Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai analisa strategi komunikasi persuasi yang dilakukan oleh seorang marketing dalam dunia perbankan dalam meyakinkan dan menarik minat untuk segmentasi tertentu. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan adanya suatu strategi tertentu yang berbeda-beda tergantung dari tipe konsumen yang dituju. Selain dengan hubungan komunikasi antarpersonal, proses komunikasi perusahaan atau organisasi juga sangat mempengaruhi tujuan yang akan didapat dari komunikasi antarpersonal ini. Pada kondisi di lapangan kita tidak bisa menyimpulkan dari hasil komunikasi yang baik maka akan mengahasilkan pendapatan yang baik juga, semuanya akan dilihat berhasil apabila maksud dan tujuan dalam komunikasi ini adalah pendapatan yang tinggi sudah tercapai.Kata kunci: Komunikasi, Pemasaran, Persuasif, Segmen Pasar.

---

ABSTRACT

This research explains the analysis of persuasion communication strategy conducted by marketing in the banking world in convincing and attracting interest for a particular segmentation. This research method using qualitative method with case study approach. This study concludes that it is necessary to have a certain strategy that varies depending on the type of consumer. In addition to interpersonal communication relationships, corporate or organizational communication processes also greatly affect the goals to be gained from this interpersonal communication. In conditions in the field we cannot conclude from the results of good communication will resultin good income or earnings as well, the result will be seen successful if the intent and purpose in this communication is high income has been achieved."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi strategi yang telah dijalankan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dilihat dari konsep four levers of control yang terdiri dari belief systems, boundary systems, diagnostic control systems dan interactive control systems.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk memiliki visi, misi, dan sasaran tujuan yang jelas. Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut perlu adanya penyelarasan misi individu dengan misi perusahaan. Selain itu, batasan-batasan baik strategic boundary maupun business conduct boundary perlu dipatuhi baik oleh manajemen BNI maupun oleh pegawainya. BNI perlu menerapkan strategy map dan BSC dalam memetakan strateginya. BNI juga perlu menerapkan interactive control yang intensif guna mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi.

---

ABSTRACTThe main purpose of this research is analyze how far strategic implementation has been executed by PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk based on four levers of control concept (belief systems, boundary systems, diagnostic control systems and interactive control systems).The result shows that PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk has a clear vision, mission and goals. To achieve company’s goals, BNI needs alignment individual’s mission and company’s mission. Strategic boundary and business conduct boundary must be obeyed by management and employee. BNI should do strategy map and balanced scorecard for its strategic. Beside that, BNI should do intensive interactive controls to anticipate strategic uncertainties."

"Skripsi ini membahas tentang kesesuaian pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada 3 BUMN (PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT. Pertamina (Persero) menurut Peraturan Menteri BUMN No.5 tahun 2007 yang mengatur tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai perbedaan CSR dengan PKBL dilihat dari pelaksanaannya dan realisasi program-program PKBL yang telah dilaksanakan 3 BUMN tersebut diatas.

---

This thesis concerning The Partnership and Community Development (PKBL) at 3 State Own Enterprises (PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., and PT. Pertamina (Persero) according to the Regulation of the Ministry of SOEs No. 5 of 2007, which governs the Partnership and Community Development program. In this thesis also discuss about different views of the PKBL to CSR implementation and realization of PKBL programs that have implemented the above three SOEs."

