Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKRelevance 7 BAZNAS Priority Program on 17 Sustainable Development Objectives This study aims to analyze the relationship of seven grand baznas to 17 Goals of Sustainable Development. The framework of sustainable development has been used by various countries in the world, because it is considered appropriate and comprehensive. Research formulates program priorities to achieve 17 more optimal objectives. This study found the priority sequence of 7 Grand Program BAZNAS on 17 Sustainable Development Objectives it is done through Analitycal Network Process ANP approach . Respondents chose the Pillar of Environmental Development TPB , with a rater agreement of W = 0.47783 . Partnerships For All Purposes W = 0.00486 andZakat Community Development with rater agreement W = 0.07367 on 7 Grand Program BAZNAS.Keywords: Zakat, Sustainable Development, Program Relevance.

---

ABSTRACTRelevance of 7 BAZNAS Priority Programs on 17 Goals of Sustainable Development This Research aims to analyze the relevance of seven BAZNAS grand Program to 17 sustainable development goals SDGs . The framework of sustainable development has been used by various countries in the world, as it is considered appropriate and comprehensive. Research will formulate the priorities program to achieve 17 more optimal objectives. This research finds the priority sequence of 7 BAZNAS Grand Program on 17 Purpose of Sustainable Development SDGs through Analitycal Network Process ANP . Respondents chose the Pillar of Environmental Development SDGs , with a rater agreement of W 0.47783 . Partnership for All Purpose W 0.00486 and Zakat Community Development with rater agreement W 0.07367 on 7 BAZNAS Grand Programs.Keywords Zakat, Sustainable Development, Program Relevance"

"ABSTRAKSustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan internasional yang saat ini sedang berjalan sejak tahun 2015 hingga tahun 2030. Agenda pembangunan ini memperbaharui paradigma pembangunan sebelumnya yang hanya berkutat dengan soal ekonomi, melalui penyeimbangan dengan persoalan sosial dan lingkungan. Sebagai sebuah agenda pembangunan internasional yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), TPB mendapatkan perhatian banyak pihak, tidak terkecuali para akademisi di dunia internasional. Tulisan ini akan memberikan analisis terhadap pandangan para akademisi tersebut dalam konteks ilmu Hubungan Internasional. Metode dalam penelusuran dan analisis pandangan para akademisi tersebut adalah melalui kajian pustaka (literature review). Penulis mendapati dua temuan utama dalam kajian ini. Pertama, evolusi konsep dan praktik pembangunan di dunia terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang dan melibatkan aktor lintas sektoral. Kedua, terhadap TPB, terdapat konsensus dan perdebatan dari berbagai literatur akademik yang dikaji. Dari pendekatan paradigmatis, kajian ini mendapati konsentrasi pada perspektif institusionalisme dan teori kritis. Sementara itu, dari pendekatan empiris, literatur yang dikaji berfokus pada penerapan di ranah organisasi regional. Di akhir, penulis melalui kajian ini akan merefleksikan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upayanya mengaplikasikan TPB ini, sekaligus memberikan sumbang saran agar implementasi TPB dapat lebih baik ke depannya.

---

ABSTRACT

Sustainable Development Goals (SDGs) is a development agenda established by United Nations which set to be applied from 2015 to 2030. This development agenda revises former development paradigm which concentrating on economic growth. Sustainable development agenda accommodate the environment protection and social justice agenda besides the economic growth. As a global development agenda promoted by the United Nations, SDGs attract public concern, ranging from government officials to academia from across the world. This paper seeks to analyze the various points of view from diverse academic literature. This literature review results two main things. First, the concept and practice of sustainable development evolves through a long time and involves multisectoral perspective. Second, the view from literature that reviewed within this study generate two sides, from concensus to debates with paradigmatic and empirical approaches. From paradigmatic approach, this study found the concentration of literature at two fields, that are from institutionalism and critical theory point of view. From empirical approach, the literatures focus on ASEAN and European Union application of SDGs. At the end of this study, we reflects the concensus and debates within academic literature to challenge and opportunity that faced by Indonesia's effort to implement the SDGs, besides gave some suggestion to the implementation strategy."

"Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (The Sustainable Development Goals disingkat SDGs) telah menarik perhatian berbagai organisasi bisnis dan menjadi isu penting dalam keberlanjutan perusahaan bagi pemangku kepentingan. Berdasarkan Agensi Teori dan Teori Eselon Atas, penelitian ini menyelidiki pengaruh kepemilikan terkonsentrasi dan CEO yang diukur dengan karakteristiknya seperti jenis kelamin, usia, keahlian dan masa kerja terhadap pengungkapan SDGs dan perbedaan pengaruhnya antara High Profile Industry dan Low Profile Industry. Untuk mengukur pengungkapan SDGs, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konten Laporan Keberlanjutan dengan pemetaan target SDGs. Menggunakan konteks perusahaan Indonesia periode 2017-2020, penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan terkonsentrasi, dan CEO yang lebih muda memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan SDGs. Perusahaan pada High Profile Industry, konsentrasi kepemilikan dan CEO yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi keuangan dan/atau berpengalaman bisnis pada bidang industri yang sama dengan industri perusahaannya yang berpengaruh positif signifikan, berbeda dengan perusahaan pada Low Profile Industry bahwa hanya usia dan masa kerja CEO yang memiliki pengaruh. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa ukuran perusahaan, aset tak berwujud dan komitmen keberlanjutan merupakan faktor penting dalam pengungkapan SDGs.

---

The Sustainable Development Goals (SDGs) have attracted the attention of various business organizations and become an important issue in corporate sustainability communication to the stakeholders. Based on agency theory and upper echelons theory, this study investigates the effect of ownership concentration and characteristics of CEO such as gender, age, expertise, and tenure on the Sustainable Development Goals (SDGs) Disclosure and whether the effects are different between High Profile Industry and Low Profile Industry. To measure SDGs disclosure, this study used content analysis of the Sustainability Report by mapping with the SDGs target. Using Indonesian context from 2017 to 2020, this study finds that concentrated ownership and younger CEO has a positive significant effect in SDGs disclosure. For companies in the High Profile Industry, the concentration of ownership and CEO has an educational background in financial accounting and/or business experience in the same industry as the company's industry that has a positive significant influence, in contrast for companies in Low Profile Industry that age and tenure of CEO have a significant influence. This study implies that company size, intangible assets, and commitment to sustainability are important factors in SDGs disclosure."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang tinjauan terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS di Indonesia berdasarkan mandat Pasal 6 dan 7 undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011. Pasal 6 dan 7, merupakan inti dari pelaksanaan pengelolaan zakat serta inti dari kewenangan yang dimiliki oleh BAZNAS dalam menyelenggarakan pengelolaan zakat. Di satu sisi, Pasal 6 dan 7 memberikan kewenangan yang sangat besar bagi BAZNAS sebagai pengelola tunggal zakat negara, namun disisi lain, kewenangan ini direduksi oleh pasal-pasal lain yang ada dalam undang-undang zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana BAZNAS memahami tugasnya sebgaai pengelola tunggal zakat negara berdasarkan undang-unang zakat serta pelaksanaanya, dan bagaimana pelaksnaan dPasal 6 dan 7 undang -undang zakat pada BAZNAS provinsi dan Kab kota serta hubungan yang terbentuk antara BAZNAS dan LAZ. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS menjadi tidak efektif karena banyaknya fungsi yang dimiliki oleh BAZNAS. Pelaksanaan pengelolaan zakat di setiap lokasi penelitian memiliki perbedaan, tergantung pada kondisi masyarakat, pemerintahan dan geografis wilayahnya, dan juga hubungan yang terbentuk antara BAZNAS dan LAZ hanya didasari pada pelaksanaan pengelolaan zakat, koordinasi sebagai sesama pengelola zakat dan hierarkis sebagai pembantu BAZNAS. Oleh karena itu diperlukan pemisahan fungsi-fungsi yang saat ini ada pada BAZNAS agar tujuan pengelolaan zakat dapat tecapai.

