Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan peran perbankan sebagai sarana menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, salah satunya dengan pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank pada umumnya diikuti dengan pemberian jaminan oleh debitur kepada bank untuk memperkecil resiko bank. Salah satu jaminan yang lazim digunakan yaitu tanah, dengan pengikatan hak tanggungan. Namun prakteknya terdapat masalah dalam pengikatan hak tanggungan sehingga menyebabkan hak tanggungan batal demi hukum, salah satunya yaitu kuasa untuk membebankan hak tanggungan diberikan oleh pemberi hak tanggungan yang tidak berwenang, sehingga kuasa yang terdapat dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan selanjutnya disebut SKMHT batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selanjutnya disebut APHT. Namun hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 55/Pdt.G/Plw/2015/PN PKL berpendapat bahwa perjanjian kredit yang merupakan dasar pengikatan hak tanggungan tersebut batal demi hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul permasalahan yaitu mengenai pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut apakah sudah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dan mengenai tanggung jawab notaris atas SKMHT yang dinyatakan batal demi hukum dikaitkan dengan kewajibannya membuat akta tersebut. Tujuan penulisan tesis ini adalah menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 55/Pdt.G/Plw/2015/PN PKL dan menganalisis tanggung jawab notaris terhadap SKMHT yang dinyatakan batal demi hukum dikaitkan dengan kewajibannya membuat akta tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian analisis data, dapat disimpulkan bahwa hapusnya hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya perjanjian kredit, karena hak tanggungan adalah perjanjian tambahan sedangkan perjanjian kredit adalah perjanjian pokok. Notaris dalam membuat SKMHT wajib memeriksa identitas dan kewenangan bertindak pemberi hak tanggungan agar SKMHT tersebut sah dan dapat dijadikan dasar pembuatan APHT. Apabila notaris telah memeriksa identitas dan kewenangan bertindak pemberi hak tanggungan maka notaris bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya, namun jika notaris tidak memeriksa identitas dan kewenangan bertindak pemberi hak tanggungan maka notaris bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi perdata sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris dan UUJN.

---

To increase economic growth and national development, it requires the role of banks as a medium of collecting and distributing funds from public, one of them with the provision of credit. Loans provided by banks are generally followed by the granting of collateral by debtors to banks to minimize bank risk. One of the commonly used collateral is land, which can be borne by mortgage. However, in practice there is a problem in the process of mortgages thus causing the mortgage is null and void, one of which is the power to assignment of a mortgage granted by the unauthorized grantor of mortgage, so that the power contained in the Authorization for the Assignment of a Mortgage is null and void and can not be the basis for making the Mortgage Deeds. However the judges in the Pekalongan District Court Decision No. 55 Pdt.G Plw 2015 PN PKL conclude that the credit agreement which is the basis for the mortgage is null and void.

Based on the background, the problem arises regarding the consideration and the decision of the Pekalongan District Court whether it is in accordance with the applicable law in Indonesia and the responsibility of the notary of Authorization for the Assignment of a Mortgage which is stated null and void related with the obligation to make its deed. The purpose of this thesis is to analyze the Decision of Pekalongan District Court No. 55 Pdt.G Plw 2015 PN PKL and analyze the responsibility of a notary to the Authorization for the Assignment of a Mortgage which is stated null and void by law relating to his her obligation to make the deed. This thesis uses normative juridical research methods.

Based on the result of data analysis research, it can be concluded that the termination of mortgage does not result in the termination of credit agreement, because the mortgage is an additional accesoir agreement while the credit agreement is the principal agreement. Notary in making the Authorization for the Assignment of a Mortgage obligates to verify the identity and authority to act of the grantor of mortgage in order to the Authorization for the Assignment of a Mortgage is valid and can be used as the basis for establishing Mortgage Deeds. If the notary has verified the identity and authority to act of the grantor of mortgage, the notary concerned can not be held to be accountable, but if the notary does not verify the identity and authority to act of the grantor of mortgage, the notary concerned might be subject to administrative and civil sanctions as stipulated in the Notary Code and Position of Notary Regulation."

