Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ancaman perkembangan Foreign Terrorist Fighter FTF telah memasuki kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Tesis ini fokus pada fenomena Foreign Terrorist Fighter asal Uighur yang masuk ke wilayah Indonesia dan merencanakan aksi teror. Fokus dari penelitian tesis ini adalah Foreign Terrorist Fighter asal Uighur yang datang ke Indonesia untuk melakukan aksi teror. Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme di Indonesia sendiri belum mengatur perihal Foreign Terrorist Fighter sehingga kekosongan ini menjadi celah para Foreign Terrorist Fighter untuk melaksanakan aksi teror di Indonesia. Penelitian ini mencoba menguraikan bagaimana proses konstruksi penghukuman di Indonesia terhadap fenomena Foreign Terrorist Fighter dengan kondisi Undang-Undang yang masih memberikan ruang gerak bebas terhadap Foreign Terrorist Fighter. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Globalization of Crime untuk menjelaskan dinamika perubahan modus aksi teror sehingga terlahir konsep Foreign Terrorist Fighter dan teori Extended Territory untuk menjelaskan proses pelaku aksi teror dalam menjalankan praktik perluasan wilayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua Foreign Terrorist Fighter Uighur yang berhasil masuk ke Indonesia mengalami penalisasi yang berbeda. Satu tersangka di deportasi ke Cina dan satu tersangka lain menjalani penghukuman di Indonesia. Menimbang perbuatan dan faktor pelaku melakukan aksi teror, putusan yang diberikan merupakan hasil dari pertimbangan asas utilitarian dalam penghukuman.

---

The threat of Foreign Terrorist Fighter FTF development has entered the Southeast Asia region especially Indonesia. The development of Foreign Terrorist Fighter movement are motivated by globalization of crime that makes the practice of terror has not made regional boundaries as an obstacle. This thesis focuses onthe phenomenon of Foreign Terrorist Fighter from Uyghur who entered into Indonesian territory and planned for terror acts. The Uyghur are based in Xinjiang, China and their religious majority are Moslem. Uyghur is one of three main Chinese tribes that subjected to persecution by the local government. This government action generate Uyghur expression of complaints against policy and violence has become a container of Uyghur protest expression against the Chinese government.

The main theory in this research used Globalization of Crime theory to explain the dynamics of change in the mode of action of terror and create Foreign Terrorist Fighter concept, and Extended Territory theory to explain the process of terroris tactors in carrying out the practice of regional expansion.

The results of this study shows that two Foreign Terrorist Fighter Uighur who successfully entered into Indonesia experienced a different penalization. One suspect was deported to China and one other suspect was sentenced in Indonesia. Considering the actions and factors of the perpetrators acts of terror, the verdict based on utilitarian principlein punishment."

"Tesis ini akan membahas kewarganegaraan ditinjau dari perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum internasional, dampak hak kewarganegaraan terhadap warga negara Indonesia yang turut serta sebagai Foreign Terrorist Fighters (FTF), serta saran perlindungan terhadap kewarganegaraan anak-anak dari warga Negara Indonesia yang terlibat sebagai FTF di Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang dapat menjamin kepastian hukum dan mendukung kepentingan hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dengan metode penafsiran sistematis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan untuk mencabut kewarganegaraan eks ISIS di Indonesia masih menimbulkan kontradiksi. Hukum internasional tidak memaksakan Negara kebangsaan secara langsung kewajiban untuk memulangkan anggota keluarga FTF. Meskipun demikian, beberapa komitmen yang relevan didirikan di bawah berbagai bidang internasional, hukum nasional yang mendukung repatriasiasi, sebagai pilihan terbaik untuk bertindak sesuai dengan internasional yang ada dalam kerangka kerja nasional. Dalam mengkaji status kewarganegaraan eks ISIS ini, penting untuk membedakan anak-anak dari orang dewasa karena hak atas kewarganegaraan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan peraturan internasional Article 15 Universal Declaration of Human Rights 1948 dan Article 24 Section 3 the International Covenant on Civil and Political Right, serta Convention on the Reduction of Statelessness 1961. Meskipun demikian, pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan mencabut kewarganegaraan anak-anak dari warga negara Indonesia eks ISIS, bisa saja mereka melakukan hal itu karena tidak dalam kondisi bisa memilih. Jika mereka diterima, maka pemerintah harus siap dengan beberapa konsekuensi. Pertama, pemerintah perlu melakukan identifikasi dan pemilahan anak-anak yang dapat dibawa kembali ke Indonesia. Kedua, menyediakan fasilitas pelayanan Kesehatan dengan sumber daya manusia kesehatan jiwa yang memadai untuk intervensi psikologis anak-anak tersebut. Ketiga, menyiapkan program sosialisasi dan dukungan agar masyarakat dapat menerima anak yatim piatu kombatan ISIS, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pelindungan anak yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah perlu memandang anak-anak sebagai korban, bukan pelaku. Jangan sampai mereka harus menanggung dosa yang dilakukan orang tua mereka, seperti yang terjadi pada anak-anak bekas tahanan politik.

