Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini harus diperhatian setiap Notaris agar tidak timbul permasalahan yang dapat merugikan para pihak maupun Notaris yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akibat hukum dari pembuatan akta hibah wasiat dalam kasus putusan pengadilan tinggi Bandung (no. 116/pdt/2016/ptbdg). Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana penulis membandingkan antara fakta di lapangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku.Hasil dari penelitian ini adalah dalam pembuatan akta hibah wasiat dalam bentuk wasiat umum, Notaris wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama akta ini harus memenuhi Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (UUJN-P) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu syarat-syarat suatu akta otentik apabila tidak terpenuhinya ketentuan ini maka akta ini menjadi non exsistent dikarenakan perbuatan dalam akta ini merupakan tindakan sepihak dan Notaris tersebut dikenai sanksi Pasal 16 ayat 11 dan 12 UUJN-P.

---

Notaries in performing their obligations shall act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial manner, and safeguard the interests of the parties concerned in a legal act. It should be the concern of every Notary in order to avoid the problems which can be detrimental to the parties or Notary concerned.In this study the author discusses the responsibility of Notary to the legal effect of the making of deed of grant of wills in case of decision of high court of Bandung (No. 116 / pdt / 2016 / ptbdg).The author uses normative juridical research methods in which the authors compare between facts in the field with applicable legislation.The result of this research is the making of deed of donation grant in the form of general testament (openbaar statement), Notary must pay attention to the applicable provisions especially this deed must fulfill Article 1868 Book of Civil Law (UUJN-P) and Article 38 Law Number 2 Year 2014 on the Notary's Office is the requirement of an authentic deed if it is not fulfilled this provision then this deed becomes non exsistent because deed in this deed is a unilateral action and the Notary is subject to sanction of Article 16 paragraph 11 and 12 UUJN-P."

"Notaris merupakan Pejabat Negara yang memiliki kewenangan membuat akta otentik sebagaimana di tentukan oleh Undang-Undang. Dalam kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik tersebut, Notaris memiliki kewajiban untuk kemudian menyimpan akta yang dibuatnya kedalam protokol Notaris karena dalam hal kemudian Notaris tersebut pensiun atau meninggal dunia, maka Notaris yang menggantikan dan menerima protokolnya dapat mengetahui apa saja akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 293/Pdt/2010/PT.BDG. Pencatatan dalam protokol merupakan suatu kewajiban bagi Notaris, namun kewajiban tersebut t idak memiliki implikasi hukum terhadap produk yang dibuat oleh Notaris yaitu akta.

---

Notary are state officials who have the authority to make an authentic deed as specified by Law. In Notary's authority to make such an authentic deed, notary has a duty to save the deed that his or her made into a protocol as in the case of Notary retired or die, the Notary which replaces and receive protocol can figure out what the deed has been made by the Notary. The method used in this research is normative juridical research method is to examine the Bandung High Court Decision No. 293 / Pdt / 2010 / PT.BDG. Recording of the protocol is an obligation for the Notary, but this obligation does not have the legal implications of the products made by the Notary which is the deed."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disingkat dengan UUJN. Kewenangan atributif tersebut antara lain adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dibidang keperdataan terkait hukum kewarisan yaitu pembuatan sebuah akta wasiat. Tesis ini menganalisis mengenai bagaimana peranan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Wasiat dan akibat hukum dari akta wasiat yang dibuat tidak sesuai dengan undang-undang berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 84/Pdt.G/2019/PTA JKT. Peran notaris dalam pembuatan akta wasiat, sebagai seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik dan kewenang lainnya dalam pasal 15 ayat 1 (a) yaitu surat wasiat. Dalam proses pembuatan akta wasiat ini Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib melakukan kewajibannya sesuai pasal 16 ayat (1) huruf a untuk bertindak dengan amanah, jujur dan saksama, mandiri dan tidak berpihak dalam menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, terkait pembuatan akta wasiat. Pembatalan suatu akta wasiat melalui putusan hakim dalam kasus ini mengakibatkan dicabutnya Akta wasiat No.2 tanggal 3 Februari 2015. sehingga tidak dapat dilaksanakannya wasiat dan keinginan terakhir dari seorang pewaris menjadi tidak terlaksana.

