlanjutan lingkungan, ekonomi, maupun sosial yang dapat dilakukan salah satunya pada bidang pariwisata seperti perencanaan berbasis Zona dan keterlibatan dari masyarakat sekitar. Penelitian ini dilaksanakan pada objek wisata Pusat Bahari Tangkolak (PBT) pada bulan Desember 2022 dengan metode mix methods berupa observasi, wawancara, diskusi, pemetaan partisipatif, dijitasi, delineasi, calculate geometry, dan formula Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan ekosistem mangrove berdasarkan Zona dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian terdiri dari lima Zona yang diperoleh meliputi Rencana Ruang, Sirkulasi, Vegetasi, Aktifitas dan Fasilitas, serta Tata Hijau. Sementara itu, partisipasi masyarakat yang ditemukan terbagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu tinggi, cukup, dan kurang. Zona dan partisipasi masyarakat yang ditemukan memiliki karakteristiknya masing-masing. Dalam konteks pengelolaan, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat berupa penanaman bibit dan pemanfaatan kayu ataupun non kayu mangrove serta kegiatan wisata pada Zona yang ditemui dengan pertimbangan yang sudah ditetapkan.

---

Mangrove ecosystem management can provide environmental, economic, and social sustainability benefits, one of which can be implemented in the tourism sector, such as zone-based planning and involvement of the surrounding community. This research was carried out at the Tangkolak Maritime Center (TMC) tourist attraction in December 2022 using mixed methods in the form of observation, interviews, discussions, participatory mapping, digitization, delineation, calculating geometry, and the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) formula. This research aims to analyze mangrove ecosystem management based on Zones and community participation. The research results consist of five zone, including Spatial Plan, Circulation, Vegetation, Activities and Facilities, and Green Planning. Meanwhile, community participation was divided into three classification: high, sufficient and low. The Zones and community participation found have their characteristics. In the management context, it is necessary to increase community participation in planting seeds and utilizing wood or non-wood mangroves and tourism activities in the Zones with predetermined considerations."

"Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat pada bulan November sampai Desember 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian wisata mangrove dan menganalisis daya dukung wisata untuk melihat potensi pengembangan wisata. Hasil yang diperoleh berdasarkan metode transek dan petak contoh, yaitu ekosistem mangrove di Kecamatan Cilamaya Wetan memiliki 2 klasifikasi, yaitu sesuai dan sesuai bersyarat. Klasifikasi sesuai terdapat pada Desa Sukakerta, Desa Muara Baru, dan Desa Muara, sedangkan klasifikasi sesuai bersyarat terdapat pada Desa Rawagempol Kulon. Daya dukung wisata hanya terdapat pada kawasan mangrove Desa Sukakerta, yang mana termasuk klasifikasi sesuai, memiliki luas kawasan yang dapat dijadikan wisata, dan terdapat kunjungan oleh wisatawan, tepatnya pada kawasan Pusat Bahari Tangkolak yang mampu mewadahi sebanyak 1.345 orang dengan waktu yang disediakan dalam pengembangan kawasan oleh pihak pengelola, yaitu selama 24 jam/harinya. Daya dukung wisata tinggi terletak pada wilayah menanam bibit mangrove, susur jalan pada bagian barat dari PBT, dan susur jalan bagian barat di timur dari wilayah PBT. Sedangkan daya dukung wisata ksedang terletak pada wilayah atraksi saung (gazebo) pada bagian timur PBT. Dan untuk daya dukung wisata rendah terletak pada atraksi jembatan dan susur jalan pada bagian timur dari PBT.