---

This thesis is aimed to discuss citizenship from the perspective of Indonesian national law and international law, the impact of citizenship rights on Indonesian citizens who participate as Foreign Terrorist Fighters (FTF), as well as advice on protecting the citizenship of children from Indonesian citizens who are involved in the FTF in the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) which can guarantee legal certainty and support the interests of human rights in Indonesia. This research is a normative legal research and uses secondary data which is analyzed descriptively with a systematic interpretation method. The results of the study revealed that the policy to revoke ex-ISIS citizenship in Indonesia still creates contradictions. International law does not impose a national State directly on the obligation to repatriate FTF family members. Nonetheless, several relevant commitments were established under various international, national laws supporting repatriation, as the best option for acting in accordance with existing international frameworks. In reviewing the ex-ISIS citizenship status, it is important to distinguish children from adults because the right to citizenship has been regulated in Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, and international regulations Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights in 1948 and Article 24 Section 3 of the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as the Convention on the Reduction of Statelessness 1961. Nonetheless, the government needs to review the policy of revoking the citizenship of children of ex- ISIS Indonesian citizens, not in a state of being able to choose. If they are accepted, then the government must be prepared with some consequences. First, the government needs to identify and sort out children who can be brought back to Indonesia. Second, providing health service facilities with adequate mental health human resources for psychological intervention for these children. Third, prepare a socialization and support program so that the community can accept ISIS combatant orphans, as a form of fulfilling the obligation to protect children as regulated in Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. The government needs to view children as victims, not perpetrators. Do not let them have to bear the sins of their parents, as happened to the children of former political prisoners."

"Artikel ini membahas mengenai penanganan fenomena FTF yang terjadi saat ini di Suriah dan Irak. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki warga negara yang menjadi FTF di Irak dan Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Tulisan ini memfokuskan pada bagaimana respon yang dimiliki pemerintah Indonesia khususnya BNPT sebagai lembaga kontra terorisme di Indonesia. Bagaimana arah kebijakan dan strategi kebijakan BNPT dalam melakukan penanggulangan terorisme. Kemudian bagaimana arah kebijakan dan strategi tersebut dibandingkan dengan penanganan Global Counter-Terrorism Forum GCTF sebagai penanganan FTF. Untuk membandingkan upaya penanangan FTF oleh BNPT, penulis menggunakan rekomendasi praktik yang dibuat oleh GCTF mengenai masalah FTF. Dengan acuan tersebut penulis akan melihat mana yang belum dilakukan oleh BNPT dan apakah semua rekomendasi tersebut dapat diimplementasikan dan sesuai sebagai kebijakan yang dimiliki BNPT dalam masalah FTF. Tulisan ini menunjukan terdapat beberapa rekomendasi GCTF yang sudah menjadi strategi dan arah kebijakan BNPT, begitu juga dengan yang belum terdapat dalam strategi dan kebijakan BNPT namun memiliki potensi untuk dilakukan oleh BNPT.

---

This article discusses the handling of current FTF phenomena in Syria and Iraq. Many countries including Indonesia have their citizens become FTF in Iraq and Syria to join ISIS. This paper focuses on how the response of the Indonesian government, especially BNPT as a counter terrorism institution in Indonesia, what is the policy direction and policy strategy of BNPT in counter terrorism, then how the direction of these policies and strategies compared to Global CounterTerrorism Forum GCTF strategy on FTF.

