Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum kesengajaan Notaris yang merubah isi akta tanpa dikehendaki oleh para pihak. Notaris yang bukan merupakan pihak dalam akta, tidak diperkenankan merubah isi akta yang merupakan kehendak dari para pihak. Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta dan para pihak atas kesengajaan Notaris yang merubah isi akta perjanjian kerjasama tanpa dikehendaki para pihak, serta bagaimana tanggung jawab Notaris ditinjau dari berbagai aspek hukum terkait perbuatannya yang merubah isi akta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang jabatan Notaris, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum atas perbuatan Notaris tersebut terhadap para pihak ialah PT BI sebagai pihak yang dirugikan tidak dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena perkaranya telah dinyatakan Nebis In Idem sebelumnya dan akibat hukum terhadap aktanya menjadi pembuktian di bawah tangan. Lalu tanggung jawab Notaris dari aspek jabatan Notaris ialah Notaris dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagaimana Pasal 48 ayat 3 UUJNP, sedangkan dari aspek hukum perdata Notaris dapat dikenakan sanksi ganti rugi atas gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepadanya dan dari aspek hukum pidana Notaris dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 8 delapan tahun penjara sebagaimana Pasal 264 ayat 1 subsidair Pasal 263 ayat 1 KUHPidana.

---

This thesis examines the legal consequences of a notary which alter the contents of the deed without the will of the parties. Notary which wasn rsquo t included as the party in the deed is not allowed to amend the contents of the deed which is the will of the parties. The Content Amendment of the deed may be changed by a notary in accordance with the UUNJP regulated procedures. In this study, the author raises 2 two main issues, the first is about the the legal effect on the deed and the parties that caused by a notary which deliberately alter the contents of the deed without obtaining consent from the parties. The second issue is about the responsibility of the notary in terms of various aspects of the law related to his action when modifying the contents of the deed as in the Supreme Court Decision number 1003k PID 2015 and the decision of Pekanbaru District Court number 247 Pdt.G 2016 PN PNBR. This study uses a normative juridical method that emphasizes the juridical norms which use secondary data sources, used the analyze various laws and regulations in the notary incumbency field, the field of civil law and the field of criminal law, books and articles that correlated and revelant with the problem to be studied.The results of this study indicate that the legal consequences of the notarial act against the parties which in this case is PT BI as the aggrieved party can not file a lawsuit against the law because the case has been declared as Nebis in Idem and the consequences of the act becoming a proof under the hand. Notary responsibility on this case from the aspect of notary incumbency is the claim for cost reimbursement, compensation, and interest as stated on article 48 paragraph 3 UUJNP, while from the aspect of civily law Notary can be claimed a sanctioned compensation on the lawsuit against the law and for the criminal law aspect, the notary may be sentenced to maximum 8 years imprisonment as stated on Article 264 paragraph 1 subsidiary Article 263 paragraph 1 of the criminal code."