---

The research was conducted in Cilamaya Wetan District, Karawang Regency, West Java Province from November to December 2019. The purpose of this study was to analyze the suitability of mangrove tourism and analyze the carrying capacity of tourism to see the potential for tourism development. The results obtained were based on the transect method and sample plots, namely the mangrove ecosystem in Cilamaya Wetan District has 2 classifications, namely appropriate and conditional. The appropriate classification is found in Sukakerta Village, Muara Baru Village, and Muara Village, while the conditionally appropriate classification is in Rawagempol Kulon Village. The tourism support capacity is only found in the mangrove area of Sukakerta Village, which is classified as appropriate, has an area that can be used as tourism, and there are visits by tourists, to be precise in the Tangkolak Maritime Center area which is able to accommodate as many as 1,345 people with the time provided for the development of the area. by the manager, namely for 24 hours/day. The high tourism support capacity lies in the area where mangrove seedlings are planted, along the road in the western part of the PBT, and along the west side of the road in the east of the PBT area. Meanwhile, the carrying capacity of ksedang tourism is located in the gazebo in the eastern part of PBT. And for low tourism carrying capacity lies in the attractions of bridges and road tracks in the eastern part of the PBT."

"

Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang merupakan desa yang terletak di daerah pesisir, dihuni oleh masyarakat yang mayoritasnya bekerja sebagai petani dan nelayan.  Hanya sedikit yang memiliki pekerjaan tetap.  Pada tahun 2017, Desa tersebut dikembangkan ekowisata mangrove dengan melibatkan masyarakat di sekitar kawasan mangrove, baik generasi muda maupun generasi tua.  Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan waktu dari generasi muda dan generasi tua yang tinggal di sekitar ekowisata.  Waktu yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu pada hari kerja dan hari libur.  Variabel yang digunakan adalah titik, arah, dan jarak.  Metode analisis menggunakan pendekatan Lund Time Geography Approach dan analisis spasial.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan berdasarkan situasi aktivitas, masyarakat pesisir dipengaruhi oleh capacity constraint.  Di ekowisata mangrove, generasi muda hanya memanfaatkannya pada hari libur, sebaliknya generasi tua memanfaatkannya pada hari kerja dan hari libur.  Menurut situasi geografi, masyarakat pesisir generasi muda memiliki pergerakan yang tidak terbatas dan lebih jauh, sedangkan generasi tua memiliki pergerakan yang terbatas dan hanya di sekitar tempat tinggalnya.  Hal tersebut dipengaruhi oleh usia.

 

---

Sukakerta Village, Cilamaya Wetan District, Karawang Regency is a village located in a coastal area, inhabited by people, the majority of whom work as farmers and fishermen. Only a few have permanent jobs. In 2017, the village was developed for mangrove ecotourism by involving the community around the mangrove area, both the younger and older generations.  The purpose of this study was to analyze the time utilization of the younger and older generations living around ecotourism. The time used is divided into two, namely on weekdays and holidays. The variables used are point, direction, and distance. The analysis method uses the Lund Time Geography Approach and spatial analysis. The results of this study indicate that based on the activity situation, coastal communities are influenced by capacity constraints. In mangrove ecotourism, the younger generation only uses it on holidays, while the older generations use it on weekdays and holidays. According to the geographic situation, the young generation of coastal communities has unlimited and further movement, while the older generation has limited movement and only around their homes. This is influenced by age.

"

"Kepastian hukum dalam setiap peralihan tanah sebagai akibat dari transaksi jual beli hak atas tanah sangatlah penting. Oleh karena itu, Undang-Undang Pokok Agraria mewajibkan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak karena jual beli tersebut. Pada prakteknya, di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong terdapat praktek jual beli tanah yang belum bersertipikat. Tanah yang belum bersertipikat adalah tanah yang sama sekali belum pernah didaftarkan di kantor pertanahan. Praktek jual beli tersebut banyak dilakukan dihadapan kepala desa bersifat tunai, nyata dan terang. Tesis ini membahas bagaimana proses pencatatan kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa serta kekuatan hukum terhadap surat keterangan tanah tersebut jika dibandingkan denga akta yang dikeluarkan PPAT. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses pencatatan kepemilikan hak atas tanah pada Desa Kampung Melayu terbilang mudah yaitu dengan menghadapnya para pihak kepada kantor desa beserta saksi-saksi lalu kemudian dilakukan pengukuran batas- batas tanah oleh kepala dusun, baru kemudian kemudian kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Pemindahan Hak. Kedudukan surat jual beli di bawah tangan itu sepanjang menurut Kepala Kantor Pertanahan adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka ia dapat dijadikan dasar untuk melakukan pendaftaran tanah pertama kali dan pastinya harus dilengkapi dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan KBPN Nomor 1 Tahun 2010.