"Bank dalam menjalankan pengelolaan likuiditasnya mempunyai potensi keuntungan dan kerugian yang selalu mengikuti. Untuk mengendalikan risiko tersebut perlu suatu proses manajemen risiko yang memadai, mulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko hingga implementasi mitigasi risiko. Pengukuran risiko likuiditas pada BNI yaitu menggunakan Liquidity Coverage Ratio. Penyediaan likuiditas sangat penting untuk mengantisipasi adanya kebutuhan likuiditas sehingga dapat mengcover kewajiban Bank baik dalam kondisi normal maupun krisis. Namun demikian, penyediaan likuiditas tidak boleh tersedia secara berlebihan karena timbul biaya likuiditas yang harus ditanggung oleh Bank. Oleh karena itu, diperlukan penetapan limit biaya pengelolaan likuiditas yang bersedia di tanggung oleh Bank berdasarkan risk appetite dari management serta batas limit maksimum Liquidity Coverage Ratio harus ditetapkan oleh Bank. Penetapan limit tersebut merupakan hal penting dalam proses mitigasi risiko agar pendapatan yang hilang karena adanya penyediaan likuiditas dapat diminimalkan sehingga dapat tercipta peningkatan laba bagi Bank. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan komponen dari Liquidity Coverage Ratio BNI selama 2 Tahun 2015-2016 . Metode dalam penelitian ini secara kuantitatif. Pada kondisi saat ini BNI belum melakukan pengelolaan likuiditas jangka pendeknya secara efektif. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan rata-rata Liquidity Coverage Ratio yang masih tinggi yaitu 267 . Bahkan pernah tertinggi sebesar 389 pada Q4 2015. Regulator menetapkan batas Liquidity Coverage Ratio minimum sebesar 100 . Dengan adanya, penetapan pengelolaan biaya pemeliharaan likuiditas maksimum dan penetapan limit maksimum Liquidity Coverage Ratio diharapkan dapat diimplementasikan oleh BNI sehingga dapat tercipta peningkatan laba bagi Bank.

---

Bank in carrying out liquidity management always followed with potential gains and losses. There should be an adequate risk management process to manage these risks, starting from risk identification, risk measurement to risk mitigation implementation. Liquidity risk measurement in BNI using Liquidity Coverage Ratio. The providing of liquidity is very important to anticipate liquidity needs so as to cover the liabilities of the Bank both in normal and crisis conditions. However, the providing of liquidity should not be available to excess liquidity because there will be costs to be borne by the Bank. Therefore, it is necessary to establish limit liquidity management fee paid by the Bank prepared based on the risk appetite by management as well as the maximum limit of the Liquidity Coverage Ratio must be determined by the Bank. The limit setting process is important in order to mitigate the risk of lost revenue due to the providing of liquidity could be minimized so as to create an increase in profits for the Bank. Data obtained in this study is a component of the Liquidity Coverage Ratio BNI for 2 years 2015 2016 . The method in this research is quantitative. In the current conditions the BNI not do short term liquidity management effectively. This is evident from the results of the calculation of average Liquidity Coverage Ratio are still high at 267 . The highest ever amounted to 389 in Q4 2015. Regulator set a minimum limit of the Liquidity Coverage Ratio at 100 . With the, determination of maximum liquidity management of maintenance costs and maximum limits Liquidity Coverage Ratio is expected to be implemented by the BNI so as to create an increased Bank profitability."

"[ABSTRAKIndonesia akan segera menghadapi MEA dan sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang terpengaruh dan harus dapat bersaing di MEA. Sektor keuangan yang paling dominan di Indonesia adalah Industri Perbankan. Oleh karena itu, Pemerintah memiliki rencana untuk melakukan megamerjer dua bank BUMN besar Indonesia, Bank Mandiri sebagai perusahaan bidder dan BNI sebagai perusahaan target. Penelitian ini akan difokuskan kepada analisis deal payment, struktur kepemilikan bank yang baru, dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan demi kesuksesan megamerjer. Hasil penilaian megamerjer yang terjadi antara Bank Mandiri dan BNI pada seluruh skenario memiliki nilai sinergi yang positif yaitu sebesar Rp 1.103,482 Triliun untuk skenario pertama, Rp 7,543 Triliun untuk skenario kedua dan Rp 823,892 Triliun untuk skenario ketiga. Dari ketiga skenario tersebut, diperoleh kesimpulan mengenai Alternatif pembiayaan merjer yang terdiri atas cash dan stock, yang apabila hendak membeli 50% kepemilikan dari BBNI memiliki nilai transaksi sebesar Rp 65,270 Triliun. Dengan jumlah pembayaran tersebut, shareholder BBNI akan menerima 2,78% dari perusahaan setelah merjer pada skenario I, menerima 5,26% pada skenario II, dan 3,16% pada skenario III. Analisis terhadap bobot kepemilikan bank pada scenario I dan III menunjukkan bahwa sesudah merjer bobot kepemilikan majority shareholder dan minority shareholder tidak mengalami perubahan, sedangkan pada skenario II kepemilikan majority shareholder mengalami penurunan dari 60% menjadi 57% dan minority shareholder mengalami peningkatan dari 40% menjadi 43%. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terjadi ekspropriasi terhadap minority shareholder.

