Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Bagaimana Rahasia jabatan notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang-Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris UUJN Perubahan . Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap notaris atas rahasia jabatannya menurut UUJN Perubahan ?. pertanyaan tersebut akan dijawab dengan penelitian deskriptif normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan penggunaan data sekunder dan untuk mendukung data sekunder. Kewajiban kepada notaris untuk merahasiakan isi akta ada pada Pasal 54 ayat 1 , Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN P dan Pasal 4 UUJN Perubahan. Perlindungan hukum terhadap notaris dan rahasia jabatannya yang berkaitan dengan pidana adalah berdasarkan ketentuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris MKN , yakni harus melalui persetujuan MKN Kata Kunci: perlindungan hukum terhadap penyimpan rahasia jabatan notaris, peran majelis kehormatan notaris

---

ABSTRACT The notary professional secrecy in accordance with the Law of the republic of indonesia Number 2 of 2004 about change to the law number 30 of 2004 position of notary. What is the legal nature protection of a notary upon his secret position according to the Law of the republic of indonesia Number 2 of 2004 position of notary , this question will be answered by using a normative descriptive study, through the legislation approach and the use of secondary data to support of secondary data. The obligation toward the notary to conceal the content of the deed is in provision article 54 1 . Article 16 1 f, article 4 of the Law of the republic of indonesia Number 2 of 2004 position of notary. In fact, legal protection against the secret keeper of a notary rsquo s office must be through approval Notary Honor Assemblies MKN .Keywords Legal Protection Against the Secret Keeper of a Notary rsquo s Office, The role of Notary honor assemblies"

"Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris harus senantiasa selaras dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penawaran jasa Notaris oleh pedagang perantara jasa hukum secara online muncul sebagai suatu dinamika dalam masyarakat akibat perkembangan teknologi. Pedagang Perantara jasa hukum secara online hadir dengan mengusung konsep marketplace untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang hukum. Penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan hukum perdagangan di Indonesia mengenai kegiatan pedagang perantara jasa hukum secara online serta jika Notaris menjalankan tugasnya melalui komunikasi secara elektronik/online dan jasa hukum Notaris yang diperantarakan oleh pedagang perantara jasa hukum online ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang mana metode ini dilakukan dengan tolok ukur norma tertentu untuk mendapatkan data sekunder, dan didukung dengan melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data primer. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Di dalam pengaturan hukum perdagangan belum diatur secara spesifik mengenai kegiatan pedagang perantara jasa hukum secara online sehingga mengenai produk jasa hukum tersebut kembali lagi kepada pengaturan mengenai profesi dari jasa hukum mengenai dapat atau tidaknya diperdagangkan oleh pedagang perantara jasa hukum secara online. Undang-Undang Jabatan Notaris telah membuka celah bagi Notaris untuk dapat menjalankan tugas jabatannya secara elektronik/online tetapi sampai saat ini masih terbatas pada hal yang bersifat administratif. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris belum membuka peluang untuk diperantarakannya jasa Notaris karena Notaris terikat dengan serangkaian kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

---

In carrying out their duties a Notary must based on the provisions of the Notary Law and Notary Code of Ethics. Offering services of Notaries from intermediary trader of legal services by online emerge as a dynamic in society due to technological developments. Intermediary trader of legal services by online comes with the marketplace concept to meet the needs of society in the field of law. This research examined the regulation of the Trade Law in Indonesia on the activities of online intermediary trader of legal services, Notaries who perform tasks by electronic, and legal services of a Notary which is mediated by an online intermediary trader based on the Notary Law and the Notary Code of Ethics.

This research is a juridical normative research, which means this method is done by a certain norm benchmarks to obtain secondary data, and supported by the resource person interviews to obtain primary data. The data is then analyzed qualitatively and described descriptively. In the regulation of the Trade Law has not been specifically regulated on the activities of online intermediary trader of legal services so the products of legal services are back to the regulation of the profession of legal services on whether can or can not to be traded by online intermediary traders.

The Notary Law has opened the gap for Notaries to be able to carry out their duties electronically online but until now still limited to the administrative matters. The Notary Law and Notary Code of Ethics have not opened the opportunity for the notarization of Notary services because the Notary is bound by an obligations and restrictions which the Notary must comply with in performing his her duties."