To compare the handling efforts of FTF by BNPT, the author uses the practice recommendations made by GCTF on FTF issues. With these references the author will see what has not been done by BNPT and whether all recomendations can be implemented and appropriate as a policy owned by BNPT on FTF problem. This paper shows there are some GCTF recommendations that have become BNPT 39 s strategy and policy direction, as well as those not yet contained in BNPT 39 s strategies and policies but have potential to be undertaken by BNPT."

"Artikel ini membahas mengenai radikalisasi anak oleh orangtua yang terlibat menjadi foreign terrorist fighters FTF di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang warganya menjadi FTF di Irak dan Suriah maupun Marawi untuk bergabung dengan ISIS. Tulisan ini memfokuskan pada bagaimana orangtua meradikalisasi anaknya yang tidak memiliki pengetahuan tentang FTF untuk akhirnya bergabung menjadi FTF dan berangkat ke wilayah konflik bersama orangtuanya. Kemudian kasus tersebut akan dikaitkan dengan proses sosialisasi anak dan transmisi budaya yang didapatkannya sehingga menjadi FTF, termasuk perlindungan anak yang telah dilanggar oleh orangtuanya. Dengan acuan tersebut penulis akan melihat apa yang menyebabkan anak akhirnya terpengaruh radikalisasi orangtuanya dan ikut menjadi FTF. Tulisan ini menunjukkan terdapat beberapa rekomendasi dari penulis dalam menghadapi radikalisasi yang terjadi kepada anak.

---

This article discusses about radicalization to children by parents who involved as foreign terrorist fighters FTF in Indonesia. Indonesia is one of the countries whose members become FTFs in Iraq and Syria and also Marawi to join ISIS. This paper focuses on how parents radicalize children who has no knowledge about FTF to join as FTF and go to the conflict areas alongside their parents. And then the case will be explained with children rsquo s socialization process and cultural transmission they received until they become FTF, including the protection of children violated by their parents. With that reference, the writer will try to explain what causes the children to be influenced by their parents rsquo radicalization and become FTF. This paper shows that there are a few recommendations from the writer in facing radicalization of children. "

"Konflik di Suriah mendapat simpati dari masyarakat internasional, termasuk para warga negara dari berbagai negara untuk melakukan jihad. Pasca kekalahan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) oleh pasukan koalisi Amerika Serikat (AS) di Kota Baghouz, para Foreign Fighter yang tergabung ke ISIS menyerah dan tertangkap oleh pasukan Syria Democratic Force (SDF). Kondisi tersebut kemudian memicu gelombang kembali (Returnees) dari Foreign Fighter ke negara asal. Foreign Terrorist Fighter (FTF) Penelitian ini bertujuan untuk mendalami motivasi dan harapan para FTF Indonesia untuk kembali ke negara asal. Apakah selama ini kembalinya ke Indonesia hanya untuk mencari tempat perlindungan dari potensi munculnya sanksi dari internasional maupun negara lain, atau mereka merasa kecewa dan sadar bahwa selama ini yang mereka lakukan adalah tindakan yang salah karena mendukung kelompok teroris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap narasumber dan studi pustaka dari literatur terkait. Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman dengan menginterpretasikan dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kembali para FTF terdiri dari empat hal, yakni meneruskan jihad, penyesalan, kecewa, dan bertahan hidup. Sementara itu, harapan kembali para FTF terdiri dari tiga hal, yaitu jihad global, kehidupan normal, dan kehidupan layak. Dari keempat motivasi dan ketiga harapan kembali para FTF tersebut dapat diketahui bahwa motivasi dan harapan kembali para FTF memberikan pengaruh terhadap perilaku mereka setelah memilih menjadi returnees. Di sisi lain, disarankan agar dapat melakukan pemilihan dan kategorisasi terhadap para Foreign Terrorist Fighter, khususnya latar belakang mereka apakah berasal dari kelompok teroris dalam negeri ataupun berangkat karena dorongan individu.

