Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKRatifikasi adalah merupakan tindakan pengukuhan, pengambilalihan, penerimaan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah dilakukan sehingga tindakan atau perbuatan hukum tersebut menjadi sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kasus-kasus yang dibahas di dalam tesis ini adalah mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi untuk mengalihkan kekayaan Perseroan lebih dari 50 lima puluh persen dari jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh Perseroan, yang harus memperoleh persetujuan dari RUPS hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat 1 huruf a UUPT, namun di dalam Perkara No.282/Pdt.G/2013/PN.Bks., anggota Direksi yang melakukan tindakan hukum telah lewat masa jabatannya dan di dalam Permohonan Penetapan No.20/Pdt.P/2016/PN.Btm, terdapat ketidak sepahaman di antara para pemegang saham Perseroan sehingga tidak tercapai ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Pasal 89 UUPT. Tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan analisa preskriptif. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu Notaris ketika membuat suatu Berita Acara Rapat dapat mengerti mengenai penulisan yang tepat suatu agenda dan keputusan RUPS dan membantu Notaris untuk lebih mengerti syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu PT yang diwakili oleh Direksi ketika akan melakukan pengalihan aset yang lebih dari 50 lima puluh persen jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas.

---

ABSTRACTRatification is an act of confirmation, takeover, acceptance of legal act or legal conduct that has been done so that the legal actions or legal conduct of such law is becoming legitimate according to the provisions of applicable law. The cases discussed in this thesis are about the legal action which performed by the member of board of Directors on diverting more than 50 fifty percent of the amount of total net assets owned by the Company, which must obtain approval from the GMS, this is stated in the provisions of Article 102 paragraph 1 letter a of the Company Laws, but in the Case No. 282 Pdt.G 2013 PN.Bks., members of the board of Directors completed a legal action that has been through his tenure and in the Application for Determination No. 20 Pdt.P 2016 PN.Btm, there is disagreements amongst the shareholders of the Company therefore it is not reached the provisions of quorum of attendance and the quorum of the decision as set out in Article 89 of the Company Laws. This thesis uses the form of juridical normative research with prescriptive analysis. The results of this research are expected to help the Notary when making deeds of Shareholders Meeting especially on legal writting of the agenda and the decision of shareholders meeting and also to help the Notary to have better understanding regarding the requirements that must be met by a limited liability company which represented by the member of Directors diverting the company rsquo s assets which more than 50 fifty percent of the amount of total net assets owned by the Limited Liability Company."

"Putusan Pengadilan yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Pokok permasalahan adalah mengenai pertimbangan hukum yang dapat mempengaruhi dibatalkannya Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan, dan mengenai tanggung jawab Notaris apabila Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuatnya dibatalkan oleh Pengadilan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersilat yuridis normatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah fact finding dan penelitian problem finding sehingga dapat diperoleh jawaban permasalahan bahwa pembatalan Akta Pendirian dapat terjadi apabila tidak dilakukan penyetoran modal sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan Undang-Undang, dan bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibatalkan oleh Pengadilan.

---

Court decision that States do not have any binding legal force of a Limited Liability Company Establishment Deed made by the Notary to be the background of this thesis. Main problems are the legal considerations that may affect the cancellation of an establishment deed of a Limited Liability Company by the Court, and the responsibility of the Notary when the deed of establishment is canceled by the Court. This research is based on the research literature related to the type of juridical normative research with the research type offact finding and problem finding research which shows that cancellation of deed of establishment of Limited Liability Company can occur when the establishment is not made in line with the obligations of Capital deposit as stated or govem in Articles of Association and/or the provision of the Law, and type of notary responsibilities regarding the cancellation of the deed of establishment of a Limited Liability Company by the court."

"

Tesis ini membahas mengenai keabsahan Perseroan Terbatas (PT) YZ yang sahamnya dimiliki oleh pasangan suami istri tanpa adanya perjanjian perkawinan serta tanggung jawab notaris terhadap tindakannya dalam pembuatan Akta Pendirian PT YZ. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah dengan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskiptif analitis. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Keabsahan PT YZ yang sahamnya dimiliki oleh pasangan suami istri tanpa adanya perjanjian perkawinan, dalam konteks yuridis dogmatis PT tersebut adalah non exsistent dan terhadap perjanjian/akta pendiriannya batal demi hukum. Namun dalam praktik, PT tidak otomatis serta merta menjadi non exsistent dan batal demi hukum perjanjiannya, dan keadaan PT tersebut masih dapat diperbaiki agar memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Terhadap tindakan Notaris X dalam pembuatan Akta Pendirian PT YZ, dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata; tanggung jawab berdasarkan UU Jabatan Notaris; dan tanggung jawab berdasarkan Kode Etik Notaris. Penelitian ini menyarankan agar Memkumham mengintegrasikan sistem dengan Disdukcapil guna filtrasi dalam pemberian pengesahan badan hukum, agar Notaris dapat menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian memahami hukum yang berlaku untuk diaplikasikan dalam membuat akta serta memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak dalam akta.