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan akta jual beli yang belum sempurna dan dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana terdapat bagian yang dikosongkan yaitu pada bagian objek jual beli. Pokok permasalahan dalam kasus ini membahas tentang keabsahan akta jual beli yang belum sempurna dan ditandatangani para pihak dan bagaimana pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta tersebut berkenaan dengan prinsip/asas kehati-hatian dalam membuat akta. Metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, tipologi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, dan teknik analisis datanya secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, bahwa akta jual beli yang dibuat oleh PPAT tersebut tidaklah sah dan batal demi hukum karena memenuhi syarat akta dapat dibatalkan yaitu  tidak terpenuhinya syarat objektif dan syarat formil, serta adanya cacat kehendak dalam pembuatan aktanya, dan bentuk pertanggungjawaban PPAT apabila tidak memenuhi prinsip/asas kehati-hatian dalam membuat akta akan dikenakan sanksi yang berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses the frequency of Official Certifier of Title Deeds, hereinafter referred to as PPAT, which are often exposed to legal cases because of their lack of prudence in carrying out their duties and positions, especially in making an authentic deed. The main subject in the case discusses the validity of the deemed incomplete sale and purchase agreement signed by the parties as well as the accountability of the Land Drafting Officer who made the deed with respect to the principle of prudence in making typology of analytical descriptive research, and qualitative data analysis techniques. Based on the result of the study, it can be concluded, that the notarial sale and purchase agreement made by the PPAT is not valid because there are requirements that are not fulfilled, that is subjective conditions and formal conditions, and the form of accountability of PPAT if it does nit meet the principles or principle of prudence in making the deed will be subject to sanctions in the form of administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta partij dan bagaimana tanggung jawab Notaris dalam hal terdapat perubahan dalam akta partij, yaitu analisis putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor 02/PTS/MJ/PWN.PROV.RIAU/XI/2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 906/PID.B/2014/PN.PBR jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1003 K/PID/2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam membuat akta partij, Notaris hanya mengkonstantir kepentingan para penghadap yang datang kepadanya, tanpa ada kewenangan untuk melakukan pengubahan dengan inisiatifnya sendiri. Apabila Notaris hendak melakukan perubahan terhadap isi akta, maka Notaris harus mengikuti prosedur yang terdapat pada ketentuan Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Notaris yang tidak mengikuti prosedur tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan kewajibannya. Selanjutnya putusan Majelis Pemeriksa Notaris Provinsi Riau yang menjatuhkan teguran lisan kepada Notaris X tidak tepat jika didasarkan pada pelanggaran atas Pasal 48 ayat 1 Undang-undang tentang Jabatan Notaris karena undang-undang tidak menyatakan bahwa atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang melepaskan Notaris X dari segala tuntutan hukum juga tidak tepat karena perbuatan Notaris X memiliki sifat melawan hukum dan telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 264 ayat 1 KUHP. Putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana penjara 1 satu tahun pada Notaris X telah tepat karena memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan alasan utama bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum. Notaris harus mengubah di depan kedua pihak sesuai persetujuan keduanya, atau sebagaimana prosedur yang seharusnya.

---

This thesis discusses on how is the role and liability of Notary in the revision of partij deed and how is the liability of Notary in the revision of partij deed by analysing the Notary rsquo s Assembly Supervisor of Riau Province Decision Number 02 PTS MJ PWN.PROV.RIAU XI 2012 jo. District Court of Pekanbaru Decision Number 906 Pid.B 2014 PN.Pbr jo. Supreme Court of Indonesia Number 1003 K PID 2015. This research is conducted by literature approaches. The result of the thesis shows that in revising the content of partij deed, Notary should only write down the will of both parties who come to him. Whether there should be any revision of the content in the deed, Notary should obey the rules which contained in Law of Notary. If the Notary doesn rsquo t obey those rules, the tort should occured. Furthermore, the Notary rsquo s Assembly Supervisor or Riau Province decision which sentenced verbal warning to Notary X was not appropriate as it used Article 48 1 as the legal base for the decision while the stated article does not subject to any administrative sanction. The District Court of Pekanbaru decision which acquit Notary X from any legal claim also improper as Notary X had commited the act which fulfil the element of unlawful and fulfil all the elements of Article 264 1 KUHP. The Supreme Court of Indonesia decision which pronounce sentence to one year imprisonment to Notary X was appropriate which the main premiss was that judex facti had applied the law improperly. Notary had to revise the content of the deed with the presence of and agreed by the parties or as legally ordered."