---

ABSTRACTIndonesia will face AEC soon and The Financial sector is one sector that‟s affectedand should be able to compete in the AEC. The most dominant financial sector inIndonesia is The Banking Industry. Therefore, the Government has plan to mergetwo major state-owned bank in Indonesia, Bank Mandiri as the bidding firm and BNIas the target firm. This study will be focused on analysis of deal payment, bankownership structure, and what things to consider for the success of megamerger twoIndonesian state-owned banks. Megamerjer assessment results that occur betweenBank Mandiri and BNI on the whole scenario has a positive synergy value that isequal to Rp 1.103,482 trillion for the first scenario , Rp 7,543 trillion for the secondscenario and Rp 823,892 trillion for the third scenario. Of the three scenarios, theconclusion regarding the financing alternative merger consisting of cash and stock,which, if they wanted to buy 50 % ownership of BBNI having a transaction value ofRp 65,270 trillion . With the amount of such payment , BBNI shareholders willreceive 2,78% of the company after the merger in the first scenario , receiving 5,26%in scenario II, and 3,16% in the third scenario. Analysis of the weight bankownership in scenario I and III shows that after the merger the weight of majorityshareholders and minority ownership shareholder is unchanged, while in the scenarioII majority shareholder ownership decreased from 60% to 57% and minority shareholders increased from 40% to 43%. These results indicate that there is no expropriation of the minority shareholder.;Indonesia will face AEC soon and The Financial sector is one sector that‟s affectedand should be able to compete in the AEC. The most dominant financial sector inIndonesia is The Banking Industry. Therefore, the Government has plan to mergetwo major state-owned bank in Indonesia, Bank Mandiri as the bidding firm and BNIas the target firm. This study will be focused on analysis of deal payment, bankownership structure, and what things to consider for the success of megamerger twoIndonesian state-owned banks. Megamerjer assessment results that occur betweenBank Mandiri and BNI on the whole scenario has a positive synergy value that isequal to Rp 1.103,482 trillion for the first scenario , Rp 7,543 trillion for the secondscenario and Rp 823,892 trillion for the third scenario. Of the three scenarios, theconclusion regarding the financing alternative merger consisting of cash and stock,which, if they wanted to buy 50 % ownership of BBNI having a transaction value ofRp 65,270 trillion . With the amount of such payment , BBNI shareholders willreceive 2,78% of the company after the merger in the first scenario , receiving 5,26%in scenario II, and 3,16% in the third scenario. Analysis of the weight bankownership in scenario I and III shows that after the merger the weight of majorityshareholders and minority ownership shareholder is unchanged, while in the scenarioII majority shareholder ownership decreased from 60% to 57% and minority shareholders increased from 40% to 43%. These results indicate that there is no expropriation of the minority shareholder., Indonesia will face AEC soon and The Financial sector is one sector that‟s affectedand should be able to compete in the AEC. The most dominant financial sector inIndonesia is The Banking Industry. Therefore, the Government has plan to mergetwo major state-owned bank in Indonesia, Bank Mandiri as the bidding firm and BNIas the target firm. This study will be focused on analysis of deal payment, bankownership structure, and what things to consider for the success of megamerger twoIndonesian state-owned banks. Megamerjer assessment results that occur betweenBank Mandiri and BNI on the whole scenario has a positive synergy value that isequal to Rp 1.103,482 trillion for the first scenario , Rp 7,543 trillion for the secondscenario and Rp 823,892 trillion for the third scenario. Of the three scenarios, theconclusion regarding the financing alternative merger consisting of cash and stock,which, if they wanted to buy 50 % ownership of BBNI having a transaction value ofRp 65,270 trillion . With the amount of such payment , BBNI shareholders willreceive 2,78% of the company after the merger in the first scenario , receiving 5,26%in scenario II, and 3,16% in the third scenario. Analysis of the weight bankownership in scenario I and III shows that after the merger the weight of majorityshareholders and minority ownership shareholder is unchanged, while in the scenarioII majority shareholder ownership decreased from 60% to 57% and minority shareholders increased from 40% to 43%. These results indicate that there is no expropriation of the minority shareholder.]"

