Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia pernah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, namun angka Total Fertility Rate TFR masih stagnan, bahkan tinggi dibanding negara ASEAN. Metode Kontrasepsi jangka panjang MKJP adalah metode efektif yang disarankan pemerintah untuk menunda, memberi jarak kehamilan. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan angka TFR cukup tinggi, Contraceptive Prevalence Rate CPR rendah dan penggunaan KB MKJP rendah. Desentralisasi seharusnya memperkuat dukungan kelembagaan untuk KB di tingkat desa. John Hopskin University melalui Pusat Penelitian Kesehatan UI dan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP telah melakukan inisiasi advokasi UU Desa Nomor 6/2014 untuk kepentingan program KB. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pemanfaatan alokasi dana desa untuk promosi MKJP dengan penggunaan MKJP di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan dengan desain cross sectional menggunakan analisis bivariat chi square dan alanisis multivariat menggunakan analisis multilevel dengan level 1 individu dan level dua desa dengan data sekunder endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project ICMM yang diadakan John Hopskin University bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP dan Pusat Penelitian Kesehatan UI tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh alokasi dana desa untuk meningkatkan penggunaan MKJP dengan nilai P sebesar 0,041, dan MOR sebesar MOR 1,162 artinya desa yang memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP 1,162 kali lebih besar kecenderungan dalam meningkatkan jumlah akseptor pengguna MKJP di desa tersebut dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP. Selain itu variabel lain yang berengaruh signifikan yaitu kebijakan KB di desa, kelembagaan KB desa, pengetahuan setelah dikontrol variabel pendidikan, usia,statsu ekonomi, biaya pelayanan KB, biaya transportasi. Rekomendasi penelitian ini, perlu ada intervensi advokasi kesehatan level desa di berbagai daerah dengan mengalokasikan dana desa diatas Rp.7.500.000,- untuk penguatan program keluarga berencana mendukung pemakaian MKJP. Hambatan akses dalam penggunaan KB MKJP ini dapat diatasi dengan penggunaan dana selain untuk kegiatan penggerakan penyuluhan, konseling, juga dapat digunakan untuk transport akseptor, dan transport kader yang mengantar akseptor ke fasilitas kesehatan. Kata kunci: pembangunan desa, dana desa, advokasi, MKJP, KBABSTRAK Indonesia pernah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, namun angka Total Fertility Rate TFR masih stagnan, bahkan tinggi dibanding negara ASEAN. Metode Kontrasepsi jangka panjang MKJP adalah metode efektif yang disarankan pemerintah untuk menunda, memberi jarak kehamilan. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan angka TFR cukup tinggi, Contraceptive Prevalence Rate CPR rendah dan penggunaan KB MKJP rendah. Desentralisasi seharusnya memperkuat dukungan kelembagaan untuk KB di tingkat desa. John Hopskin University melalui Pusat Penelitian Kesehatan UI dan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP telah melakukan inisiasi advokasi UU Desa Nomor 6/2014 untuk kepentingan program KB. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pemanfaatan alokasi dana desa untuk promosi MKJP dengan penggunaan MKJP di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan dengan desain cross sectional menggunakan analisis bivariat chi square dan alanisis multivariat menggunakan analisis multilevel dengan level 1 individu dan level dua desa dengan data sekunder endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project ICMM yang diadakan John Hopskin University bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP dan Pusat Penelitian Kesehatan UI tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh alokasi dana desa untuk meningkatkan penggunaan MKJP dengan nilai P sebesar 0,041, dan MOR sebesar MOR 1,162 artinya desa yang memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP 1,162 kali lebih besar kecenderungan dalam meningkatkan jumlah akseptor pengguna MKJP di desa tersebut dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP. Selain itu variabel lain yang berengaruh signifikan yaitu kebijakan KB di desa, kelembagaan KB desa, pengetahuan setelah dikontrol variabel pendidikan, usia,statsu ekonomi, biaya pelayanan KB, biaya transportasi. Rekomendasi penelitian ini, perlu ada intervensi advokasi kesehatan level desa di berbagai daerah dengan mengalokasikan dana desa diatas Rp.7.500.000,- untuk penguatan program keluarga berencana mendukung pemakaian MKJP. Hambatan akses dalam penggunaan KB MKJP ini dapat diatasi dengan penggunaan dana selain untuk kegiatan penggerakan penyuluhan, konseling, juga dapat digunakan untuk transport akseptor, dan transport kader yang mengantar akseptor ke fasilitas kesehatan. Kata kunci: pembangunan desa, dana desa, advokasi, MKJP, KBABSTRAK Indonesia pernah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, namun angka Total Fertility Rate TFR masih stagnan, bahkan tinggi dibanding negara ASEAN. Metode Kontrasepsi jangka panjang MKJP adalah metode efektif yang disarankan pemerintah untuk menunda, memberi jarak kehamilan. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan angka TFR cukup tinggi, Contraceptive Prevalence Rate CPR rendah dan penggunaan KB MKJP rendah. Desentralisasi seharusnya memperkuat dukungan kelembagaan untuk KB di tingkat desa. John Hopskin University melalui Pusat Penelitian Kesehatan UI dan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP telah melakukan inisiasi advokasi UU Desa Nomor 6/2014 untuk kepentingan program KB. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pemanfaatan alokasi dana desa untuk promosi MKJP dengan penggunaan MKJP di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan dengan desain cross sectional menggunakan analisis bivariat chi square dan alanisis multivariat menggunakan analisis multilevel dengan level 1 individu dan level dua desa dengan data sekunder endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project ICMM yang diadakan John Hopskin University bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu YCCP dan Pusat Penelitian Kesehatan UI tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh alokasi dana desa untuk meningkatkan penggunaan MKJP dengan nilai P sebesar 0,041, dan MOR sebesar MOR 1,162 artinya desa yang memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP 1,162 kali lebih besar kecenderungan dalam meningkatkan jumlah akseptor pengguna MKJP di desa tersebut dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP. Selain itu variabel lain yang berengaruh signifikan yaitu kebijakan KB di desa, kelembagaan KB desa, pengetahuan setelah dikontrol variabel pendidikan, usia,statsu ekonomi, biaya pelayanan KB, biaya transportasi. Rekomendasi penelitian ini, perlu ada intervensi advokasi kesehatan level desa di berbagai daerah dengan mengalokasikan dana desa diatas Rp.7.500.000,- untuk penguatan program keluarga berencana mendukung pemakaian MKJP. Hambatan akses dalam penggunaan KB MKJP ini dapat diatasi dengan penggunaan dana selain untuk kegiatan penggerakan penyuluhan, konseling, juga dapat digunakan untuk transport akseptor, dan transport kader yang mengantar akseptor ke fasilitas kesehatan. Kata kunci: pembangunan desa, dana desa, advokasi, MKJP, KB

