Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNotaris sebagai salah pejabat umum diharapkan dapat melakukan suatu penyelesaian hukum di dalam masyarakat. Notaris sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan akta. Pentingnya tugas dan kedudukan Notaris bagi masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta autentik yang dibuatnya. Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. Notaris merupakan profesi hukum yang mulia nobile officium karena profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan, yakni dimana profesi ini dikehendaki oleh hukum dengan tujuan melayani masyarakat untuk membuat alat bukti tertulis yang bersifat autentik yaitu akta notaris. Notaris dalam menjalankan kewenangan dapat berkaitan dengan perselisihan antara para pihak dalam akta, baik terjadi dalam perkara perdata maupun pidana. Keterikatan Notaris persoalan hukum tersebut berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Tesis ini membahas mengenai bentuk tanggung jawab notaris dalam menjaga kepentingan pihak dalam akta, dalam hal tindak pidana pemalsuan surat terhadapnya dapat dibuktikan secara sah di pengadilan dan sanksi yang dapat dibebankan kepada notaris dikaitkan dengan studi kasus yang secara riil terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum terhadap permalsuan akta autentik dilihat dari sudut pandang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris. Sehingga sanksi yang dapat dibebankan berupa sanksi pidana, sanksi perdata serta sanksi administratif. Kata kunci:notaris, akta, tanggung jawab notaris, pemalsuan surat.

---

ABSTRACTNotary as one of law profession is expected to be able to execute law settlement within society. Notary as official with authority of giving law socialization in relation with deed. Notary duty and position importance for society and argumentation power from authentic deed they produce. Notary position is a trust position. It is a noble law profession nobile officium as it closely related with humanity, in which this profession is required by law in order to serve society to produce authentic written evidence tools, that is notary deed. Notary in performing their authority could be related with dispute between parties within deed, either in civil as well as criminal cases. Such law issue Notary Relatedness in relation with deed produced by notary. This thesis discussed notary responsibility form maintaining parties concern within deed, in terms of letter falsification criminal act against could be legally evidenced in court and sanction could be imposed to notary in relation with case study exist in real terms within society. This research conducted using juridical normative and descriptive approach. Research result revealed that notary could be imposed with legal responsibility against authentic deed falsification perceived from Criminal Code, Notary Position Act, and Notary Code of Ethic point of view. Therefore, criminal sanction, civil sanction as well as administrative sanction are sanctions could be imposed against them. "

"Dalam menjalankan jabatannya seorang notaris dituntut untuk bersikap hati-hati, teliti dan netral menghadapi para pihak serta dalam pembuatan akta untuk pihakpihak yang datang dihadapannya. Selain itu seorang Notaris juga harus mengetahui batasan dari tanggung jawab dan wewenang selama menjalankan jabatannya. Hal itu diperlukan untuk melindungi agar tidak terlanggarnya hak-hak serta kewajiban notaris serta para pihak yang kemudian bisa menimbulkan sengketa hingga kerugian satu sama lain. Di dalam kasus yang diteliti oleh penulis terdapat ketidaktelitian notaris dalam pembuatan akta perjanjian untuk membangun dan akta kuasa dimana terdapat salah perhitungan jumlah bangunan yang akan dibangun serta pencantuman klausa hibah dalam akta kuasa sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam kasus ini para pihak mencoba untuk menuntut ganti kerugian kepada notaris atas kerugian yang telah mereka terima. Dan akhirnya notaris membayar ganti kerugian serta dibuatnya Akta Perubahan dihadapan notaris yang lain.

---

In rendering his/her services, a notary is involved to work prudently, carefully and being neutral on handling both parties involving in the process of making an agreement in front of him/her. Furthermore, a notary should clearly understand the scope of duties and responsibilities whenever undertaking his/her profession. This is a necessity to avoid infringement on the rights of both notary and the parties. Otherwise, there will be possibly resulted in disputes and losses for both the notary and the parties.