"Tesis ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian doktrinal untuk menganalisis mengenai 2 (dua) hal, yaitu tentang bagaimanakah akibat hukum rangkap jabatan Notaris terhadap keautentikan akta-akta yang telah dibuat oleh Notaris dan bagaimanakah tanggung jawabnya. Sejatinya untuk menjadi seorang Notaris dibutuhkan serangkaian persyaratan yang perlu dipenuhi. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, maka seseorang dapat diangkat menjadi seorang Notaris oleh Negara melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara atribusional berdasarkan Undang-Undang. Salah satu persyaratan tersebut adalah tidak sedang mengemban status sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, ataupun jabatan-jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. Pada kenyataanya, masih dapat ditemukan pelanggaran seperti halnya simulasi kasus berdasarkan kasus nyata yang digunakan untuk membuat analisa pada tesis ini. Ketika seseorang menjabat sebagai seorang Notaris, orang tersebut memiliki kewenangan untuk membuat sebuah akta Notaris. Akta Notaris ini merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian absolut dalam sebuah peradilan. Ketika seorang Notaris melakukan rangkap jabatan, maka mereka akan kehilangan kecakapan sebagai seorang pejabat umum dan kehilangan kewenangan untuk membuat akta autentik. Hal ini didasarkan pada Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa sebuah akta hanya dapat diperlakukan sebagai akta autentik jika akta tersebut dibuat oleh pejabat umum yang cakap. Maka dari itu, ketika ada seorang Notaris yang terbukti telah memalsukan persyaratan yang perlu ia lengkapi untuk menjadi seorang Notaris dan tetap diangkat menjadi seorang Notaris serta membuat akta-akta autentik selama Notaris tersebut menjabat, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan dibawah tangan karena Notaris tersebut tidak memiliki kewenangan ataupun kecakapan sebagai seorang pejabat umum yang sah. Serta, dikarenakan telah memalsukan persyaratan yang diperlukan untuk menjadi seorang Notaris dan telah merugikan kepentingan bersama terutama klien-klien Notaris serta mencoreng nama baik Notaris, maka Notaris tersebut harus diberhentikan dengan tidak hormat dan juga mempertanggungjawabkan setiap kerugian yang timbul akibatnya.

---

This thesis was created using doctrinal research methods to analyze 2 (two) things, namely the legal consequences of having a Notary's dual position on the authenticity of the deeds that have been made by the Notary and what their responsibilities are. In fact, to become a Notary you need a series of requirements that need to be met. Once these requirements are met, a person can be appointed as a Notary by the State through the Minister of Law and Human Rights in an attributional manner based on the Law. One of these requirements is that you are not currently holding the status of a civil servant, state official, advocate, or other position that is prohibited by law from being concurrently with the position of Notary. In reality, violations can still be found, such as in the reality-based case simulations used to make the analysis in this thesis. When someone serves as a notary, that person have the authority to make a notarial deed. This Notarial Deed is an authentic deed that has absolute evidentiary power in a court of law. When a Notary holds multiple positions, they will lose their skills as a public official and lose their authority to make authentic deeds. This is based on Article 1869 of the Civil Code which states that a deed can only be treated as an authentic deed if the deed is made by a competent public official. Therefore, when a Notary is proven to have falsified the requirements that he needs to complete to become a Notary and is still appointed as a Notary and makes authentic deeds while the Notary is in office, then the deed only has the power under the hand of the Notary. does not have the authority or competence as a legitimate public official. Also, because he has falsified the requirements necessary to become a Notary and has harmed the common interest, especially the Notary's clients and tarnished the Notary's good name, the Notary must be dishonorably dismissed and also be held responsible for any losses that arise as a result."