---

ABSTRACTName Surotul IlmiyahDepartment Public Health, Health PromotionTitle Utilization of village funds allocation for family planningpromotion with uptake Long Acting and Permanent Method LAPM in West Nusa Tenggara Province , IndonesiaAdvisor Dr. Dra. Rita Damayanti, M.SPHIndonesia has managed to control the rate of population growth through family planning programs, but the Total Fertility Rate TFR is still stagnant, even higher than ASEAN countries. LAPM is an effective method and be a government recommendation for spacing and limitting, distinguish pregnancy. West Nusa Tenggara is high TFR province, low Contraceptive Prevalence Rate CPR and low LAPM. Decentralization should strengthen institutional support for family planning at the village level. John Hopskin University through the Center for Health Research Universitas Indonesia and Yayasan Cipta Cara Padu YCCP has initiated advocacy of Village Law No. 6 2014 for the interest of family planning FP programs. This study aims to examine the relationship between utilization of village fund allocation for LAPM promotion with uptake of LAPM in West Nusa Tenggara. This research was conducted by cross sectional design using bivariate analysis chi square and multivariate analysis using multilevel regresi logistic with level 1 individual and level two village with secondary data endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project ICMM held by John Hopskin University in collaboration with Yayasan Cipta Cara Padu YCCP and Center for Health Research UI in 2016. The results show that there is influence of village fund allocation to increase the use of MKJP with P value of 0.041, and OR of OR 1,162 means that village that has a village funds allocation for promotion of LAPM, 1.162 times greater increased uptake LAPM acceptors in villages compared to villages with no allocation. In addition, variables that significantly influence LAPM uptake were village fund allocation for promoting LAPM, family planning policy in the village, FP village team, knowledge after adjusted by education, age, economic statistics, cost of family planning services, transportation costs. Recommendation of this research, there should be village level health advocacy intervention in various regions by allocating village fund above Rp.7.500.000, and creating district working group DWG family planning for strengthening of family planning program to support uptake LAPM.Keywords village development, village fund, advocacy, LAPM, Family Planning"