---

Legal certainty in any transfer of land as a result of buying and selling transactions of land rights is very important. Therefore, the Basic Agrarian Law obliges to register the transfer of rights due to such sale and purchase. In practice, in Bermani Ulu District, Rejang Lebong Regency, there is a practice of buying and selling land that has not been certified. Land that has not been certified is land that has never been registered at the land office. The practice of buying and selling is mostly carried out in front of the village head in cash, real and clear. This thesis discusses the process of recording land ownership rights based on a village head's certificate and the legal force of the land certificate when compared to the deed issued by the PPAT. The method used is empirical juridical method and the specifications used in this study are analytical prescriptive. Based on the results of the research, it can be seen that the process of recording ownership of land rights in Kampung Melayu Village is fairly easy, namely by facing the parties to the village office along with witnesses, then measuring the boundaries of the land by the head of the hamlet, then the village head issues a Certificate of Transfer of Rights. The position of the sale and purchase letter under the hand, as long as according to the Head of the Land Office it is correct and can be accounted for, then it can be used as a basis for conducting the first land registration and of course it must be equipped with other supporting documents as mentioned in KBPN Regulation Number 1 of 2010."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat kriminalitas di wilayah hukum Polres Karawang, yang dipengaruhi oleh disparitas ekonomi, konflik sosial, ketidakstabilan politik, dan kemiskinan. Untuk membantu Bhabinkamtibmas menjalankan tugas secara efektif, dibutuhkan pedoman jelas terkait prioritas tugas, prosedur operasional standar, dan langkah penanganan keamanan. Solusi yang diusulkan adalah penerapan Pemolisian Prediktif, yang mengintegrasikan teknologi informasi, analisis data besar (big data), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), dan pemetaan kriminalitas berbasis sistem informasi geografis (GIS) untuk menganalisis pola kejahatan, meramalkan potensi kriminalitas, serta merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan TI yang digunakan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan kejahatan di wilayah Polsek Cimalaya Kulon Polres Karawang dan menganalisis penerapan teknologi AI dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi data kejahatan untuk membantu Bhabinkamtibmas memprediksi pola kejahatan di masa depan.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemanfaatan teknologi informasi, teori pencegahan kejahatan situasional, teori gunung es dan konsep Bhabinkamtibmas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian eksploratif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polda Jawa Barat dan Polres Karawang telah memanfaatkan Aplikasi BOS v2 yang terintegrasi dengan Big Data Polri, OSS, dan Polri SuperApp untuk mempermudah tugas Bhabinkamtibmas dalam pengumpulan data, analisis kejahatan, serta pelaporan kegiatan. Dengan dukungan kecerdasan buatan, aplikasi ini memungkinkan prediksi ancaman, identifikasi pola kejahatan, dan langkah preventif yang lebih efisien, didukung pelatihan SDM dan keterlibatan masyarakat. Teknologi ini meningkatkan akurasi deteksi, respons kepolisian, serta efektivitas pencegahan kejahatan, meskipun tantangan adaptasi awal diatasi melalui pelatihan berkala dan penguatan kolaborasi antara manusia dan AI.

---

This research is motivated by the high crime rate in the jurisdiction of Karawang Police, influenced by economic disparities, social conflicts, political instability, and poverty. To assist Bhabinkamtibmas officers in performing their duties effectively, clear guidelines regarding task priorities, standard operating procedures, and security handling steps are necessary. The proposed solution is the implementation of Predictive Policing, integrating information technology, big data analysis, Artificial Intelligence (AI), and geographic information system (GIS)-based crime mapping to analyze crime patterns, predict criminal potential, and formulate more effective prevention strategies. This study aims to analyze the utilization of IT by Bhabinkamtibmas in crime prevention within the Cilamaya Kulon Police Sector and to evaluate the application of AI technology in identifying and classifying crime data to help predict future crime patterns.