"Dalam praktek dunia bisnis, lazim digunakan kredit untuk menambah modal usaha, akan tetapi dalam hal debitur membutuhkan modal lagi, sedangkan debitur sudah tidak mempunyai benda yang dapat diberikan sebagai jaminan, maka tidak menutup kemungkinan debitur menggunakan benda milik pihak ketiga sebagai jaminan, salah satunya adalah tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan. Tesis ini membahas mengenai perlindungan pihak ketiga yang barangnya digunakan sebagai jaminan oleh debitur. Jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil pembahasan atas rumusan masalah yang ada, diketahui bahwa konsekuensi hukum bagi pihak ketiga yang memberikan tanah dan bangunannya sebagai jaminan dalam perjanjian kredit secara otomatis berdasarkan ketentuan hukum perdata dan hak tanggungan, maka tanah milik Hj. Suhesmi dapat dieksekusi, karena dengan penandatanganan SKMHT yang merupakan kuasa bagi koperasi untuk membebankan hak tanggungan berarti Hj. Suhesmi dengan rela memberikan bendanya untuk menjadi jaminan utang dari koperasi. Mengenai perlindungan hukum bagi Hj. Suhesmi dapat meminta kesepakatan kepada bank untuk menjual tanahnya tersebut secara dibawah tangan, sehingga dengan penjualan tersebut diharapkan akan mendapat harga tertinggi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Saran bagi notaris adalah agar notaris lebih dapat memahami keinginan dari para pihak, sehingga dapat menuangkannya pada akta sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dan notaris dapat terhidar dari sanksi bila terjadi sengketa.

---

In practice the world of business, credit or financing is often used to increase the business capital, but when debitor need more business capital and debitor are not having things to be used as collateral, so it is possible debitors use objects belonging to third party as guarantee, which one is the land burdened with Mortgage. The thesis discussed about protection a third party who give their land that used as collateral by a debitor. The writing of this thesis is using case study research by normative-juridical research approach.

The results of discussion over the formulation of the problem, law known that the consequences for the third party who gives ground and his building as security in credit agreement automatically under the provisions of civil law and it with a mortgage, the land belonged to Hj. Suhesmi can be executed, because with the signing of the Authorization for the Assignment of a Mortgage which is a power of Attorney for the right to charge the cooperative dependent means Hj. Suhesmi willingly gave his to be a guarantee of the debt of the cooperative. About legal protection for Hj. Suhesmi can ask for an agreement to the bank to sell their land they are under the hand, so that the market with sales were expected to be the highest esteem that can be beneficial to both parties. Advice for notary is that notary better understand desire of the parties, so that can pour in certificate in accordance with the agreement the parties.Until there is no the party being disadvantaged, and notary can be spared of the if disputes."

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana konsep mekanisme pengalihan piutang secara subrogasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah berdasarkan peraturannya di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pada dasarnya, subrogasi diatur dalam KUHPerdata yaitu penggantian hak terhadap pihak yang berpiutang kepada pihak ketiga yang membayarkan kepada pihak yang berpiutang yang disebabkan atas suatu perjanjian maupun undang-undang.  Lebih lanjut, subrogasi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk penyelamatan kredit. Dalam Putusan Nomor 442/Pdt/2020/Pt.Sby, pengalihan piutang secara subrogasi dan jaminan yang dibebankan dalam perjanjian kredit adalah tanah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah (PPJB Tanah). Maka dari itu, penulis mengkaji aspek hukum terhadap pengalihan hak atas tanah dengan PPJB sebagai jaminan dari perjanjian kredit yang telah dialihkan secara subrogasi kepada pihak ketiga.