"Latar Belakang: MKJP merupakan salah satu indikator kinerja utama pada rencana strategis BKKBN dalam meningkatkan kepesertaan keluarga dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, namun demikian capaiannya masih rendah.Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis determinan penggunaan MKJP pada Wanita Usia yang Tidak Menginginkan Anak Lagi di Pulau Kalimantan.Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional, menggunakan data sekunder dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. Sampel penelitian berjumlah 1034 responden. Analisis data menggunakan uji statistik regresi logistik.Hasil: Hasil analisis didapatkan persentase penggunaan MKJP pada WUS yang tidak menginginkan anak lagi di pulau Kalimantan adalah sebesar 12,9%. Hasil uji bivariat menunjukkan terdapat hubungan antara pendidikan PT (p=0,01, OR=3,04), status ekonomi atas (p=0,024, OR = 1,9), dan sumber pelayanan KB (p=<0,001, OR = 3,88) dengan penggunaan MKJP. Sedangkan tidak terdapat hubungan antara usia, pekerjaan, tempat tinggal, pengetahuan, paritas, dukungan suami, dukungan petugas kesehatan, pengambilan keputusan berKB dan keterpaparan informasi dengan dengan penggunaan MKJP pada WUS yang tidak menginginkan anak lagi. Hasil analisis multivariat didapatkan variabel yang dominan berhubungan dengan penggunaan MKJP adalah sumber pelayanan KB. WUS dengan sumber pelayanan KB sebelumnya di sektor pemerintah berpeluang 6,07 kali untuk penggunaan MKJP dibandingkan WUS dengan sumber pelayanan KB di sektor swasta/lainnya setelah dikontrol oleh variabel pendidikan, status ekonomi, sumber pelayanan KB dan keperpaparan informasi KB (pv=<0,001 OR=6,07 95% CI 3,371 -9,886).Kesimpulan: Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan Rumah sakit / klinik/ bidan swasta dalam memberikan pelayanan MKJP.

---

Background: MKJP is one of the main performance indicators in the BKKBN strategic plan in increasing family participation in family planning and reproductive health, however, the results are still low.

Purpose: The aim of this study was to analyze the determinants of the use of MKJP in Women of the Age Who Do Not Want More Children on the Island of Borneo.

Method: This type of research is a quantitative study with a cross-sectional research design, using secondary data from the 2017 Indonesian Health Demographic Survey (IDHS). The study sample consisted of 1034 respondents. Data analysis used logistic regression statistical test.

Results: The results of the analysis showed that the percentage of the use of MKJP for WUS who did not want any more children on the island of Kalimantan was 12.9%. The results of the bivariate test showed that there was a relationship between PT education (p=0.01, OR=3.04), upper economic status (p=0.024, OR = 1.9), and sources of family planning services (p=<0.001, OR = 3.88) with the use of MKJP. While there is no relationship between age, occupation, place of residence, knowledge, parity, husband's support, support from health workers, family planning decision-making and information exposure with the use of MKJP in WUS who do not want more children. The results of the multivariate analysis showed that the dominant variable related to the use of MKJP was the source of family planning services. WUS with previous sources of family planning services in the government sector had a 6.07 times chance of using MKJP compared to WUS with family planning service sources in the private/other sectors after controlling for the variables of education, economic status, sources of family planning services and exposure to family planning information (pv=<0.001 OR = 6.07 95% CI 3.371 -9.886).

Conclusion: The government needs to increase cooperation and collaboration with private hospitals/clinics/midwives in providing MKJP services"