"Pemerintah membentuk Majelis Pengawas Notaris yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan adanya pembinaan dan pengawasan kepada Notaris agar para Notaris saat menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan jabatan guna kepentingan masyarakat menjadi aman. Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai tolak ukur untuk menilai protokol Notaris. Namun, menjadi masalah jika seorang Notaris tidak diketahui telah meninggalkan wilayah jabatannya dalam waktu yang tidak sebentar, sehingga peran dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) sangat perlu untuk diperhatikan. Memeriksa kantor Notaris secara berkala selama 1 (satu) tahun atau setiap waktu dianggap perlu merupakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang harus dijalankan dan sudah diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai jabatan Notaris. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang tidak diketahui keberadaannya dikaitkan dengan Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 huruf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 dan bagaimana sanksi yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang tidak diketahui keberadaannya dikaitkan dengan Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 hururf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode deskripstif dan analitis. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengumpulan data melalui kepustakaan atau data sekunder terutama dari sisi peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang dapat dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian. Simpulan dari penelitian dalam tesis ini adalah Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 hururf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tidak diterapkan karena Majelis Pengawas Daerah (MPD) Jakarta Utara tidak mengawasi Notaris DV selama 4 (empat) tahun berdasarkan fakta dalam kasus Notaris DV. Mengenai sanksi terhadap Notaris DV yang mana Majelis Pengawas Pusat (MPP) memberikan sanksi usulan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saran yang dapat diberikan dalam hal tidak terlaksananya Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 huruf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 perlu mempertimbangkan untuk penataan ulang wilayah kerja Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan pemekaran Majelis Pengawas Daerah (MPD), agar Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat merealisasikan pemeriksaan terhadap protokol Notaris 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Diharapkan adanya review ulang terhadap kedua peraturan jabatan Notaris tersebut terutama mengatur terkait sanksi yang dapat diterima oleh Notaris agar Notaris menjadi lebih bertanggung jawab atas jabatannya sebagai seorang Notaris.

---

The government has formed a Notary Supervisory Board that is responsible for carrying out guidance and supervision of Notaries. The purpose of guidance and supervision of Notaries is so that Notaries when carrying out their duties in accordance with the regulations of the position for the benefit of the community to be safe. The Regional Supervisory Board (MPD) is a benchmark for assessing Notary protocols. However, it becomes a problem if a Notary is not known to have left his area of ​​office for a long time, so the role of the Regional Supervisory Board (MPD) really needs to be considered. Checking the Notary's office periodically for 1 (one) year or whenever deemed necessary is the authority of the Notary Supervisory Board which must be carried out and has been regulated in the regulations governing the position of Notary. This study analyzes how the supervision carried out by the Supervisory Board on Notaries whose whereabouts are unknown is related to Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021 and how the sanctions that can be given by the Supervisory Board to Notaries whose whereabouts are unknown are related to Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021. The writing in this thesis uses descriptive and analytical methods. The research was conducted by collecting data through literature or secondary data, especially from the side of laws and regulations and legal norms that can be related to the problems in the study. The conclusion of the research in this thesis is that Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021 are not applied because the North Jakarta Regional Supervisory Board (MPD) has not supervised Notary DV for 4 (four) years based on the facts in the case of Notary DV. Regarding the sanctions against DV Notaries, where the Central Supervisory Board (MPP) gave a sanction of a proposal for dishonorable dismissal to the Minister of Law and Human Rights. Suggestions that can be given in the event of non-implementation of Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021 need to consider rearranging the work area of ​​the Regional Supervisory Board (MPD) with the expansion of the Regional Supervisory Board (MPD), so that the Regional Supervisory Board (MPD) can realize the examination of the Notary protocol 1 (one) time in 1 (one) year. It is hoped that there will be a review of the two Notary job regulations, especially those regulating the sanctions that can be received by Notaries so that Notaries become more responsible for their position as Notaries."

"Akta Notaris dalam praktiknya seringkali ditemukan bermasalah, sehingga dalam Notaris sebagai pembuat Akta autentik seringkali dijadikan pihak yang turut serta melakukan suatu perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan akta yang dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan sebagaimana pada Putusan Negeri Bangil Nomor 38/Pdt.G/2021. Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab serta upaya perlindungan hukum terhadap akta Notaris yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran data sekunder. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah monodisipliner. Analisa didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bil), serta peraturan terkait lainnya. Hasil analisa dari penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban yang dapat dilakukan Notaris pada saat aktanya dibatalkan oleh pengadilan adalah yaitu bertanggung jawab secara hukum administrasi, perdata, pidana dan Kode Etik Notaris. Hal ini bergantung pada kekeliruan yang dibuat Notaris dan upaya perlindungan hukum yang dilakukan adalah upaya yang diberikan oleh INI adalah memberikan pendampingan dan nasehat hukum terkait permasalahan yang dihadapi oleh Notaris. 

