Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada penulisan tesis ini akan dibahas tentang Rahasia Jabatan Notaris Dalam Hal Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh dilema bagi jabatan Notaris mengenai apakah Perppu 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dapat berlaku terhadap Notaris dan menjadikan Notaris sebagai entitas yang diatur di dalamnya sehingga Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kemudian berwenang untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari Notaris terhadap informasi klien-kliennya. Hal ini menjadi pertanyaan bagi para Notaris terhadap kemungkinan Perppu 1/2017 tersebut dapat menjadi dasar pembenaran bagi Notaris untuk membuka rahasia jabatan. Dari latar belakang tersebut maka muncul permasalahan bagaimana dasar pembenaran dalam membuka rahasia jabatan Notaris terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan di luar Undang-Undang Jabatan Notaris, kemudian bagaimana hubungan rahasia jabatan Notaris dan kewajiban Notaris dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu studi kepustakaan dan didukung dengan studi lapangan berupa wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep rahasia jabatan Notaris menganut teori rahasia relatif nisbi sehingga menyebabkan rahasia jabatan Notaris dapat dibuka jika memang ada kepentingan umum yang harus didahulukan atau adanya Undang-Undang yang memberikan pengecualian, terkait hal ini ada beberapa dasar pembenaran Notaris untuk membuka rahasia jabatannya. Jika Notaris diharuskan untuk membuka rahasia jabatan karena kewajiban hukum dalam rangka akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, maka hal tersebut harus secara tegas diatur dalam Undang-Undang.

---

In the writing of this thesis will be discussed about The Secrecy of Notary In the Application of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2017 on the Access to Financial Information for Tax Interest. It is motivated by a dilemma that is questioned by Notaries whether the Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2017 on the Access to Financial Information for Tax Interest may be applied for them so thus makes Notary as the entity that is regulated inducing Directorate General of Taxes under Ministry of Finance could be authorized to obtain the access to financial information of Notary rsquo s clientele. It rsquo s then inquired by Notary to the possibility of that Government Regulation could be the justification of opening the classified information. The issues arising include on how does the justification to disclosure the Notary rsquo s secrecy toward deeds made by Notary under the law of Notary Act and apart from the law of Notary Act, then how is the connection of Notary rsquo s secrecy and obligations with The Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2017 on the Access to Financial Information for Tax Interest. The research method used in this writing is normative juridical research that is supporting by literature study and field study in the form of interviews. Data analysis is done qualitatively. The result of this research is that the concept of Notary 39 s secrecy embraces the theory of relative compelling that the Notary rsquo s secrecy could be revealed if there is public interest at stake that must take precedence or there are rules allowing exceptions. If a Notary is required to disclose a confidential information due to legal obligations in accessing financial information for tax purposes, it shall be firmly provided for in an Act."

"Dalam rangka mendukung pemberantasan pengelakan dan penggelapan pajak yang dilakukan lintas negara dibutuhkan kerja sama internasional yang memungkinkan adanya pemberian sanksi kepada para wajib pajak yang melakukan pengelakan dan penggelapan pajak tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah melalui pengimplementasian Automatic Exchange of Information in Tax Matter (AEOI). Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan ketentuan terkait AEOI salahs satunya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.Diterbitkannya UndangUndang Nomor 9 Tahun 2017 sebagai payung hukum implementasi AEOI di Indonesia merupakan babak baru bagi dunia perpajakan khusunya berkaitan denan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. Penerbitan undangundang sebagaimana dimaksud sebagai payung hukum implementasi AEOI diikuti dengan penerbitan ketentuan teknis di bawahnya yang berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan. Penerbitan beberapa aturan tersebut tentunya memiliki konsekuensi berkaitan dengan harmonisasi dengan peraturan lain khususnya yang berkaitan dengan rahasia bank.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut yaitu, pertama, menganalisis pengaturan mengenai rahasia bank dan AEOI di Indonesia dan kedua, menganalisis harmonisasi peraturan pelaksanaan AEOI yang berkaitan dengan rahasia bank setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian ini adalah yaitu pertama, pengaturan mengenai rahasia bank dan implementasi AEOI terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda waktu penerbitannya dan latar belakang penerbitannya sehingga terdapat potensi permasalahan terkait harmonisasinya. Kedua, permasalahan harmonisasi terhadap ketentuan sebagaimana tersebut dapat diatasi melalui penegasan pengesampingan pasal yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Sementara isu harmonisasi terhadap peraturan di bawah perundang-undangan yang berfungsi sebagai petunjuk teknis dapat dilakukan melalui penyesuaian ketentuan yang lama dengan yang baru yang dapat dilakukan dengan penerbitan peraturan perubahan ataupun pencabutan peraturan yang lama.

