Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan pengendalian intern terhadap pencegahan fraud hasil pengurusan piutang negara dan lelang. Survei ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada Bendahara Penerimaan KPKNL di seluruh Indonesia. Bendahara Penerimaan KPKNL bertugas menatausahakan, membukukan dan melaporkan hasil pengurusan piutang negara dan lelang. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1 variabel lingkungan pengendalian, penilaian risiko dan pemantauan secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan fraud, 2 variabel kegiatan pengendalian, dan variabel informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of the application of internal control to the prevention of fraud the results of the management of state receivables and auction. The survey is conducted by distributing questionnaires to Treasurer Receipts KPKNL throughout Indonesia. This study uses multiple regression method. Result of this study are 1 control environment, risk assesment, and monitoring variables of the partial effect to prevention fraud, and 2 control activities, and information and communication variables have not effects to fraud prevention"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem performance-based budgeting (PBB) terhadap pengendalian fiskal di negaranegara ASEAN. Pengendalian fiskal dibagi menjadi dua yaitu, pengendalian pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan pengendalian tingkat defisit. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari lima negara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Kamboja, dan Thailand dari tahun 1997 - 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan sistem PBB berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan pengeluaran. Hal ini berarti penerapan sistem PBB justru mendorong pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Sementara itu, penerapan sistem performance based budgeting tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap tingkat defisit. Hal ini berarti penerapan sistem PBB belum berhasil dalam mengurangi tingkat defisit pemerintah.

---

The purpose of this research is to analyze the effect of performance-based budgeting (PBB) implementation to fiscal control in ASEAN countries. Fiscal control is divided into two: government spending growth control and deficit level control. This study used secondary data from five countries: Indonesia, Philippines, Malaysia, Cambodia, and Thailand, from the year 1997 to 2011.

The results of statistical test showed that, the implementation of the PBB system has significant positive effect on the growth spending level. This result means that the implementation of PBB system would encourage the government growth of spending level. Meanwhile, the implementation of performance-based budgeting system did not show any effect on deficit level. This means that the implementation of PBB system has not yet succeeded in reducing the level of government deficit."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat efektivitas penerapan pengendalian internal pada yayasan ABC. Yayasan ABC ini adalah yayasan yang berdiri sejak tahun 2001 yang bergerak dalam aktivitas sosial berfokus pada aktivitas pendidikan dan pemberdayaan. Pendanaan yayasan ini berasal dari individu pendiri yayasan yang juga berposisi sebagai dewan pembina. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan melibatkan data primer dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Dalam penelitian ini perbandingan efektivitas kebijakan dan penerapan pengendalian internal di Yayasan ABC ditinjau menggunakan standar acuan yang dikeluarkan oleh Commiittee of Sponsoring Organization (COSO) dalam bentuk kerangka pengendalian internal terpadu (COSO Internal Control Integrated Framework) yang diterbitkan pada tahun 2013 dan aturan hukum yang berlaku terkait yayasan. Hasil analisis terhadap poin-poin checklist kerangka pengendalian internal COSO menunjukkan bahwa Yayasan ABC telah cukup efektif dalam menetapkan dan merapkan kebijakan pengendalian internal. Hal ini dilihat dari 66 dari 77 poin checklist (85,7%) kebijakan pengendalian internal ada dan memenuhi standar acuan COSO. Terkait penerapan pengendalian internal sebanyak 66 dari 77 checklist poin (85,7%) terlaksana mengikuti kebijakan internal, 6 poin atribut tidak diatur dan tidak terlaksana (7,8%) dan 5 poin atribut (6,5%) tentatif yang artinya pelaksanaan poin atributnya tetap terlaksana meskipun tidak diatur dalam standar tertulis.

---

The aim of this study is to examine the effectiveness of internal control implementation on ABC Foundation. The ABC Foundation is a philantropicbased foundation that was founded in 2001 which focus on social activities concerning on poverty eradication through education empowerment, and enhancement of quality of lives. The funding of the ABC Foundation comes from single-family founder which also act as the chairman of the foundation. This is a case study involving primary data from interviews and secondary data from other resources.

This study uses descriptive analysis as research method. This study compares the level of effectiveness between the policies and its internal control implementation in ABC Foundation toward COSO internal control framework which published in 2013 and related government regulations. The analysis using 77 checklist point in COSO internal control evaluation template.

The analysis shows that 66 out of of the 77 checklist points (85.7%) of internal control policies in ABC Foundation are existed and suitable to COSO guidelines. For the implementation aspect, 66 out of 77 checklist points (85.7%) and internal implementation are following the ABC Foundation internal policies and 5 attribute points (6.5 %) are tentatively implemented which means the implementation is not based on the written policies."