"Latar belakang: Program Keluarga Berencana (KB) merupakan metode dalam menekan angka pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar masih memiliki angka penggunaan kontrasepsi yang rendah. Pengetahuan mengenai kontrasepsi merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan penggunaan kontrasepsi.Tujuan: Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan kontrasepsi dan unmet need pada wanita usia subur di Indonesia.Metode: Penelitian analitik komparatif tidak berpasangan dengan metode potong lintang dilakukan pada data sekunder yang didapatkan dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 dan 2017. Subjek pada penelitian ini adalah semua wanita usia subur usia 15-49 tahun. Subjek dengan data tidak lengkap dieksklusi dari penelitian. Pengetahuan tentang kontrasepsi dinilai baik apabila subjek mengetahui minimal salah satu metode kontrasepsi modern. Unmet need didefinisikan sebagai wanita usia subur yang tidak menggunakan kontrasepsi tapi tidak menginginkan anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan. Dilakukan analisis chi-square pada data kategorik dan analisis Mann-Whitney U untuk data numerik. Penelitian ini telah disetujui oleh Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia – Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo dengan nomor surat lolos kaji etik KET-1252/UN2.F1/ETIK/PPM.00.02/2020.Hasil: Sebanyak 45.607 WUS pada data SDKI 2012 dan 29.627 WUS pada data SDKI 2017 diikutsertakan dalam penelitian. pada data SDKI 2012, faktor yang menjadi risiko kurangnya pengetahuan mengenai kontrasepsi adalah daerah tempat tinggal pedesaan (p = 0,004), pendidikan rendah (p < 0,0001), pendidikan suami rendah (p < 0,0001), tidak adanya kepemilikan listrik (p < 0,0001), dan ketidakmauan diskusi pubertas dengan anak perempuan (p = 0,001). Pada data SDKI 2017, faktor yang menjadi risiko kurangnya pengetahuan mengenai kontrasepsi adalah usia muda (p < 0,0001), daerah tempat tinggal pedesaan (p = 0,011), pendidikan rendah (p < 0,0001), pendidikan suami rendah (p < 0,0001), tidak memiliki pekerjaan (p < 0,0001), dan tidak memiliki radio, televisi, internet, handphone (p < 0,0001), dan internet (p = 0,002). Pada data SDKI 2012, faktor yang berpengaruh terhadap unmet need adalah usia (p = 0,023) dan paritas (p < 0,0001). Pada data SDKI 2017, faktor yang berpengaruh terhadap unmet need adalah daerah tempat tinggal (p = 0,003), pendidikan (p = 0,008), pendidikan suami (p < 0,0001), status pekerjaan (p = 0,03), kepemilikan listrik (p = 0,001), dan kepemilikan televisi (p = 0,01)Kesimpulan: Faktor yang berpengaruh terhadap pengetahuan mengenai kontrasepsi adalah usia, daerah tempat tinggal, pendidikan, pendidikan suami, dan kepemilikan berbagai fasilitas. Faktor yang berpengaruh terhadap unmet need adalah usia, paritas, daerah tempat tinggal, pendidikan, pendidikan suami, status pekerjaan, kepemilikan televisi, dan kepemilikan listrik.

---

ackground: The Family Planning Program is a method of controlling in population growth rates and also improving maternal and child health. Indonesia as one of the largest countries has abysmally low contraceptive coverage. Knowledge about contraception is an important factor in determining the use of contraception. This study aims to determine the factors that influence contraception and the unmet need of women of childbearing age in Indonesia.

Method: An unpaired comparative analytic study with a cross-sectional method was conducted on secondary data obtained from 2012 and 2017 Indonesian Demographic and Health Surveys (IDHS). The subjects in this study were all women of childbearing age (15-49 years). Subjects with incomplete data were excluded from the study. Knowledge of contraception was defined as knowing at least one method of modern contraception. Unmet need was defined as childbearing age woman who did not use contraception but did not want any more children or wanted to space pregnancies. Chi-square analysis was performed on categorical data and Mann-Whitney U analysis on numerical data.

Result: A total of 45,607 childbearing age women in the 2012 IDHS data and 29,627 childbearing age women in the 2017 IDHS data were included in the study. In the 2012 IDHS data, the risk factors for poor knowledge about contraception were rural areas (p = 0.004), low education (p <0.0001), low partner education (p <0.0001), lack of electricity ownership ( p <0.0001), and unwillingness to discuss puberty with daughter (p = 0.001). In the 2017 IDHS data, the risk factors for poor knowledge about contraception were young age (p <0.0001), rural areas (p = 0.011), low education (p <0.0001), low partner education (p < 0.0001) , did not have a job (p <0.0001), did not have radio, television, internet, mobile phones (p <0.0001), and internet (p = 0.002). In the 2012 IDHS data, factors influencing unmet needs were age (p = 0.023) and parity (p <0.0001). In the 2017 IDHS data, factors influencing unmet needs were the area of residence (p = 0.003), education (p = 0.008), partner education (p <0.0001), employment status (p = 0.03), electricity ownership (p = 0.001), and television ownership (p = 0.01)

Conclusion: Factors affecting knowledge about contraception were age, area of residence, education, partner education, and ownership of various facilities. Factors that influence unmet needs are age, parity, area of residence, education, partner education, employment status, ownership of television, and ownership of electricity"