---

This paper analyzes how the concept of the mechanism for transferring receivables by subrogation in a credit agreement with the collateral of a binding agreement for the sale and purchase of land rights based on its regulations in Indonesia. This paper is prepared by using doctrinal research method. Basically, subrogation is regulated in the Civil Code, which is the replacement of the rights of the indebted party to the third party who pays the indebted party caused by an agreement or law.  Furthermore, subrogation can be utilized as a way to rescue credit. In Decision Number 442/Pdt/2020/Pt.Sby, the transfer of receivables by subrogation and the collateral charged in the credit agreement is land with a Land Sale and Purchase Agreement (PPJB Tanah). Therefore, the author examines the legal aspects of the transfer of land rights with PPJB as collateral for credit agreements that have been transferred subrogated to third parties."

"Tesis ini membahas ketentuan Perbankan maupun ketentuan KUHPerdata dalam ruang lingkup pemberian kredit. Namun prosedur pemberian kredit beserta jaminan atas tanah masih mengalami permasalahan dari segi hukum maupun perlindungan bagi pihak ketiga. Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan Perbankan mengenai pemberian Kredit yang macet dihubungkan dengan pertimbangan hakim dan menganalisis secara mendalam urgensi amar putusan Hakim menafsirkan keberlakuan akta kuasa menjual pada pencairan agunan perjanjian kredit dihubungkan dengan ketentuan perjanjian kredit bank sehingga menemukan titik terang pada permasalahan Bank B dengan debiturnya ABS. Penelitian Tesis ini menggunakan metode penelitian eksplanatoris dan penelitian mono disiplin, sumber data pada metode yuridis-normatif sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Pembahasan tesis ini akan dibatasi menjadi dua bagian besar. Pertama, mengenai pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw dikaitkan dengan ketentuan perjanjian kredit Bank. Kasus ini berawal pada adanya perjanjian kredit antara Bank B dengan nasabah ABS, yang kemudian mengalami kemacetan pembayaran oleh ABS macet sehingga timbul Akta Kuasa Menjual yang ditawarkan Oleh Bank B. Tindakan Bank B menjual agunan dengan Akta kuasa Menjual menjadi dasar gugatan kepada pengadilan oleh ABS kepada bank. Kedua, menganalisis kesesuaian Amar Putusan Hakim dengan ketentuan perjanjian kredit dalam menafsirkan Akta Kuasa Menjual pada putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw. Hasil penelitian ini adalah: 1 Terdapat ketidaksesuaian penerapan undang-undang dalam pertimbangan majelis hakim jika dikaitkan dengan ketentuan perbankan. Dalam hal ini majelis hakim menyatakan bahwa dengan terlanggarnya ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan maka Akta Kuasa Menjual dibatalkan, sehingga menimbulkan akbat-akibat yang timbul setelah putusan. 2 Adanya ketidak sesuaian Amar putusan majelis hakim dalam memutuskan perkara dalam kasus putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw.

---

This thesis discusses the provisions of the Banking as well as the provisions of the Civil Code in the scope of credit granting. However, the procedure of granting credit along with the guarantee of the land is still experiencing problems in terms of law and protection for the third party. This thesis aims to identify Banking provisions concerning granting of bad credit related to judges 39 consideration and to analyze in depth the urgency of judgmen.t The judge interpreted the validity of the power of sale deed on the collateral disbursement of credit agreement connected with the provisions of the bank credit agreement so as to find a bright spot on the problems of Bank B with the debtor ABS. This thesis research uses method of explanatory research and mono disciplinary research, the source of data on juridical normative method mostly derived from literature study. The focus of this thesis will be limited to two major sections. First, concerning Judge 39 s consideration of Decision Number 17 Pdt.G 2013 PN.Skw is attributed to the terms of the credit agreement of the Bank. This case originated in a credit agreement between Bank B and customer ABS, which then experienced a jam payment by ABS jammed so that the Deed of Sale Selling offered by Bank B. Action Bank B sells the collateral with the power of attorney Sell becomes the basis of lawsuit to the court by ABS to the bank. Second, analyze the conformity of the Decision of the Judge with the terms of the credit agreement in interpreting the Power of Attorney Selling at decision Number 17 Pdt.G 2013 PN.Skw. The results of this study are 1 There is a mismatch of the application of the law in consideration of the panel of judges when associated with banking regulations. In this case the panel of judges declares that with the violation of the provisions of the Insurance Rights Act, the Power of Attorney of Selling is canceled, resulting in a consequence arising after the decision. 2 There is a mismatch of the existence of amar verdict judges in case of decision No. 17 Pdt.G 2013 PN.Skw."

