Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKesinambungan program JKN sangat bergantung pada kontribusi iuran peserta. Kelalaian banyaknya peserta dalam pembayaran iuran menyebabkan kegagalan BPJS Kesehatan dalam meneruskan kesinambungan pelayanannya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesinambungan pembayaran iuran peserta mandiri PBPU di Jabodetabek. Studi ini menemukan sekitar 28,3 peserta PBPU tidak membayar iuran secara rutin. Dengan menggunakan regresi logistik ordinal dan regresi logistik, studi ini secara statistik mengkonfirmasi bahwa usia kepala rumah tangga, tidak mengalami shock ekonomi, akses ke fasilitas kesehatan, informasi denda pelayanan, kelas kepesertaan 1 atau 2, dan manfaat BPJS Kesehatan secara positif berhubungan dengan kesinambungan pembayaran iuran secara rutin. Sedangkan pendapatan tidak teratur, konsumsi rokok, perilaku pencarian pengobatan dan kenaikan iuran tahun 2016 secara negatif berhubungan dengan kesinambungan pembayaran iuran secara rutin. Studi ini merekomendasikan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran: 1 promosi berkelanjutan mengenai pengetahuan asuransi dan manfaatnya melalui tenaga medis, internet, dan aparat pemerintah; 2 perluasan metode autodebet dan cicilan dalam pembayaran iuran; 3 insentif untuk membayar rutin; dan 4 perbaikan akses dan mutu fasilitas kesehatan.

---

ABSTRACTThe sustainability of JKN program heavily relies on contribution of its member. The negligence of large number of members to pay the premium lead to the failure of the BPJS Kesehatan to deliver its services. This study then aims at analyzing important factors that influence the sustainability of premium payment of JKN rsquo s self enrolled member PBPU in Jakarta Greater Area. The survey shows that around 28.3 of self enrolled members do not pay the insurance premium regularly. Applying ordered logit and logit regression this study statistically confirms that age of household head, never experience economic hardship, access to health facilities, penalty information, 1st 2nd class registration, benefits of BPJS Kesehatan are positively correlated with compliance rate to pay insurance premium. Whereas, irregular income, tobacco consumption, health seeking behavior, and the 2016 increase of premium are negatively correlated with regular premium payment. This study calls for policy intervention to improve a compliance of premium payment such as 1 massive promotion of insurance literacy and benefits of insurance through health professional, internet and government officer 2 expanding autodebet and installment premium payment 3 incentive for paying premium regularly and 4 improving access and quality of health services. "

"Tesis ini membahas tentang pembiayaan penyelenggaraan imunisasi dasar bersumber pemerintah di era implementasi Badan Jaminan Sosial (BPJS) terutama dalam lima tahun ke depan (tahun 2014-2018) menggunakan besaran biaya yang dikeluarkan Pemerintah di Tahun 2012. Penelitian bersifat kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber pembiayaan penyelengaraan pelayanan imunisasi dasar di Indonesia tahun 2012 bersumber dari pemerintah yaitu APBN (34%) dan APBD (66%). Komponen pembiayaan yang besar adalah biaya operasional program manajemen seperti supervisi dan pertemuan, sedang sumber pembiayaan penyelengaraan pelayanan imunisasi dasar di Indonesia untuk 5 tahun mendatang tetap akan didominasi oleh APBD, dimana pada tahun-tahun tersebut BPJS mulai diterapkan.

---

This thesis discusses on the financing aspect for implementing basic immunization sourced by the government under BPJS for the period of 2014-2018 using spending for 2012. This is a quantitative and qualitative research. The results showed that the sources of financing the organization of basic immunization services in Indonesia in 2012 that the state budget from government sources (34%) and regional (66%). Is a major component of the financing of operational costs such as supervision and program management meetings, being a source of financing the organization of basic immunization services in Indonesia for the next 5 years will still be dominated by the budget, which in those years BPJS implemented."

"ABSTRACTBerdasarkan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016, keterlambatan pembayaran iuran akan dikenakan denda sebesar 2,5 dari biaya pelayanan rawat inap untuk setiap bulan tertunggak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan evaluasi input, proses, dan output dari pelaksanaan kebijakan denda pelayanan rawat inap di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian yang didapatkan adalah meningkatnya jumlah kasus denda yang terjadi sejak awal pelaksanaan kebijakan. Studi membuktikan bahwa dalam kurun waktu lima kuartal terjadi peningkatan jumlah kasus denda rata-rata sebesar 9 per kuartal di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Peningkatan jumlah kasus denda tersebut juga diiringi oleh peningkatan jumlah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah PBPU dengan rata-rata sebanyak 6 per kuartalnya. Jumlah peserta PBPU yang menunggak iuran jaminan kesehatan juga cenderung meningkat walaupun terdapat penurunan signifikan pada kuartal ketiga. Peningkatan jumlah kasus denda tersebut disebabkan oleh ketersediaan input yang kurang serta pelaksanaan proses yang belum maksimal. Kegiatan pengingatan iuran masih belum didukung oleh fasilitas dan tenaga yang memadai, serta terdapat kendala dalam pengoperasionalan SMS Blast. Selain itu, kendala yang terjadi dari segi peserta JKN adalah masih rendahnya tingkat kesadaran dalam membayar iuran jaminan kesehatan secara tepat waktu.

