Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas alternatif desain kebijakan insentif pajak daerah, sebagai upaya mendorong peningkatan pembangunan di kawasan wisata Sekotong. Pajak dan pembangunan merupakan sebuah konsep yang tidak dapat dipisahkan. Peran pajak dalam melakukan pembangunan tidak hanya sebatas sebagai sarana pemenuhan anggaran atau Budgetair, namun juga mendukung pembangunan dari segi intervensi peraturan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism, dengan menggunakan teori desain kebijakan dari Fischer, Miller dan Sidney. Alternatif desain kebijakan yang ditawarkan untuk diterapkan dalam upaya mendorong peningkatan pembangunan di sekotong adalah desain kebijakan insentif pajak bumi dan bangunan serta bea peroleh hak atas tanah dan bangunan disertai dengan dis insentif pajak bumi dan bangunan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses alternative incentive design of local tax policy, in order to enhance the developing progress in the tourist area of Sekotong. Tax and development both are non beneficial concepts. The role of tax in development is not only for fulfilling budget or budgetair but also supporting the development in intervening regulations. This research uses post positivism approach with Fischer, Miller, and Sidney rsquo s policy design theory. The alternative design policy, which is offered to be implemented for enhancing the developing progress in Sekotong, is a policy design of land building tax, along with property rights duty and disincentive of land building tax."

"ABSTRAKAnalisis siklus karbon pada ekosistem pesisir menunjukkan pentingnya keberadaan vegatasi pesisir seperti alga makro, lamun, dan mangrove, tetapi diabaikan dari penghitungan siklus karbon di lautan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biomassa, kandungan karbon, dan nilai ekonomi pada kandungan karbonnya di perairan Lombok Barat. Untuk Biomassa yang terbesar di Stasiun 1 dan 2 terdapat pada jenis Thalassia hemprichii 2.424.50 dan 809.50 gbk/m2 dan jenis Syringodium isoetifolium 174.75 gbk/m2 pada Stasiun 3. Laju kecepatan penyerapan karbon pada Stasiun 1 0.50 gC/m2/hari sehingga bila setahun sebesar 180,68 gC/m2/tahun untuk jenis T. hemprichii dan C. rotundata. Sedangkan pada Stasiun 2 laju penyerapan karbon sebesar 0.37 gC/m2/hari sehingga bila setahun sebesar 133,83 gC/m2/tahun untuk jenis E. acoroides, S. isoetifolium dan C. serrulata. Harga karbon global sebesar 20-50 USD per ton CO2 pada tahun 2020-2030 atau dalam rupiah per ton CO2 setara dengan Rp. 270.000-675.000 1 USD = Rp 13.500 . Stasiun 1, sekitar 82,2 ha, estimasi harga cadangan karbon sebesar Rp. 11.093.639.405 - Rp. 27.734.098.512, dan Stasiun 2 sekitar 27,74 ha, estimasi harga cadangan karbon sebesar Rp. 3.232.497.935 - Rp. 8.081.244.838. Stasiun 3, sekitar 175.13 ha, estimasi harga cadangan karbon sebesar Rp. 26.513.474.319 - Rp. 66.283.685.798.

---

ABSTRACTAnalysis of the carbon cycle in coastal ecosystems demonstrates the importance of coastal vegetation such as macro algae, seagrass, and mangroves, but neglected from carbon cycle calculations in the oceans. This study aims to determine the biomass, carbon content, and economic value of carbon content in the waters of West Lombok. The largest biomass in Station 1 and 2 is found on Thalassia hemprichii 2,424.50 and 809.50 gbk m2 and Syringodium isoetifolium 174.75 gbk m2 type on Station 3. The rate of carbon absorption rate at Station 1 0.50 gC m2 day so that if a year of 180.68 gC m2 year for the type of T. hemprichii and C. rotundata. While at Station 2 the rate of carbon absorption is 0.37 gC m2 day so that if a year of 133.83 gC m2 year for the type of E. acoroides, S. isoetifolium and C. serrulata. Global carbon price of 20 50 USD per ton CO2 in 2020 2030 or in Rupiah per ton CO2 equivalent to Rp. 270,000 675.000 1 USD Rp 13,500 . Station 1, about 82.2 ha, estimated carbon stock price of Rp. 11,093,639,405 Rp. 27,734,098,512, and Station 2 about 27,74 ha, estimation of carbon stock price equal to Rp. 3,232,497,935 Rp. 8,081,244,838. Station 3, about 175.13 ha, estimated carbon stock price of Rp. 26,513,474,319 Rp. 66.283.685.798 "