"Bank dalam melakukan kegiatan usahanya menyediakan berbagai jasa salah satunya yaitu kredit, terdapat berbagai jenis kredit yang disediakan oleh bank. Dalam perjanjian kredit tersebut disepakati dengan perjanjian antara kedua belah pihak, dimana perjanjian kredit tersebut terdiri dari Nasabah dan bank. Hubungan antara Nasabah dan Bank memiliki kesenjangan ekonomi, oleh karena itu penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyalahgunaan keadaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian yang kemudian dapat membatalkan suatu perjanjian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dimana data-datanya diperoleh melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, literatur, serta bahan pustaka atau bahan sekunder. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa penyalahgunaan keadaan muncul karena belum terdapat aturan terkait penyalahgunaan keadaan, oleh karena itu hakim dalam menerapkan penyalahgunaan keadaan terdapat putusan yang beragam dan pada kasus membuktikan bahwa tergugat tidak melakukan penyalahgunaan keadaan dan tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam tindakannya.

---

Banks in carrying out their business activities provide various services, one of which is credit, there are various types of credit provided by banks. In the credit agreement, it is agreed with the agreement between the two parties, where the credit agreement consists of the customer and the bank. The relationship between the Customer and the Bank has an economic gap, therefore the misuse of circumstances or van omstandigheden can be used as a basis of abuse of circumstances in an agreement can then cancel an agreement. The research was carried out using the juridical-normative research method where the data was obtained through was carried out using the juridical-literature, and library materials or secondary materials. The conclusion from the results of this study is that the abuse of circumstances arises because there are no rules regarding the abuse of circumstances, therefore the judge in applying the abuse of circumstances has various decisions and in the case proves that the defendant did not abuse the circumstances and there was no element of unlawful acts in his actions."

"ABSTRAKPemberian kredit atau masalah perkreditan merupakan masalah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari hari. Pemberian kredit pada dasarnya dapat diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu memalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang kreditur di satu pihak dan penerima pinjaman debitur di lain pihak. Mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian yang diadakan oleh para pihak harus diketahui terlebih dahulu apakah perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka pihak tersebut melakukan wanprestasi, wanprestasi ini dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan atau karena kealpaan dari tidak terpenuhinya prestasi tersebut Pada kedudukan yang bersifat umum, maka secara otomatis para pihak berkewajiban untuk menjamin prestasi-prestasi yang dijanjikan, hal ini berlaku tanpa melalui perjanjian khusus sehingga terhadap pemegang jaminan diberikan hak yang sama untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil tersebut. Salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi dalam perjanjian seperti halnya keterlambatan pelunasan pembayaran kewajiban oleh debitur kepada kreditur dimana dalam penerapan eksekusi terhadap jaminan seringkali tidak sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian mengenai kewajiban pembayaran jatuh tempo dimana tanpa memperhatikan ketentuan jatuh tempo tersebut kreditur telah melakukan eksekusi secara sepihak. Mengenai hal tersebut kreditur yang melakukan eksekusi jaminan telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum. Karena klausul dalam perjanjian kredit yang disepakati telah jelas tidak seimbang sehingga menguntungkan salah satu pihak tanpa melihat klausul yang ada dalam perjanjian..Kata Kuci :Perjanjian Kredit, Klausul Baku, Fidusia, Perlindungan Konsumen,