"Penelitian ini mempelajari pengaruh dari program KB, preferensi fertilitas pasangan dan faktor sosial ekonomi demografi terhadap keinginan mempunyai anak (lagi) pada suami dan istri. Data yang digunakan adalah data pasangan hasH Survei Demografi dan Kesahatan Indonesia 2007 dengan menerapkan metode analisis tabu1asi silang dan regresi logistik biner. Analisis dilakukan secara terpisah masing masing hasil analisis menyimpulkan bahwa suami yang bersama istrinya sama-sama tidak menyetujui program KB, sama-sruna tidak mengetahui tempat untuk rnemperoleh alatlcara KB, menyatakan tidak pernah berdiskusi tentang KB. sama-sama ingin mempunyai anak (lagi), berusia Jebih muda, berpendidikan lebih tinggi dan mernpunyai 0..2 orang anak masih hldup mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk mempunyai anak (lagi). Sementara pada istri, kecenderungan untuk mempunyai anak (lagi) lebih tinggi pada istri yang bersarna suaminya sarna-sama tidak menyetujui program KB, sarna-sarna tidak menget.ahui ternpat untuk memperolah alatlcara KB, sarna-sama ingin mempunyai anak (lagi), berusia lebih muda, berpendidikan !ebih tinggi, mernpunyai 0-2 orang anak rnasih hidup, tinggal di pedesaan dan berada pada rumah tangga dengan status ekonomi bawah.

---

This research aims to study the effect of family planning program, fertility preference of spouse's and other social) economic and demographic characteristics on husband and wife desire for a (another) child. This study uses couple's data from the 2007 Indonesian Demographic and Health Survey (DHS) using contingency tab1e and logistic regression analysis methods. The analysis is done separately for husbands and wives. The husbands are more likely to want to have a (another) child when both husband and wife dissaprove family planning, lack of knowledge about family planning and when they both desire a (another) child. They are also more likely to want to have a (another) child when they never discussed family planning with their wives. The husbands who have not bad any child or had less then 2 child, who are younger and more educated are more likely to want to have a (another) child. The wives are also more likely to want to have a (another) child when both husband and wife dissaprove family planning, lack of knowledge about family planning and when they both desire a (another) child. They are also more likely to want to have a (another) child when they have not had any child or had less then 2 child. The wives who are younger, more educatedliving in rural areas, and from lower economic background arc more likely to desire a (another) child."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program keluarga berencana di Indonesia yang berbeda waktu penerapannya menurut regional (wilayah) yaitu Jawa Bali, Luar Jawa Bali-I (LJB-I) dan Luar Jawa Bali-II (LJB-II) terhadap perilaku fertilitas remaja usia 15-24 tahun. Situasi lingkungan struktural berupa sistem pemerintahan yang berubah dari era orde baru ke era reformasi dan era otonomi daerah hingga desentralisasi. Perekonomian Indonesia yang terkena dampak krisis ekonomi dunia pada tahun 1998 mengakibatkan turunnya nilai rupiah sehingga kemampuan belanja negara pada sektor kesehatan termasuk keluarga berencana menurun drastis. Analisis kohort menggunakan data SDKI-2012 dengan 45.607 responden wanita usia subur, diantaranya terdapat 34.865 wanita pernah kawin dengan periode pengamatan 1978 hingga 2012. Dari hasil pengolahan ditemukan ada perubahan perilaku fertilitas remaja usia 15-24 tahun. Pola perubahan perilaku fertilitas remaja usia 15-24 tahun berbeda antar regional zona penerapan program keluarga berencana. Perubahan perilaku fertilitas remaja usia 15-24 tahun terbukti dipengaruhi situasi lingkungan struktural dengan adanya perubahan sistem pemerintahan khususnya otonomi daerah dengan desentralisasi dan krisis ekonomi 1998.