---

A notary is a public official authorized to make an authentic deed and have the authority as referred to in Law Number 2 of 2014 on the amendment of Law Number 30 Of 2004 concerning Notary Position, which is abbreviated with the UUJN. The authority of the attributive, among others, is to provide legal services to the community in the field of civil related to the law of inheritance, namely the making of a deed of probate. This thesis analyze about how the role and responsibilities of a Notary in the making of the Deed of Probate and legal effect of the deed of bequest which was made not in accordance with the legislation based on the Decision of the High Court Religious No. 84/Pdt.G/2019/PTA JKT. The role of the notary in the making of the deed of will, as of a public official who has the authority to make authentic deed and authority as mentioned in article 15, paragraph 1 (a), namely wills. In the process of making the deed the will was Notarized in the running of the term of office shall perform its obligations in accordance with article 16 paragraph (1) letter a to act in a trustworthy, honest and careful, independent and impartial in keeping the interests of the parties involved in the legal acts, related to the manufacture of the deed of probate. Cancellation of a deed of probate, through the decision of the judge in this case resulted in the revocation of the Deed of probate No.2 February 3, 2015. so it can't be the implementation of a will and last wishes of a testator unable to be implemented."

"Proses Hibah orang tua terhadap anak seharusnya dilakukan secara itikad baik agar menghindari konsekuensi peluang penarikan hibah. Adanya peluang penarikan kembali hibah membuat tidak adanya kepastian hukum terhadap penerima hibah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai analisis pertimbangan hakim dalam permohonan pembatalan akta pengikatan hibah orang tua terhadap anak berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 25/Pdt.G/2019/PTA.Bn dan perlindungan bagi penerima hibah akibat kelalaian notaris dalam akta pengikatan hibah orang tua terhadap anak. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan Tipologi penelitian berupa penelitian eksplanatoris. Hasil analisis adalah Majelis hakim tingkat banding untuk tidak membatalkan seluruhnya putusan hakim tingkat Pertama dan cukup memperbaiki putusan yang kurang tepat dengan memberikan 1/3 harta kepada penerima hibah dan sisanya dikembalikan kepada pemberi hibah sesuai dengan Pasal 210 KHI. Perlindungan hukum penerima hibah dalam perjanjian pengikatan hibah orang tua terhadap anak dengan membuat akta hibah oleh pejabat yang berwenang dengan besarannya sesuai dengan Pasal 210 KHI. Apabila penerima hibah merupakan anak di bawah umur maka pengurusannya dapat dilakukan melalui perwakilan orang tua atau perwalian. Selain itu, penerima hibah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas dibatalkannya akta hibah. Adapun saran yang dapat diberikan bahwa Hibah tidak mengenal adanya pengikatan, penulis menyarankan kepada majelis hakim untuk memerintahkan kepada para pihak segera membuat Akta Hibah. Orang tua yang ingin melakukan hibah kepada anaknya sebaiknya memahami tujuan dari hibah agar tidak terjadi penarikan hibah. Notaris dalam membuat akta hendaknya mengikuti ketentuan yang berlaku karena akta autentik yang dibuat sangat berpengaruh kepada berbagai pihak.