---

The conflict in Syria has received sympathy from the international community, including citizen  from various countries, to carry out jihad. After the defeat of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) by the United States (US) coalition forces in Baghouz, the Foreign Fighters who joined ISIS surrendered and were captured by the Syrian Democratic Forces (SDF). This situation triggers a wave of returns (Returnees) from Foreign Fighters to their countries. The Foreign Terrorist Fighters (FTF) who returned to their home country brought the potential for spreading radicalism, and some already had military capabilities. Even so, not all FTF from Indonesia who returned still harbored the desire to continue their terror agendas. This research analyzes and explores the motivations and expectations of Indonesian FTF to become returnees. Have they only returned to Indonesia to seek refuge from the potential for sanctions from international and other countries, or have they felt disappointed and realized that what they did was wrong because they supported terrorist groups. This research uses a qualitative approach through interviews with informants and literature studies from related literature. Furthermore, the data obtained were analyzed using the Miles and Huberman analysis techniques by interpreting and looking for the relation between the description dimensions. The results of this study indicate that the motivation of FTF  to become returnees consists of four things: continuing jihad, regret, disappointment, and survival. Meanwhile, the expectations for the return of the FTF consists of three things: global jihad, a normal life, and decent life. From the four motivations and three expectations of the returnees, it can be seen that the motivations and expectations of the returnees influence their behavior after choosing to become returnees. On the other hand, it is recommended for further research to be able to categorize FTF, especially their background, whether they come from domestic terrorist groups or depart because of individual motivation."

"Fenomena Returnees Foreign Terrorist Fighters (FTF) merupakan salah satu isu terorisme yang perlu dikaji dan diteliti oleh para akademisi maupun praktisi. Dari waktu ke waktu, terjadi peningkatan yang signifikan terkait dengan jumlah Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang berpeluang untuk kembali ke negara asalnya untuk menjadi returnees. Tingginya jumlah returnees yang kembali ke negara asalnya sebagai the revenge seeker menyebabkan munculnya potensi ancaman. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai proses yang dilalui oleh individu hingga mereka terlibat dalam terorisme sebagai Foreign Terrorist Fighters (FTF). Hasil penelitian didasarkan pada data primer yang didapatkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber serta dianalisis menggunakan General Strain Theory (GST) of Terrorism Agnew dan Staircase of Terrorism Moghaddam. Penelitian ini menemukan bahwa dalam proses menjadi Foreign Terrorist Fighters (FTF), seseorang mengalami pelatihan militer, pengalaman bertempur secara langsung dan penguatan ideologi. Dengan dipengaruhi oleh ketegangan sosial di masyarakat serta intepretasi mengenai ajaran agama yang salah, para Foreign Terrorist Fighters (FTF) tersebut dapat berperan sebagai the Revenge Seeker ketika menjadi returnees. Hal tersebut menimbulkan potensi ancaman bagi negara asal dari para returnees. Penelitian ini juga menemukan bahwa returnees foreign terrorist fighters (FTF) dapat menimbulkan potensi ancaman dalam tiga dimensi, yaitu ancaman fisik, dampak sosial dan konsekuensi ideologis.

---

The Returnees Foreign Terrorist Fighters (FTF) phenomenon is one of the terrorism issues that needs to be studied and researched by academics and practitioners. There is a significant increase in the number of Foreign Terrorist Fighters (FTF) who have the opportunity to return to their home countries to become returnees. The high number of returnees returning to their home countries as the revenge seekers causes potential threats. In this study, the authors explain the process that individuals go through until they are involved in terrorism as Foreign Terrorist Fighters (FTF). The results are based on primary data obtained through in-depth interviews with informants and analyzed using General Strain Theory (GST) of Terrorism Agnew and Moghaddam's Staircase of Terrorism.

This research found that in the process of becoming a Foreign Terrorist Fighters (FTF), a person get experiences from military training, hands-on combat experience and ideological reinforcement. Influenced by social tensions in society and false interpretations of religious teachings, the Foreign Terrorist Fighters (FTF) can be the Revenge Seeker when they become returnees. That can raise a potential threat to the country of origin of the returnees. This research also found that returnees foreign terrorist fighters (FTF) can pose potential threats in three dimensions, namely physical threats, social impacts and ideological consequences."