In the case-study observed by the writer, it has been identified that notary?s negligence happened in the Agreement and Procuration made. A mistake on the number of buildings to be built, and the inclusion of the grant's clause in the Agreement and Procuration, resulting in losses for the parties who signed the agreement. The parties prosecuted claim to the notary for their losses. Finally the Notary reimbursed the losses, thence a Revised Agreement was made in front of other notary."

"Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Pada praktiknya Notaris tidak hanya membuat akta bagi para pihak, tetapi juga menjadi pihak yang dititipkan untuk menyetorkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB, sehingga timbul masalah ketika Notaris tidak menyetorkan pajak tersebut dan dampak dari pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB terhadap pelaksanaan Akta Jual Beli dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 300 Pid.B 2015 PN.Dps. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bersifat deksriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah bahwa penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB bukan merupakan tugas dan kewajiban Notaris. Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB merupakan salah satu syarat agar dapat dibuatnya Akta Jual Beli, sehingga ketika Notaris menggelapkan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB sudah sepatutnya mendapatkan hukuman yang setimpal termasuk dari organisasi profesi Notaris karena memberikan kerugian secara meteriil dan imaterial kepada klien. "

"Notaris dalam menjalankan jabatan harus mengetahui batasan tanggung jawab serta wewenang agar terlindungi semua hak dan kewajiban serta kepentingan notaris dan para pihak. Dalam kasus, penghadap datang menghadap Notaris dengan keterangan telah diberi kuasa secara lisan, yang pada kenyataannya kuasa tersebut tidak pernah diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat berdasarkan kuasa lisan, menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum atas ketiadaan pemberian kuasa dan mendeskripsikan sikap yang dapat dilakukan oleh Notaris atas penggunaan kuasa lisan oleh penghadap. Notaris tidak bertindak seksama akan kedudukan serta kewenangan bertindak dari si penghadap serta tidak memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, yang akibat kelalaian tersebut penghadap dan Notaris dituntut di muka pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum dan akta yang diterbitkan menjadi batal dan/atau batal demi hukum. Bentuk tanggung jawab dapat diterapkan dalam tiga aspek yaitu tanggung gugat perdata, tanggung jawab administratif dan tanggung jawab pidana. Unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum ialah adanya perbuatan yang melawan hukum, kerugian, hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Sikap Notaris di kemudian hari terhadap penggunaan kuasa lisan oleh penghadap ialah menolak atau meminta klien untuk melengkapi dokumen yang diperlukan. Penolakan tersebut haruslah dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum.

---

Notary in running his position must know about the limitation of his responsibility and authority in carrying out the position to be protected all rights and obligations and interests of notaries and parties. In the case, the confronts comes to the Notary with the evidence has been verbally authorized, which in fact the power is never given. This research aims to identify the responsibily of a notary to make a deed based on verbal, to analyze the elements of act against the law in the absence of authorization and to describe the attitude of the Notary towards the use of verbal authority by the confronts. Notary doesn rsquo t act carefully about the rank and authority to act from the confronts and does not provide legal counselling, due to negligence the confronts and the notary was prosecuted in court based on act against the law and the published deed becomes void and or annulled by law. The forms of responsibility can be applied in three aspects civil liability, administrative responsibility and criminal responsibility. Elements that must be regarded as an act against the law is the unlawful act, the loss, the causal relationship between acts and losses. The attitude that may be performed by a Notary in the future towards the use of verbal authority is to refuse or ask the client to complete the required document. The rejection should be done by providing legal counseling."

"Tesis ini berfokus pada permasalahan akta Notaris yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak dalam akta, tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam hal terdapat akta yang tidak memenuhi kehendak para pihak, serta akibat hukum terhadap akta tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tesis ini menggunakan metode penelitian berbentuk deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Akta Notaris tetap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat otentisitas akta, namun ketidaksesuaian kehendak harus dapat dibuktikan. Notaris tidak dapat dimintakan tanggungjawabnya jika ia telah memenuhi kewajibannya dalam pembuatan akta. Akta Notaris tetap autentik namun dapat dibatalkan dengan putusan hakim.

