Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menjalankan profesi Notaris harus berpedoman pada kaidah hukum dan juga kaidah moral, kaidah hukum yang saat ini berlaku bagi Notaris adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan kaidah moral yang mengatur tentang tindakan atau perilaku Notaris dalam menjalankan profesi adalah Kode Etik Notaris Tahun 2015 yang ditetapkan oleh organisasi profesi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris mengatur tentang larangan bagi Notaris dalam menjalankan profesi, hal ini untuk menjaga keluhuran martabat jabatan Notaris. Namun dalam praktek di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, salah satunya yaitu menggunakan media elektronik sebagai sarana publikasi atau promosi diri dalam menjalankan profesi. Menimbulkan permasalahan bagaimana pengaturan mengenai larangan menggunakan media elektronik sebagai sarana publikasi atau promosi diri dalam menjalankan profesi sebagai Notaris dan apakah larangan tersebut sinkron pada saat ini. Pelanggaran yang terjadi dapat menimbulkan masalah hukum dan akibat hukum. Media elektronik adalah ruang yang luas sehingga bagaimana cara pengawasannya. Permasalahan tersebut dianalisis dengan metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini dalam bentuk penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan tesis ini dan menganalisis data dengan pengolahan data kualitatif berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Hasil penelitian dapat ditarik simpulan bahwa pengaturan mengenai publikasi atau promosi diri oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah segala cara atau kegiatan yang menginformasikan atau menyebarkan informasi kepada banyak khalayak ramai yang sifatnya menuntun atau mengajak atau membujuk orang lain agar menggunakan jasanya dan pengaturan tersebut masih sinkron karena Notaris merupakan pekerjaan yang mulia yaitu melayani masyarakat. Akibat hukum dari Notaris yang melanggar hal tersebut pada praktek di lapangan mendapat teguran baik lisan maupun tulisan hal tersebut untuk menghindari masalah yang akan terjadi dikemudian hari yaitu persaingan tidak sehat dan pemusatan pasar jasa Notaris di satu titik. Oleh karenanya pengawasan diperlukan baik oleh Dewan Kehormatan Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris. Aturan mengenai larangan tersebut harus eksplisit karena publikasi dan promosi hal yang berbeda. Pengawasan yang dilakukan harus lebih aktif lagi dan membuat pedoman pelaksanaan. Sanksi yang diterapkan apabila tidak membuat jera dapat dipertimbangkan sanksi lainnya sesuai dengan Kode Etik Notaris.

---

In carrying out the profession, the Notary must be guided by the legal and also the moral principle, the current law for the Notary is Law Number 2 of 2014 Amendment of Law Number 30 of 2004 regarding Notary Position, while the moral principle governing the action or the behavior of Notaries in running the profession is the Code of Conduct Notary of 2015 set by a notary professional organization that is Notary Association of Indonesia. In the provisions of the Notary Law and the Notary's Code of Ethics stipulate the prohibition of Notary in running the profession, this is to maintain the nobility of the position of Notary. But in practice in the field there are still many violations committed by Notaries, one of which is using electronic media as a means of publication or self promotion in running the profession. It raises the issue of how the arrangement of the prohibition of using electronic media as a means of publication or self promotion in running the profession as a Notary and whether the ban is in sync at this time. Violations that occur can cause legal problems and legal consequences. Electronic media is a vast space so how to supervise it. The problem is analyzed by research method used in this thesis in the form of normative juridical research by examining library materials or secondary data related to this thesis and analyzing data with qualitative data processing based on Notary Position and Notary Code. The results of the research can be concluded that the regulation concerning publication or self promotion by a notary in performing his duties of office is any means or activities that inform or disseminate information to many audiences that lead or invite or persuade others to use his services and the arrangement is still in sync because Notary is a noble job of serving the community. The legal consequences of the notary in violation of the matter in practice in the field received a reprimand both spoken and written it to avoid problems that will occur in the future that is unhealthy competition and concentration Notary service market at one point. Therefore, supervision is required either by the Notary's Board of Honor and the Notary Supervisory Board. The rules regarding the ban must be explicit due to the publication and promotion of different matters. Supervision should be more active and make implementation guidelines. Sanctions applied if not deterrent may be considered other sanctions in accordance with the Notary Code of Ethics."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai keterbatasan Notaris dalam melakukan publikasi di media internet, ditengah era teknologi yang berkembang dengan pesat dewasa ini. Sementara kebutuhan masyarakat akan informasi juga meningkat seiring perkembangan teknologi dan memerlukan sumber informasi yang dapat diandalkan dan memiliki keahlian dibidang hukum. Larangan yang terlalu ketat bagi profesi Notaris sebagai salah satu yang memiliki keahlian dan kedudukan di bidang hukum, terdapat di dalam Kode Etik Notaris Pasal 4 butir 3, sedangkan kalau kita lihat dalam Undang Undang No.30 tahun 2004 Tentang jabatan Notaris larangan mengenai promosi dan publikasi bagi profesi notaris, tidak terdapat larangan mengenai hal ini. Pembahasan juga membandingkan dengan profesi hukum lain di Indonesia yaitu profesi Advokat. Juga menggunakan perbandingan dengan Negara lain penganut sistem Common Law seperti Negara Irlandia, penganut sistem Civil Law seperti Negara Estonia, dan juga penganut sistem Pluratistik atau campuran sistem common law dan civil law seperti Negara Quebec.