"Tesis ini membahas strategi yang digunakan Turki dalam menanggulangi ancaman foreign terrorist fighters (FTF) tahun 2014 hingga 2016. Turki adalah negara asal, negara transit, dan negara tujuan potensial bagi FTF yang pergi ke Suriah dan Irak. Kondisi ini membuat Turki menghadapi ancaman berkali lipat dibanding negara lain. Akan tetapi, Turki tidak berupaya menanggulangi ancaman FTF hingga di tahun 2014. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua jenis teori penggentaran (deterrence) untuk menganalisa kebijakan dan tindakan pemerintah Turki yang sesuai dengan Resolusi DK PBB 2178 (2014). Strategi Turki dipengaruhi oleh persepsi ancaman Turki terhadap FTF. Sebelum tahun 2014, FTF tidak dipersepsikan sebagai sebuah ancaman. Di tahun 2014, FTF mulai dipersepsikan sebagai ancaman yang harus ditanggulangi. Dari hasil analisis, dapat diketahui bahwa strategi deterrence by denial yang digunakan Turki untuk menanggulangi ancaman FTF lebih berhasil dibandingkan strategi deterrence by punishment.

---

This thesis examines Turkey’s strategy in countering foreign terrorist fighters (FTF) threats from 2014 until 2016. Turkey is the state of origin, state of transit, and state of potential destination for FTF who go to Syria and Iraq. Because of this, Turkey constantly poses multiple threats compared to other countries. Nevertheless, the government of Turkey did not overcome the threats until in 2014. This thesis is a descriptive-analysis research with qualitative approach. Using two types of deterrence theory, the author analyze Turkish government's policies and measures which fit UNSC Resolution 2178 (2014). Turkey’s strategy higly related with its perception of threats against FTF. Before 2014, FTF was not considered as a threats to Turkey. Meanwhile, in 2014 Turkey start to perceived FTF as a threats to it’s national security. The analysis shows that in coutering FTF threats, Turkey’s strategy deterrence by denial is considered more successful than deterrence by punishment."

"Penelitian ini merupakan studi mengenai Analisis Potensi Ancaman dan Program Deradikalisasi yang Dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terhadap Warga Negara Indonesia yang Terindikasi Terkait Foreign Terrorist Fighters. Kompleksitas permasalahan pada WNI yang terindikasi terkait dengan FTF dapat memunculkan potensi ancaman keamanan, dimana BNPT telah melaksanakan upaya penanganan melalui deradikalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literature. Penelitian bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan menganalisa potensi ancaman yang berasal dari Warga Negara Indonesia yang terindikasi terkait dengan FTF; dan (2) mengidentifikasi dan menganalisa upaya-upaya deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT terhadap Warga Negara Indonesia yang terindikasi terkait dengan FTF. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori Deradikalisasi, radikalisasi dan Stratejik Intelijen.Hasil dari penelitian ini adalah (1) Potensi ancaman yang dapat ditimbulkan dari WNI yang terindikasi terkait dengan FTF antara lain melakukan serangan teror di dalam maupun luar negeri baik secara individual/kelompok, merencanakan dan mengarahkan serangan teror, menjadi relocators, merekrut jaringan baru atau memperkuat organisasi teroris yang ada di Indonesia; (2) Hasil analisis terhadap upaya deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT terhadap WNI yang terindikasi terkait dengan FTF menunjukkan BNPT tidak memiliki strategi deradikalisasi yang komprehensif terkait penanganan WNI yang terindikasi terkait dengan FTF, BNPT juga memainkan peran yang belum optimal dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan deradikalisasi terhadap WNI yang terindikasi terkait dengan FTF.

---

This research is a literature study on the Analysis on Threat Potential and Deradicalization Program Conducted by the National Counterterrorism Agency (BNPT) against Indonesian associated with Foreign Terrorist Fighters. The complexity of the problems with Indonesian associated with FTF can lead to potential security threats, where the BNPT has carried out efforts to address them through deradicalization. This study uses a qualitative approach to data collection through interviews and literature studies. The research aims to (1) identify and analyze potential threats from Indonesian associated with FTF; and (2) identifying and analyzing the de-radicalization program conducted by BNPT towards Indonesian associated with FTF. Theories and concepts used are Deradicalisation, Radicalization and Strategic Intelligence.The results of this study are (1) Potential threats that may arise from Indonesian associated with FTF, including carrying out terrorist attacks at home and abroad both individually/in groups, planning and directing terror attacks, becoming relocators, recruiting new networks or strengthening terrorist organizations in Indonesia; (2) The results of the analysis of the deradicalization program conducted by BNPT towards Indonesian associated with FTF shows that BNPT does not have a comprehensive deradicalization strategy related to handling Indonesian associated with FTF, BNPT also plays a role that has not been optimal in implementing and coordinating the deradicalization of Indonesian associated with FTF."