---

ABSTRACTThe extension of credit or credit problem is a problem that is often encountered in daily life. Lending basically be given to anyone who has the ability to do so memalui debts agreement between the creditor creditors on the one hand and the borrower debtor on the other. Regarding the validity of an agreement held by the parties should be known in advance whether such agreements already fulfill the conditions laid down by the statutory provisions. If one of the parties to the agreement does not do what he promised then that party in default, default can occur because of the element of intent or negligence of non fulfillment of these achievements At the position of a general nature, then automatically the parties are obliged to ensure achievements promised, this applies without special agreement so that the holder of the guarantee was given the same rights to take repayment of its receivables from these results. One of the legal issues that often occur in the agreement as well as delay in payment of obligations by the debtor to the creditor where the implementation of the execution of guarantees are often inconsistent with what is in the agreement regarding payment obligations maturing where regardless of the provisions of the maturity of the creditors have exercised unilaterally. Regarding the execution creditor has a real guarantee of doing an unlawful act. Because of a clause in the loan agreement that was agreed was clearly disproportionate and thus benefit one party without seeing a clause contained in the agreement. Keywords Credit Agreement, Clause Baku, Fiduciary, Consumer Protection "

"ABSTRAKPerjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan nasabah bank. Perjanjian kredit ini biasanya terkait dengan jaminan sebagai agunan, umumnya atas tanah dengan lembaga Hak Tanggungan, yang diikat dengan suatu perjanjian penjaminan. Sifat perjanjian penjaminan dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat accessoir dengan akibat-akibat hukum seperti halnya perjanjian accessoir lainnya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 754K/PDT/2011 mengabulkan pembatalan Hak Tanggungan beserta perjanjian kreditnya, dimana gugatan diajukan pihak ketiga dengan alasan pembebanan Hak Tanggungan dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atas tanah objek Hak Tanggungan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena kebatalan perjanjian penjaminan Hak Tanggungan tidak serta merta menyebabkan batalnya perjanjian kredit yang menjadi perjanjian pokoknya. Perjanjian kredit terjadi antara dua perseroan terbatas yang masing-masing merupakan subjek hukum , meskipun jaminan kredit diajukan oleh pihak ketiga. Karena itu, perjanjian kredit ini mengikat pihak-pihak yang membuatnya, yaitu pihak debitur dan pihak kreditur. Permohonan pembatalan perjanjian kredit tidak dapat diajukan oleh pihak ketiga.

---

ABSTRACTCredit agreement is a loan agreement between the to the bank customers. The agreement is usually associated with a guarantee as collateral, generally over land rights with Mortgage institution, bound with a collateral agreement. The nature of the collateral agreement is constructed as an agreement that is accessoir, with legal consequences as well as other accessoir agreements. Supreme Court Decision No. 754K PDT 2011 granted cancellation of both the credit agreement and its Mortgage, where the lawsuit was filed by a third party by reason of the imposition of Mortgage encumbrance was performed by unauthorized person of the land rights. Based on this research, it was found that this can not be justified, because Mortgage agreement nullification does not necessarily lead to the cancellation of the credit agreement as the principal agreement. The credit agreement was done between two public limited companies each of which is subject to the law , although credit guarantees were submitted by a third party. Therefore, this agreement binds the parties who made it, the debtor and the creditor. Cancellation request of a credit agreement can not be filed by a third party."

"Notaris mengemban tanggung jawab yang besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, yakni melalui perannya dalam pembuatan akta autentik. Dalam hal ini, apabila Notaris melakukan suatu kelalaian dalam melaksanakan jabatannya, termasuk dalam pembuatan akta autentik, maka Notaris harus bertanggungjawab atas perbuatannya baik disengaja maupun tidak disengaja. Penelitian ini merupakan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1335 K/PDT/2021 dimana Notaris dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun yang didasarkan atas pelaksanaan RULB yang tidak sah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa rapat yang diselenggarakan adalah tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sehingga hasil keputusan yang dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Rapat menjadi batal demi hukum. Dari pembuatan akta tersebut, Notaris dinyatakan telah melanggar Undang-undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga Notaris dapat diminta pertanggungjawabannya secara administratif dan perdata. Notaris harus membaca dan memahami terlebih dahulu ketentuan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari badan hukum yang bersangkutan, serta Notaris harus bersikap tegas untuk menolak pembuatan akta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terlindungi dari akibat hukum sekaligus memberikan kepastian hukum kepada klien.