---

ABSTRACT

This Thesis describe about restriction for notary to do publication act on Internet among technology era now adays. On the other side people need used to use Internet for searching the information needed. They need to search the information from a reliable source in this case is about law, and Notary is one of the profesion among them that have the skill. The Restriction to do so is on Notary Code Of Ethics chapter 4 number 3, while on the other side Undang Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris is not mention about publication act restriction for notary it self. It also stated the difference between Advocat Code Of Ethics and Notary Code Of Ethics, and Notary Code Of Ethics from Ireland (Common Law System), Estonia (Civil Law System) and Quebec (Pluralistic System, mixed between common and civil law)."

"Notaris merupakan pejabat umum yang mendapatkan kewenangan dan kekuasaan atas itu secara atributif dengan dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai melaksanakan sebagian fungsi publik Negara untuk melayani kepentingan masyarakat umum dalam ruang lingkup hukum perdata. Notaris merupakan sebuah jabatan, bukan profesi, namun dalam menjalankan jabatannya Notaris harus bertindak secara profesional dengan tidak mengesampingkan aturan-aturan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris merupakan jabatan yang mulia dan mengedapankan moral yang baik dalam pelaksanaan jabatannya sehingga terdapat larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris, salah satunya diatur dalam Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris bahwa seorang Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk: a.) Iklan, b.) Ucapan Selamat, c.) Ucapan belasungkawa d.) Ucapan Terimakasih, e.) Kegiatan Pemasaran, f.) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga. Terdapat konsekuensi akan sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melanggar larangan ini. Bentuk larangan publikasi diri ini tidak sepenuhnya mutlak terhadap Notaris, karena pada prakteknya terdapat bentuk-bentuk publikasi yang secara tidak langsung yang dapat menjadi media Notaris untuk mempublikasikan dirinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dengan tipe penelitian eksplanatoris. Penelitian ini juga dilakukan untuk pengkajian yang lebih mendalam berkaitan dengan sanksi yang dapat dikenakan bagi Notaris yang melakukan pelanggaran jabatan mempublikasikan dirinya tersebut.

---

A Notary is a public official who is given the authority and power upon it attributively and is inaugurated by the Minister of Law and Human Rights. A Notary carries out part of state functions to serve the public interest within the scope of civil law. Notary is a position, not a profession, but in carrying out the duties, a Notary must act in a professional manner without ignoring the regulations as stipulated in the Law No. 30 of 2004 regarding Notary Position and Code of Ethics. Notary is a noble position and promotes good morals in the execution of duties, therefore, there are restrictions that should not be done by a notary, one of them is set out in Article 4 paragraph 3 of the Code of Ethics of Notaries that a Notary is prohibited from carrying out any self publication or promotion, either individually or jointly, showing the name and title, using the means of printed and/or electronic media, in form of: a.) Advertisement, b.) Greetings, c.) Condolences d.) Thank-you notes, e.) Marketing activities, f.) Sponsor activities, be it in the field of social, religious, or sports. Notaries who violate the regulation will be sanctioned in its consequences. Form of self publication prohibition is not entirely absolute against Notaries, because in practice there are forms of indirect publicity can be a Notary media to publicize himself. This study uses normative legal research method with the analysis of the Law of Notary Position and Code of Ethics and is an explanatory research. This study was also carried out for a more in-depth assessment relating to the sanctions that can be imposed on a Notary Public who commits malfeasance by doing self publication."