---

Notary deed in practice is often found to be problematic, so in practice notary, as an authentic deed maker is often used as a party to participate in an unlawful act, which results in the deed he made being declared null and void by the court as in Bangil District Decision Number 38/Pdt.G /2021. The problem that the authors raise in this study is regarding the responsibility and legal protection of notarial deeds which are declared null and void by law by the court. To be able to answer these problems, the authors use normative juridical research methods which are carried out by tracing secondary data. The type of research used is monodisciplinary. The analysis is based on the Civil Code, the Criminal Code, Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law 30 of 2004 Concerning the Position of Notary Public, Bangil District Court Decision Number 38/Pdt.G/2021/PN. Bil), as well as other related regulations. The results of the analysis of this study are that the responsibility that can be carried out by a Notary when the deed is canceled by the court is that which is responsible under administrative, civil, and criminal law and the Notary's Code of Ethics. This depends on the mistakes made by the Notary and the legal protection efforts that have been made, namely that the Notary must be more careful and thorough in making the deed he has made and the efforts provided by INI are to provide assistance and legal advice regarding the problems faced by the Notary."

"Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pembeli atas tidak terpenuhinya isi perjanjian oleh developer yaitu tidak terlaksananya AJB karena sertipikat yang diurus oleh Notaris belum terbit. Adapun pembeli mengajukan gugatan perdata dan dalam Putusan No.60/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim jo. Putusan No.306/PDT/2020/PT.DKI menyatakan developer telah wanprestasi dan memerintahkan Bank berhenti melakukan pendebetan angsuran kredit atas nama pembeli sampai developer melaksanakan prestasinya. Disisi lain, putusan tersebut merugian Bank sebagai penyalur kredit terlebih sertipikat yang dijadikan jaminan belum ada sedangkan rumah tetap dikuasai oleh pembeli. Padahal mereka sejak semula telah mengetahui adanya covernote Notaris yang menyatakan sedang melakukan kepengurusan sertipikat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pembeli dan Bank atas wanprestasi yang dilakukan developer dan tanggung jawab Notaris atas tidak dipenuhinya covernote. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis dapat dinyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli adalah bersifat represif karena berkaitan dengan Putusan Pengadilan sedangkan perlindungan terhadap Bank dapat dilakukan secara represif maupun preventif. Dalam kaitannya dengan Notaris yang tidak dapat menyelesaikan pengurusan sertipikat sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam covernote, maka Notaris bertanggung jawab penuh dan dapat dituntut secara perdata dan dikenakan sanksi administasi.

---

This research discusses the legal protection of buyers for the non-fulfillment of the contents of the agreement by the developer, namely the non-execution of AJB because the certificate taken care of by the Notary has not been issued. The buyer filed a civil suit and in Decision No.60/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim jo. Decision No.306/PDT/2020/PT.DKI stated that the developer had defaulted and ordered the Bank to stop debiting credit installments on behalf of the buyer until the developer carried out his performance. On the other hand, the verdict disadvantaged the Bank as a lender, especially since the certificate used as collateral did not yet exist while the house was still controlled by the buyer. In fact, they have been aware of the Notary's covernote which states that they are managing the certificate. The problem in this research is the legal protection of buyers and banks for defaults committed by developers and the responsibility of Notaries for non-fulfillment of covernotes. This normative juridical research uses secondary data collected through document studies and then analyzed qualitatively. The results of the analysis can be stated that the legal protection of the buyer is repressive because it relates to what has been decided by the Court while the protection of the Bank can be done repressively and preventively. In relation to the attitude of a notary who fails to complete the processing of a certificate within the time period specified in the covernote, it can be explained that the notary is fully responsible for the covernote he has made and can be sued civilly and subject to administrative sanctions."