"Keberlanjutan pembangunan pariwisata sangat tergantung dengan kondisi lingkungan sehingga dibutuhkan adanya upaya perlindungan dan pengelolaan yang baik dan optimal. Pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil harus didasarkan pada komitmen pola keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial budaya dan konservasi. Kegiatan pengelolaan perlu dilakukan dengan memperhatikan kaidah ekologi dan peka terhadap nilai sosial budaya masyarakat. Selain itu perlu dilakukan penentuan ambang batas (carrying capacity), baik secara formal maupun ekologis dalam rangka meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan. Oleh karena itu pemanfaatan potensi sumber daya keanekaragaman hayati, ekosistem, dan nilai kekhasan serta keaslian yang ada di pulau-pulau kecil harus dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu dengan berbasis pada perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan. Upaya tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya pemahaman, kesadaran dan partisipasi dari semua pihak dalam menjaga kondisi lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan pariwisata dan kondisi lingkungan di Gili Trawangan saat ini; mengidentifikasi dan menganalisis pemahaman masyarakat lokal Gili Trawangan tentang prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dan sikap kepedulian masyarakat lokal terhadap permasalahan pariwisata dan lingkungan di Gili Trawangan; mengidentifikasi dan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata dan lingkungan di Gili Trawangan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kondisi lingkungan Gili Trawangan saat ini telah mengalami degradasi yang dapat terlihat dari terjadinya perubahan fungsi lahan di kawasan sempadan pantai dan tatanan lingkungan; kerusakan pantai akibat abrasi; penanganan masalah sampah belum optimal; pengelolaan sarana-prasarana umum belum optimal; dan kerusakan terumbu karang. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi tersebut maka perlu adanya pengelolaan pariwisata dan pengelolaan lingkungan yang didasari oleh adanya pemahaman tentang prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dan sikap kepedulian terhadap permasalahan yang terjadi serta adanya partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata dan pengelolaan lingkungan.

---

Sustainable development of tourism depends on the environmental conditions that required protective efforts; proper and optimal management. Tourism management in small islands must be based on the balance commitment between the development of economic, socio-cultural and conservation. Management activities need to be carried out by giving more attention to the rules of ecology and sensitive to social and cultural values. In addition it is necessary to determinate the threshold (carrying capacity), both formal and ecologically in order to minimize the negative impacts of development activities. Therefore, the potential utilization of biodiversity resources, ecosystems, the distinctiveness and authenticity value of small islands must be sustainable and integrated based on the protection, maintenance, utilization and development. Such efforts will not work without the understanding, awareness and participation of all parties in maintaining the environmental condition.

The purpose of this study is to identify and analyze the development of tourism and environmental condition in Gili Trawangan currently; to identify and analyze Gili Trawangan local communities understanding of the sustainable tourism principles and local communities caring attitude towards tourism and environment issues in Gili Trawangan; to identify and analyze the level of participation of local communities in tourism and environmental management in Gili Trawangan. This study was conducted with a qualitative approach and a combination of quantitative and qualitative research method.

The results of this study found that the environmental condition of Gili Trawangan nowadays has degraded as indicated by the change of land use in coastal border and the change of environmental order; coastal damage due to abrasion; the handling waste problem is not optimal yet; the management of public infrastructure is not optimal, and the coral reefs damage. To overcome these problems, it is necessary to manage the tourism and environment based on the understanding of the sustainable tourism principles and caring attitude towards the occurred problems, and also the local communities participation in environmental and tourism management."

"Pengembangan Kawasan Mandalika yang berada di Kabupaten Lombok Tengah berkaitan erat dengan penentuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Mandalika) dan pengoperasian Sirkuit Internasional Mandalika. Potensi pariwisata yang menjadi ciri khas, tidak terlepas dari berbagai objek wisata pantai yang terletak di KEK dan penyangga, yakni Pantai Kuta yang berada di kawasan inti KEK dan Pantai Selong Belanak yang berada di kawasan penyangga KEK. Pengembangan kawasan dilihat melalui kemunculan kawasan bisnis yang ditandai dengan menjamurnya fasilitas secara spasial sehingga membentuk pola keruangan Kawasan Bisnis Rekreasional atau Recreational Business District (RBD) dengan tiga komponen yaitu Large Shopping Center (LSC), Commercial Pedestrian Street (CPS), dan Urban Leisure Area (ULA). Metode kuantitatif berupa Analisis Tetangga Terdekat/ Nearest Neighbour Analysis (NNA) dan analisis densitas atau kepadatan titik melalui Kernel Density Estimation (KDE), serta besar pengaruh jarak dari pusat kota dan atraksi yang diukur melalui Regresi Linier. Pantai Kuta memiliki RBD lebih signifikan dengan 605 titik fasilitas dan Pantai Selong Belanak 103 titik. Pola keruangan RBD Pantai Kuta dan Selong Belanak memiliki kategori LSC dan CPS yang cenderung memadat pada bentuk medan asal laut (wilayah pesisir) dan penggunaan lahan pertanian yang semula dimanfaatkan sebagai perkebunan. Melalui fungsi jalannya, pola keruangan RBD Pantai Kuta dengan kategori LSC dan CPS cenderung memadat secara linier di jalan kolektor, sedangkan Pantai Selong Belanak di jalan lokal. Pengaruh pengembangan Kawasan Mandalika menunjukkan nilai >75% yang berpengaruh kuat, dimana semakin dekat jarak RBD dengan pusat atraksi dan pusat kota menyebabkan jumlah fasilitas semakin banyak dan membentuk kawasan bisnis padat dan sebaliknya