"Masyarakat modern pada saaat ini memiliki kebutuhan-kebutuhan baru dalam kehidupannya, yaitu kebutuhan akan teknologi informasi, segala informasi dapat diperoleh dengan mudah melalui internet yang dapat diakses melalui perangkat elektronik yang mereka miliki. Hal ini beroengaruh pada kegiatan kenotariatan, karena pada dasarnya Pasal 4 Kode Etik Notaris melarang adanya iklan atau promosi diri untuk dilakukan dengan internet. Namun dengan keadaan dunia modern seperti sekarang sangat tidak mungkin apabila seorang Notaris tidak menggunakan teknologi dan informasi seperti internet. Notaris pada saat ini menggunakan teknologi informasi untuk mencantumkan nama dan alamat kantor di internet untuk informasi bagi masyarakat, dan bahkan melakukan penyuluhan hukum mengenai kegiatan kenotariatan di internet melalui website ataupun blog yang dibuat sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Pasal 4 Kode Etik Notaris terlanggar dengan pemanfaatan media elektronik dan teknologi informasi tersebut. Maka batasan dan larangan untuk iklan dan promosi diri yang dimaksud Pasal 4 Kode Etik Notaris perlu di perjelas lagi.

---

Modern society today have new needs in their life, namely the need for the information and technology, the information can be easily obtained via the internet that can be accessed through electronic devices they owned. This has affected the activities of notary, because basically Notary Article 4 code of ethics prohibits ay advertising or self promotion to do with the internet. But with the state of the modern world as it is now highly unlikely if a notary does not utilize any benefits from information technology and the internet. Notary currently uses information technology to include the name and office address on the internet for information for the public, and even perform legal counseling regarding the activities of notary in the internet via the website or blog created themselves. This raises the question whether article 4 of the Notary violated te Code of Conduct with such of the use of electronic media and information technology. Thenn limitation of the ban on advertisingand self promotion referred to in artice 4 Notary Code needs to be clarified."

"ABSTRAKNotaris adalah salah satu rechtfigur organ Negara yang diberikan kekuasaan umum openbaar gezag didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata khususnya dalam membuat akta otentik. Permasalahan penelitian ini untuk mengetahui Pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta yang dibuat dihadapannya dan mengetahui hubungan Hubungan Hukum antara Notaris dan Penghadap dalam pembuatan Akta Otentik serta Bentuk Sanksi sebagai Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang dibuatnya dan Upaya Hukum bagi Notaris yang dijatuhi Sanksi. Metode penelitianmenggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.Penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif dengan bentuk Penelitian perskriptif.HasilPenelitian ini menunjukan bahwa dalam UUJN aspek pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang dibuatnya tidak disebutkansecara eksplisit mengenai prinsip pertanggungjawaban yang dianut dan hanya dinyatakan secara umum pada Pasal 65 dan Pasal 4 ayat 2 . KUHPerdatamenganut prinsip pertanggungjawabanberdasarkan unsur kesalahan yang mengacu Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam UUJNHubungan hukum antara notaris dengan para pihakdalam pembuatan Akta Otentik tidak terkonstruksikan dengan jelas dan hanya beberapa pasal dalam UUJN mengatur hak Para Pihak untuk melakukan gugatan kepada Notaris berkaitan dengan sanksi Perdata.Ajaran yang dianut dalam Hukum Kenotariatan bahwa Notaris berada di luar Para Pihak; Notaris bukan Pihak, baik di dalam akta maupun pihak pada akta sehingga dengan demikian hubungan hukum antara notaris dengan para pihak tidak dapat dikonstruksikan pada saat pembuatan akta Verlijden dan hubungan hukumnyabaru timbul sejak adanya permasalahan hukum berkaitan dengan akta otentik yang dibuatsesuai Pasal 1869KUHPerdata. Hubungan hukum notaris dan para pihak tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Bentuk sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban Notarisyaitu dari Sanksi Administratif , Sanksi Etika, Sanksi Perdata dan Sanksi Pidana. Upaya hukum Notaris yang dikenai sanksi internal dalam bentuk pembelaan diri dan banding administratif serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata usaha Negara. Kata kunci: Notaris, Pejabat Umum, Akta Notaris, Pertanggungjawaban, Kode Etik Notaris, Perbuatan Melawan Hukum, Sanksi, Upaya Hukum.