---

This study aimed to analyze the effect of family planning programs in Indonesia under different stages of provinces implementation : Java Bali, Outer Java-Bali-I (LJB-I) and Outer Java-Bali-II (LJB-II) on the behavior of adolescent fertility age 15-24. Structural environment in the government system has changed from ‘Orde Baru’ era to the reform and decentralization as impack of regional autonomy system. The Indonesian economy is affected by the world economic crisis in 1998 led to the falling value of the rupiah which hamper the ability of state spending on health, including family planning. This thesis uses cohort analysis using data IDHS- 2012 with 45 607 women of childbearing age respondents, of which there are 34 865 women have been married with the observation period 1978 to 2012. This study found that changes in fertility behavior of adolescents aged 15-24 years is related to stages of family planning implementation in Indonesia. The pattern of changes in adolescents aged 15-24 years fertility behavior between the different zones of regional implementation of family planning programs. Changes in fertility behavior of adolescents aged 15-24 years proved to be influenced by the structural circumstances of the change of government system especially decentralization and regional autonomy and the 1998 economic crisis."

"Penggunaan MKJP di NTB masih rendah jika dibandingkan dengan penggunaan Non-MKJP. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan jumlah anak hidup dan penggunaan MKJP setelah dikontrol oleh umur, pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan dan keterpaparan informasi dari petugas kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian cross sectional ini menggunakan data Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Kontrasepsi di Provinsi Jatim dan NTB Tahun 2015 yang dilakukan oleh Pusat Pen. Populasi penelitian ini adalah seluruh wanita menikah usia 15-49 tahun dengan sampel wanita usia subur yang menggunakan KB. Data dikumpulkan melalui pedoman wawancara, dilakukan analisis multivariat dengan uji regresi log binomial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi jumlah anak hidup > 2 anak 24,9 dan proporsi jumlah anak hidup le; 2 anak 15,2 serta memiliki hubungan p= 0,005 OR= 1,63 CI 95 = 1,684-2,031 terhadap penggunakan MKJP.

---

The use of LTCM in NTB is still low compared to non LTCM use. This study aims to determine the correlation between the number of live children and the use of LTCM after controlled by age, education, occupation, decision making and information exposure from health workers in NYB. This cross sectional study was conducted to all married women aged 15 49 years, with the samples of women of childbearing age who use contraception, using data of Monitoring and Evaluation on Contraceptive Use in East Java and NTB Year 2015 conducted by University of Indonesia Health Research Center. Data were collected through interview guidelines and multivariate analysis was performed by binomial log regression test. The results showed that the proportion of 2 live children was 24.9 and the proportion of the number of live children le 2 children was 15.2 and had a significant relation to the use of LTCM p 0.005 OR 1.63 CI 95 1.684 2,031."

"Pelayanan KB di Indonesia masih tetap mengacu pada sistim kafetaria yang memberi keleluasaan kepada para peserta KB untuk memilih jenis alat kontrasepsi sesuai dengan keinginan masing-masing peserta. Menurut SDKI 2007, pemakaian metode kontrasepsi suntik memperlihatkan kecenderungan peningkatan, sebaliknya pemakaian metode kontrasepsi pil dan IUD cenderung menurun dari waktu kewaktu. Pemakaian metode IUD tahun 1991 sebesar 13,3%, 1994 menjadi 10,3%, 1997 menjadi 8,1%, 2003 menjadi 6,2% dan 2007 hanya 4,9%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik ibu yang menggunakan kontrasepsi IUD, dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh akseptor KB yang ada di wilayah kerja Puskesmas Alai Ilir Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dengan jumlah sampel 210 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara langsung terhadap responden dengan menggunakan kuesioner. Variabel penelitian ini adalah usia, pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, biaya pelayanan, jumlah anak, dukungan suami dan sikap ibu terhadap penggunaan kontrasepsi IUD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi responden yang menggunakan KB Non IUD sebesar 91% dan KB IUD hanya 9%. Ada perbedaan proporsi antara umur ibu, jumlah anak (paritas), biaya Pelayanan, pengetahuan dan sikap ibu terhadap penggunaan kontrasepsi IUD. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar Dinas terkait meningkatkan sosialisasi tentang kontrasepsi IUD sehingga dapat mengurangi sikap negatif yang ada dimasyarakat, meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam upaya peningkatan pencapaian akseptor KB IUD serta meningkatkan keterampilan petugas agar dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar.

---

Family planning services in Indonesia are still referring to cafeteria system which gives flexibility the planning participants to choose the type of contraceptives devices in accordance with the wishes of each participant. According to the Demographic and Health Survey 2007, the use of injectable contraceptive methods showed an increasing trend, whereas the use of pills and IUDs tended to decline over time. Use of the IUD method in 1991 at 13.3%, 1994 to 10.3%, 1997 to 8.1%, to 6.2% in 2003 and 2007 only 4.9%.