---

ABSTRACTThis study discusses the review of the management of zakat by BAZNAS in Indonesia based on the mandate of Article 6 and 7 of zakat law number 23 of 2011. Articles 6 and 7, are the core of the implementation of zakat management and the core of the authority possessed by BAZNAS in organizing zakat management . On the one side, Articles 6 and 7 provide enormous authority for BAZNAS as the sole manager of state zakat, but on the other side, this authority is reduced by other articles contained in the zakat law. The purpose of this study is to find out how BAZNAS understands its duties as the sole manager of state zakat based on zakat laws and their implementation, and how the implementation of Articles 6 and 7 of zakat laws in provincial and district city BAZNAS as well as the relationship formed between BAZNAS and LAZ . This study uses normative juridical research methods and qualitative methods. This study found that in the implementation of zakat management conducted by BAZNAS became ineffective because of the many functions possessed by BAZNAS. The implementation of zakat management in each research location has a difference, depending on the condition of the community, government and geographical area, and also the relationship formed between BAZNAS and LAZ is only based on the implementation of zakat management, coordination as fellow zakat managers and hierarchical as BAZNAS assistants. Therefore it is necessary to separate the functions that currently exist in BAZNAS so that the objectives of zakat management can be achieved."

"Kendaraan listrik merupakan salah satu inovasi penting dalam dunia transportasi yang digadang-gadang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil, terutama pandangan bahwa kendaraan listrik lebih ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan emisi berupa gas yang berbahaya dan tidak menimbulkan polusi suara. Untuk mempercepat peralihan dari moda transportasi berbahan bakar fosil ke moda transportasi berdaya listrik, beberapa negara menawarkan sejumlah insentif di bidang fiskal seperti pembebasan dari pajak tertentu, di samping insentif-insentif lain yang diharapkan dapat memancing masyarakat untuk beralih. Skripsi ini mengulas bagaimana posisi kendaraan listrik dalam perpajakan di Indonesia, terutama kaitannya dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, mengingat kendaraan bermotor merupakan salah satu objek dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta perbandingan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan pajak tambahan lain yang dikenakan atas kendaraan bermotor di luar negeri. Skripsi ini ditulis dengan menggabungkan pengumpulan data sekunder berupa wawancara, studi perbandingan, serta studi yuridis normatif. Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah bahwa upaya peralihan ke moda transportasi berdaya listrik perlu didukung pemerintah dan bahwa perlu ada perubahan peraturan mengenai pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang didasarkan pada fenomena terkini, seperti wacana tujuan pembangunan berkelanjutan yang dapat menjadi bentuk konsistensi pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

---

Electric vehicles are an important innovation in the transportation sector which are heralded for its eminence when compared to fossil-fueled vehicles, such as lack of tailpipe emissions and not causing any form of sound pollution. In order to accelerate the transition from fossil-fueled modes of transporatation to electric-powered ones, various countries offer fiscal incentives such as tax exemption, as well as other kinds of incentives which may make people to switch to electric vehicles. This thesis reviews the position of electric vehicles in Indonesian taxation systems, specifically in the Luxury Goods Tax section, due to the fact that motor vehicles are one of the objects of Indonesia’s Luxury Goods Tax, as well as how it compares with the imposition of similar excise taxes for motor vehicles in some countries. This thesis is written by combining secondary data collection in the form of interview, comparative studies, as well as normative judicial research. The result of this research is that Indonesia needs to change its rule regarding the imposition of Luxury Goods Sales Tax by considering the current situations like the Sustainable Development Goals, which could be a sign of the Government’s consistency in supporting SDGs."