 

Kata kunci: Perseroan Terbatas, Notaris, Perjanjian Perkawinan

---

This thesis discusses the validity of a Limited Liability Company (PT) whose shares are owned by a married couple without a marriage agreement and notary responsibility for their actions in making the Deed of Establishment of the PT. The research method used in this thesis is the form of juridical-normative research with an approach Qualitative analytical descriptive. Data collection tool used in this study is the study of documents or library materials. The results of this study indicate that PT whose shares are owned by married couples without a marriage agreement do not meet the requirements of the establishment of PT. Although the Company has been approved as a legal entity from the Minister of Law and Human Rights, the PT is deformed as a legal entity. In the dogmatic juridical context, the PT is non-consistent and the agreement to establish the PT is null and void. However, in practice it would not automatically become non existent or null and void by law, but must still be sought by the District Court by interested parties. The notary who made the PT Establishment Deed can be held civil or professionally liable. This research suggests that lawmakers and jurisprudence can provide strict rules and integrated systems so that PT whose shares are owned by a husband and wife without a marriage agreement will not get legal entity approval, and so that the Notary can uphold the principle of careful understanding of the law which applies to be applied in making the deed and providing legal counsel to the parties in the deed. 

 

 

Keywords: Limited Liability Company, Notary, Marriage Agreement

"

"Nominee adalah konsep trust (kepercayaan), sesuatu yang diambil derivatif pemahamannya dari pengaturan yang terdapat dalam tradisi sistem hukum common law. Pelaksanaan konsep nominee dilakukan dengan memecahkan antara kepemilikan saham atas pemegang yang terdaftar secara sah sebagai pemegang saham yang diakui secara hukum dan atas kepemilikan terhadap manfaat atau kepuasan dari penerima manfaat (beneficial owner). Di Indonesia, praktik nominee arrangement berupa saham pinjam nama dilarang secara tegas dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, Pemerintah Indonesia melakukan praktik ini. Penelitian ini membahas mengenai: Bagaimana pengaturan praktik saham pinjam nama (nominee arrangement) dalam kepemilikan perseroan terbatas dalam konteks penanaman modal? Bagaimana keabsahan praktik saham pinjam nama (nominee arrangement) yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel? Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penelusuran fakta hukum oleh hakim tidak berpusat pada adanya iktikad tidak baik oleh beneficiary dalam perkara sehingga tidak terlihat tendensi untuk melindungi dan menjaga penegakan hukum dalam perkara.

---

Nominee is the concept of trust (certitude), something that is derived from the understanding of the arrangements contained in the tradition of the common law legal system. The implementation of the nominee concept is carried out by dividing the share ownership of the holder who is legally registered as a legally recognized shareholder and the ownership of the benefits or satisfaction of the beneficiary (beneficial owner). In Indonesia, the practice of nominee arrangements in the form of borrowed shares is expressly prohibited in Law Number 25 of 2007 concerning Investment. However, the Government of Indonesia still does this practice. This study discusses: How is the nominee arrangement in the ownership of a limited liability company regulated in the context of investment? What is the validity of the nominee arrangement carried out by the Government based on the South Jakarta District Court Decision Number 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel? The results of the analysis in this study indicate that the search for legal facts by judges is not centered on the existence of bad faith by the beneficiary in the case so that there is no visible tendency to protect and maintain law enforcement in the case."

"Penelitian ini menganalisis legalitas keanggotaan Perseroan Terbatas (PT) dalam koperasi, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023. Menyelidiki kerangka regulasi yang mengatur koperasi dan PT di Indonesia, penelitian ini mengevaluasi pelanggaran operasional dalam praktik keanggotaan koperasi oleh KSP Indosurya. Tujuan penelitian mencakup pemeriksaan kerangka regulasi, analisis kasus KSP Indosurya, evaluasi kritis Putusan Mahkamah Agung, eksplorasi pembatasan keanggotaan PT, dan penyusunan rekomendasi. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, penelitian ini difokuskan pada analisis norma hukum yang tercantum dalam undang-undang. Kesimpulan menegaskan kerangka regulasi untuk koperasi dan PT, mengevaluasi Putusan Mahkamah Agung, dan menekankan pembatasan keanggotaan PT berdasarkan hukum koperasi, khususnya melarang PT menjadi anggota koperasi. Rekomendasi disajikan untuk memperkuat pengawasan pemerintah, memberlakukan sanksi pada koperasi yang tidak patuh, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang operasi koperasi, meningkatkan pemahaman tentang Hukum Koperasi di kalangan penegak hukum, dan memastikan kepatuhan yang teliti terhadap regulasi koperasi selama penerbitan izin oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