---

The process of parental grants to children should be carried out with good intention in order to avoid the possible consequences of withdrawing the grant. The existence of the opportunity to withdraw the grant creates no legal certainty for the recipient of the grant. The problem in this research is concerning the analysis of the judge's consideration in the cancellation application of the parental grant binding deed to the child based on the Bengkulu Religious High Court Decision Number 25/Pdt.G/2019/PTA.Bn and the legal protection for the grant recipient due to the notary’s negligence in the parental grant binding deed to the children. To answer the problems, normative legal research method is used with explanatory typology. The analysis result is that the panel of appellate degree judges does not completely cancel the decision of the first-degree judge and simply corrects the inaccurate decision by giving 1/3 of the assets to the grant recipient and returned the rest to the grantor in accordance with Clause 210 of the KHI. Legal protection of grant recipients in the agreement to bind parental grants towards the children by making a grant deed by an authorized official with the determined amount according to Clause 210 of the KHI. If the grant recipient is a minor, the arrangement can be done through parent's representative or guardian. In addition, the grant recipient could file a lawsuit to the court for the cancellation of the grant deed. As for the suggestions that can be given are that the Grant is not bindable, the author suggests to the panel of judges to order the parties to immediately make a Grant Deed. Parents who want to make grants to their children should understand the purpose of a grant so that there won’t be a withdrawal of the grant. The notary, in making a deed, should follow the applicable regulations because the making of an authentic deed is very influential to various parties."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta relaas yang cacat hukum, serta akibat hukum terhadap akta relaas yang cacat hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan data sekunder yang menggunakan pendekatan kualitatif. Notaris dituntut untuk bertindak secara amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait perbuatan hokum. Prakteknya sering dijumpai akta-akta Notaris yang seharusnya bersifat otentik dan dijadikan alat bukti yang sempurna, ternyata menjadi masalah di kehidupan masyarakat. Banyak pula dijumpai Notaris selaku pejabat umum tempat masyarakat mencari kepastian ternyata dalam menjalankan jabatannya tidak sesuai peraturan perundang-undangan hukum dan mencederai sumpah jabatannya. Penulis memiliki 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu pertama tentang bagaimana akibat hukum atas akta relaas yang dibuat oleh Notaris tidak disetujui beberapa pemegang saham dan bagaimana tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta relaas yang dibuatnya tidak disetujui beberapa pemegang saham. Hasil penelitian penulis atas akibat hukum terhadap Akta Notaris yang tidak memenuhi syarat dan prosedur pembuatan akta autentik sesuai UUJN dan UUPT dapat dibatalkan oleh para pihak dan terdegradasi kekuatan hukum pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Notaris yang lalai maupun yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi-sanksi terkait atas perbuatannya. Notaris dalam pembuatan akta relaas memiliki 3 (tiga) tanggung jawab, yaitu tanggung jawab secara perdata, secara pidana maupun secara administratif.

---

This thesis is about responsibility of notary towards deeds of relaas which found to be flawed, and how the legal consequences towards them. The method used in this study is juridical normative research that used secondary data and qualitative approach. The Notaries are required to act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial and take care of all interests parties related to legal actions. In practice, the Notary deeds that should be authentic and used as perfect evidence, often found to become a problem in the society. In addition, the notary as a public official where the people seeks legal certainty, was often found in carrying out their position not according to regulations and injured his oath of office. The author has two problems that will be discussed in this research. First about how the legal consequences of the voluntary deed made by a Notary are not approved by some shareholders and second, how the legal responsibility of the Notary on the relaas deed made is not approved by some shareholders. The results of the authors research on the legal consequences of the Notary Deed that violates the terms and the procedures according the regulations , can be canceled by the parties and degraded the legal force of proof to be under the hand. Notaries who are negligent or who intentionally commit acts against the law can be subject to sanctions related to their actions. A notary who makes a relaas deed having three responsibilities, namely civil, criminal and administrative responsibilities."

"Akta wasiat tergolong akta partij dimana berisi kehendak penghadap, sehingga Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi akta wasiat. Demikian tersebut apabila yang ditetapkan dalam wasiat adalah harta benda milik pewaris sendiri. Dalam tesis ini, pewasiat dalam wasiatnya menghibahwasiatkan harta benda milik orang lain kepada ahli warisnya. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif dan data dianalisa dengan metode kualitatif. Simpulan penelitian menyatakan bahwa akta wasiat yang berisi hibah wasiat benda milik orang lain sesuai dengan Pasal 966 KUH Perdata adalah batal dan Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata maupun administratif. Hasil penelitian menyarankan Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersikap seksama sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris serta dalam pemenuhan kebutuhan kliennya tidak melanggar kepentingan masyarakat sehingga dapat mencegah tuntutan dari klien maupun pihak ketiga dikemudian hari.