"Akta autentik sebagai produk hukum Notaris merupakan bagian dari protokol Notaris yang harus dijaga dan disimpan oleh setiap Notaris. Protokol Notaris akan beralih kepada Notaris lain apabila Notaris pembuat protokol sudah tidak menjabat. Atas dasar tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terjadi sengketa atas protokol yang diterimanya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai (1) Perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol sebagai tergugat dalam penyelesaian sengketa atas akta yang dibuat oleh pemberi protokol; (2) Pertanggungjawaban Notaris pemberi protokol terhadap akta yang dibuatnya berkenaan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1196 K/Pdt/2020. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris-analisis. Data yang digunakan ialah data sekunder dan wawancara sebagai data pendukung. Hasil analisis (1) Akta yang menjadi bagian dari protokol yang diserahkan sepenuhnya dibuat oleh Notaris pemberi protokol, sehingga Notaris penerima protokol tidak bisa diikutsertakan sebagai tergugat, karena Notaris penerima protokol tidak bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh pemberi protokol. Perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol yang dijadikan sebagai tergugat adalah berkaitan dengan rahasia jabatan Notaris, yaitu hak ingkar yang kemudian dapat ditafsirkan sebagai kewajiban ingkar berdasarkan Pasal 4 ayat (2) mengenai sumpah jabatan Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang memuat kewajiban Notaris; (2) Tanggung jawab berkaitan dengan pembuatan akta tidak dapat beralih kepada penerima protokol maupun kepada ahli waris, karena jabatan Notaris melekat subjektif pada diri Notaris, sehingga tanggung jawabnya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Tanggung jawab Notaris pemberi protokol selaku pembuat akta tetap melekat meskipun protokol Notaris telah beralih berdasarkan Pasal 65 UUJN, dengan tetap memperhatikan daluwarsa gugatan perdata dalam Pasal 1967 KUHPerdata.

---

Authentic deed as a notary's legal product is part of the notary's protocol that must be maintained and kept by every notary. The Notary Protocol will be transferred to another Notary if the Notary that makes the protocol no longer serves as Notary. On this basis, legal protection is needed to protect the Notary in carrying out their duties in case of a dispute over the protocol they receive in the future. The issues raised in this study regarding (1) legal protection for the protocol receiver as a defendant in dispute settlement related to deeds made by the protocol giver; (2) the responsibility of the Notary protocol giver for the deed they made regarding the Supreme Court Decision Number 1196 K/Pdt/2020. To answer these problems, this study uses doctrinal research methods with explanatory-analytic research. The data used is secondary data and interviews as supporting data. The results of the analysis (1) The deed that is part of the transferred protocol is fully made by the Notary who gives the protocol, therefore, the Notary protocol receiver cannot be placed as a defendant, because the Notary protocol receiver is not responsible for the deed made by the protocol giver. Legal protection for the Notary protocol receiver as a defendant is related to the Notary’s professional confidentiality,specifically in the form of right to disavow that can be named as obligation to disavow under Article 4 paragraph (2) and Article 16 paragraph (1) letter f UUJN; (2) The responsibility related to the making of deeds cannot be transferred to the Notary protocol receiver or to the heirs, as the Notary’s position is inherently subjective to the Notary themselves. Therefore, the responsibility cannot be shifted to other people. The responsibility of the Notary protocol giver as the maker of the deed remains attached even though the protocol has been transferred based on Article 65 UUJN, whilst taking into account the expiration of civil lawsuits in Article 1967 of the Civil Code."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini harus diperhatian setiap Notaris agar tidak timbul permasalahan yang dapat merugikan para pihak maupun Notaris yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akibat hukum dari pembuatan akta hibah wasiat dalam kasus putusan pengadilan tinggi Bandung (no. 116/pdt/2016/ptbdg). Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana penulis membandingkan antara fakta di lapangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku.Hasil dari penelitian ini adalah dalam pembuatan akta hibah wasiat dalam bentuk wasiat umum, Notaris wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama akta ini harus memenuhi Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (UUJN-P) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu syarat-syarat suatu akta otentik apabila tidak terpenuhinya ketentuan ini maka akta ini menjadi non exsistent dikarenakan perbuatan dalam akta ini merupakan tindakan sepihak dan Notaris tersebut dikenai sanksi Pasal 16 ayat 11 dan 12 UUJN-P.

---

Notaries in performing their obligations shall act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial manner, and safeguard the interests of the parties concerned in a legal act. It should be the concern of every Notary in order to avoid the problems which can be detrimental to the parties or Notary concerned.In this study the author discusses the responsibility of Notary to the legal effect of the making of deed of grant of wills in case of decision of high court of Bandung (No. 116 / pdt / 2016 / ptbdg).The author uses normative juridical research methods in which the authors compare between facts in the field with applicable legislation.The result of this research is the making of deed of donation grant in the form of general testament (openbaar statement), Notary must pay attention to the applicable provisions especially this deed must fulfill Article 1868 Book of Civil Law (UUJN-P) and Article 38 Law Number 2 Year 2014 on the Notary's Office is the requirement of an authentic deed if it is not fulfilled this provision then this deed becomes non exsistent because deed in this deed is a unilateral action and the Notary is subject to sanction of Article 16 paragraph 11 and 12 UUJN-P."