---

The effort of tackle down the tax evasion and tax evading in the global scope requires international cooperation and instrument that allows the impose of sanctions to the taxpayers who are shifting their profit and revenue outside their home country. One of the actions that made by the global scope to support this, is through the implementation of Automatic Exchange of Information in Tax Matter (AEOI). Government of Indonesia issued regulations of AEOI in order to support to fight tax evasion and tax evading by the enactment of Act Number 9 of 2017.The enactment of Act Number 9 of 2017 as the legal basis of AEOI implementation triggered the new phase for the world of taxation in Indonesia, especially concerning the bank secrecy in tax matters. The enactment of Act Number 9 of 2017 as a legal basis of the implementation of AEOI followed by the enactment of the technical regulations under the act as the technical guideline. The enactment of these regulations have consequences related to harmonization with other regulations, especially those related to bank secrecy.This study aims to analyze the problems related to these matters, first, to analyze the regulation of bank secrecy and AEOI in Indonesia and second, to analyze the harmonization of AEOI regulations related to bank secrecy after the enactment of Act Number 9 of 2017. Research methods that used in this study is juridical normative based on literature study.This study concluded that first, the regulations of bank secrecy and implementation of AEOI are found in several different laws and regulations that has the different time and background so there are potential problems related to harmonization. Second, the solutions of the harmonization of these issues of regulations can be overcome by the waiver of the old regulations by using the Act Number 9 of 2017. The harmonization issues of regulations under the Act Number 9 of 2017 can be done through the adjustment of the old regulations referring to the Act Number 9 of 2017."

"ABSTRAK Dalam rangka mencegah penghindaran pajak, G20 setuju untuk memberlakukan Automatic Exchange of Financial Account Information AEOI dimana negara-negara G20 saling membuka data finansial di negaranya dan saling bertukar informasi keuangan. Sebagai pemenuhan syarat AEOI Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 yang mengatur mengenai akses informasi keuangan. Dengan lahirnya undang-undang tersebut bank ada dalam persimpangan antara tugasnya memegang teguh rahasia bank dan di sisi lain bank harus secara suka rela memberikan data nasabah kepada aparat pajak. Tesis ini membahas pengecualian rahasia bank sebelum dan sesudah Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 serta benturan kepentingan rahasia bank sebagai perlindungan hukum nasabah dan untuk kepentingan perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan tipologi komparatif dan berbentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan persamaan dan perbedaan terkait ketentuan pengecualian rahasia bank untuk kepentingan perpajakan, dimana dengan adanya perubahan yang signifikan tersebut, khusus untuk kepentingan perpajakan, ketentuan rahasia bank telah dihapuskan. Antara rahasia bank sebagai perlindungan hukum nasabah penyimpan dengan pengecualian rahasia bank untuk kepentingan perpajakan tidak terdapat benturan kepentingan dikarenakan sifat relatif rahasia bank di Indonesia. Akan tetapi perlindungan hukum terhadap nasabah tetap ada dalam bentuk pasal yang menjamin bahwa data nasabah tersebut hanya akan digunakan untuk kepentingan perpajakan serta ancaman sanksi yang diberikan bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan data nasabah tersebut. Dengan keterbukaan rahasia bank tersebut Notaris harus lebih berhati-hati dan memastikan itikad baik kliennya, serta memberitahukan klien agar nilai transaksi yang tercantum dalam akta harus sesuai dengan nilai transaksi sebenarnya.