---

Testament is classified as "partij" deed which consists of testator's will, therefore the Notary is not responsible for the content of the testament. The Notary holds no responsibility only if what is stipulated on the testament regarding the testator's properties. In this case, the testator upon deciding the testament, bequest others properties to the heir. This is an act against the law for violating the subjective rights of other. This research is in the form of normative juridical with the typology of prescriptive research that analyzed qualitatively.

The conclusion of the research stated that the testament consisting of bequest of other's property, in accordance with Article 966 Indonesian Civil Code, is null & void and the Notary can be held accountable. The research results suggest that a Notary in performing his duty must act accordingly with Article 16 verse (1) letter a of Act of Notary Profession and in meeting client's needs the Notary must not violate public interest, so it could avert claims from client and third party in days to come."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya di tuntut untuk bersikap hati-hati dan teliti, hal ini bertujuan agar tidak timbul masalah dikemudian hari. Dalam prakteknya notaris mungkin melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada penghadap maupun pihak ketiga yang di akibatkan karena sikap ketidak hati-hatiannya. Bahkan dalam hal notaris melakukan pengecekan identitas penghadap. Sikap ketidak hati-hatian tersebut dapat memberikan dampak yang sangat besar bahkan notaris dapat dikenakan ancaman pidana, sebagaimana yang menimpa Notaris H akibat kelalaiannya dalam memeriksa identitas penghadap dikenakan pidana. Berangkat dari permasalahan di atas, penulis berusaha menelaah bagaimana implikasi yuridis terhadap akta yang dibuat Notaris yang pihaknya adalah palsu dan pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penalitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut dengan penelitian kepustakaan berdasarkan hukum positif yang berlaku. Tipologi penelitian dalam tesis ini adalah Deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak atau dokumen lainya, serta hasil penelitian, pengkajian dan refrensi lainnya. Dampak kelalaian notaris yang menimbulkan kerugian tersebut dapat membuat akta yang dibuat oleh Notaris menjadi akta yang tidak memenuhi unsur subjektif dan objektif sebuah akta, dengan adanya pihak palsu sebagai penghadap dan objek yang di perjanjikan adalah objek yang diperoleh secara melawan hukum maka akta tersebut dapat di degredasi menjadi akta di bawah tangan dan dapat di lakukan penetapan pembatalan atau batal demi hukum di pengadilan negri. Pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya tersebut dapat di pertanggung jawabkan baik secara Perdata, Pidana, Administratif berdasarkan Undnag-Undang Jabatan Notaris dan Organisasi berdasarkan Kode Etik Notaris.

---

Notary in carrying out his position is demanded to be careful and careful, this is intended to avoid problems in the future. In practice, the notary may carry out legal actions that result in losses to the viewer and third parties that are caused due to an attitude of inadvertence. Even in the event that the notary checks the identity of the viewer. The attitude of inadvertence can have a very large impact even the notary may be subject to criminal threats, as happened to Notary H due to his negligence in checking the identity of the perpetrators subject to criminal charges. Departing from the above problems, the author tries to examine how the juridical implications of the deed made by a Notary whose party is false and the notary`s responsibility for the deed made. The research method used is a normative juridical reasoning method, namely research conducted by examining library materials or referred to as library research based on the applicable positive law. The typology of research in this thesis is descriptive analytical, with a qualitative approach and uses secondary data in the form of legislation, court decisions, agreements, contracts or other documents, as well as the results of research, studies and other references. The impact of notary negligence that causes such losses can make a deed made by a Notary to become a deed that does not fulfill the subjective and objective elements of a deed, with the existence of a false party as an object and the object promised is an object that is violated become a deed under the hand and can be made a cancellation or null and void in the state court. The notary`s responsibility for the deed he made can be accounted for either Civil, Criminal, Administrative based on the Law of Notary Position and Organization based on the Notary Code of Ethics."

"Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 634/PDT/2020/PT BDG terkait keputusan-keputusan yang telah diambil oleh PT X (Tergugat) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menghasilkan Akta Berita Acara Rapat PT X No. 2 tanggal 8 Januari 2018. Tergugat memberhentikan Tuan Y (Penggugat) dari jabatannya selaku direktur melalui surat pemberhentian sementara oleh dewan komisaris tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPSLB dan tanpa pernah diberikan kesempatan untuk membela diri. Selain itu, Tergugat telah mengalihkan kepemilikan saham milik Penggugat dikarenakan tidak adanya bukti setor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap keputusan RUPSLB Tergugat yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan Akta Berita Acara Rapat PT X No. 2 tanggal 8 Januari 2018 sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 634/PDT/2020/PT BDG. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil penelitian dalam tesis ini, yaitu Pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 634/PDT/2020/PT BDG yang memutuskan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 150/Pdt.G/2019/PN.Bgr dan mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah semestinya dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini karena prosedur pemberhentian Penggugat sebagai Direktur berdasarkan surat pemberhentian sementara dan tanpa kesempatan untuk membela diri telah melanggar Pasal 106 UUPT. Selanjutnya, pengalihan saham yang seharusnya masih sah milik Penggugat ini tidak sesuai dengan Pasal 56-Pasal 57 UUPT dan oleh karena itu Tergugat juga melanggar Pasal 52 Ayat (1) UUPT karena menghilangkan hak Penggugat sebagai pemegang saham diantaranya adalah untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Tanggung jawab Notaris terkait Akta Berita Acara Rapat PT X No. 2 tanggal 8 Januari 2018 dalam lingkup perdata adalah ganti kerugian. Terdapat tanggung jawab administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat yang dapat diberikan kepada Notaris

---

The background of this research is the Bandung High Court Decision No. 634/PDT/2020/PT BDG regarding decisions taken by PT X (Defendant) through an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) which resulted in Deed of Minutes of Meeting of PT X No. 2 dated 8 January 2018. The Defendant has dismissed Mr. Y (Plaintiff) from his position as director through a temporary dismissal letter from the board of commissioners without being followed up by EGMS and without ever having been given the opportunity to defend himself. In addition, the Defendant has transferred the ownership of the Plaintiff's shares due to the absence of Plaintiff's proof of deposit without the knowledge of the Plaintiff. This research discusses the judge's consideration of the decision taken at Defendant's EGMS which is suspected of containing elements of an unlawful act and the Notary's responsibility regarding the making of the Deed of Minutes of Meeting of PT X No. 2 dated 8 January 2018 in connection with the Bandung High Court Decision No. 634/PDT/2020/PTBDG. To answer these problems, normative juridical legal research methods are used with a prescriptive research typology. The results of the research in this thesis, namely the judge's considerations in the Bandung High Court Decision No. 634/PDT/2020/PT BDG which decided to cancel the Bogor District Court Decision No. 150/Pdt.G/2019/PN.Bgr and granting the Plaintiff's claim is appropriate and in accordance with applicable regulations. This is because the procedure for dismissing the Plaintiff as Director based on a temporary dismissal letter and without the opportunity to defend himself has violated Article 106 of the Company Law. Furthermore, the transfer of shares which should have legally belonged to the Plaintiff was not in accordance with Article 56-Article 57 of the Company Law and therefore has also violated Article 52 Paragraph (1) of the Company Law because it removed the Plaintiff's rights as a shareholder to attend and vote at the GMS. The responsibility that could be given to the regarding the Deed of Minutes of Meeting of PT X No. 2 dated 8 January 2018 in the civil scope is compensation. Administrative responsibilities could be given as well to the Notary in the form of verbal warnings, written warnings, temporary dismissals, honorable discharges and dishonorable discharges"