"Notaris membutuhkan asuransi dalam melaksanakan jabatannya sebab jika notaris melakukan kesalahan dan merugikan pihak lain, maka notaris dapat dimintai ganti rugi, biaya dan bunga yang mungkin dapat memberatkan notaris. Asuransi tersebut dapat menanggung konsekuensi finansial dari tanggung jawab perdata yang dialami oleh notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai akibat dari tindakan, kesalahan, atau kelalaiannya, atau tindakan, kesalahan, atau kelalaian karyawannya. Namun di Indonesia belum Asuransi tersebut belum diwajibkan. Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji pengaturan mengenai Asuransi Indemnitas Profesi Notaris dibandingkan dengan negara lain yang memiliki sistem hukum yang sama yaitu Prancis. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dan tipe penelitian eksplanatoris. Tesis ini menganalisis perkembangan kebutuhan notaris atas asuransi indemnitas di indonesia dan asuransi indemnitas di Prancis. Serta menganalisis pengaturan asuransi indemnitas di Indonesia kedepannya apabila mengacu pada peraturan asuransi indemnitas di Prancis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa melaksanakan asuransi indemnitas sebagaimana di Prancis adalah ide yang baik dan diharapkan dapat dilaksanakan di masa yang akan datang. Namun untuk saat ini hal tersebut sulit dilaksanakan karena terdapat beberapa hambatan.

---

Notaries need insurance in carrying out their duties because if the notary makes a mistake and harms another party, the notary can be asked for compensation, costs and interest that may be burdensome for the notary. The insurance can cover the financial consequences of civil liability experienced by the notary in carrying out its duties as a result of his actions, mistakes or negligence, or the actions, mistakes or negligence of his employees. However, in Indonesia, this insurance is not yet mandatory. Based on the background above, it is necessary to conduct research to examine the regulations regarding Notary Professional Indemnity Insurance compared to other countries that have the same legal system. This research is compiled using doctrinal research methods and explanatory research types. This thesis allows the development of notary needs for indemnity insurance in Indonesia and indemnity insurance in France. As well as analyzing the regulation of indemnity insurance in Indonesia in the future if referring to the indemnity insurance regulations in France. From this research, it can be concluded that implementing indemnity insurance as in France is a good idea and is expected to be implemented in the future. However, for now this is difficult to implement because there are several obstacles."

"Notaris dalam menjalankan Jabatannya tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. hal ini juga termasuk dalam hal pemberian sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan/atau Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dalam tesis ini juga meninjau beberapa putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta mengenai pemberian sanksi dalam bentuk sanksi teguran. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu bagaimana efektifitas putusan Majelis Pengawas Notaris yang berupa sanksi teguran terhadap Notaris yang melakukan suatu pelanggaran dan bagaimanakah pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan sanksi yang diterimanya berdasarkan hasil putusan Majelis Pengawas Notaris. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti serta menganalisa bahan-bahan pustaka dibidang hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa sanksi teguran yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris, baik lisan maupun tertulis, dianggap kurang efektif, karena sanksi teguran tidak memberikan dampak langsung serta dianggap tidak memberikan efek jera bagi Notaris, dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap Notaris dalam menjalankan sanksi yang diterimanya tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota/Kabupaten yang diberikan wewenang berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi.

---

The notary in running the Department is not separated from the supervision of the Notary Supervisory Council. it is also included in the case of penalties for a Notary who violates the Notarized Code of Conduct and / or the Law of Notary Public, so this thesis also reviews some of the decision of the Supervisory Council of the Notary Public of DKI Jakarta regarding sanctions in the form of reprimand sanctions.

The issue raised in this thesis is how effective the decision of the Notary Superintendent Assembly in the form of sanction of reprimand against notary who violated and how to supervise Notary in carrying out sanctions received based on decision of Notary Supervisory Council. This paper uses normative juridical research method that refers to legal norms with literature study by examining and analyzing library materials in the field of law.

The conclusion in this study is that the sanctions sanctions imposed by the Notary Supervisory Council, both oral and written, are considered less effective, since reprimand sanctions have no immediate impact and are considered to have no deterrent effect on the Notary, and the oversight by the Notary Registrar of the The notary in carrying out the sanction it received was carried out by the Notary Assembly of the City / County Notaries given authority based on the Decision of the Regional Supervisory Council of the provincial Regional authorities in charge of the decision."