---

Notaries have great responsibility in providing legal certainty, namely by making authentic deeds. In this case, if the Notary commits an error in carrying out their position, including in making an authentic deed, the Notary must be responsible for their actions whether its intentional or unintentional. This research is a case study of the Supreme Court’s Decision Number 1335 K/PDT/2021 where the Notary is declared to have committed an unlawful act for making the Deed of Minutes of the General Meeting of the Flat Owners and Occupants’ Association which is based on the implementation of an invalid meeting. The issue raised in this research is the legal consequences of the deeds produced by the invalid meeting, as well as the responsibility of the Notary who makes the deed. The research method used in this research is normative juridical with descriptive analytical research typology. This research further concludes that the meeting was invalid since it does not meet the requirements of conducting a meeting as regulated in Articles of Association and Bylaws. Therefore, the decisions contained in the Minutes of Meeting were regarded as null and void. Furthermore, the Notary is also deemed to have violated Notary Profession Law as well as the Civil Code, in which they would be held accountable in both administrative and civil manners. The Notary must first read and understand the provisions in the Articles of Association and Bylaws of the legal entity concerned, and the Notary must be firm in refusing to make a deed that is not in accordance with the applicable laws and regulations in order to be protected from legal consequences while at the same time providing legal certainty to the client.

"

"Pembatalan suatu surat kuasa menjual oleh pengadilan karena terdapat unsur penipuan, seharusnya mengakibatkan perbuatan pemindahan hak atas tanah melalui jual beli adalah batal demi hukum, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya nomor 83/Pdt.G/2013/PN.Slmn memutus bahwa perbuatan jual beli tersebut adalah sah demi hukum. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini membahas mengenai bagaimana kekuatan mengikat akta jual beli atas surat kuasa menjual yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan apakah alasan-alasan hukum yang digunakan dalam pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 83/Pdt.G/2013/PN.Slmn sebagai alasan pengesahan akta jual beli telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bentuk penelitian dalam penulisan tesis ini adalah yuridis-normatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis norma hukum tertulis/asas hukum dalam pelaksanaannya pada putusan pengadilan dan penerapannya dalam kasus atau peristiwa hukum terkait sinkronisasi. Dalam jual beli hak atas tanah, orang yang berhak menjual adalah pemilik tanah itu. Pemilik dapat bertindak sendiri atau mewakilkan dirinya dengan memberi kuasa kepada orang lain. Dengan adanya pemberian kuasa tersebut, maka penerima kuasa memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai penjual. Keabsahan hukum jual beli tanah haruslah ditinjau dari Hukum Tanah Nasional dan putusan Mahkamah Agung No. 123/K/Sip/1970. Menurut putusan Mahkamah Agung No. 123/K/Sip/1970, sahnya jual beli hak atas tanah ditentukan oleh syarat materil dari jual beli itu, yang salah satunya adalah penjual berhak dan berwenang menjual hak atas tanah yang bersangkutan. Apabila penjual tidak berhak dan berwenang, maka jual beli tersebut adalah batal demi hukum. Jika suatu akta kuasa menjual dibatalkan oleh pengadilan, maka penerima kuasa tidak berwenang untuk bertindak sebagai penjual, sehingga salah satu syarat materiil sahnya jual beli tidak terpenuhi yaitu penjual tidak berwenang untuk menjual. Hal ini menyebabkan jual beli hak atas tanah adalah batal demi hukum.