"Penelitian ini dilatarbelakangi putusan majelis hakim dalam perkara nomor 42/PDT.G/2013/PN.PBR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang putusannya telah membebaskan seorang Notaris dari gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakannya yang telah terbukti merubah isi minuta akta sesuai hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau yang dituangkan dalam putusan nomor 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012. Sedangkan faktanya pihak Penggugat telah mengalami kerugian milyaran rupiah atas tindakan Notaris tersebut. Atas pertentangan kedua putusan tersebut dan tindakan Notaris yang merubah isi minuta akta yang menimbulkan kerugian di pihak lain, maka sudah seharusnya diteliti mengenai bagaimana tanggung jawab dari- dan sanksi terhadap Notaris yang merubah isi minuta akta.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan (library research) untuk mendapatkan bahanbahan atau data-data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

---

Background of this research was triggered by the verdict?s of Pekanbaru District Court Panel of Judges in case number 42/PDT.G/2013/PN.PBR, whose decided to freed a Notary from a tort lawsuit over its action that have been proven modifying the contents of such an authentic copy of a notarial deed as corresponding to examination results of Regional Supervisory Council of Notaries of Riau Province as outlined in verdict number 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012. Matter of fact, the Plaintiff has suffered from losing billions of rupiah caused by the Notary action. Over the contradiction of these verdict and Notary action modifying the contents of such an authentic copy of a notarial deed alongside causing harm to others, then a research should be conduct in respect of how the responsibilty from- and the sanction to Notary that modifying the contents of such an authentic copy of a notarial deed.

This research is using a normative juridical approach with analytical descriptive reseacrh specification. Data collection techniques is using library research method to obtain materials or secondary data in the form both of primary legal materials and secondary legal materials that were analyzed qualitatively to answer the submitted research question."

"Perjanjian kredit adalah suatu perbuatan hukum yang seringkali dilakukan oleh masyarakat, pemberian kredit adalah salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh bank kepada 'customer', dalam konteks pelaksanaan perjanjian kredit diperlukan peran dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta perjanjian kredit, dalam perjanjian kredit perbankan diperlukan kehatihatian notaris dalam menyerap maksud dan tujuan para penghadap untuk kemudian menuliskannya ke adalam akta notariil/otentik, penyusunan dan penulisan isi akta menjadi sangat penting. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analistis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Alat pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan dan didukung dengan melakukan wawancara, sehingga akan didapat data yang komprehesif untuk melakukan perubahan dan penyesuaian yang dapat dilakukan dalam pelaksanaanya. Hasil penelitian diketahui bahwa tugas seorang notaris adalah mengkonstatir keinginan para pihak dengan mencatatkannya kedalam akta otentik, meskipun akta yang dibuat notaris hanya berdasarkan bukti formil dan keterangan para pihak, hendaknya menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengenal lebih dulu kliennya, akta perjanjian kredit harus dibuat dengan persetujuan para pihak, apabila ternyata terdapat pihak yang membuat perjanjian dengan itikad yang tidak baik, atau cacad hukum, maka akta perjanjian kredit notariil tersebut dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan. 

---

Credit agreement is a legal act that is often done by the public, credit is one form of service provided by banks to customers, in the context of the implementation of a credit agreement the role and responsibility of a notary public as a public official are required to make a credit agreement deed, in a banking credit agreement notary prudence is needed in absorbing the intentions and objectives of the parties to then write it into a notarial / authentic deed, the preparation and writing of the contents of the deed becomes very important. This research uses descriptive analytic research with normative juridical approach. This research data collection tool is a literature study and is supported by conducting interviews, so that comprehensive data will be obtained to make changes and adjustments that can be made in the implementation. The results of the study note that the task of a notary is merely to conquer the wishes of the parties by recording it into an authentic deed, even though the notarial deed is only based on formal evidence and statements of the parties, it should apply the precautionary principle and get to know its clients first, the loan agreement deed must be made with the agreement of the parties, if it turns out there is a party who made an agreement in bad faith, or a legal defect, then the notarial credit agreement can be canceled by a court decision."