---

ABSTRACT In order to prevent tax evasion, G20 has commited to Automatic Exchange of Financial Account Information AEOI where G20 countries disclose their financial data and exchange their financial information to each other. As a condition of AEOI, Indonesian Government has issued Law No. 9 Year 2017 which regulates access to financial information. With such law, bank is in the intersection between its duty to keep its bank secrecy and to voluntarily provide customers rsquo data to the tax authority. This thesis aims to compare the exception of conventional bank secrecy, before and after Law No. 9 Year 2017 and also to analyze the clash of interests between bank rsquo s duties to protect their customers and to open bank secrecy for the benefit of taxation. Using juridical normative research method with comparation research typology. The results showed the similarities and differences regarding the provisions of bank secrecy for tax purposes, where wih such significant changes, specifically for the purposes of taxation, bank secrecy has been abolished. Between bank secrecy as a legal protection for bank rsquo s customers and the exeption of bank secrecy for tax purposes do not have conflict of interest due to the relative nature of bank secrecy. However, the legal protection of the bank rsquo s customers remain in the form of clause ensuring that the customer rsquo s data will only be used for tax purposes as well as the threat of sanctions are provided to those who are misusing such customer rsquo s data. With the disclosure of bank secrecy, Notaries have to be more careful and ensure their clients rsquo good faith and they must also notify their clients that the transaction value contained in the deed must be matched with the actual transaction value. "

"Perkembangan financial technology (fintech) memiliki inovasi berupa layanan aplikasi perencanaan keuangan yang dapat menjadi alternatif pengguna jika ingin berkonsultasi mengenai rencana keuangannya secara online. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia atas penyerahan jasa aplikasi perencanaan keuangan. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan menjabarkan regulasi perpajakan di Indonesia yang berkenaan dengan penyerahan jasa aplikasi perencanaan keuangan berdasarkan skema/model bisnisnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dipetakan dari payung hukum Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, menunjukkan bahwa berdasarkan skema/model bisnis aplikasi perencanaan keuangan terdapat dua jenis perlakuan dalam pengenaan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak nya yaitu atas pemberian cuma - cuma JKP yang dikenai PPN dan atas jasa konsultasi yang dikenai PPN. Kemudian dalam mekanisme administrasi pemungutannya juga mengikuti ketentuan Faktur Pajak Digunggung yang mengacu pada PMK No 18/2021. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar otoritas pajak dapat memberikan peraturan perlakuan PPN yang lebih eksplisit atas penyerahan jasa aplikasi perencanaan keuangan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak pelaku usaha serta urgensi untuk segera menerbitkan peraturan turunan PP 44/2022 yang mengatur mengenai batasan dan tata cara pengenaan PPN atas pemberian cuma – cuma untuk menghindari kekosongan hukum.

---

The development of financial technology has led to innovation in the form of financial planning application services that can be an alternative for users if they want to consult about their financial plans online. This study aims to discuss the treatment of Value-Added Tax (VAT) in Indonesia for the submission of financial planning application services. The research method was carried out using a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The analysis is carried out by describing the Indonesian tax regulations pertaining to the delivery of financial planning application services based on the scheme or business model. The results of this study indicate that after mapping out the legal umbrella for Value Added Tax in Indonesia, it shows that based on the financial planning application scheme/business model, there are two types of treatment in the imposition of VAT on the delivery of its taxable services, namely for the provision of free JKP, which is subject to VAT, and for consulting services, which are also subject to VAT. Then, in the collection administration mechanism, it also follows the provisions of the tax invoice that are backed up, which refers to PMK 18/2021. This study provides recommendations so that the tax authority can provide more explicit VAT treatment regulations for the submission of financial planning application services to provide legal certainty to business taxpayers as well as the urgency to immediately issue a derivative regulation from PP 44/2022, which regulates the limits and procedures for imposition of VAT on free gifts, to avoid a legal vacuum"

"Dalam peningkatan Tax Ratio penerimaan pajak, Pemerintahmelakukan usaha dengan cara mencari kemungkinan-kemungkinan objek pajak yang belum tersentuh dan mempunyai potensi penerimaan negara yang besar. Salah satu usaha tersebut adalah dengan cara menerbitkan Peraluran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 (yang sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 dan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 memungkinkan pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Soft Loan yang sebelumnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Pajak Penghasilan tersebut ditanggung oleh Pemerintah. Permasalahan yang timbul bahwa dalam Loan Agreement antara Pemerintah RI dan Bank Investor selalu menerapkan pembebasan pajak terhadap pinjaman tersebut_ dan dalam pembayaran Soft Loan menggunakan dua cara, yaitu: melalui rekening khusus dan melalui"

"Monetary crisis on mid 97 in Indonesia have evolved to multidimentional crisis becoming a a dark beginning for economic and business in Indonesia. Now, eventhough Indonesia has recovered bit by bit but the effect of the crisis still impacting on Indonesia economic many companies suffer from financial loss and many companies also go in bankruptcy. Meanwhile, it's a company obligation to pay tax and our duty as a good citizen for developing our country economic.These matters often became a dilemma for a company, especially for a company in recovery and reorganizing state. Because of these matters, we need tax planning to minimize tax that have to pay company has to pay , but all of that have to be under tax regulation.