---

This thesis focus on Notarial deed which not states one of participants rsquo s interest, Notary rsquo s responsibility as deed maker to the deed that is not appropriate with one of participants rsquo s interest, and legal implication to that Notarial deed. To solves those problems, this thesis uses descriptive analysis research methods, and then is uses secondary data with desk study methods. Notarial deed is legal if it consists the terms of authenticity, but the interest of any participants must be proved. Notary could not have responsibility to the deed if Notary rsquo s duties on making deeds were filled. Notarial deed is authentic but it could be canceled by court judgment."

"Notaris dalam melaksanakan jabatannya dapat melakukan pelanggaran apabila tidak berpedoman kepada UUJNP dan Kode Etik Notaris. Salah satu pelanggaran Notaris yang terjadi adalah penahanan sertipikat milik kliennya setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Gianyar mengenai pembatalan PPJB, serta telah selesainya pengurusan IPPT. Pokok Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum serta tanggung jawab Notaris sehubungan dengan adanya penggelapan sertipikat. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, dengan analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian adalah dengan selesainya Pengurusan IPPT serta adanya putusan pembatalan perjanjian pengikatan jual beli antara pihak calon pembeli dan calon penjual, maka sertipikat seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya, namun sertipikat tersebut ditahan dan tidak dikembalikan oleh Notaris. Oleh karena itu, Notaris dikatakan melakukan tindak pidana penggelapan. Selain itu, hasil penelitian juga menggambarkan bahwa tanggung jawab Notaris atas penahanan sertipikat milik kliennya adalah tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, tanggung jawab secara hukum perdata dan tanggung jawab secara administratif sebagaimana diatur dalam UUJNP tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris.

---

Notary in executing their duties may commit a breach when not guided by UUJNP and Notarial Code of Ethics. One of the breach that occur was withheld of the client`s certificate by the Notary after the Court Judgement on termination of sale and purchase of binding agreement and the completion of IPPT. The main problems in this thesis are how the legal consequences and the Notary responsibilities related to the embezzlement of certificate. This research used the normative juridical approach, by using descriptive, and analytical research method.The result indicated that in the event the completion of IPPT and the Court Judgement on termination of sale and purchase of binding agreement between the prospective seller and buyer the certificate should be returned to the owner. However, the certificate was withheld and did not return to the owner. Therefore, a Notary is said to commit a criminal offense of embezzlement. In addition, the results of the study also describe that the criminal offences of embezzlement committed by a Notary to the client 39 s land certificate, thus the responsibility borne by the Notary is the criminal responsibility as stipulated in Article 374 of the Criminal Code, by civil law and administrative responsibility as specified in UUJNP and Notarial Code of Ethics."

"Dibanding dengan profesi lainnya seperti pengacara, polisi, jaksa atau hakim, sebenarnya notaris merupakan suatu harapan bagi masyarakat mencari perlindungan kekuatan hukum dalam aktivitas perdata yang mereka lakukan sehari-hari seperti jual beli, hibah, wasiat dan lain-lain. Notaris sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) nomor 3 tahun 1860 adalah pejabat umum satu-satuya yang berwenang untuk membuat akta otentik. Di tangan notaris masyarakat mengharapkan suatu tindakan pencegahan (preventif) terhadap suatu masalah yang bisa muncul terutama dalam bidang hukum perdata. Dengan makin berkembangnya hukum, maka Notaris dituntut pula untuk mengikuti arus perkembangan yang begitu cepat. Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut kecermatan dan ketelitian dalam menyusun suatu akta (perjanjian) yang dihadapkan padanya. Seperti profesi hukum lainnya maka jabatan notaris ini tidak lepas pula dari melakukan suatu tindakan yang salah dalam menjalankan jabatannya tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh notaris karena kekurang telitian dan kurang cermatnya dalam membuat suatu akta. Di pengadilan telah terjadi beberapa kasus dimana akhirnya akta yang dibuat notaris dibatalkan oleh hakim. Sebenarnya sejauh manakah kewajiban dan tanggung jawab notaris itu yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata, maka penulis menuangkannya lebih terinci dalam skripsi ini."

"Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta notaris yang para penghadapnya merupakan orang asing dan tidak mengerti bahasa dalam akta. Permasalahan dalam kasus tersebut timbul karena notaris yang membuat akta tidak mempunyai kemampuan berbahasa asing atau bahasa yang dimengerti oleh para penghadap. Meskipun peraturan perundang-undangan memberi opsi apabila notaris tidak dapat menerjemahkan sendiri maka dapat meminta bantuan pada penerjemah tersumpah untuk menerjemahkannya akan tetapi notaris tersebut tidak menggunakan opsi tersebut. Sehingga pada akhirnya para penghadap menandatangani akta tersebut tanpa adanya penjelasan atau penerjemahan mengenai isi akta tersebut dari notaris.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akta notaris tersebut tidak sah dan kehilangan otentisitasnya karena aktanya batal demi hukum. Akibat hukum dari akta yang batal demi hukum tersebut adalah tindakan hukum yang disebut dalam akta tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Terhadap akta yang batal demi hukum tersebut, notaris harus bertanggung jawab kepada para penghadap yang telah dirugikannya dan dapat dikenakan sanksi perdata sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

This Thesis discusses about making of notary's deed which the appearers are foreigner and do not understand about language of the mentioned deed. The problem of this case occurs because notary who made the deed does not have ability to speak with foreign language or language which is understood by the appearers. Although the prevailing regulation give option in the event of the notary can not translate the deed itself then notary may request assistance from the sworn translator to translate the mentioned deed however the notary did not use that option. Therefore in the end, the apperers signing the mentioned deed without obtain any explanation or translations according contents of the deed from the notary.

The result of this thesis namely the mentioned notary's deed is not lawfully and loss its authenticity because the deed was void by law. The legal consequence from the deed which void by law is all of legal actions which have been stipulated on the mentioned deed are deemed never happens. Toward the mentioned deed which void by law, notary must take responsibility to the appearers who have been detrimental by him/her and might be imposed civil sanction as mentioned in Article 84 Law Number 30 Year 2004 Concerning Notary."

"Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan secara formalitas akta notaris tentang akta pengakuan hutang yang di dalamnya terdapat dua perbuatan hukum, yaitu pengakuan hutang dan kuasa untuk menjual. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Namun dalam prakteknya terdapat akta notaris khususnya akta pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial tidak dapat dieksekusi di Pengadilan Negeri karena mengandung cacat yuridis, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah keabsahan suatu akta pengakuan hutang yang dibuat notaris yang memuat dua perbuatan hukum sekaligus dalam satu akta, serta bagaimanakah tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum. Suatu akta pengakuan hutang yang memuat dua perbuatan hukum yaitu pengakuan hutang dan kuasa untuk menjual mengandung cacat yuridis sehingga kehilangan kekuatan eksekutorialnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier, metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian tersebut dapat tampak akta pengakuan hutang merupakan akta notariil yang murni berdiri sendiri dan tidak dapat disertai atau ditambah dengan persyaratan-persyaratan lain terlebih lagi yang berbentuk perjanjian dan pemberian kuasa tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, serta notaris mempunyai tanggung jawab moral dan dapat dituntut untuk memberi ganti rugi jika merugikan pihak lain.

---

This research aims to determine how the validity of the notarial deed on deed formalities of credit in which there are two legal actions, namely the recognition of debt and the power to sell. Notary is a public official who has the authority to make an authentic deed. However, in practice there are notary deed of acknowledgment of debt in particular has the power executorial can not be executed in the District Court jurisdiction because it contains defects, which are at issue is how the validity of a deed of acknowledgment of debt that made notary deed containing two legal actions at once in a single deed, as well as how is the responsibility of the notary as a public official toward deed containing the legal defect. A deed of acknowledgment of debt which includes two legal actions, namely the recognition of debt and the power to sell the flawed executorial juridical thus losing power. The research method is normative juridical with type of data is consist of primary, secondary and tertiary legal materials, data processing method is done qualitatively so that generating analytical descriptive data. Base on this research, a notarial deed of acknlowledgment of debt is a pure self-supporting and can not be attached or added by other requirements especially in the form of the agreement and the authorization null and void because it is contrary to Domestic Affair Minister’s Instruction No. 14 Year 1982 on Absolute Prohibition of Use of Power As a Transfer of Land’s Right, and the notary have a moral responsibility and be required to provide compensation if harm others."