This study aims to determine the characteristic of women who uses contraceptive IUD, with cross sectional design. The population in this study were all of KB acceptors in working area of Health Center Alai Ilir Rimbo Ilir Subdistrict Regency of Tebo Jambi Province with a sample size of 210 respondents. The data was collected by direct interview method to respondents using questionnaire. The variables of this study are age, knowledge, education, employment, cost of service, number of children, support her husband and mother's attitudes toward contraceptive use IUDs.

The result showed that the proportion of respondents who use family planning Non IUD for 91% and KB IUDs only 9%. There is a difference between the proportion of maternal age, number of children (parity), the cost of service, knowledge and attitudes towards the use of contraceptive IUD's mother. Based on the research result suggested that the Departement-related increase socialization of IUD contraception in order to reduce the negative attitudes that exist in the community, enhance cross-sectoral cooperation in improving the achievement of family planning acceptor of IUD and to improve the skill of officers in order to provide services in accordance with the standards."

"ABSTRACTMetode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan metode yang efektif bagi responden yang ingin memiliki anak lagi dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun atau bagi responden yang sudah tidak ingin punya anak lagi. Namun, persentase pemakaian MKJP berdasarkan SDKI 2017 masih cukup rendah jika dibandingkan dengan pemakaian kontrasepsi Non-MKJP. Hal tersebut mengindikasikan bahwa berdasarkan preferensi fertilitasnya, masih terdapat wanita yang seharusnya memakai MKJP, namun ternyata daya tarik pemakaian kontrasepsi jangka pendek masih cukup memikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh preferensi fertilitas sebagai penentu pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang pada akseptor KB modern serta mengetahui faktor yang paling berpengaruh pada setiap kelompok preferensi fertilitas. Penelitian ini memakai data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. Sampel penelitian ini adalah wanita berusia 15-49 tahun yang pada saat dilakukan wawancara berstatus menikah atau hidup bersama dan memakai metode kontrasepsi modern. Hasil penelitian ini adalah akseptor KB modern yang ingin mempunyai anak lagi sebanyak 33,8%, sedangkan yang tidak ingin anak lagi ada sebanyak 62,9%. Akseptor KB modern yang memakai MKJP ada sebanyak 23,3%. Pada responden yang ingin anak lagi, potensi pemakaian MKJP terdapat pada responden dengan karakteristik tidak bekerja dan mengambil keputusannya sendiri. Sementara itu, pada responden yang tidak ingin anak lagi, potensi pemakaian MKJP terdapat pada semua responden yang masih menggunakan Non MKJP dan responden dengan karakteristik telah memiliki anak ≤ 2 dan tidak terpapar sumber informasi dari media.

---

ABSTRACTLong acting and permanent method (LAPM) is an effective method for respondents who want to have more children in more than 2 years or for respondents who don't want to have more children. However, the percentage of LAPM utiliaztion based on the 2017 IDHS is still quite low when compared to the use of Non-LAPM. This study aims to determine the effect of fertility preferences as a determinant of the use of LAPM in modern family planning acceptors and to find out the most influential factors in each fertility preference group. This study uses data from the Indonesian Demographic and Health Survey 2017. The samples of this study were women aged 15-49 years who at the time of the interview were married or living together and using modern contraception methods. The results of this study are modern family planning acceptors who want to have more children as much as 33.8%, while those who don't want more children are 62.9%. Modern family planning acceptors who use LAPM are 23.3%. In respondents who want more children, the potential for LAPM utilization is found in respondents with characteristics that do not work and make their own decisions. Meanwhile, for respondents who do not want more children, the potential for LAPM utilization is found in all respondents who still use Non LAPM and respondents with characteristics have children ≤ 2 and not exposed to sources of information from the media."