"Pembangunan merupayakan sebuah upaya kolektif yang dilakukan oleh Negara Bangsa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia-manusia yang menjadi warga negaranya, dengan prinsip keadilan, kesetaraan dan keberlanjutan dalam pengelolaan berbagai modalitas yang ada, khususnya sumber daya alam. Namun demikian, pembangunan yang hanya bertumpu pada paradigma pertumbuhan ekonomi semata pada faktanya tidak sepenuhnya mampu memenuhi tujuan kehidupan yang berkualitas bagi manusia, karena terabaikannya prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sumber-sumber daya secara berkelanjutan. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan akhirnya muncul dan menguat sejak penyelenggaraan World Conference in Sustainable Development (Earth Summit) tahun 1992 di Rio de Janeiro. Paradigma yang dikembangkan menjadi sebuah Agenda Pembangunan Global 2030 yang diberi nama Sustainable Development Goals (SDGs), dengan 17 Tujuan Pembangunan, diantaranya adalah SDGs 2 (zero hunger). Penelitian difokuskan untuk mengkritisi tantangan dalam upaya pencapaian target SDGs 2 (zero hunger) sebagai studi kasus, secara spesifik sub-target 2.1 dari lima sub-target utama dan tiga sub-target pendukung yang ada. Sub-target 2.1 bertujuan untuk mengurangi angka kelaparan dengan menjaminkan akses pangan aman, bernutrisi, dan cukup untuk golongan rentan. Target tersebut diukur dua indikator Prevalensi Kurang Pangan (PKP) dan Prevalensi Rawan Pangan (PRP) yang menitikberatkan akses pangan secara ekonomi, sosial budaya, dan fisik sebagai keberhasilannya. Melalui perspektif jender dan pembangunan sebagai kerangka analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan berdasarkan jender dalam akses pangan yang disebabkan oleh subordinasi perempuan karena adanya budaya patriarki. Dari dua aspek subordinasi perempuan yaitu kondisi ekonomi dan status sosial, ditemukan bahwa terdapat sepuluh tantangan perempuan dalam melakukan akses pangan. Tantangan tersebut menekankan signifikansi budaya patriarki yang menyebabkan subordinasi perempuan sebagai tantangan sistemik yang harus diselesaikan. Peneliti merekomendasikan pemberdayaan perempuan dalam bentuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan melalui pelatihan tenaga kerja dan penyerapan unit usaha ramah perempuan sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan tantangan sistemik tersebut dalam pembangunan.

---

Development is a collective effort carried out by the Nation State with the aim of improving the quality of life of the human beings who become its citizens, with the principles of justice, equality and sustainability in the management of various existing modalities, especially natural resources. However, development as a paradigm, only focused on economic growth alone, and it is in fact not fully capable of fulfilling the goal of a quality life for humans, due to the neglect of the principles of justice and protection of the environment and natural resources in a sustainable manner. The Sustainable Development Paradigm has finally emerged and strengthened since the 1992 World Conference on Sustainable Development (Earth Summit) in Rio de Janeiro. The paradigm that was developed became a 2030 Global Development Agenda called the Sustainable Development Goals (SDGs), with 17 Development Goals, including SDGs 2 (zero hunger). The research focused on criticizing the challenges in achieving SDGs 2 (zero hunger) as a case study, specifically in sub-target 2.1, as one of the five main sub-targets and three supporting sub-targets. Sub-target 2.1 aims to reduce hunger by ensuring access to safe, nutritious and sufficient food for vulnerable groups. This target is measured by two indicators of Prevalence of Undernourishment (PoU) and Prevalence of Food Insecurity Experience Scale (PFIES) which emphasizes access to food economically, socially and culturally as well as physically as its success indicators. Through the perspective of gender and development as analytical framework, the results of the study show that there are gaps existing based on gender in access to food caused by the subordination of women due to patriarchal culture. From the two aspects of women's subordination, namely economic conditions and social status, it was found that there were ten challenges for women in accessing food. This challenge emphasizes the significance of patriarchal culture as the cause of women subordination as a systemic challenge that must be resolved. Researchers recommend empowering women in the form of improving the quality of women's resources through workforce training and the absorption of women-friendly business units as one of the efforts to resolve these systemic challenges in development.