---

This study analyzes the legality of Limited Liability Company (LLC) membership within cooperatives, with a focus on Supreme Court Decision Number 2113 K/Pid.Sus/2023. The research delves into the regulatory framework governing cooperatives and LLCs in Indonesia, assessing operational violations within cooperative membership practices by KSP Indosurya. Research objectives encompass an examination of the regulatory framework, an analysis of the KSP Indosurya case, a critical evaluation of the Supreme Court Decision, an exploration of LLC membership restrictions, and the formulation of recommendations. Employing a normative legal research methodology, the study concentrates on the analysis of legal norms outlined in laws. The conclusion underscores the regulatory framework for cooperatives and LLCs, evaluates the Supreme Court Decision, and emphasizes the LLC membership restriction grounded in cooperative law, specifically prohibiting LLCs from being members of cooperatives. Recommendations are presented to augment government oversight, enforce sanctions on non-compliant cooperatives, enhance public understanding of cooperative operations, elevate comprehension of Cooperative Law among legal enforcers, and ensure scrupulous compliance with cooperative regulations during permit issuance by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. "

"Pengambilan Keputusan Para Pemegang Saham secara Sirkuler harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam pembuatan akta notaris yang isinya dimaksudkan untuk menuangkan hasil keputusan sirkuler tersebut seharusnya berdasarkan keputusan sirkuler yang dibuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Notaris yang membuat akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan keputusan sirkuler yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atau secara aktif turut serta membantu pembuatan keputusan sirkuler tersebut yang mengandung kepalsuan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang terjadi terhadap Notaris IWDW dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 147/Pid.B/2022/PN Dps juncto Mahkamah Agung nomor 1134 K/Pid/2022. Tesis ini menganalisis implikasi hukum keputusan sirkuler yang cacat hukum terhadap perubahan data Perseroan terbatas dan menganalisis tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yang cacat hukum terkait perubahan data perseroan terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, dengan bentuk penelitian deskriptif analitis menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan implikasi hukum keputusan sirkuler yang cacat hukum terhadap perubahan data Perseroan terbatas yaitu keputusan sirkuler mengenai perubahan data perseroan tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta yang cacat hukum terkait perubahan data perseroan terbatas tersebut dapat dikenakan sanksi pidana karena berperan aktif turut serta dalam pembuatan akta yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

---

Circular decisions of shareholders must be in accordance with the procedures stipulated in the company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). In making a notarial deed whose contents are intended to express the results of the circular resolution, it should be based on a circular resolution made in accordance with the actual facts. Notaries who make a deed stating the meeting's decision based on a circular decision whose contents are not in accordance with the actual situation, or actively participate in the making of the circular decision which contains falsehood can be subject to criminal sanctions as happened to Notary IWDW in the Denpasar District Court decision number 147/Pid.B/2022/PN Dps juncto Supreme Court number 1134 K/Pid/2022. This thesis analyzes the legal implications of circular decisions that are legally flawed against changes in limited liability company data and analyzes the responsibility of Notaries for making deeds of statement of meeting decisions that are legally flawed related to changes in limited liability company data. The research method used is doctrinal, with an analytical descriptive form of research using secondary data sources. The results of the study concluded that the legal implications of circular decisions that are legally flawed towards changes in limited liability company data are that the circular decision regarding changes in company data is invalid or null and void. Notary's responsibility for making a legally defective deed related to changes in limited liability company data can be subject to criminal sanctions for actively participating in making deeds that are not in accordance with the actual circumstances."