"Banyaknva bank/lembaga keuangan penerbit kartu kredit akan mengakibatkan timbulnva persaingan.Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah mendorong perbankan nasional semakin berhati-hati untuk menyalurkan kreditnya ke sektor korporat. Adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin balk, peningkatan kredit konsumsi dan pesatnya perkembangan pusat-pusat perdagangan di Indonesia telah memicu peningkatan kebutuhan terhadap alat pembayaran yang berbasis kartu diantaran_ya kartu kredit. Persaingan di bisnis kartu kredit relative ketat dengan Citibank sebagai pemimpin pasar.Dengan adanya hal tersebut di atas dan adanya keinginan untuk menjadi leader serta menahan dorninasi bank asing maka BNI sebagai salah sate pemain di bisnis kartu kredit berupaya melancarkan berbagai strateginyaPenelitian dilakukan terhadap konsumen pengguna kartu kredit. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksploratif deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan cara melakukan survey kepada para pengguna kartu kredit. Pada survey ini jugs digunakan instrumen berupa kuesioner yang berisi daftar pertanyaan. Pendekatan secara kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa petugas bank yang biasa menangani kartu kredit. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa kesirnpulan yang dapat diambil antara lain :1. Berdasarkan peran perusahaan dalam bisnis kartu kredit maka posisi BNI adalah sebagai penantang pasar (market challenger). Sedangkan posisi pemimpin pasar (market leader) masih dipegang oleh Citibank.2. Dengan adanya globalisasi maka tidak menutup kemungkinan bank-bank asing ataupun bank-bank yang sebagian saharnnya dimihki oleh asing dapat beroperasi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan posisi Citibank sebagai market leader dalam bisnis kartu kredit. Jejak Citibank kemudian diikuti oleh bank-bank asing lainnya antara lain HSBC dan Standard Chartered Bank.Dengan kondisi persaingan yang relatif ketat maka agar tetap dapat eksis dalam bisnis kartu kredit BNI harus rnemiliki strategi yang berdaya saing tinggi yaitu : 1. Strategi persaingan harga2. Perang Iklan (promosi)3. Meningkatkan Pelayanan