"Penelitian ini berupaya untuk melakukan analisis terhadap proses sekuritisasi terhadap isu Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Joko Widodo periode 2014 s.d. 2019. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Sekuritisasi dengan metode kualititif yang didukung dengan data primer dan sekunder. Problematisasi penelitian ini berawal dari telaahan peneliti terhadap perubahan dalam kebijakan pemerintahan Joko Widodo pada periode 2014 s.d. 2019 berkaitan dengan upaya penanganan FTF ISIS asal Indonesia, dimana fasilitas repatriasi yang telah lama menjadi salah satu kebijakan pemerintah, secara drastis mengalami perubahan dimana kebijakan tersebut tidak lagi dilanjutkan setelah ISIS mengalami kekalahan pada tahun 2020. Atas dasar hal tersebut peneliti mengajukan pertanyaan penelitian “Mengapa kebijakan penanganan FTF ISIS asal Indonesia tahun 2020 berbeda dengan kebijakan pada tahun 2014-2019?”. Hasilnya, peneltian ini menunjukkan bahwa sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dapat dikatakan berhasil yang indikasinya dapat dilihat dari upaya para stakeholder dalam membingkai ancaman yang ekstensial, proses pengambilan tindakan darurat, dan cara-cara yang dianggap tidak mengindahkan aturan yang berlaku

---

This study attempts to analyze the securitization process on the issue of Foreign Terrorist Fighters (FTF) carried out by the Joko Widodo regime for the period 2014 to d. 2019. The method used in this study is a qualitative method to obtain primary and secondary data, which will be analyzed further. The problematization of this research began with the researcher's study of the changes in policies taken by the Joko Widodo government in the period 2014 to d. 2019 on the issue of handling ISIS FTF from Indonesia, where repatriation facilities have long been one of the government's policies, but in 2020 the policy was no longer continued after ISIS suffered defeat. Based on the narrative of this problem, the researcher asked the research question "Why is the policy of handling ISIS FTF from Indonesia in 2020 different from the policy in 2014-2019?". As a result, this research shows that the securitization carried out by the Government of Indonesia can be said to be successful, the indications can be seen from the efforts of stakeholders in framing extensive threats, the process of taking emergency actions, and ways that are considered not to heed the applicable regulations."

"Tingkat residivisme teroris di Indonesia yang mencapai 3.9% menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam pengawasan dan pembinaan eks Napiter. Sekalipunpersentase kasus residivis teroris menunjukkan angka yang rendah, namun ancaman yang ditimbulkan jauh lebih berbahaya. Hingga saat ini Indonesia belum memilikilembaga khusus yang bertanggungjawab terhadap pengawasan dan pembinaan terhadap eks Napiter untuk mencegah terjadinya residivisme. Oleh karena itu, intelijen dapat mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi intelijen untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori intelijen dan teori pencegahan kejahatan untuk menganalisis strategi intelijen yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dalam melakukan pencegahan terhadap residivisme teroris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BIN menggunakan strategi cut out dengan model yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan dinamika di lapangan. Strategi ini memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri yang menjadikan upaya pencegahan BIN lebih efektif.

---

The level of terrorist recidivism in Indonesia, which reaches 3.9%, shows that the monitoring and fostering efforts towards former terrorist convicts are still problematic. Although the percentage of terrorist recidivist cases shows a relatively low number, the threat posed is far more dangerous. Thus far, Indonesia does not yet have a particular institution that is responsible for monitoring and fostering former terrorist convicts to prevent recidivism. Therefore, intelligence agency can fill this gap in accordance with its functions to conduct early detection and early warning system. This thesis is a descriptive-analysis research with qualitative approach. Using intelligence theory and crime prevention theory the author analyses intelligence strategy conducted by the State Intelligence Agency (BIN) in preventing terrorist recidivism. The results showed that BIN used cut out strategy with different models which adjusted to the dynamics situation in the field. This strategy has its own advantages which makes BIN prevention efforts more effective"