---

ABSTRACTNotary is one of Law of Figure the organs of the State was given general authority in providing services to people in the field of civil law, especially in making authentic deed.The research method use normative legal research with the statute approach and conceptual approach. This study also used qualitative analysis research and prescriptiveresearch.The results of this study show that under Notary Law the,Notary 39 s Liability aspects of the Act that made no explicit mention of the principle of liability is embraced and expressed only in general to Article 65 and Article 4 clause 2 . Civil Code, the principle of liability based on fault element that refers to Article 1365 of the Civil Code. The legal relationship between a notary by the parties in making authentic deedunconstructed with clear and only a few chapters under Notary Law regulatethe rights of the Parties to pursue a lawsuit to the Notary relating to civil sanctions. Based on Docrine espoused in that Notary Law, The Notary are outside the Parties Notary not a Party, whether in deed nor the parties on the deed and thus the legal relationship between the notary by the parties can not be constructed upon a deed and relations law emerging since the legal issues relating to the authentic deed made pursuant to Article 1869 Civil Code. Notary and legal relations between the parties can be qualified as Torts.Type of sanctions as a form of Notaries Liability is Administrative Sanctions, Sanctions Ethics, Civil and Criminal Sanction Sanction. The Efforts law Notary sanctioned internally in the form of self defense and administrative appeals and filed a lawsuit in the District Court and the Administrative Court of State activity. Keywords Notary, the Notary Deed, Liability, Notary Code, Torts,Sanctions,and Legal Effort"

"ABSTRAKPersekutuan Perdata Notaris adalah perjanjian kerjasama para Notarisdalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris denganmemasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus sertabergabung dalam satu kantor bersama Notaris. Penelitian ini adalahpenelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kegunaanPersekutuan Perdata Notaris bagi para Notaris baik Notaris yang sudahlama menjabat maupun bagi Notaris baru/pemula sehingga dapatmembantu pengembangan kemampuan dan keahlian seorang Notaris.Persekutuan Perdata Notaris merupakan bentuk yang tepat untuk paraNotaris sehingga mereka mendapat keuntungan di antara mereka

---

ABSTRACTNotary Civil Partnership is a cooperation agreement to running their position as anotary to establish and manage and merge together in one notary's office. Thisresearch is descriptive research. The aim of this research was to determine thefunction of the Notary Civil Partnership for notary who had long served Notaryand for new or beginner so they can help the developed their skills and expertiseas a notary. Maatschap notary is the right form for the notary so that they getmany advantage of them"

"Notaris dalam menjalankan Jabatannya tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. hal ini juga termasuk dalam hal pemberian sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan/atau Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dalam tesis ini juga meninjau beberapa putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta mengenai pemberian sanksi dalam bentuk sanksi teguran. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu bagaimana efektifitas putusan Majelis Pengawas Notaris yang berupa sanksi teguran terhadap Notaris yang melakukan suatu pelanggaran dan bagaimanakah pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan sanksi yang diterimanya berdasarkan hasil putusan Majelis Pengawas Notaris. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti serta menganalisa bahan-bahan pustaka dibidang hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa sanksi teguran yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris, baik lisan maupun tertulis, dianggap kurang efektif, karena sanksi teguran tidak memberikan dampak langsung serta dianggap tidak memberikan efek jera bagi Notaris, dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap Notaris dalam menjalankan sanksi yang diterimanya tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota/Kabupaten yang diberikan wewenang berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi.

---

The notary in running the Department is not separated from the supervision of the Notary Supervisory Council. it is also included in the case of penalties for a Notary who violates the Notarized Code of Conduct and / or the Law of Notary Public, so this thesis also reviews some of the decision of the Supervisory Council of the Notary Public of DKI Jakarta regarding sanctions in the form of reprimand sanctions.