---

A power of attorney to sell which is stated null and void by law because there is one of the elements of fraud, should cause the transfer of land rights through sale and purchase is also null and void, however Sleman District Court stated that its sale and purchase is valid. Based on that, this study discusses about the validity of the sale and purchase of land rights that its power of attorney was stated null and void, and whether the legal reasons that was used by the court had been conformable with the law. This thesis uses normative juridical research methods, because the purpose of this thesis is to analyze the regulations/the principal of law in its implementation on the decision of court and its application in cases or legal case related to synchronization. In the sale and purchase of land rights, the person who has the right to sell is the owner of the land. The owner might act on his/her behalf or authorize others. With such a power of attorney, the attorney has the authority to act as a seller. The validity of the sale and purchase of land rights shall be reviewed from agrarian law and the jurisprudence of Supreme Court Decision number 123/K/Sip/1970. According to Supreme Court Decision number 123/K/Sip/1970, the validity of the sale and purchase of land rights is determined by the material requirements of the sale and purchase, which includes the seller is entitled and competent to sell the land rights, the buyer is entitled to purchase the land rights, the land rights could be sold by law, moreover the land rights is not in dispute. If the seller is not entitled and competent to sell the land rights, resulting the sale and purchase of the land rights is null and void. In case, the power of attorney is stated null by the court, then the attorney has no authority to act as a seller, so one of the material requirements is not fulfilled that is the seller is not authorized to sell. This causes the transfer of land rights is null and void."

"Hutang piutang lazim dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh dana yang digunakan sebagai modal usaha. Bank sebagai lembaga keuangan memberikan fasilitas tersebut. Namun hal itu tidak menutup adanya praktek hutang piutang dari orang perorangan yang dilandasi dengan Akta Pengakuan Hutang. Berlandaskan Akta Pengakuan Hutang tersebut maka Debitur berhak memperoleh sejumlah uang dari Kreditur sebagai hutang dan Kreditur berhak memperoleh pengembalian atas hutang tersebut berikut bunga sesuai jangka waktu yang disepakati bersama. Akta Pengakuan Hutang lazim dikuatkan dengan adanya penjaminan hak atas tanah yang kemudian diikuti dengan kuasa menjual. Hal tersebut dilakukan sebagai pegangan bagi Kreditur atas pengembalian hutang Debitur apabila dikemudian hari Debitur ternyata melakukan wanprestasi atau gagal bayar. Baik Akta Pengakuan Hutang maupun surat kuasa menjual merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Sebagaimana diketahui perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi yang membuatnya. Tesis ini mengkaji lebih dalam mengenai kuasa menjual atas jaminan hak atas tanah pada Akta Pengakuan Hutang serta jual beli yang dilakukan suami istri atas kuasa menjual tersebut. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan hak atas tanah dapat diikuti dengan kuasa menjual. Apabila diikuti dengan perbuatan hukum jual beli antara suami istri yang dilakukan dengan kuasa menjual berdasarkan Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan hak atas tanah maka hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

---

Lending activities commonly done in the community to obtain funds that are used as working capital. Bank as a financial institution providing the facility. But it does not preclude the practice of the individual in doing lending activities which is based on the Deed Acknowledegment of Indebtedness. Based on such deed the Debtor is entitled to receive money from the lender as a payment to its debt and the creditor is entitled to repayment of debt following the interest in accordance with the agreed timeframe. Deed of Acknowledgement also can be strengthened with the land rights as a security which was then followed by the power of selling.

This will be a guideline for lenders on the debt repayment in the future if the Debtor was in default or unable the repay its debt to the creditor. The Deed Acknowledegment of Indebtedness and the Power of Attorney to Sell are both agreement made under the principle of freedom of contract. It is known that the agreement made legally valid as a law for the parties who made it.

The thesis examines the power to sell to the security of land rights in the Deed of Acknowledgement of Indebtedness together with the sale and purchase among spouses, with juridical normative research. From these studies the conclusion obtained that the Deed of Acknowledgement of Indebtedness and the security of land rights may be followed with the power to sell. If then the Creditor decided to sell the security of land rights to the creditor spouse, it is not prohibited by legislation. The existence of the Power of Attorney to Sell, the party who serves as the seller is the owner of the land which is the Debtor and the Creditors only as holders of the Power of Attorney to Sell."