The theories applied in this research include the theory of information technology utilization, situational crime prevention theory, the iceberg theory, and the Bhabinkamtibmas concept. This is a qualitative study using an exploratory research method.

The findings indicate that the West Java Police and Karawang Police have utilized the BOS v2 application, integrated with Big Data Polri, OSS, and Polri SuperApp, to facilitate Bhabinkamtibmas tasks in data collection, crime analysis, and activity reporting. With AI support, this application enables threat prediction, crime pattern identification, and more efficient preventive actions, supported by personnel training and community involvement. This technology enhances detection accuracy, police response, and crime prevention effectiveness, despite initial adaptation challenges addressed through regular training and strengthened human-AI collaboration. "

"Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1898 K/Pdt/2022 diajukannya pembatalan terhadap Akta Jual Beli Nomor 02/2014 yang didasari atas Perjanjian tanggal 23 Desember 2013. Perjanjian tersebut memuat kesepakatan untuk melakukan jual beli tanah secara pura-pura berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3611/Nagari Lima Kaum. Penelitian ini menganalisis kekuatan hukum Perjanjian tanggal 23 Desember 2013 sebagai perjanjian simulasi dan menjadi dasar pembuatan Akta Jual Beli Nomor 02/2014 dan penelitian ini menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai keabsahan Akta Jual Beli Nomor 02/2014 apabila dikaitkan dengan sistem pembuktian hukum perdata serta prosedur peralihan hak atas tanah. Penelitian menggunakan jenis penelitian doktrinal mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab kedua rumusan masalah menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan berupa data deskriptif analitis. Simpulan pada penelitian ini Perjanjian tanggal 23 Desember 2013 merupakan perjanjian simulasi yang termasuk ke dalam jenis simulasi absolut dimana yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Mengenai keabsahan Akta Jual Beli Nomor 02/2014 yang didasari atas Perjanjian tanggal 23 Desember 2013 melalui pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat Akta Jual Beli tetap berlaku sah dikarenakan telah dibuatnya akta otentik dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga para pihak tidak dapat mendalilkan perbuatan jual beli dilakukan secara pura-pura.

---

Supreme Court Decision Number 1898 K/Pdt/2022 cancellation the Deed of Sale and Purchase Number 02/2014 was proposed based on Agreement dated December 23, 2013. The agreement contained to buy and sell land on a mock basis based on the Certificate of Property Rights Number 3611/ Nagari Lima Kaum. This study analyzes legal force of the Agreement dated December 23, 2013 as a simulation agreement and became the basis for making the Sale and Purchase Deed Number 02/2014 and this study analyzes the considerations of the Panel of Judges in assessing the validity of the Sale and Purchase Deed Number 02/2014 when it is linked to the civil law evidentiary system and procedures transfer of land rights. Using doctrinal research that refers to laws and regulations. To answer the two problems using secondary data obtained from literature studies then analyzed qualitatively and conclusions were drawn in the form of analytical descriptive data. The conclusions is Agreement dated December 23, 2013 is a simulation type of absolute which results in the agreement being null and void. Regarding the validity of the Sale and Purchase Deed Number 02/2014 based on the Agreement dated December 23, 2013 through its considerations the Judges of the opinion that the Sale and Purchase Deed remained valid because an authentic deed had been made before the Land Deed Making Official so that the parties could not argue that the sale and purchase was carried out in a pretense temple."

"Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan flora dan fauna, serta manusia yang ada disekitarnya. Sehingga ekosistem ini perlu diperhatikan keberlanjutannya sebagai upaya pemanfaatkan ekosistem. Kecamatan Cilamaya Wetan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Karawang yang memiliki hutan mangrove yang sangat luas, dimana luas hutan mangrove di Kecamatan Cilamaya Wetan mencapai 1.019 ha, sehingga dinilai berpotensi untuk dikembangkan menjadi wisata bahari mangrove. Dalam menentukan wilayah yang paling berpotensi untuk dijadikan wisata bahari, variabel yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi biofisik ekosistem mangrove, kualitas air, dan faktor lokasi terhadap aksesibilitas dan kaitannya dengan jarak dari permukiman. Variabel biofisik dianalisis menggunakan kesesuaian mangrove untuk wisata, kemudian variabel kualitas air dilakukan analisis menggunakan Pollution Index (PI), serta aspek lokasi dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis potensi ekosistem mangrove untuk wisata bahari berdasarkan kondisi biofisik dan kualitas air didapatkan tiga zona yang memiliki potensi untuk dijadikan wisata bahari, yaitu pada zona Maryamah – Tunut, zona Tarsip – Ci lamaya, dan zona Cilamaya. Kemudian berdasarkan analisis spasial menggunakan faktor lokasinal berdasarkan aksesibilitas dan jarak dari permukiman di dapatkan zona Tarsip – Ci lamaya dan zona Ci Lamaya yang berpotensi untuk dijadikan wisata bahari mangrove. Karena dimana selain wilayahnya sesuai berdasarkan kondisi biofisik ekosistem mangrove dan kualitas airnya, wilayah ekosistem mangrove yang berada di zona Tarsip – Ci Lamaya dan zona Ci Lamaya memiliki aksesibilitas yang mudah untuk dijangkau dan juga jarak dari permukiman yang relatif jauh sehingga wilayah tersebut memiliki nilai keasrian dan keaslian yang tinggi. Selain itu, keanekaragaman jenis objek biota yang beragam dan pemandangan yang indah di sekitar ekosistem mangrove juga dinilai akan menjadi nilai tambah sebagai daya tarik untuk dijadikan wisata.Mangrove ecosystem is the ecosystems that has an important role not only for the life of flora and fauna, but also for the society around the ecosystem. So that this ecosystem needs to be considered for its sustainability as an effort to utilize the ecosystem. Cilamaya Wetan Subdistrict is one of the sub-districts in Karawang Regency which has a very wide mangrove forest that reaches 1,019 ha, so it is considered to be developed into mangrove tourism. Biophysical condition and water quality, and also location factors for accessibility and its distance from the settlement need to consider, in which to develop mangrove ecosystem into tourism. Biophysical variables were analyzed using the suitability of mangroves for tourism, then water quality variables were analyzed using Pollution Index (PI), and location aspects were analyzed spatially using buffer method. The results of the analysis of the potential of mangrove ecosystems for marine tourism based on biophysical conditions and water quality obtained three zones that suitable to develop into tourism. Those zones are Maryamah-Tunut zone, Tarsip-Ci lamaya zone, and Cilamaya zone. Then based on spatial analysis using locational factors based on accessibility and distance from settlements, Tarsip-Ci lamaya zone and Ci Lamaya zone have the potential to be used as mangrove marine tourism. Because besides those 2 zones area are suitable based on the biophysical conditions and water quality, the accessibility is quite good because the main road is provided towards the ecosystem and also the distance from the settlement is in ideal distance, so that the ecosystem can be kept in good condition. In addition, the diversity of diverse species of fauna and the beautiful scenery around the mangrove ecosystem is also considered to be an added value as an attraction for tourism on those zones."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, salah satunya akta jual beli. Dalam proses pembuatan akta tersebut calon penjual dan pembeli diwajibkan untuk membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) terlebih dahulu sebelum akta jual beli dapat diproses dan ditandatangani dihadapan PPAT. Terhadap harga jual yang disampaikan para penghadap yang tidak sesuai dengan harga jual sebenarnya yang bertujuan untuk mengurangi pajak adalah diluar/bukan merupakan tanggung jawab PPAT. PPAT tidak membuktikan kebenaran material dari akta tersebut, dan hanya bertanggung jawab atas kebenaran formal. Bahwa dalam pengenaan BPHTB di Kabupaten Tabanan, akibat adanya pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2010 tentang BPHTB yang isinya saling bertentangan mengenai saat terutangnya pajak, yaitu Pasal 9 ayat (1) dengan ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1), maka aturan yang digunakan adalah Pasal 9 ayat (1) dan (2) dimana pajak harus dilunasi sebelum terjadinya perolehan hak dalam hal ini pembuatan dan penandatanganan akta jual beli. Hal ini juga sesuai dengan aturan Pasal 103 ayat (2) huruf h dan i Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mewajibkan PPAT untuk meminta kliennya untuk menyerahkan bukti pelunasan PPh dan BPHTB sebelum akta jual beli dibuat dan ditandatangani.