---

Many bank or finance institution credit card publisher will cause competition.Economic crisis which have been in Indonesia since the middle year of 1997 have been pushed national banking to more carefully to distribute their credit to corporate sector. The economic development that more better, the increasing of credit consumption and the rapidly growth of trading centre in Indonesia have caused increasing necessity of payment instrument which is basis card, they are credit card. Credit card business competition is relatively strict with City bank as the market leader.With that condition and there is desire to be a leader which restrain foreign bank domination so BNI as one of player in this credit card business try to use all strategy.Research is done to the consumer of credit card. The research is explorative descriptive research with quantitative and qualitative approach. Quantitative approach is done by questionnaire. Qualitative approach is done by interview some bank officers which usually handle credit card.From the research that has been done, can be take some conclusion. They are:1. Basis of corporate function in credit card business, BNI position as the market challenger. Besides market leader position is still handled by Citibank.2. Because of the globalization not to close possible foreign bank or banks which half of share are belong to foreign that operation in Indonesia. This is can be proved by Citibank position as the market leader in credit card business. Citibank step than followed by other foreign banks, they are HSBC and Standard Chartered Bank. With this competitive condition that straight enough so to keep exist in business credit card, BNI must have strategy with high competitive. They are:1. Competitive price strategy2. Promotion war3. Increasing the service"

"Metode pendanaan terorisme di Indonesia semakin berkembang menjadi lebih kompleks dan variatif seiring dengan kemajuan zaman. Awalnya, metode yang digunakan bersifat konservatif seperti penggunaan kurir tunai dan melibatkan badan amal. Namun, saat ini teroris telah memanfaatkan kemajuan teknologi keuangan, khususnya dalam ranah perbankan digital. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis strategi lembaga perbankan dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah transaksi pendanaan terorisme di Indonesia. Fokus penelitian juga mencakup pemahaman tentang upaya perbankan dalam mendukung pencegahan pendanaan terorisme secara keseluruhan, terutama dalam konteks era digitalisasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan case-oriented analysis, yang bertujuan untuk memahami satu atau beberapa kasus secara mendalam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan melibatkan wawancara dengan pihak terkait, seperti AVP AML Development Supervision dan Manager AML Development Supervision dari Compliance Division PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, serta Koordinator Substansi Kelompok Legislasi dari Direktorat Hukum dan Regulasi PT. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perbankan sangat signifikan dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah transaksi pendanaan terorisme. Bank menggunakan sistem analisis risiko dan pemantauan transaksi secara real-time untuk mendeteksi pola keuangan yang mencurigakan atau anomali yang dapat terkait dengan aktivitas terorisme. Untuk pencegahan pendanaan terorisme, perbankan mengimplementasikan regulasi dan standar internasional seperti Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML). Perbankan juga terlibat dalam kerjasama dengan lembaga pemerintah, seperti PPATK, melalui pembentukan Public Private Partnership (PPP). Selain itu, kerjasama dilakukan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan US OPDAT dengan menyelenggarakan pelatihan bagi Pihak Jasa Keuangan (PJK) terkait Anti-Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pembiayaan Proliferasi Senjata Massal (PPSPM).

---

Terrorism financing methods in Indonesia continue to grow increasingly in a complex and varied manner. From initially using conservative methods such as cash couriers, charities, they are now starting to take advantage of advances in financial technology, such as through banking in the era of digitalization. Thus, this research aims to understand and analyze banking institutions in identifying, reporting and preventing terrorist financing transactions, understanding and analyzing the role of banking in supporting efforts to prevent terrorism financing as a whole, as well as analyzing the role of banking in preventing terrorist financing in the context of the digitalization era. The analysis in this research was carried out using case-oriented analysis, namely an analysis method that aims to understand one or several cases in detail and in depth. The research method used is a case study, namely the role of banking in preventing terrorism financing in Indonesia. Research data was obtained by way of interviews with AVP AML Development Supervision, Compliance Division, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Manager of AML Development Supervision, Compliance Division, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Substance Coordinator of the Legislation Group of the Legal and Regulatory Directorate of Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK). The results of this research show that the role of banks in identifying, reporting and preventing terrorism financing transactions is in identifying suspicious transactions by banks using risk analysis systems and real- time transaction monitoring to detect unusual patterns or financial anomalies that could be related to terrorist activities. To prevent terrorism financing, banks use international regulations and standards such as KYC (Know Your Customer) and AML (Anti-Money Laundering). Banks also collaborate with government institutions in efforts to prevent terrorism funding in the digital era, such as in addition to collaborating with PPATK in establishing PPP (Public Private Partnership) and collaborating with OJK, US OPDAT by holding training for PJK regarding AML CFT and PPSPM."