The issue raised in this thesis is how effective the decision of the Notary Superintendent Assembly in the form of sanction of reprimand against notary who violated and how to supervise Notary in carrying out sanctions received based on decision of Notary Supervisory Council. This paper uses normative juridical research method that refers to legal norms with literature study by examining and analyzing library materials in the field of law.

The conclusion in this study is that the sanctions sanctions imposed by the Notary Supervisory Council, both oral and written, are considered less effective, since reprimand sanctions have no immediate impact and are considered to have no deterrent effect on the Notary, and the oversight by the Notary Registrar of the The notary in carrying out the sanction it received was carried out by the Notary Assembly of the City / County Notaries given authority based on the Decision of the Regional Supervisory Council of the provincial Regional authorities in charge of the decision."

"Tesis ini membahas mengenai kekuatan mengikat Kode Etik Notaris dalam rangka Notaris membuat akta-akta. Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga diperlukan lembaga kenotariatan untuk mengatur perilaku profesi Notaris tersebut. Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta tersebut telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang Pengadilan, maka oleh pihak yang dirugikan mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar hakim memutus dan mengabulkan pembatalan akta tersebut. Sanksi dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan dan melanggar Kode Etik Notaris/Undang-Undang-Jabatan Notaris dimana telah melakukan pembuatan akta dengan memberikan blanko kosong untuk ditandatangani oleh kliennya.Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.

---

This thesis describes the binding force of the Code Notary Public Notary to make the deed. Notary public official makes authentic the documents necessary for the community. He was responsible for his position, so that the Notary is required institutions to oversee the implementation of a notary profession. Legal consequences of the original documents containing false information that the case was causing disputes to the Court of first instance, the victim has filed a civil action for cancellation, and grant it to the judge to cancel such an act.

Sanctions can be imposed on the conduct and violated the Notary Public Code of Conduct which has made the manufacture of notarial deed by providing a blank form to be signed by his client. Position code of ethics for the deed is important, not only because the act is a profession that needs to be regulated by the code of ethics, but also because of the nature and essence of the job-oriented notary legalization, so it can become the main basis of law on the status of property, rights and obligations of clients use the services of Notary Public."

"Penempatan Notaris di Indonesia merupakan hal utama dalam dunia kenotarisan, hal ini membawa pengaruh terhadap pelaksanaan profesi Notaris dalam mengemban jabatannya sebagai pejabat umum, dimana penempatan Notaris adalah berdasakan formasi yang tersedia disetiap wilayah. Hal ini lah yang menjadi latar belakang dalam penulisan Tesis ini. Formasi Notaris ditetapkan berdasarkan dalam pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2004 (UUJN), yaitu : kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk dan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris setiap bulan. Pengaturan penempatan Notaris yang berdasarkan jumlah penduduk,jelas membuat penempatan Notaris di Indonesia tidak merata per wilayah, sebab jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak pun tidak merata setiap wilayahnya. Sehingga menurut penulis perlulah dilakukan penelitian dalam bentuk penelitian Yuridis Formatif dengan tipe eksplanatoris tentang apa pengaruhnya akibat penempatan Notaris yang tidak merata dan pendayagunaan Notaris yang tidak tepat, agar dapat menjadi masukkan bagi terutama pembaca agar mengetahui akibat-akibat tersebut. Akibat-akibatnya antara lain adalah : persaingan yang tidak sehat dan menghalalkan segala cara sehingga penegakan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris menjadi lemah, banyaknya Pelanggaran Notaris sehingga tidak saja membuat Notaris harus mempertanggungjawabkannya secara perdata saja namun sekarang sudah memasuki ranah pidana, dan itu semua menyebabkan Jabatan Notaris yang tersumpah dan bermartabat luhur kini semakin dipertanyakan, maka diperlukan pengawasan dan pembinaan yang telah dibentuk oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN).