The purpose of this thesis are to explain about tax planning for taxpayer using regulation abot right of the taxpayer, which is handled by regulations. Because this thesis using case study of PT X, so we only observed tax planning action of PT X such as : revaluation of fixed assets and import tax-free according to PPh article 22. Beside that the purpose are to analyze PT X Tax Planning whether in the tax regulation or not and analyzing the tax saving of PT X by using PT X right as a taxpayer.

The type of research we use in this thesis are descriptive analytic with data gathering such as field research and library research which is from literature books, magazine, journal, tax regulation, ministerial regulation, letter of taxation directory general and intents interview under strictly guidance with auditor of company PT X, Tax Consultant, Tax Authority, and scholars.

Some research finding are ; (1)Tax planning from PT X using tax free PPh article 22 and revaluation of fixed assets are the right of PT X as a taxpayer, (2) Tax planning mechanism iifom PT X still under the tax regulation, because it isn?t violating the tax regulation, (3) Income tax saving from PT X, using taxpayer right such as import tax free PPh article 22 and revaluation of fixed assets causing a good significan result. With import tax Hee PPh article 22, PT X has made good efficiency of cash How and time value of money. By using outgoing fund in investment, PT X will gain retum for the investments. Revaluation of Fixed assets is very efficient for optimizing loss carry-forward, avoiding the PPh article 25 (board). Besides, in the future PT X can charge the depreciation cost from the fixed assets reevaluating so can decreased the total debt.

From the explanation above, the recommendation for PT X is the company has to increased the understanding about taxation regulation due to tax planning, and follow up with all changes, So PT X could find a good opportunity from tax planning and PT X could gain tax saving. In the other side, Goverment has also increased the competency of appraisal and giving import tax free PPh article 22 selectively."

"Penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap dalam akuntansi pada umumnya tidak diperkenankan. Alasan yang dikemukakan sesuai PSAK Nomor 16 paragraf 29 adalah penilaian aktiva yang paling obyektif adalah berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah khususnya ketentuan perpajakan.Diperkenankannya fasilitas perpajakan beruapa penilaian kembali aktiva tetap perusahaan bertolak dari kondisi perekonomian Indonesia yang kerap dilanda krisis dan memicu adanya perkembangan harga (inflasi) yang mencolok atau perubahan kebijakan di bidang moneter. Kondisi ini yang menyebabkan pada sektor dunia usaha terdapat ketidakserasian antara biaya dan penghasilan yang mengakibatkan posisi keuangan perusahaan menjadi tidak wajar. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetapnya.Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap, terakhir telah mengeluarkan keputusan Nomor : 4 86/KMK.03/2002 tanggal 2 8 November 2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan. Untuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-519/PJ/2002 tanggal 02 Desember 2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan.Dengan mencermati seperangkat ketentuan perpajakannya, perusahaan yang mempertimbangkan akan melakukan penilaian kembali atas aktiva tetapnya akan mendapatkan peluang tax planning yang dapat dilakukan untuk dapat memperkecil atau meminimalisir jumlah beban PPh Badannya. Upaya tax planning tersebut tidak terlepas dari implikasi pemajakan terhadap penilaian kembali aktiva tetap, yaitu selain syarat administratif dan teknis serta pilihan waktu, umumnya lebih ditujukan kepada beberapa hal yang terkait dengan beban pajak yang akan dipikul oleh perusahaan pelaku penilaian kembali.Suatu metode analisis biaya dan manfaat (cost and benefit) menjadi penting bagi perusahaan dalam mempertimbangkan pelaksanaan penilaian kembali aktiva yang bersifat optional. Keuntungan saat melakukan penilaian kembali (current benefit) dan keuntungan masa depan (discounted future benefits) dapat dibandingkan dengan pengorbanan (cost) yang harus dikeluarkan perusahaan untuk pelaksanaan penilaian kembali tersebut. Keuntungan mengalokasikan selisih lebih penilaian kembali sepanjang masa manfaat bagi kelompok aktiva dimaksud, akan menghasilkan penghematan pajak (tax saving) relatif sebesar tarif maksimum PPh Badan perusahaan. Sementara pengorbanan berupa pengeluaran dana untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap (misalnya : PPh final, jasa appraisal, jasa akuntan publik) merupakan cost bagi perusahaan.Penghematan pajak tersebut dapat diproyeksikan kenilai kini arus kas (discounted cash flow). Akumulasi arus kas bersih atas proyeksi nilai kini dari penghematan pajak akan dibandingkan dengan pengeluaran biaya (cost) yang terjadi saat penilaian kembali (initial investment) misalnya PPh final 10%, biaya appraisal, atau jasa akuntan publik. Proyeksi arus kas (ran cash flows effect) melalui tax saving berdasar nilai kini (present value) dapat menghasilkan angka positif atau negatif. Beberapa faktor yang kemungkinan mempengaruhi besaran tax saving adalah tarif PPh Badan yang berlaku, tingkat bunga, besar kecilnya jumlah selisih penilaian kembali, dan karakteristik aktiva tetap (metode penyusutan, masa manfaat). Pendekatan terhadap arus kas (cash flow) perusahaan menjadi signifikan dalam kondisi sumber pendanaan yang menekankan pentingnya efisiensi.Selain pertimbangan atas dasar basil analisis cost and benefit dengan pendekatan cash flow present value tersebut di atas, dalam rangka tax planning yang baik, masih terdapat hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, yaitu terkait aspek fungsi budgeter, aspek administrasi perpajakan dan aspek pembukuan atau akuntansi."