"Bank Umum dalam memberikan kredit wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian antara lain adanya keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998. Dalam pelaksanaanya, bank umum sering mensyaratkan adanya agunan kredit berupa borgtoch dalam bentuk personal guarantee atau company guarantee sebagai tambahan jaminan kebendaan dalam pengikatan kredit. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. mensyaratkan terpenuhinya kriteria penanggung utang selain persyaratan umum yang berlaku.Permasalahan yang diidentifikasi adalah alasan mengapa jaminan berupa penanggungan utang (borgtoch) masih diperlukan sebagai pengikatan jaminan dalam pemberian kredit dan bagaimana pelaksanaan kewajiban Borg apabila debitor yang ditanggungnya wanprestasi kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk serta bagaimana peranan dan keterlibatan Notaris dalam proses pembuatan perjanjiannya. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan mempergunakan data sekunder balk yang berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan melalui tipe penelitian explanatoris. Data skunder berupa bahan hukum primer dan skunder dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara. Analisis dilakukan secara explanatoris evaluatif.Hasilnya diperoleh kesimpulan pertama; dengan adanya kriteria Borg antara lain Personal Guarantor memiliki kepentingan langsung atas usaha debitor dan Company Guarantor harus perusahaan yang memiliki kepentingan langsung terhadap debitor, menjadikan borgtoch menjadi sangat penting bagi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kedua, dalam pelaksanaannya Borg harus melepaskan hak-hak istimewanya dan bagi Borg yang wanpresatasi tersedia perangkat hukum antara lain sita lelang kekayaan borg melalui Pengadilan, diserahkan kepada BPULN, pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan melalui. PUPN/BUPLN, pencegahan ke luar negeri dan paksa badan. Ketiga, Notaris dapat berperan untuk mendukung prinsip kehati-hatian perbankan melalui kecermatan proses pembuatan, penyimpanan dan penyerahan akta sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya.

---

General bank in order to provide a loan must firmly hold the principle of carefulness, such as conviction to the debtor capacity and performance to settle the debt, as mentioned in article 8, enactment no. 10 year 1998. In fact general bank often requires collateral such as borgtocht in term of personal guarantee or company guarantee as additional collateral for a loan. Bank Negara Indonesia (BNI) Public Ltd. Requires guarantor criteria other than general requirement needed.Problem that is identified is the reason why collateral such loan guarantee (borgtocht) as a collateral binding in a loan agreement and how to implement the guarantor obligation if the debtor he guaranteed collide with BNI Public Ltd. and how is the notaries play a role and take part making the agreement process. This research is using literature research methods that has normative juridical characteristic, by using secondary date either from literature or from enactment by explanatory research type. Secondary data such primary and secondary law material, collected by documentary research and interview. Analysis is done by evaluative explanatory.As the result we get the first conclusion that with the criteria of borg such as personal guarantor has direct interest in debtor deed and company guarantor must be a company that has direct interest to the debtor, it makes borgtocht become very important to BNI Public Ltd. The second conclusion, in the implementation, borg (guarantor) must discharge its special rights and for the violating borg is provided rule of law such as guarantor auction confiscation by court, handed over to BUPLN, obstruction and confiscation of their properties by PUPN/BUPLN, prohibition to leave the country and personal compulsion. Third conclusion, notaries play important role to support the principle of carefulness by accuracy in making process, filing and official document transfer, according to the enactment No. 30 year 2004 and its implementing rule."