---

ABSTRACTBased on the newest regulation, Presidential Decree No. 19 2016, the coverage of national health insurance becomes inactive if premiums payment are overdue for over one month. The overdue participants have to pay any outstanding premiums to reactivate. Within 45 days of reactivating coverage, any in patient treatment will incur a penalty. The penalty is 2,5 of treatment cost multiplied by number of months inactive. This study aims to obtain an evaluation of inputs, processes, and outputs of the implementation on the penalty regulation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office in 2018. The type of research is qualitative by using in depth interview method, observation, and document review. The study revealed that number of penalties increase since the beginning of policy implementation. The result shows that in the period of five quarters, there has been an increase in the average number of penalties by 9 per quarter in BPJS Kesehatan Depok Branch Office. The increase of penalties was also aligned by an increase of Non Salaried Employee PBPU number by an average of 6 per quarter. The number of PBPUs in arrears of health insurance premiums also tended to increase despite a significant drop in the third quarter. The increase in the number of penalty is due to the availability of less input and the implementation of the process that has not been maximized. The premium reminder activities are still not supported by adequate facilities and personnel, and there are also constraints in the operation of SMS Blast. In addition, the constraints that occur in terms of JKN participants are still low levels of awareness in paying dues in a timely manner. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan hak pasien berdasarkan hak dasar hukum kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional maupun jaminan kesehatan swasta. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa adanya perbedaan pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh pasien pengguna jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan dan jaminan kesehatan swasta asuransi Prudential yang menimbulkan keterkaitan dengan pemenuhan hak seorang pasien. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya evaluasi dalam sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia agar hambatan yang terjadi dapat terminimalisir dan tujuan dari penyelenggaraan jaminan kesehatan tersebut tercapai dengan baik.

---

ABSTRACTThis thesis explains about the comparasion between patient rsquo s rights according to health law in obtaining medical services through national health insurance and private health insurance. The method used in this research is normative legal research. This research found that there are differences in the medical services that are obtained by people are use national health insurance BPJS Kesehatan dan private health insurance Prudential Life Insurance in regad to the patient rsquo s rights. This research advises , that need for evaluation in the implementation of national health insurance system in Indonesia should be performed in order to minimize the limitation that might occur and the aim of the health insurance condition itself can be achieved. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kinerja kelembagaan pada 7 Lembaga Amil Zakat LAZ di Indonesia. Pada penelitian ini, Efisiensi diproksi sebagai parameter pengukuran kinerja kelembagaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu indikator kelembagaan pada Indeks Zakat Nasional IZN untuk mengukur kinerja kelembagaan dan Data Envelopment Analysis DEA untuk mengukur efisiensi dari tahun 2015-2016. Analisis sumber inefisiensi menggunakan model CCR dan orientasi input. Hasil dari penelitian ini adalah diperoleh nilai rata-rata indeks indikator kelembagaan IZN dari 7 LAZ yaitu sebesar 0,78 yang masuk kepada kategori kinerja baik. Berdasarkan hasil perhitungan dari metode DEA dengan model CCR dan orientasi input, 7 LAZ menunjukkan performa yang baik, dengan rata-rata nilai efisiensi sebesar 0,83 selama jangka waktu dua tahun. Berdasarkan grafik penyebaran kinerja pada metode indeks kelembagaan IZN dan efisiensi DEA , posisi 7 LAZ seluruhnya masuk pada kuadran kanan atas. Hal ini dikarenakan penilaian berdasarkan metode indeks kelembagaan IZN dan DEA, menunjukkan bahwa 7 LAZ tidak ada yang mendapatkan nilai di bawah 0,50.

---

ABSTRACTThis study aims to measure and analyze the institutional performance of 7 Lembaga Amil Zakat LAZ in Indonesia. In this study, Efficiency is proxyed as a parameter of institutional performance measurement. The method used in this research is the institutional indicator on National Zakat Index NZI to measure institutional performance and Data Envelopment Analysis DEA to measure efficiency from 2015 2016. Inefficiency source analysis uses CCR model and input orientation. The result of this research is obtained the average value of index indicator of institutional NZI from 7 LAZ that is equal to 0,78 that enter to good performance category. Based on the results of the DEA method with CCR model and input orientation, 7 LAZ shows good performance, with an average efficiency value of 0.83 over a two year period. Based on the performance distribution graphs on the institutional index NZI and efficiency DEA method, the position of 7 LAZ enters entirely in the upper right quadrant. This is because an assessment based on the institutional index of NZI and DEA method, indicates that 7 LAZ does not get a score below 0.50."