"

"Tesis ini membahas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) di negara-negara Nordik (Denmark, Swedia, Finlandia dan Norwegia). Teori Regional Security Complex (RSCT) Barry Buzan dan Ole Waver (2003) dan konsep SDGs, digunakan untuk menganalisis motif kerja sama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di negara-negara Nordik. Berdasarkan analisis terhadap berbagai variabel yang membentuk pola kerja sama pada teori RSCT, penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi sosial berupa pola persahabatan yang didukung oleh tradisi kerja sama yang panjang dan solid, kedekatan geografi, kesamaan bahasa dan budaya serta kesamaan sistem sosio-ekonomi menjadi dasar bagi kerja sama SDGs di negara-negara Nordik. Penelitian ini menemukan bahwa transformasi eksternal dan peran kawasan (overlay) sebagai faktor pendorong utama kerja sama negara-negara Nordik untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Struktur distribusi kekuatan di kawasan Nordik dapat dikatakan telah berevolusi dari regional power ke the great power in the making. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya negara-negara Nordik dalam memitigasi berbagai ancaman non-tradisional di kawasan Nordik. Negara-negara Nordik juga aktif sebagai aktor keamanan dengan tidak hanya fokus menangani masalah keamanan secara internal tapi juga di kawasan lain seperti di Arktik dan Baltik. Kendati demikian, negara-negara Nordik masih memiliki beberapa tantangan terhadap implementasi SDGs terutama pada tujuan global 12 dan 13. Berdasarkan analisis dengan menggunakan konsep ekonomi sirkular (CE) pada SDG 12, optimalisasi hasil sumber daya dalam siklus teknis masih menjadi tantangan utama di negara- negara Nordik. Jejak material negara-negara Nordik masih paling tinggi di bandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya dan trennya terus meningkat. Selain itu, tren jumlah limbah juga terus meningkat di negara-negara Nordik. Swedia merupakan penghasil limbah tertinggi dibanding negara-negara Nordik lainnya (1994-2017). Kemudian untuk SDG 13, capaian negara-negara Nordik lebih baik dibanding dengan SDG12. Masalah utama pada SDG 13 adalah mitigasi iklim adalah pada sektor transportasi. Sektor transportasi masih menyumbang sekitar 45% dari semua emisi CO2 terkait energi di kawasan Nordik. Kemudian kontribusi negara-negara Nordik untuk mencapai sasaran USD 100 miliar yang ditetapkan dalam naungan UNFCCC masih lebih sedikit di banding negara-negara OECD lain seperti Jerman dan Inggris.

---

This thesis discusses the Sustainable Development Goals (SDGs) in the Nordic countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden). The Regional Security Complex (RSCT) Theory of Barry Buzan and Ole Waver (2003) and the concept of SDGs, are used to analyze the motives for cooperation on Sustainable Development Goals in the Nordic countries. Based on an analysis of various variables that form a pattern of cooperation in the theory of RSCT, this study concludes that social construction in the form of friendship patterns are supported by a long and solid tradition of cooperation, geographical proximity, language and cultural similarity and common socio-economic systems being the basis for SDGs cooperation in the Nordic countries. This study found that external transformation and the role of the region (overlay) as the main driving factors for the cooperation of the Nordic countries for the Sustainable Development Goals. The structure of power distribution in the Nordic region can be said to have evolved from regional power to the great power in the making. This is evidenced by the success of the Nordic countries in mitigating various non-traditional threats in the Nordic region. The Nordic countries are also active as security actors by not only focusing on handling security issues internally but also in other regions such as the Arctic and the Baltic. Nevertheless, the Nordic countries still have some challenges with the implementation of SDGs, especially on global goals 12 and 13. Based on an analysis using the concept of a circular economy (CE) on SDG 12, optimizing resource yields in the technical cycle remains a major challenge in the Nordic countries. The material footprint of the Nordic countries is still the highest compared to other European countries and the trend continues to increase. In addition, the trend of the waste generation also continues to increase in the Nordic countries. Sweden is the highest producer of waste compared to other Nordic countries (1994-2017). Then for SDG 13, the achievements of the Nordic countries are better than SDG12. The main problem with SDG 13 is climate mitigation in the transportation sector. The transportation sector still accounts for about 45% of all energy-related CO2 emissions in the Nordic region. Then the contribution of the Nordic countries to achieve the USD 100 billion target set under the auspices of the UNFCCC is still less than other OECD countries such as Germany and the United Kingdom."