"Kecenderungan manusia untuk segera memenuhi kebutuhan atas manfaat suatu benda tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh benda-benda miliknya. Salah satu cara mengatasinya adalah melalui perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa yang banyak dilakukan dalam masyarakat dan mendapatkan pengaturan yang cukup lengkap dalam Bab Ketujuh Buku Ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulisan tesis mengambil judul "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Ditinjau Dari Akta Notaris)" dengan mengangkat kasus perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan yang dibuat dengan Akta Notaris. Pokok permasalahannya adalah bagaimana cara penyelesaiannya bila terjadi wanprestasi terhadap objek sewa menyewa pada waktu berlangsungnya sewa menyewa, bagaimana penerapan perlindungan hukum yang seimbang terhadap pihak yang menyewakan dan pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa serta bagaimanakah isi klausul perjanjian yang dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak yang menyewakan dan pihak penyewa yang dianalisis dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang seimbang kepada para pihak yang membuat perjanjian. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif normatif dengan cara menganalisa peraturan per Undang-Undangan dan buku-buku, didukung oleh data primer, sekunder serta bahan hukum tertier serta pengkajian terhadap kasus melalui data berupa dokumen pada objek penelitian. Hasilnya mendapatkan kesimpulan bahwa penyelesaiannya dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap objek sewa menyewa oleh pihak BANK dan ketentuan hukum tentang sewa menyewa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan perlindungan hukum yang memadai dan seimbang bagi para pihak. Dalam kasus yang dianalisis ditemukan klausul-klausul yang dapat memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak, baik pihak yang menyewakan dengan dibayarkannya uang sewa seketika dan sekaligus lunas pada saat ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa dan bagi penyewa akan mendapatkan sisa uang sewa yang belum dijalani dan dinikmati beserta ganti rugi dari seluruh kerugian yang akan ditanggung oleh pihak penyewa dengan lalainya pihak yang menyewakan atas kewajibannya terhadap BANK dalam perjanjian sebagaimana tersajikan selengkapnya dalam tesis ini.

---

Human tendency to immediately fulfill the need for the benefits of an object cannot be entirely fulfilled by the objects onecurrently owns. One way to mitigate this situation is through lease agreement. Lease agreement is very commonly used in the society and thoroughly regulated in the seventh chapter of the third book of the Indonesian Civil Code. This thesis is entitled "Legal Protection For Parties Involved In Lease Agreement (Viewed from the Notary Deed)", taking the case of land and property lease agreement initiated with a Notary deed. The main problem is how a default accurred to the rent object during the lease agreement can be resolved, how balanced legal protection for the owner and the tenant can be implemented and how the clauses that can provide legal assurance to both owner and tenant that were analyzed can truly give legal assurance and balanced legal protection to each party involved in the agreement. This research is carried out using juridical-normative method through analysis of secondary data by collection of primary and secondary data, along with tertiary legal materials. The research employs qualitative data analysis, which resulted in descriptive-analytic data. This research concludes that default accurred during lease agreement is to be resolved by execution of the rental object by the bank. And that laws governing lease agreement in the Indonesian Civil Code have provided adequate and balance legal protection for the parties involved in lease agreement. Analysis of legal cases found sufficient clauses that can provide legal protection and assurance for the owner, by immediate and full payment of lease fee at the time of signing of the agreement, and for the tenant, where the tenant will be entitled for the lease fees not yet accrued, together with the compensation for all the loses which will be born by the tenant in the case of the owner?s negligence of his liability to the BANK, as further explored in this thesis."

"Fokus pada penelitian ini adalah pada akibat hukum dalam pembuatan nominee yang dibuat di hadapan notaris serta pertanggungjawaban notaris dalam membuat akta nominee. Hal tersebut menjadikan adanya penyelundupan hukum yang mana nominee adalah perjanjian yang tidak di atur dan dilarang di dalam Sistem Hukum Indonesia dan merugikan banyak pihak, tidak hanya pemilik sertpikat hak milik atas tanah, namun juga merugikan pihak yang membuat perjanjian tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah doktrinal. Adapun Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelusuran data kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa. Akibat hukum dalam praktik pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena perjanjian nominee telah melanggar Sistem Hukum di Negara Indonesia dalam ketentuan peraturan KUHPerdata, perjanjian nominee tidak memenuhi syarat objektif sebagai syarat sah perjanjian mengenai sebab yang halal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, selain itu dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 perjanjian nominee tidak diperbolehkan dan dilarang. Adapun pertanggungjawaban notaris dalam membuat perjanjian nominee yang dituangkan kedalam akta autentik akan mendapat sanksi administratif dan perdata sebagaiamana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan KUHPerdata.