"ABSTRAKTesis ini mempergunakan pendekatan non parametrik yaitu Data Envelopment Analysis DEA untuk mengukur efisiensi dari pengadilan di Indonesia pada tahun 2014 dengan sampel pengadilan umum di Provinsi Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Input yang digunakan dalam penghitungan DEA ini adalah pagu anggaran, ruang sidang, hakim, panitera, jurusita untuk bagian perdata , staf, dan jumlah pengolah data. Outputnya adalah perkara yang diputus. Pengolahan data DEA yang dilakukan dengan menggunakan asumsi VRS Model BCC orientasi input. Hasilnya teridentifikasi 62 pengadilan kelas I A Khusus bagian pidana efisien dan 38 tidak efisien. Di bagian perdatanya 69 teridentifikasi efisien dan 31 tidak efisien. Pada pengadilan kelas I B bagian pidana teridentifikasi 42 pengadilan efisien dan 58 tidak efisien sedangkan dibagian perdata terdapat 51 pengadilan efisien dan 49 tidak efisien. Pada pengadilan kelas II bagian pidana dan perdata teridentifikasi 42 efisien dan 58 tidak efisien.

---

ABSTRACTThis study use Data Envelopment Analysis DEA method of non parametric approach to measure efficiency of Indonesia rsquo s Courts in 2014 with data sample courts in North Sumatera Province, Banten Province, DKI Jakarta Province, West Java Province, Central Java Province, and East Java Province. The input variables uses in DEA rsquo s calculation of this paper consist of court budget, number of court room, number of judges, number of registar, number of bailiff for civil court , number of staff, and number of PCs, Laptops,Printers. Output variable uses is number of resolved cases. Efficiency score calculated using VRS BCC Model and input oriented. The result identified 62 efficient court and 38 inefficient in group class I A special section criminal court. In group class I A special section civil court there are 69 efficient court and 31 inefficient court. In group class I B criminal court there are 42 efficient courts and 58 inefficient court. In civil court group class I B there are 51 efficient courts and 49 inefficient courts. While in court group class II there are 42 efficient courts and 58 inefficient courts both in criminal dan civil section."

"ABSTRAKTesis ini meneliti tentang efisiensi relatif 44 Puskesmas Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012 dan 2013. Analisis dalam penelitian inimenggunakan metode Data Envelopment Analysis DEA , model Charnes, Cooper, dan Rhodes CCR dengan asumsi constant return to scale, dan berorientasi input. Variabel input yang digunakan yaitu: jumlah tenaga kesehatan profesional; jumlah tenaga non kesehatan; belanja obat-obatan dan reagan laboratorium; dan belanja alat kesehatan habis pakai, sedangkan variabel output yaitu: jumlah kunjungan pasien Puskesmas; persentase peserta KB; dan pendapatan Puskesmas. Dari hasil perhitungan, 17 Puskesmas 38,64 persen efisien dan 27 Puskesmas 61,36 persen inefisien pada 2012. Di tahun 2013, 20 Puskesmas 45,45 persen efisien dan 24 Puskesmas 54,55 persen inefisien. Dari tahun 2012 hingga 2013, 9 Puskesmas 20,45 persen dapat mempertahankan nilai efisiensi sebesar 100; 8 Puskesmas 18,18 persen efisien pada 2012 justru menjadi inefisien pada tahun 2013; 11 Puskesmas 25,00 persen yang pada tahun 2012 inefisien, pada tahun 2013 menjadi efisien; 16 Puskesmas 36,36 persen inefisien pada tahun 2012, namun belum dapat memperbaiki nilai efisiensi pada 2013. Bagi Puskesmas yang inefisien dapat diperbaiki nilai efisiensinya dengan melakukan penyesuaian nilai input berdasarkan hasil perhitungan DEA.

---

ABSTRACTThis research analyze the relative efficiency of 44 Puskesmas Kecamatan in Jakarta in 2012 and 2013, using Data Envelopment Analysis DEA approach, Charnes, Cooper and Rhodes CCR model assuming constant return to scale with input oriented scheme. Input variables in this research consist of numbers of professional health staffs numbers of non medical staffs, drugs and reagan expenditures and consumables medical devices expenditures, while the output variables consitst of numbers of patient visits percentage of family planning program participants and Puskesmas revenues. The result found that 17 Puskesmas 38,64 percent were efficient, and 27 Puskesmas 61,36 percent remaining were inefficient in 2012. In 2013, 20 Puskesmas 45,45 percent were efficient while 24 Puskesmas 54,55 percent were inefficient. From 2012 to 2013, 9 Puskesmas 20,45 percent maintain the efficiency scores of 100, while 8 Puskesmas 18,18 percent were efficient in 2012 but inefficient in 2013. The sum of 11 Puskesmas 25,00 percent were inefficient in 2012, became efficient in 2013, while 16 Puskesmas 36,36 percent were inefficient in 2012 but has not been able to improve the efficiency scores by the year 2013. For inefficient Puskesmas, efficiency scores can be improved by adjustments of input values based on DEA calculation."