---

Land Deed Official (PPAT) is a general officers that have the authority to make the deed of land and/or building assignment, one of it is deed of purchase. In the process of making such deed, the future seller and buyer are obliged to pay Income Tax (PPh) and Land and/or Building Acquisition Rights duties (BPHTB) prior from the deed of purchase could be processed and signed in front of PPAT. In this research there are two main issues, which are what is the responsibility PPAT towards the price of purchase which is given by the appearers which is not in accordance with the real purchase price which is aimed to reduce the tax, and which regulation is used to pay the PPh and BPHTB connected with the the deed of land and/or building assignment (deed of purchase) which is made in front of the PPAT in related to Law No. 28/2009 regarding local tax and retribution. The answer to that issue is that the responsibility of PPAT is the activity to draw up (in this case filling the form that have been prepared by the Land Office, read and sign the deed, therefore PPAT can not prove the material truth from the deed. PPAT guarantee the content of the deed based on what the parties have stated, meaning that what is registered by the PPAT is correct is the will of the parties, including in deciding the price of the object purchase. Notary/PPAT can?t meddle or intervene the parties in deciding the price, PPAT will only responsible for that price only if PPAT join the decision on the price of transaction which is not in accordance with its real price. The Second issue is about the regulation that is used with the conflicting articles, the regulation that is used is better to refer to the arrangement of article 9 (1) and (2) where tax need to be paid before assigning the right, in this case the making and signing of deed of purchase. It is in accordance with the arrangement of article 103 (2) (h) and (i) State Minister of Agrarian Affairs Regulation (PMNA) No. 3/1997 regarding the Provision of the Implementation of Government Regulation No. 24/1997 regarding Land Registration that obliged PPAT to ask their client to give the evidence of payment of PPh and BPHTB before the deed of purchase is been made and signed."

"Dalam penelitian ini membahas tentang akibat hukum keberpihakan Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli atas tanah yang dimana merugikan salah satu kliennya. Kerugian yang diderita oleh salah satu kliennya tersebut adalah kehilangan hak atas tanahnya tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatannya diwajibkan untuk tidak berpihak kepada siapapun, sehingga dalam kasus Notaris bersalah atas tindakannya tersebut. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah akibat hukum keberpihakan Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli dan tanggung jawab moral, hukum, dan administratif atas perbuatan hukum tersebut.Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Keberpihakan Notaris/PPAT mengakibatkan tindak pidana pemalsuan terhadap akta autentik yaitu Akta Jual Beli, yang sebagaimana berdasarkan Pasal 264 ayat 1 jucto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tanggung jawab Notaris/PPAT dapat berupa tanggung jawab secara moral yaitu sesuai Kode Etik Notaris, hukum secara Perdata dan Pidana dan administratif sesuai dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

In this research discusses regarding legal concequences of Notary PPAT allegiance in making the deed of sale and purchase of land which is the disadvantage one of his client. Losses suffered by one of his clients is losing the land right. Notary in carrying out his position has obliged not to take a side anyone, so in this case Notary be at fault of his act. The main problem in this research are legal concequences of Notary allegiance PPAT in making the deed of sale and purchase of land and responsibilities of that legal act on moral, legal and administrative.

The research method used in this research is the normative juridical research with qualitative approach that tend descriptive analysis. Alignment of a notary cause a crime of embezzlement the deed of sale and purchase of land, as stated in Articel 264 paragraph 1 juncto Articel 55 Code of Criminal Law. The responsibility of a Notary PPAT may be a moral responsibility accordance with the Notary Code of Ethics, legal responsibility accordance Code of Civil Law and Code of Criminal Law and Administrative responsibility accordance the law of notary public."