"Penelitian ini mengamati kondisi perusahaan dengan rata-rata tarif PPh 21 sebesar 15 dan 30 , yaitu Firma Hukum X dan Firma Hukum Y. Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan membandingkan perencanaan PPh Pasal 21 dan menganalisis pemilihan metodenya. Hasil penelitian ini adalah perusahaan dengan rata-rata tarif PPh Pasal 21 sebesar 5-25 sebaiknya menggunakan metode Gross-up dan benefit-in-cash, sedangkan untuk tarif PPh Pasal 21 sebesar 30 sebaiknya menggunakan metode Gross dan benefit-in-kind. Berdasarkan perhitungan, Firma Hukum X menghasilan total beban pajak terkecil dengan Gross-Up, yaitu sebesar Rp 927.568.290, sedangkan Firma Hukum Y menggunakan Mix dengan total beban pajak sebesar Rp 2.373.047.199.

---

This study observed the characteristics of companies that have an average Article 21 Income Tax rate of 15 and 30, namely X Law Firm and Y Law Firm. This study is qualitative research that aim to compare the tax planning of Article 21 Income Tax and analyze its method selection. The results of this study are the companies with average Article 21 Income Tax rate of 5 25 should use Gross up and benefit in cash, whereas for companies with average Article 21 Income Tax rate of 30 should use Gross and benefit in kind. According to the calculation, X Law Firm produce the cheapest total tax burden by using Gross up to wit Rp 927.569.290, whereas Y Law Firm best using Mix with total tax burden Rp 2.373.047.199."