"Notaris sebagai pejabat kepercayaan negara diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk selalu bertindak jujur, seksama dan tidak memihak. Tindakan tersebut merupakan etika dasar notaris untuk menjamin akta yang dibuatnya adalah akta yang autentik. Lahirnya autentisitas suatu akta dapat dilihat dari proses pengesahannya yakni harus memenuhi syarat verlijden yang mana harus disusun, dibacakan dan ditandatangani. Keduanya kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan sebab akibat, karena tindakan tidak jujur, tidak seksama dan memihak kepada salah satu penghadap adalah sikap yang dapat menjadi pemicu tidak terpenuhinya salah satu dari ketiga syarat verlijden tersebut. Salah satu contoh kasus yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, di mana notaris membuat akta namun tidak secara jujur serta adanya keberpihakan kepada salah satu penghadapnya. Kasus bermula dengan adanya akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan notaris, akan tetapi pembuatannya tidak memenuhi syarat verlijden akta serta adanya perubahan akta tanpa diketahui oleh calon penjual yang menyebabkan kerugian kepadanya. Oleh karena itu akan diangkat permasalahan mengenai keabsahan akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan Notaris yang tidak memenuhi syarat verlijden dan bentuk tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pengikatan jual beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat verlijden. Penelitian hukum ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal, yaitu dengan menganalisis secara sistematis bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen guna menjawab permasalahan yang diangkat berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pengikatan jual beli dapat menjadi batal demi hukum, apabila tidak memenuhi syarat verlijden dan syarat sah perjanjian dalam hal ini adalah syarat objektif. Notaris dianggap telah memihak kepada salah satu penghadap sehingga merugikan pihak lainnya yaitu penjual Atas kesalahannya, maka seharusnya notaris tersebut diberikan sanksi secara administratif dengan sanksi pemberhentian pemberhentian tidak hormat atau sekurang-kurangnya pemberhentian sementara dan ganti kerugian sebagai pertanggungjawaban secara perdata. Mengingat beratnya pelanggaran jabatan yang dilakukan, notaris tersebut juga dapat di pidana atas tindakan pemalsuan akta autentik dalam Pasal 264 KUHP. Melalui kasus ini dapat disimpulkan bahwa sangat penting bagi notaris untuk memiliki nilai moral dan etika yang baik dalam menjalankan jabatannya.

---

Notaries as state trust officials are mandated by the Notary Law to always act honestly, carefully and impartially. These actions are the basic ethics of notaries to ensure that the deeds they make are authentic deeds. The authenticity of a deed can be seen from the validation process, which must meet the verlijden requirements, which must be compiled, read out and signed. Both of these obligations are a unity that has a causal relationship, because actions that are not, honest, not careful and favor one of the faces, can trigger the non-fulfillment of one of the three verlijden requirements. One example of a case that is the subject matter of this research, where a notary makes a deed but is not honest and there is favoritism to one of the confrontants. The case began with a deed of sale and purchase made before a notary, but the making of the deed did not meet the verlijden requirements of the deed and there were changes to the deed without the knowledge of the prospective seller which caused him harm. Therefore, the problem will be raised regarding the validity of the deed of binding of sale and purchase made before a Notary that does not meet the verlijden requirements and the form of legal responsibility of the notary in making the deed of binding of sale and purchase which is declared null and void by the court because it does not meet the verlijden requirements. This legal research is prepared using doctrinal research methods, namely by systematically analyzing primary and secondary legal materials obtained through document studies to answer the problems raised related to the issues in this study. The research results show that the deed of binding of sale and purchase can be null and void if it does not fulfil the verlijden requirement, and the legal requirement of the agreement, in this case, is the objective requirement. For his mistake, the notary should be given administrative sanctions with temporary dismissal and compensation as civil liability. Given the severity of the offence committed, the notary can also be criminalized for forgery of authentic deeds in Article 264 of the Criminal Code. Through this case, it can be concluded that it is essential for notaries to have good moral and ethical values in carrying out their positions."