"Ambruknya para konglomerat dengan mewarisi sejumlah permasalahan kredit macet mewarnai krisis ekonomi yang menimpa Indonesia, sementara sektor usaha kecil termasuk mikro dapat tetap bertahan yang membuktikan bahwa sektor usaha kecil mempunyai daya saing yang tinggi dan dapat membantu sektor perbankan untuk turut berperan aktif mengembangkan sektor real dalam menggerakkan roda pembangunan.Penelitian ini bermaksud menganalisis kondisi pemasaran lingkungan eksternal dan internal yang dihadapi oleh Unit Bank Mikro PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan menggunakan teori Matriks General Electric sehingga dapat memetakan posisi persaingan/competitive position PT Bank Negara indonesia (Persero) Tbk dalam perbankan mikro (micro banking). Kemudian dilanjutkan dengan dilakukan pengembangan strategi pemasaran berbasis sistem informasi pemasaran daiam elemen-elemen pengembangan informasi yang dimiliki oleh PT Bank Negara indonesia (Persero) Tbk dalam strategik bisnis perbankan mikro sehingga dapat dijadikan sebagai arahan dan petuniuk dalam pengembangan strategi pemasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Populasi penelitian adalah para karyawan yang dinilai ahli dan berkompeten. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara riset pustaka dan Iapangan melalui daftar formulir pertanyaan tertutup, dilanjutkan dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur.Hasil Analisis strategi mengenai lingkungan pemasaran eksternal dan internal menggunakan basis pasar/market based dengan memetakan Matriks General Electric. Berdasarkan pemetaan tersebut, didapatkan posisi bersaing Unit Bank Mikro PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berada pada sel V yang berani posisi bersaing Unit Bank Mikro PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk adalah sedang cenderung kuat. Sedangkan pada tahap pengembangan strategi pemasaran diharapkan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dapat menggunakan secara optimal sistem informasi pemasaran pada PT Bank Negara lndonesia (Persero) Tbk."

"Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) merupakan produk kredit canangan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional melalui pembiayaan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penyaluran produk KUR dilakukan oleh beberapa enam bank pelaksana termasuk Bank BRI. Bersaing dengan bank lain dalam penyaluran produk KUR merupakan tantangan berat yang dihadapi Bank BRI. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan strategi-strategi terutama strategi pemasaran dan bagaimana mengkomunikasikan strategi tersebut dalam bauranbauran komunikasi. Hal tersebut menjadi subjek yang menarik untuk dikaji dalam pemaparan yang bersifat deskriptif. Penggambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kegiatan-kegiatan tertentu merupakan tujuan penelitian ini. Pemaparan dengan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan tepat yang memiliki karakteristik data yang dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) tanpa merubahnya ke dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Strategi penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Subjek kajian atau unit analisis yang ditentukan dalam penelitian ini adalah individual yang menjadi narasumber utama terhadap upaya memasarkan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tengah masyarakat dan ditengah persaingan dengan bank-bank lain yang menyalurkan produk serupa. Narasumber utama merupakan individu yang bekerja di Divisi Marketing Communication Bank BRI.

---

Kredit Usaha Rakyat (KUR) which is distributed by Bank Rakyat Indonesia (BRI) is a loan product made by government aimed to increase the national income through micro-financing small and medium enterprises (SMEs). KUR product distribution is executed by six national banks including Bank BRI. Compete with other banks in the distribution of products KUR is a challenge faced by the Bank BRI.

To achieve that goals, Bank BRI needs great strategies especially marketing strategy and how to communicate those strategies in marketing communication mix strategy. It became an interesting subject to be studied in a descriptive presentation.

Precise depiction of the properties of an individual, state, symptoms, or certain activities is the purpose of this study. Exposure to the qualitative approach is the right approach which has the characteristics of the data set forth in reasonable condition or as a (natural setting) without change in the form of symbols or numbers.

Strategy of research is a case study. Study subjects or units of analysis in this study is determined the individual to be the main resource for product marketing efforts Kredit Usaha Rakyat (KUR) in the community and in the middle of the competition with other banks that distribute similar products. The main resource person is an individual who works in the Division of Marketing Communications Bank BRI."