---

The focus of this research is on the legal consequences of making a nominee in the presence of a notary and the responsibility of the notary in making a nominee deed. This creates legal smuggling where nominees are agreements that are not regulated and prohibited in the Indonesian Legal System and harm many parties, not only the owner of the land title certificate, but also the party who made it. The problem raised in this research is about the legal consequences of making a deed of statement containing a company nominee made before a notary. In this research, the method used is doctrinal in nature. The type of data used is secondary data obtained from searching library data which is then analyzed qualitatively. This research found that. The legal consequences in the practice of making a deed of statement containing a nominee agreement made before a notary are invalid and null and void, because the nominee agreement has violated the Legal System in Indonesia in the provisions of the Civil Code regulations, the nominee does not fulfill the requirements as a legal requirement. lawful reasons as regulated in Article 1320 of the Civil Code, apart from that in the Land Law System in Indonesia as stated in PP Number 24 of 1997 concerning Land Registration and SEMA Number 10 of 2020 nominees are not permitted and prohibited. The notary's responsibility in making a nominee agreement as outlined in an authentic deed will receive administrative and civil sanctions as regulated in Law Number 02 of 2014 on the Position of Notaries and the Civil Code."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Seorang Notaris dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya dengan mengindahkan larangan-larangan yang terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris tersebut. Namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaranpelanggaran terhadap pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris. Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris, hal tersebut dapat berindikasi pidana, yaitu tindak pidana pemalsuan akta autentik yang diatur dalam Pasal 264 KUHP. Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan pertanggung-jawaban dari Notaris dan perlindungan hukum terhadap para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalan metode penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah penelitian preskriptif dan eksplanatoris, sehingga bentuk penelitian ini menjadi preskriptif-eksplanatorisanalitis. Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data sekunder, yang berupa studi kepustakaan. Penelitian ini juga dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap para pihak sudah terjamin apabila akta yang dibuat oleh Notaris telah sesuai dengan Undangundang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (I.N.I). Bentuk pertanggung-jawaban Notaris yang melakukan pemalsuan akta autentik dapat dikenai sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Akta yang telah dipalsukan itu juga menjadi batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada dan akta tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian apapun.

---

Notary is a public official who is authorized to make an authentic act and other authorities referred to in Law No. 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary. A notary is required to be professional in carrying out their position with regard to the prohibitions contained in the regulations concerning the Notary. However, there is possibility of the occurrence of violations of the deed committed by a notary. If an error occurs in a deed executed by notary, it may indicate a criminal, that criminal counterfeiting authentic act under Article 264 of the Criminal Code. As a result of criminal offenses committed by the notary in connection with the responsibility of notary and legal protection of the parties.

The method used is a normative juridical research method. Typology of research is prescriptive and ekspalanatoris, so this form of research into the prescriptive-ekplanatoris-analytical. The data used in this research is secondary data, in the form of literature. The study also analyzed qualitatively.

From the analysis it can be concluded that the protection of the parties is guaranteed when the deed made by the notary in compliance with the laws of the jurisdiction of the Notary and the Notary Code (INI). Forms of accountability that have forged the authentic act may be subject to criminal penalties, civil penalties, and administrative sanctions. The aggrieved party can demand reimbursement of expenses, damages and interest to a notary. The Act has forged it also becomes null and void so that there is never considered and that the act does not have the power to prove anything."

"Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab dan sanksi hukum terhadap notaris dengan studi pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 963/Pdt.G/2016/PN.Sby. Dalam putusan tersebut, notaris dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena akta yang dibuat di hadapan notaris memuat keterangan palsu. Dalam hal ini, notaris telah melanggar kewajiban hukumnya sebagai seorang pejabat umum. Untuk itu, permasalahan yang diangkat adalah mengenai tanggung jawab keperdataaan notaris, yang telah membuat dan menerbitkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah dan sanksi hukum terhadap notaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan bahan hukum yang diperoleh melalui studi dokumen, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis yang diperoleh adalah notaris bertanggung jawab bahwa perbuatan notaris dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan membatalkan akta yang telah dibuat dan diterbitkan notaris, disertai sanksi hukum untuk mengganti kerugian denda sejumlah uang, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Kemudian, sanksi hukum terhadap notaris, selain sanksi perdata, notaris memenuhi kriteria untuk dijatuhi sanksi administrasi peringatan tertulis yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016. Sanksi pidana, berupa sanksi penjara paling lama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) jo. 56 ayat (1) jo. 57 ayat (1) KUH Pidana, akibat membantu menyediakan sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan membuat dan menerbitkan akta yang memuat keterangan palsu.

---

This research focuses on legal responsibilities and sanctions against notaries with a study on the decision of the District Court Surabaya Number 963/Pdt.G/2016/PN. Sby. In the ruling, the notary is declared to have committed an act against the law, because the deed made before the notary contains false information In this case, the notary has violated his legal obligations as a public official. Therefore, the issue raised is about the civil responsibility of the notary, who has made and issued a Deed Commitment of Sale and Purchase Agreement and Selling Authorization without the knowledge of the landowner and legal sanctions against notaries. To answer the problem is used normative juridical legal research methods, with legal material obtained through the study of documents, which are then analyzed qualitatively. The result of the analysis obtained is that the notary is responsible that the notary act is declared as an act against the law and cancel the deed that has been made and issued by the notary, accompanied by legal sanctions to compensate for the loss of a fine of some money, based on Article 1365 of the Civil Code. Then, legal sanctions against notaries, in addition to civil sanctions, notaries meet the criteria to be sentenced to administrative sanctions written warning given by the Regional Supervisory Assembly, based on Article 5 paragraph (1) letter b of Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 61 of 2016. Criminal sanctions, in the form of prison sentences maximum 4 (four) years 8 (eight) months, based on Article 266 paragraph (1) jo. 56 paragraph (1) jo. 57 paragraph (1) Criminal Code, as a result of helping provide means to commit a criminal act, by making and issuing a deed containing false information"

"Notaris merupakan pejabat umum yang oleh undang-undang diberikan kewenangan dalam hal pembuatan akta autentik. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum, seorang notaris harus berpegang teguh dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan profesi notaris. Hal tersebut bertujuan agar tidak timbul permasalahan terkait dengan akta autentik yang dibuatnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai peran dan tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta partij yang dibuat dengan tanpa pemberitahuan dan persetujuan pihak lainnya yang terlibat dalam perbuatan hukum dalam akta dan keabsahan dari akta tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penulisan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perbuatan notaris tersebut mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum dalam akta tersebut dan melanggar ketentuan dalam hukum pidana, hukum perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris serta akta yang dibuat adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Notaris seharusnya dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris serta sumpah janji jabatannya.

---

A notary is a public official who is authorized by law to make an authentic deed. In carrying out his authority as a public official, a notary must adhere to the Law on Notary Positions, the Notary Code of Ethics, and other regulations related to the notary profession. This is intended so that there are no problems related to the authentic deed he made. The problem in this research is regarding the role and responsibility of a notary in making a partij deed which is made without notification and approval of other parties involved in legal actions in the deed and the validity of the deed. To answer this problem, a normative juridical writing method is used. The results of this study explain that the notary's actions resulted in losses for the parties involved in legal actions in the deed and violated the provisions in criminal law, civil law, the Notary Position Act, as well as the Notary Code of Ethics and the deed made is null and void. because it does not meet the requirements specified by law. Notaries should be able to act and act in accordance with what is determined by law, especially the Notary Position Act and the oath of office."