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan akta jual beli yang belum sempurna dan dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana terdapat bagian yang dikosongkan yaitu pada bagian objek jual beli. Pokok permasalahan dalam kasus ini membahas tentang keabsahan akta jual beli yang belum sempurna dan ditandatangani para pihak dan bagaimana pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta tersebut berkenaan dengan prinsip/asas kehati-hatian dalam membuat akta. Metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, tipologi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, dan teknik analisis datanya secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, bahwa akta jual beli yang dibuat oleh PPAT tersebut tidaklah sah dan batal demi hukum karena memenuhi syarat akta dapat dibatalkan yaitu  tidak terpenuhinya syarat objektif dan syarat formil, serta adanya cacat kehendak dalam pembuatan aktanya, dan bentuk pertanggungjawaban PPAT apabila tidak memenuhi prinsip/asas kehati-hatian dalam membuat akta akan dikenakan sanksi yang berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses the frequency of Official Certifier of Title Deeds, hereinafter referred to as PPAT, which are often exposed to legal cases because of their lack of prudence in carrying out their duties and positions, especially in making an authentic deed. The main subject in the case discusses the validity of the deemed incomplete sale and purchase agreement signed by the parties as well as the accountability of the Land Drafting Officer who made the deed with respect to the principle of prudence in making typology of analytical descriptive research, and qualitative data analysis techniques. Based on the result of the study, it can be concluded, that the notarial sale and purchase agreement made by the PPAT is not valid because there are requirements that are not fulfilled, that is subjective conditions and formal conditions, and the form of accountability of PPAT if it does nit meet the principles or principle of prudence in making the deed will be subject to sanctions in the form of administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan jabatannya memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai pertanahan salah satunya Akta Jual Beli. Selain bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, PPAT juga wajib memiliki perilaku profesional dan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. PPAT tidak hanya bertanggung jawab mengenai dirinya sendiri tetapi juga dalam seluruh aspek jabatannya seperti mengenai hubungan hukum antara PPAT dengan pegawai kantornya. Penulis membahas permasalahan yang pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 379/PDT/2019/PT.BDG, yaitu mengenai pembuatan Akta Jual Beli tanah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tanggung jawab hukum PPAT dan Pegawai Kantor Notaris/PPAT berdasarkan putusan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan studi kepustakaan. Akta Jual Beli (AJB) merupakan akta autentik sebagai alat bukti sempurna. Segala akibat dari tidak sahnya AJB mengakibatkan perbuatan hukum lainnya tidak berlaku. Pegawai kantor PPAT telah melakukan perbuatan melawan hukum. PPAT dalam menjalankan jabatannya bertanggung jawab mengenai kebenaran formil yang diberikan kepadanya dari penghadap. Pada kasus ini telah terjadi kerugian yang dirasakan akibat AJB yang dibuat oleh PPAT. Hal tersebut bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam sumpah jabatan seorang PPAT. Sehingga, PPAT dalam menjalankan juga harus memperhatikan kecermatan, kehatihatian, serta wajib mengikuti prosedur dalam membuat akta autentik serta mengenai pegawai kantornya yang juga harus dituntut memiliki sifat yang jujur karena seorang PPAT selaku pemberi kerja juga bertanggung jawab atas bawahannya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1367 KUHPerdata.

---

Land Deed Officials(PPAT) in carrying out their positions has the authority to make an authentic deed regarding land, one of which is the Land Sale and Purchase Deed. In addition to being responsible for the deed he made, PPAT is also have professional behavior and work with a full sense of responsibility. PPAT is not only responsible for himself but also in all aspects of his position such as regarding the legal relationship between PPAT and his office employees. The author discusses the problems in the Bandung High Court VerdictNumber 379/PDT/2019/PT.BDG, namely regarding the making of the Sale and Purchase Deed of land according to applicable legal provisions and the legal responsibilities of PPAT and his office employees based on the verdict. This research was conducted using the normative juridical method by collecting secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials, namely the applicable laws and regulations and literature study material. LandSale and Purchase Deed (AJB) is an authentic deed as a perfect proof. All consequences of AJB's illegality result in other legal acts being invalid. PPAT’s office employees have committed acts against the law. PPAT in carrying outhis position is responsible for the formal truth given to him from the appellant. In this case there has been a perceived loss due to AJB made by PPAT. This is contrary to what is said in the PPAT oath of office. So,PPAT in carrying out his positions must also pay attention to the accuracy, prudence, and must follow the proceduresin making authentic deeds as well as regarding his office employees who must also be required to have an honest character because a PPAT as an employer also responsible for his employee in accordance with Article 1367 KUHPerdata."