"Dalam mengatasi permasalah kependudukan, seperti peningkatan jumlah penduduk, kematian ibu dan kematian bayi, pemerintah Indonesia menerapkan program Keluarga Berencana KB pada pasangan usia subur PUS . Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP yang terbukti lebih efektif dan cost efficient merupakan salah satu upaya strategis dalam program KB yang tertuang pada Renstra BKKBN tahun 2015-2019. Di Indonesia, penggunaan MKJP dari tahun ke tahun mengalami penurunan sehingga diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan penggunaannya. Ideation terdiri dari 3 aspek yaitu kognisi, emosi dan interaksi sosial yang didefinisikan sebagai ide atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu, telah digunakan untuk memprediksikan baik secara individual ataupun senergis hasil dari program kesehatan termasuk kontrasepsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen dari ideation dan mengetahui bagaimana elemen tersebut berhubungan dengan penggunaan MKJP reversible yang mencakup IUD dan implant di Provinsi NTB.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaf dengan desain studi Cross-sectional. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Survei Improving Contraceptive Mix Method ICMM yang dilakukan pada tahun 2015. Subyek penelitian adalah 6.384 wanita usia 14-49 tahun, menikah dan pernah menggunakan KB yang berasal dari Kabupaten Bima, Lombok Tengah dan Lombok Utara, Provinsi NTB. Confirmatory factor analysis digunakan untuk mengidentifikasi elemen yang sesuai dari 19 variabel yang digunakan. Analisis bivariat dan multivariat kemudian dilakukan untuk melihat hubungan ideation yang terbentuk dengan penggunaan MKJP reversible yang terdiri dari IUD dan implan.Berdasarkan hasil Confirmatory factor analysis, dari 19 variabel terbentuk 3 elemen ideation yaitu sikap mengenai MKJP reversible, pengetahuan mengenai MKJP dan komunikasi interpersonal. Hasil dari regresi logistik menunjukkan bahwa elemen sikap posistif mengenai MKJP reversible dan komunikasi interpersonal berhubungan kuat dengan penggunaan MKJP reversible setelah dikontrol dengan variabel jumlah anak hidup dan kabupaten yang merupakan variabel confounding. Wanita dengan sikap positif terhadap MKJP reversible memiliki odds 7 kali lebih besar untuk menggunakan MKJP reversible dibandingkan wanita dengan sikap yang negatif AOR: 7.11, 95 CI, 6.11-8.27 dan wanita dengan frekuensi komunikasi interpersonal yang tinggi memiliki odds 2.45 kali lebih tinggi untuk menggunakan MKJP reversible dibandingkan wanita dengan frekuensi komunikasi yang rendah AOR: 2.45, 95 CI, 1.97-3.03 .Penelitian ini memperlihatkan relevansi dari model ideation dalam penelitian dan program kontrasepsi khususnya MKJP reversible. Program untuk meningkatkan penggunaan MKJP reversible di NTB harus memprioritaskan pada peningkatan sikap positif terhadap MKJP reversible yaitu IUD dan implan dan mempromosikan komunikasi interpersonal mengenai KB pada PUS.

---

In addressing population issues, such as population growth, maternal mortality and infant mortality, Indonesia has implemented Family Planning FP programs. Promoting the use of Long Acting contraception that proven to be effective and cost efficient is one of the strategic efforts in the FP program stated in Indonesian National Family Planning Coordination Board Strategic Plan 2015 2019. The use of Long Acting Contraception has decreased from time to time and indicating the need of strategic effort to increase it. Ideation consist of cognition, emotion and social interaction defined as an idea or a person rsquo s perspective on something has been used to predict individually or senergically a result of a health program including contraception. This analysis aimed at identifing the elements of ideation and find out how the elements relate to the use of long acting contraception, especially Long Acting Reversible Contraception LARC that include IUD and implant in West Nusa Tenggara Province.This study uses a quantitative approach with cross sectional study design. The data was a secondary data derived from the Improving Contraceptive Mix Method ICMM Survey conducted in 2015. The research subjects were 6,384 women aged 14 49 years, married, had used FP and originating from Bima, Central Lombok and North Lombok district, West Nusa Tenggara province. Confirmatory analysis factor was use to identify the appropriate elements from 19 variables. Bivariate and multivariate analyzes were then performed to see the relationship of ideation element and the use of LARC.

The result shows that 19 variables formed three dimentions of LARC ideation attitude about LARC, knowledge about long acting contraception and interpersonal communication. Positive attitude regarding LARC and interpersonal communication was found strongly associated with the use of LARC after controled by number of children and district. The odds of using LARC was 7 times higher among women with a positive attitude compare to women with negative attitudes AOR 7.11, 95 CI, 6.11 8.27 , and the odds of using LARC was higher among women with high frequency of interpersonal communication AOR 2.45, 95 CI, 1.97 3.03 compared to women with low frequency of communication.This study reveals the relevance of the ideation model in contraceptive specially LARC use reasearch and program. Programs to improve the use of LARC in West Nusa Tenggara should prioritize on improving positive attitudes towards LARC and promoting interpersonal communication to couples of reproductive age. "