"Memasuki abad ke 21, sampah Plastik Sekali Pakai (PSP) mencul sebagai salah satu permasalahan lingkungan hidup yang mendapatkan perhatian serius masyarakat dunia, seiring dengan hadirnya kesepakatan global tentang Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030. Permasalahan PSP merupakan bagian penting dari target pencapaian SDGs ke 14 tentang Life Below Water dan 15 tentang Life on Land. Isu ini merupakan kajian menarik untuk dikaji karena bersifat intermestik (menganalisis keterkaitan isu Internasional dengan domestik). Skripsi ini mempresentasikan hasil penelitian kualitatif dan empirik terhadap isu tersebut dengan mengangkat konteks lokal Provinsi Bali sebagai studi kasus. Konsep Kemitraan Multipihak dan Pembangunan Berkelanjutan adalah konsep sentral yang digunakan untuk mengkaji dinamika relasi antara aktor negara dan non negara (NGO dan Sektor Bisnis) dalam mewujudkan Bali yang bebas dari sampah PSP. Temuan dalam penelitian ini adalah (1) kemitraan multipihak dapat menghadirkan solusi dalam penyelesaian timbunan sampah plastik di Pulau Bali, (2) walau terdapat dinamika tarik ulur kepentingan dalam proses perancangan dan implementasi, sektor bisnis dan NGO internasional dan lokal memainkan peran penting dalam membantu pemerintah menciptakan budaya dalam masyarakat untuk mengurangi penggunaan PSP. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah, Masyarakat Lokal dan Kelompok Bisnis adalah major groups yang mempunyai peran penting dan strategis untuk mewujudkan pencapaian agenda pembangunan global (SDGs); dan kemitraan multipihak adalah pendekatan yang paling efektif untuk mensinergikan berbagai kekuatan dan keberagaman kepentingan untuk satu tujuan.

---

Entering the 21st century, Disposable Plastic Waste has emerged as one of the environmental problems that has received serious attention from the world community, along with the presence of a global agreement on Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030. Disposable plastics issues are an important part to solve in achieving the target 14th SDGs about Life Below Water and 15 about Life on Land. This issue is an interesting study to be understood because it is intermestic in nature (analyzing the linkages between international and domestic issues). This thesis presents the results of qualitative and empirical research based on the local context of the Province of Bali as a case study. The concept of Multi-stakeholder Partnership and Sustainable Development are a central concept used to analyze the dynamics of relations between state and non-state actors (NGOs and the Business Sector) in realizing Bali free from disposable plastic waste. The findings in this study are (1) multi-stakeholder partnership presents as a solution in managing the plastic waste on the island of Bali, (2) although there are dynamics of interest in the design and implementation process, the business sector and international and local NGOs play an important role in helping the government creating culture in the community to reduce PSP use. From these findings it can be concluded that the Regional Government, Local Communities and Business Groups are the major groups that have an important and strategic role in realizing the achievement of the global development agenda (SDGs); and multi-stakeholder partnerships are the most effective approaches to synergize various modalities and diversity of interests for a single purpose."

"Pemekaran wilayah merupakan suatu fenomena baru yang sedang marak terjadi di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir. Fenomena ini lahir sebagai akibat dari diberlakukannya kembali sistem desentralisasi di Indonesia. Pemekaran wilayah tersebut kemudian menghasilkan sejumlah daerah otonom baru yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sesuai dengan prakarsanya sendiri, kecuali lima kepentingan yang berdasarkan undang-undang tersebut tetap dipegang oleh pemerintah pusat, termasuk didalamnya adalah wewenang dalam hal perencanaan pembangunan. Bagi daerah otonom baru, sebelum ia dapat menyusun rencana pembangunannya sendiri, dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya dilakukan dengan mengacu pada Rencana pembangunan daerah induknya, setelah kepala daerah definitif terpilih maka ia wajib menyusun rencana pembangunan daerahnya sendiri.

---

Regional growth is a new phenomenon emerging in Indonesia in the past decade. This phenomenon was a result of the reintroduction of a decentralized system in Indonesia. Regional divisions are then produced a number of new autonomous regions that have the authority to regulate and manage the interests of their regions in accordance with his own initiative, but five of interests under law is still held by the central government, including the authority in terms of development planning. For new autonomous regions, before he could arrange its own development plan, the implementation of development plans in accordance to the regional development plan of its main region, after definitive local chief elected and he shall prepare its own development plans. "