"ABSTRAKPerseroan mempunyai kewajiban untuk setiap pengeluaran saham baru dalam rangka peningkatan modal harus ditawarkan terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham seimbang pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Namun, dalam praktiknya bukan dikenal sebagai kewajiban tetapi sebagai hak pemegang saham pre-emptive right . Namun untuk melaksanakan kewajiban penawaran tersebut, UUPT tidak memberikan pengaturan tentang mekanisme penawaran tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah mencakup persyaratan dan prosedur pengeluaran saham baru dalam perseroan terbatas, cara dan bentuk penawaran untuk mengambil bagian saham baru yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas kepada pemegang saham, dan kapan waktu penawaran untuk mengambil bagian saham baru yang dikeluarkan harus dilakukan. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk menganalisa dan mencari jawaban/solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Untuk mendapatkan jawaban atas pemasalahan-permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penulis mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan-permasalahan, lalu menganalisa pertimbangan hukum dari majelis hakim untuk mencari dan memberikan jawaban/solusi dari kekosongan hukum tentang mekanisme penawaran tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa memang tidak ada aturan dalam UUPT mengenai mekanisme penawaran, namun UUPT memberi kesempatan kepada perseroan untuk mengatur hal lain dalam anggaran dasarnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan-putusan pengadilan, ditemukan bahwa majelis hakim selalu mencari bukti tertulis dari suatu penawaran. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa suatu penawaran sebaiknya dibuat dalam bentuk surat tercatat dan dilakukan sebelum pelaksanaan pengeluaran saham dalam rangka peningkatan modal.

---

ABSTRACTCompany has an obligation to, at every issuance of new shares to increase the captital, offer in advance to the shareholders in proportion to the same class of shares. However, in practice it is not known as an obligation, but as the right of shareholders pre emptive right . Nonetheless, in performing the obligation of offering, UUPT does not regulate the mechanism of the offering. The problems that will be discuss in the thesis are including the requirement and procedure of issuance of new shares, the method and form of the offering to subscribe new shares issued by the company to the shareholders, and the timing to perform the offering to subscribe new shares issued. The objectives of this thesis are to analize and look for the answers solutions to those problems. In order to get the answers solutions to those problems, the research method used is the normative legal research method, with with a analytical description research typology that is a method that serves to describe or provide an overview of the object under study through data or samples that have been collected as is without doing analysis and make conclusions that apply to the public. Writer collects come courts rsquo decisions that relevant to the problems and the analizes the legal consideration of the panel of judges to look for and provide the answers solutions of the legal vacuum about the mechanism of the offering. The result of this thesis, found that there is no rule in UUPT about the mechanism of the offering, however UUPT provides an opportunity for the company to arrange other matters in its articles of association. Based on the results of the analysis of court decisions, found that the panel of judges are always looking for the written evidence of an offering. So, the writer draw a conclution that an offering should be better be made in form of a registered mail and be done before the implementation of the issuance of new shares to increase the capital."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah dan menimbulkan sengketa ke pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Son. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat Notaris dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim karena isinya dinilai menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini ialah keabsahan Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah, peran dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan kuasa penghadap yang tidak sah. Tipologi penelitian ini bersifat eksplanatoris, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (library research) berupa studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah keabsahan Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah adalah Akta Berita Acara RUPS PT menjadi tidak sah. Peranan Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah adalah Notaris tidak memeriksa kewenangan bertindak penghadap, tidak menghitung kuorum RUPS dan tidak melakukan penyuluhan hukum kepada penghadap terkait pembuatan Akta BA RUPS PT, Tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah meliputi tanggung jawab perdata, pidana, administrasi dan kode etik.

---

This thesis discusses the Notary's responsibility for the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) which based on an invalid power of attorney and raises a dispute to the court in the Sorong District Court Decision Number 27/Pdt.G/2018/PN.Son. The Deed of Minutes of the GMS made by a Notary is declared invalid by the Panel of Judges because its contents are considered to violate the provisions of the legislation. The issues raised in this thesis are validity of Deed of Minutes of the GMS which is based on invalid power of attorney, the role and responsibilities of Notary to the Deed of Minutes of GMS which based on an invalid power of attorney. The typology of this research is explanatory, the type of research used is normative legal research (normative juridical). Technical data collection is obtained by means of library research in the form of document studies. Data analysis uses qualitative analysis The result of this research are the invalidity of the Deed of Minutes of GMS which based on an invalid power of attorney. The role of the Notary in the Deed of Minutes of the GMS which based on an invalid power of attorney is the Notary does not examine the authority to act of appearers before GMS, does not examine the quorum of the GMS and does not provide legal counseling to the appearers regarding the holding of the GMS. The Notary's responsibilities for the Deed of Minutes of the PT GMS which is based on invalid power of attorney include civil, criminal, administrative and code of ethics responsibilities."