"Dalam dunia usaha tidak dapat dilepaskan dari adanya peminjaman dana (kredit) yang didapat dari bank swasta maupun pemerintah, dimana bank didalam memberikan pinjaman untuk melindungi kepentingannya dapat meminta barang jaminan terhadap nasabahnya (debitor). Mengenai jaminan yang dapat diberikan, salah satu yang dipandang mempunyai nilai ekonomis yang lebih menguntungkan adalah berupa tanah maupun tanah dan bangunan yang diikat oleh Hak Tanggungan sebagaimana diatur didalam Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT), dengan perjanjian manakala debitor cidera janji (wanprestasi), maka barang jaminan tersebut dapat dilakukan eksekusi hak tanggungan dengan cara penjualan umum (lelang) melalui KPKNL, untuk melunasi utang debitor sebagaimana dimuat didalam Pasal 6 UUHT. Namun terdapat persoalan yang timbul manakala debitor ingin membayar utangnya, namun telah dilakukan pengumuman yang mana menurut ketentuan didalam Pasal 20 ayat (5) UUHT, debitor tidak diperbolehkan melunasi utangnya apabila pengumuman lelang telah diumumkan. Sedangkan didalam peraturan PMK nomor 93 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimungkinkan bahwa pemohon lelang dapat membatalkan pelelangan dalam jangka waktu 3 hari kerja sebelum diadakan pelelangan, dimana harus diumumkan terlebih dahulu. Yang berarti didalam dua peraturan tersebut terdapat kontradiksi antara UUHT dengan PMK nomor 93 tahun 2010 mengenai perlindungan debitor yang mempunyai itikad baik hendak melakukan kewajiban untuk membayar pelunasan utangnya.

---

The business world cannot be separated from loans obtained from private and state banks. In providing loans, the banks to protect themselves by requesting collateral from their customers. Regarding the form of collaterals, the banks usually accept land or land and buildings held together by the Mortgage as provided for in Law No. 4 of 1996 on Mortgage of Land and Objects Relating to the land (UUHT). With the mortgage agreement, when the debtor defaults (wanprestasi), then the goods can be executed/ sold by way of public sale (foreclosure auction) through the State Assets and Auctions Service Office (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Problems arise when the debtor wants to repay his debts after the foreclosure sale has been announced. On one side, according to provisions in Article 20 Paragraph (5) UUHT, debtors are not allowed to repay the debt if the auction has been announced. On the other side, in the Finance Minister Regulation (PMK) No. 93 of 2010 on Auction Guidelines, it is possible that the vendor (the creditor) may cancel the auction within 3 (three) working days before the auction day, which should be announced in advance. This thesis examines the contradiction between the Law No. 4 of 1996 and the Minister of Finance Regulation No. 93 of 2010, particularly concerning the protection of debtors who have the good intention to perform the obligation to repay his debt after the auction sale has been announced."

"Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Sekretariat Utama Lapan. Gambaran umum mengenai pelaksanaan SPIP diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang mengacu kepada dengan mengacu kepada parameter-parameter Pengendalian Intern pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SPIP berdasarkan penilaian 109 responden adalah 2.81 atau 70,15% dari kriteria yang diinginkan. Angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SPIP telah memadai namun belum sempurna sehingga masih diperlukan penguatan dalam pelaksanaannya. Hal ini tercermin dari temuan BPK yang menyatakan masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan SPI. Tingkat kepuasan pengguna atas layanan Lapan berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Lapan adalah Baik, maka dapat dikatakan SPI di Lapan mendorong tercapainya tujuan memberikan layanan yang baik.

---

This research is a descriptive qualitative research, that aimed to describe the implementation of Government Internal Control System in the Main Secretariat of Lapan . An overview of the implementation of the Government Internal Control System obtained by distribusing questionnaires that refer to the reference to the Internal Control parameters on Government Regulation No. 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System.

Based on the results of processing of questionnaires, we concluded that in general the implementation of Government Internal Control System by perceptions of 109 respondents is 2.81 or 70.15 % of the desired criteria. This figure shows that the implementation of the Government Internal Control System has been adequate and still require strengthening in the implementation. This is reflected in the findings of the Badan Pemeriksa Keuangan which states there are still weaknesses in the implementation of Internal Control System. Satisfaction with the service based survey conducted by the Public Service Board of Lapan is “Good”, it can be said that Internal Control System is support the achievement of the goal of providing a good service."

"Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tesis ini membahas efektivitas SPIP terkait dengan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern atas aset tetap pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan menggunakan kriteriakriteria dalam COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai panduan penilaian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dengan penyebaran kuisioner dan pengujian pengendalian. Hasil penelitian melalui penyebaran kuisioner, dengan menggunakan Rating Scale didapati bahwa secara umum pelaksanaan sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menurut persepsi 64 responden pelaksanaannya baru 70,05 persen dari kriteria yang ditetapkan dan masuk kedalam kategori interval "kurang baik" - "baik", Hal ini menunjukkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara umum sudah cukup baik namun belum efektif karena masih memiliki kelemahan. Sedangkan melalui pengujian pengendalian diketahui bahwa terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern sehingga kelima asersi laporan keuangan belum dapat terpenuhi.

---

Government Internal Control System (GICS) aims to provide reasonable assurance for achieving effectiveness and efficiency in achieving the purpose of state government, the reliability of financial reporting, safeguarding of state assets, and compliance with laws and regulations. This thesis explores the effectiveness of GICS related to fixed asset management in North Jakarta Administration City Government .

This study aimed to evaluate the implementation of the system of internal control over fixed assets in North Jakarta Administration City Government using the COSO criteria and Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah as well as the PERMENDAGRI No. 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah as a valuation guide. This research is a qualitative descriptive design, with the distribution of questionnaires and tests of controls.

Dissemination of research results through questionnaires, using the Rating Scale was found that the general implementation of the internal control system in North Jakarta Administration City Government 64 respondents perceived the implementation of new 70.05 percent of the established criteria and in the category of interval "less good" - "good". This shows the implementation of the internal control system in general is quite good but not as effective as it still has weaknesses. While through tests of controls is known that there are weaknesses in the internal control system so that the five financial statement assertions can not be fulfilled."

"Teknologi dan manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan di era saat ini atau jaman modern saat ini. Salah satu wujud dari kemajuan teknologi yang digunakan umat manusia saat ini adalah komputer dan internet. Komputer dan internet dimamfaatkan untuk mempermudah segala urusan manusia baik dari penyimpanan data ataupun memproses kegiatan manusia.Teknologi ini digunakan untuk mempercepat laju kegiatan bisnis. Selain teknologi untuk mempercepat laju bisnis para pelaku usaha juga memerlukan bantuan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan yaitu perbankan syariah. Meskipun perbankan syariah telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasionalnya, pembiayaan yang bermasalah atau macet tidak dapat dihindari mengingat banyaknya unsur yang mempengaruhinya. Upaya terakhir yang dapat perbankan syariah lakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah eksekusi lelang yang dilakukan di KPKNL. Perkembangan teknologi yang sangat cepat juga berpengaruh pada pelaksanaan lelang di Indonesia yang mana saat ini dilakukan dengan E-Auction (lelang melalui internet). Perbankan syariah sebagai lembaga jasa keuangan syariah harus menjamin kesesuaian pelaksanaan lelang E-Auction pada KPKNL sesuai dengan hukum Islam. Sehingga perlu dilakukan penelitian dalam bentuk terses dengan rumusan masalah Pertama, bagaimanakah tinjauan yuridis hukum Islam mengenai pelaksanaan lelang eksekusi jaminan perbankan syariah melalui E-Auction? dan Kedua, bagaimanakah tinjauan yuridis hukum Islam terhadap prosedur dan mekanisme lelang eksekusi jaminan perbankan syariah melalui E-Auction pada KPKNL?.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, yang menggunakan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah dan maslahah mursalah penulis menyimpulkan bahwa proses lelang eksekusi yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui lelang E-Auction pada KPKNL menurut Islam adalah halal karena tidak ada syara’ yang melarangnya dan selama prosedur dan mekanisme yang dilakukan dalam prakteknya sesuai dengan syarat jual beli yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun pada prakteknya terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal yang menyimpang adalah pencantuman informasi dari barang yang dijual tidak jelas dan detail baik itu foto barang ataupun legalitas dari barang yang hendak dijual.

---

Technology and humans are two things that cannot be separated in the current era or in today's modern era. One form of technological progress that is used by mankind today is computers and the internet. Computers and the internet are used to facilitate all human affairs, both from storing data or processing human activities. This technology is used to accelerate the pace of business activities. In addition to technology to accelerate the pace of business, business actors also need financing assistance provided by financial service institutions, namely Islamic banking. Even though Islamic banking has implemented the precautionary principle in carrying out its operations, problematic or non-performing financing cannot be avoided given the many elements that influence it. The last effort that Islamic banking can take in resolving non-performing financing is the execution of an auction conducted at the KPKNL. The rapid development of technology has also affected the implementation of auctions in Indonesia, which are currently being conducted using E-Auction (auctions via the internet). Islamic banking as a sharia financial service institution must ensure the suitability of the implementation of the E-Auction auction at the KPKNL in accordance with Islamic law. So it is necessary to conduct research in the form of a separate problem formulation. First, how is the juridical review of Islamic law regarding the implementation of the auction execution of sharia banking guarantees through E-Auction? and Second, how is the juridical review of Islamic law on the procedures and mechanisms for the execution of sharia banking guarantees through E-Auction at the KPKNL? The research method used is a normative juridical research method, which uses secondary data and is analyzed qualitatively. By using the maqashid sharia approach and maslahah mursalah the authors conclude that the execution auction process carried out by Islamic banking through the E-Auction auction at KPKNL according to Islam is halal because there is no syara' prohibiting it and as long as the procedures and mechanisms carried out in practice are in accordance with the terms of sale. purchase that does not conflict with Islamic law. However, in practice there are deviations that are not in accordance with Islamic law. The thing that deviates is the inclusion of information on the goods being sold is not clear and detailed, whether it's photos of the goods or the legality of the goods to be sold."

"Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas pengendalian internal atas pengeluaran kas di PT. XYZ. PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi dengan berbagai layanan keuangan. Evaluasi atas aktivitas pengendalian internal terkait pemisahan tugas ditemukan bahwa satu dari empat pemisahan tugasnya, yaitu pemisahan tanggung jawab dan operasional telah dijalankan dengan baik karena adanya kesesuaian antara praktik dan standar yang yang dijalankan perusahaan. Untuk dokumen dan catatan serta pengendalian fisik atas aset dan catatan, beberapa praktik pengendaliannya telah dijalankan namun tidak ditemukan adanya standar atau prosedur terkait pengendalian ini. Pada pengoperasian kas kecil, PT. XYZ telah menjalankan sistem imprest fund, namun tidak ditemukan adanya standar atau prosedur yang dapat mendukung praktik penetapan kas kecil ini. Terkait pembayaran dana kas kecil, PT. XYZ telah menjalankan praktik yang sesuai dengan standarnya. Untuk reimbursement, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara praktik dan standar perusahaan. Dari hasil evaluasi, PT. XYZ masih memerlukan Standard Operating Procedure (SOP) terkait dokumen dan catatan serta pengendalian fisik atas aset dan catatannya yang dapat mendukung kinerja karyawan. Pengoperasian kas kecil juga telah dijalankan praktiknya, namun PT. XYZ memerlukan standar atau prosedur yang jelas terkait penetapan kas kecil dan disarankan untuk memperbaiki SOP terkait reimbursement agar alurnya lebih efektif dan efisien untuk diikuti oleh karyawan PT. XYZ.

---

This report aims to evaluate internal control activities on cash disbursement at PT. XYZ. PT. XYZ is a company engaged in insurance with various financial services. The evaluation of internal control activities related to the separation of duties found that one of the four separate tasks, namely the separation of responsibilities and operations has been carried out well because of the compatibility between the practices and standards that the company operates. For documents and records as well as physical control of assets and records, some of the control practices have been implemented but no standards or procedures related to this control have been found. In the operation of petty cash, PT. XYZ has implemented an imprest fund system, but no standards or procedures have been found that can support the practice of establishing petty cash. Regarding the payment of petty cash funds, PT. XYZ has carried out practices that are in accordance with its standards. For reimbursement, it was found that there was a discrepancy between company practices and standards. From the results of the evaluation, PT. XYZ still needs a Standard Operating Procedure (SOP) related to documents and records and physical control of assets and records that can support employee performance. The practice of petty cash has also been carried out in practice, but PT. XYZ requires clear standards or procedures related to petty cash assignments and is advised to improve SOPs related to reimbursement so that the flow is more effective and efficient for PT. XYZ."

"Setiap perusahaan memiliki sistem informasi akuntansi yang berbeda. Pada penulisan ini, penulis membahas sistem informasi akuntansi atas siklus produksi pada perusahaan manufaktur jasa maklon di PT.EFG. Penulis membahas dari segi siklus produksi karena siklus produksi merupakan inti kegiatan perusahaan manufaktur. Hasil penelitian menemukan bahwa siklus produksi pada perusahaan manufaktur jasa maklon memiliki keunikan dibandingkan dengan perusahaan manufaktur pada umumnya. Penulisan ini juga membahas bagaimana pengendalian internal yang dilakukan pada PT.EFG. Hasil penelitian menemukan PT.EFG masih perlu memperbaiki pengendalian internalnya di beberapa bagian.

---

Each company has different accounting information system. In this thesis, author analyzes accounting information system over production cylcle in subcontractor manufacturing company with the case study at PT.EFG. The focus of this thesis is production cycle because it is the core activity of every manufacturing company. The result finds that the production cycle in subcontractor manufacturing in PT.EFG has some uniqueness compare to other manufacturing companies. This thesis also analyzes internal control in PT.EFG. The result finds that PT.EFG still need to improve their internal control in some aspects."