---

Placement Notary in Indonesia is the main thing in the world of Notaries, this affected the implementation of the Notary profession in carrying out this position as public officials, where the placement is based on the formation Notaries are available in each region. This has become a background in the writing of the Thesis. Notary Formations established under Article 3 of law Notary office in 2004 (UUJN), namely : Business Activities, Population and The average number of certificates made by or before the Notary of each month. Notary placement arrangements are based on population, clearly makes the placement of Notary in Indonesia is uneven by region, because the population of Indonesia is very much too uneven every territory. So according to the author it is necessary to do research in the form of Juridical Formative research with the type of explanatory about what effect due to the uneven placement of Notary and Notary inappropriate utilization, to also serve as input for the particular reader to know the consequences are. Consequences include : Competition is unhealthy and does not justify the means so that the enforcement of the Act and Code of Ethics Notary become weak, the number of Notary violation that is not only a Civil Notary must be accountable but has now entered the realm of criminal, and it all led to a sworn notary Noble and dignified is increasingly questionable, the necessary Supervision and guidance that has been established by the ministry of justice an Human Rights is the Supervisory Council of Notaries named Majelis Pengawas Notaris (MPN)."

"Dalam menjalankan wewenang dan jabatannya notaris mmiliki dasar peraturan sebagai pedoman, salah satunya adalah Kode Etik Notaris yang berkaitan dengan etika dan moral notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pengaturan mengenai larangan bagi notaris untuk melakukan kegiatan promosi dan publikasi diri diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. penggunaan media sosial salah satunya instagram, berbagai kegiatan komunikasi dan interaksi hingga kegiatan promosi dapat dilakukan dan dijangkau oleh kalangan masyarakat luas. Dalam pelaksanaanya, ditemukan notaris yang mempergunakan media sosial instagram dengan mencantumkan kata “notaris” pada username akun, pemuatan informasi terkait dengan alamat kantor, nomor telepon, hingga wilayah jabatan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai batasan penggunaan media sosial instagram oleh notaris terkait dengan penerapan Kode Etik Notaris; dan mengenai pengawasan dan penegakan Kode Etik Notaris terhadap notaris yang melakukan promosi dan publikasi diri di media sosial instagram. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis adalah batasan penggunaan media sosial instagram oleh notaris dapat dipergunakan sepanjang dalam penggunaannya tidak menyebutkan kedudukan sebagai seorang notaris serta memuat unggahan yang berunsur menonjolkan diri secara individual yang bertujuan untuk menarik masyarakat untuk memilihnya. Pengawasan dan penegakan yang dilakukan terhadap notaris yang melakukan promosi dan publikasi diri dilakukan dalam bentuk himbauan agar dapat menghilangkan informasi terkait dengan unsur yang menunjukan diri sebagai seorang notaris. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu, Organisasi Ikatan Notaris Indonesia perlu membentuk suatu aturan pelaksana yang mengatur secara detail terkait dengan larangan promosi dan publikasi diri dalam media sosial salah satunya intsagram dengan menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada agar tetap relevan dan penegakannya dapat dilaksanakan secara tegas.

---

In carrying out his authority and position, a notary has basic regulations as a guideline, one of which is the Notary Code of Ethics relating to the ethics and morals of a notary in carrying out his duties and obligations. The regulation regarding the prohibition for notaries to carry out promotional activities and self-publishing is regulated in Article 4 paragraph (3) of the Notary Code of Ethics. the use of social media, one of which is Instagram, various communication and interaction activities to promotional activities can be carried out and reached by the wider community. In its implementation, it was found that a notary used social media Instagram by including the word "notary" in the account username, loading information related to the office address, telephone number, and area of ​​office. The problems raised in this study are the limitations on the use of social media Instagram by notaries related to the application of the Notary Code of Ethics; and regarding the supervision and enforcement of the Notary Code of Ethics against notaries who promote and self-publish on Instagram social media. To answer these problems, a normative juridical legal research method is used with an explanatory research type. The result of the analysis is that the limitations on the use of social media Instagram by a notary can be used as long as its use does not mention the position as a notary and contains uploads that feature individual self-aggrandizements aimed at attracting the public to vote for it. Supervision and enforcement carried out on notaries who carry out promotions and self-publishing are carried out in the form of an appeal in order to eliminate information related to elements that show themselves as a notary. As for suggestions that can be given, namely, the Indonesian Notary Association Organization needs to form an implementing regulation that regulates in detail related to the prohibition of promotion and self-publishing on social media, one of which is Instagram by adjusting existing technological developments so that they remain relevant and their enforcement can be carried out firmly."