"Dalam tesis ini Penulis akan membahas mengenai implikasi hukum mengenai pembatalan Perubahan Data Perseroan yang disebabkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat sah pelaksanaan RUPS. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengenai keabsahan dari pelaksanaan suatu RUPS yang memuat Perubahan Data Perseroan. Selain itu pula akan dibahas mengenai implikasi hukum Perubahan Data Perseroan yang dinyatakan batal demi hukum terhadap pihak ketiga dan juga keputusan administrasi pemerintahan yang berupa Surat Keputusan dan Surat Peneriman Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji penerapan UUPT dan Permenkumham No. 4/2014 dan Permenkumham No.1/2016 dikaitkan dengan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1580 K/PDT/2018 sebagai contoh kasus terhadap pembatalan RUPS yang cacat hukum.Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Penulis telah didapatkan hasil penelitian berupa keabsahan dari pelaksanaan RUPS dalam Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat sah dari RUPS sebagaimana tercantum dalam Pasal 76- 90 UUPT, selain itu perlu juga memerhatikan ketentuan lain pada UUPT dan anggaran dasar. Apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka RUPS tersebut menjadi cacat hukum dan kehilangan keabsahannya. Mengenai implikasinya terhadap Perubahan Data Perseroan yang batal demi hukum harus dilaporkan kepada Menteri agar dapat dilakukan pembatalan data yang telah tercantum dalam SABH dan untuk implikasi pada pihak ketiga harus didasarkan pada prinsip-prinsip pertanggungjawaban, yang dalam hal ini pihak ketiga dapat menuntut ganti rugi.

---

In this Thesis, the author will elaborate regarding the law implication concerning revocation of change of company data, due the violation of law in the implementation General Meeting of Shareholders (GMS) which was defected since the requirements for the implementation of the GMS has not complied. The issues that will be discussed in thesis is regarding the validity of the implementation of a GMS that contains the company data changes. In addition, it will also discuss the legal implications of Changing Company Data which are declared null and void to third parties and also government administrative decisions such as The Decree and The Receipt of Notification from the Minister of Law and Human Rights. The method used is normative juridical, namely by reviewing the implementation of the Company Law and Permenkumham No. 4/2014 and Permenkumham No. 1/2016 are associated with the case of the Supreme Court Decision Number 1580 K/PDT/2018 as an example of a case against the cancellation of a legally flawed EGMS.Based on the analysis conducted by Author, the results of the GMS consist of Annual GMS and Extraordinary GMS which are the substance of the validity of the implementation of the GMS in a limited liability company must fulfill the legal requirements of the GMS as stated in Article 76-90 of the Company Law, in addition it also needs to consider the other provisions in the Limited Liability Company Law and articles of association. If there is one condition that is not met, then the GMS becomes legally flawed and loses its validity. Regarding the implications of the company data changes was declared null and void the law must be reported to the Minister so that data cancellation that has been listed in SABH can be carried out and the implications for third parties must be based on the principles of accountability, which in this case the third party can sue the compensation."

"Tesis ini membahas mengenai suatu akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UUPT . Oleh karena pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham RUPS yang tercantum dalam akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris tersebut merugikan pemegang saham perseroan yang tidak hadir dalam RUPS. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta berita acara RUPS yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, dan implikasi hukumnya terhadap akta berita acara RUPS tersebut.Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian bersifat deskriptif analitis yang bermaksud memperkuat teori yang sudah ada. Kemudian simpulan dari tesis ini adalah bahwa akta berita acara RUPS yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan implikasi hukum tidak hanya terjadi pada akta saja melainkan juga kepada perseroan, para pemegang saham dan Notaris. Sehingga organ perseroan dan Notaris perlu memahami dengan baik segala ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.

---

This thesis discusses minutes of a general meeting of shareholders by Notary which made against Constitutional Documents and Law of The Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company Company Law 40 2007 . Therefore that minutes of a general meeting of shareholders causes financial loss to another shareholder who absence the general meeting of shareholders GMS. Issues of this thesis are the legality minutes of a general meeting of shareholders by Notary which made against Article of Association and Company Law 40 2007 and legal implication towards that minutes of a general meeting of shareholders.

This thesis uses normative legal research which is the focuses on the research literature and analyzed using an analytical descriptive study to strengthen the existing theory. The conclusion this thesis is the minutes of a general meeting of shareholders by Notary which made against Article of Association and Company Law 40 2007 is invalid by law and the legal implication is not only to the minutes itself but also the company, shareholders, and Notary. So, all parts of the company and Notary need yo understand well about all the clauses in the Article of Association and Company Law 40 2007. "