"The government's vision of taxes--a spirit of encouraging an increase in revenue from the sector of taxes--will of course give significant influence on any corporate taxpayer in fulfilling its tax obligations. It is particularly because the corporate taxpayer will certainly aim at the interests in its income (operating profit) and smooth corporate cash flow that will eventually be accounted for to the company owner.Law Number 7 of 1983 on Income Tax lays down that the income of a foundation from capital and operational activities that are 'solely for public benefits, namely social interests, is exempted as an income tax object. By amendment to Law Number 7 of 1983 on Income Tax, lastly amended to become Law Number 17 of 2000, the income exempted from the Tax Objects is no longer regulated. Accordingly, if a foundation has any surplus or profit obtained from the income being a tax object, the surplus or profit will, after being deducted by the allowable cost, be subject to Income Tax.The subject matter of this survey is how the tax planning in the XYZ Foundation is realized. Has the Tax Planning complied with the tax regulations, and can the tax planning reach the foundation's objectives?The objectives of this Survey are to illustrate and describe the realization of the tax planning in the XYZ Foundation, analyze and explain the realization results of the tax planning complying with the tax regulations as well as to explain and describe steps in an effort to improve the future tax planning in reaching the foundation's objectives.The methodology of survey adopted in this thesis writing is a descriptive method of analysis with data collection techniques in the form of bibliographical study and field study. The analysis performed is qualitative by nature.From the analysis results, it is found that the tax planning in the XY'Z Foundation has applied a tax regulation governing use of surplus fund for facilities and infrastructure to avoid any tax rate and imposition. Apart from being able to avoid the imposition of a high tax rate, the method can also maximize the fiscal cost by depreciation so that the Foundation's taxable income is subject only to a lowest tax rate, that is 10%. All tax obligations as a form of tax planning have been performed. It is to anticipate and cope with administrative requirements in tax obligations.A conclusion drawn from this survey is that the realization of the tax planning, tax obligations and tax control of the XYZ Foundation can reduce tax obligations. This is evident from the small taxable income and the optimum use of surplus fund for facilities and infrastructure not harming the foundation's cash flow so as to support the achievement of objectives.A recommendation-given by the survey is that it is necessary to improve human resources within the XYZ Foundation in order that the future tax planning will be more effective and will continuously keep up with the ever-changing tax regulations."

"Penghindaran pajak merupakan strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional telah mengakibatkan praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (base erosion and profit shifting atau BEPS). Dengan begitu, mengidentifikasi subjek pajak yang benar dan menentukan siapa yang berhak untuk menerima manfaat dari perjanjian pajak adalah penting. Proses identifikasi berhubungan dengan pengungkapan pemilik manfaat, yang mana diperlukan dalam mendorong transparansi dalam pajak internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah memperkenalkan mekanisme pertukaran informasi untuk memfasilitasi transaksi serta investasi lintas batas negara, dan Automatic Exchange of Information (AEOI) merupakan inovasi terbaru untuk mempromosikan transparansi. Penulis mengajukan dua pokok permasalahan meliputi bagaimana pengaturan mengenai transparansi pemilik manfaat diperlukan dan bagaimana AEOI dapat mendukung transparansi dari pemilik manfaat. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode normatif yuridis. Bahwa dapat disimpulkan bahwa pengaturan pemilik manfaat dalam lingkup pajak adalah penting untuk mendapat kepastian hukum, karena berbeda dengan pemilik manfaat dalam pengaturan anti pencucian uang; dan AEOI dapat mendukung transparansi pemilik manfaat melalui data pemilik manfaat dari informasi rekening keuangan yang dipertukarkan. Maka diperlukan definisi universal yang diakui secara internasional dalam lingkup pajak untuk menciptakan kepastian hukum. Selain itu, negara-negara harus meningkatkan kerja sama lintas batas, terlepas dari kedudukannya sebagai negara maju ataupun negara berkembang. Kedua rekomendasi diberikan kepada OECD. Secara domestik, DJP harus memastikan implementasi peraturan yang mendukung dan efektivitas otoritas pajak dalam mengolah data perpajakan.

---

Tax avoidance as tax planning strategies conducted by multinational companies has resulted the practice of base erosion and profit shifting (BEPS). Therefore, identifying the rightful subject to tax and determining who shall benefit from tax treaties is important. The process of identification relates to the disclosure of beneficial ownership principle and is necessary to promote transparency in international taxation.

In the past decades, the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) has introduced information exchange mechanism for tax purpose, and Automatic Exchange of Information (AEOI) is the most recent innovation to promote transparency. The author proposed two research questions for this research covers why regulation on transparency of beneficial owner to tackle base erosion and profit is necessary and how AEOI assist the transparency of beneficial owner.

This research is conducted through normative juridical method. It is concluded that regulating beneficial owner in the scope of tax is important to formulate to create legal certainty, because its purpose is different from the existing beneficial owner principle for anti-money laundering provision; and AEOI can assist the transparency based on the beneficial owner data from financial account information exchanged. Thus, a universal definition acknowledged internationally within the scope of tax is necessary. Also, countries shall stage up the cross-border cooperation, regardless the stance of developed and developing countries. Both recommendations are given to OECD. Domestically, the DJP shall ensure the applicability of other supporting regulation and have the tax authority to effectively process tax data received."