---

The development of the Mandalika Area in Central Lombok Regency is closely related to the determination of the Mandalika Special Economic Zone (SEZ) and the operation of the Mandalika International Circuit. The characteristic tourism potential is inseparable from the various beach tourism objects in the SEZ and its buffers, namely Kuta Beach, which is in the core area, and Selong Belanak Beach in the SEZ's supporting area. Regional development is seen through the emergence of business facilities spatially to form a Recreational Business District (RBD) spatial pattern. RBD consists of three components; Large Shopping Center (LSC), Commercial Pedestrian Street (CPS), and Urban Leisure Area (ULA). Quantitative methods include Nearest Neighbor Analysis (NNA) and density analysis or point density through Kernel Density Estimation (KDE), as well as the influence of distance from the city center and attractions measured by Linear Regression. Kuta Beach has a more significant RBD with 605 facility points, and Selong Belanak Beach has 103 points. The spatial pattern of the RBD of Kuta Beach and Selong Belanak has LSC and CPS categories which tend to condense in the shape of the terrain originating from the sea (coastal areas) and the use of agricultural land that was originally used as plantations. Through its road function, the spatial pattern of Kuta Beach RBD with LSC and CPS categories tends to condense linearly on collector roads, while Selong Belanak Beach is on local roads. The effect of the development of the Mandalika area shows a value of >75% means it has a strong influence, where the closer the RBD is to the center of attractions and the city center, the more facilities will form a denser business area"

"Evaluasi ini bertujuan untuk melihat proses pengelolaan program desa wisata oleh BP Dewi Tetebatu. Tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui keberhasilan desa wisata berdasarkan aspek partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangannya penting untuk memicu desa wisata yang partisipatif. Studi sebelumnya terkait evaluasi desa wisata fokus pada hasilnya saja, sehingga penting untuk mengevaluasi proses pengelolaan programnya. Maka, evaluasi ini akan berfokus pada evaluasi proses pengelolaan desa wisata oleh BP Dewi. Studi ini menggunakan metode means-ends structures untuk mengetahui kesesuaian program dengan tujuan awalnya. Metode ini tepat digunakan karena mampu membantu peneliti melihat proses input hingga impact suatu program. Hasil evaluasi berdasarkan metode ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan desa wisata oleh BP Dewi di Tetebatu sudah berjalan baik. Melalui program SMI dan BAS, BP Dewi berhasil membuat masyarakat mampu mengelola dan mempromosikan destinasi wisatanya. Terkait tata kelola, masyarakat sudah mampu memberikan hospitality sesuai standar kepada pengunjung. Kemudian, pelaku wisata sudah mampu mempromosikan usahanya secara mandiri maupun kolaborasi dengan agen perjalanan wisata. Hasil ini tercapai karena partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengelolaan desa wisata.

---

This evaluation aims to see the process of managing the tourism village program by BP Dewi Tetebatu. Another goal is to determine the success of the tourism village based on aspects of community participation and empowerment. This is because community involvement in the development process is important to trigger a participatory tourism village. Previous studies related to the evaluation of tourism villages focus on the results only, so it is important to evaluate the program management process. Thus, this evaluation will focus on evaluating the process of tourism village management by BP Dewi. This study uses the means-ends structures method to determine the suitability of the program with its initial objectives. This method is appropriate to use because it is able to help researchers see the input process to the impact of a program. The results of the evaluation based on this method show that the process of tourism village management by BP Dewi in Tetebatu has been running well. Through the SMI and BAS programs, BP Dewi succeeded in making the community able to manage and promote their tourist destinations. Regarding governance, the community has been able to provide hospitality according to standards to visitors. Then, tourism actors have been able to promote their businesses independently and collaborate with travel agents. These results were achieved due to the active participation of the community in every process of managing the tourism village."

"Kota Bandung merupakan salah satu wilayah yang memiliki keunggulan seni budaya dan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam hal mendukung potensi ekonomi kreatif, termasuk potensi yang ada di Kota Bandung, Pemerintah menyusun kebijakan yang dianggap dapat mendorong produktivitas para pelaku ekonomi kreatif. Kebijakan tersebut diejawantahkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain kebijakan pemberian insentif pajak bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung beserta tantangan dalam merumuskan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu mendesain kebijakan insentif pajak pengurangan beban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan insentif pajak pengurangan beban Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Bandung. Tantangan yang dihadapi jika Pemerintah Daerah hendak merumuskan kebijakan insentif pajak bagi pelaku ekonomi kreatif adalah kurangnya penggunaan prinsip evidence-based policy dalam pembuatan kebijakan, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif, sosialisasi kebijakan yang kurang gencar dilakukan, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas dan kuantitas di Pemerintah Daerah. Selain itu, Penelitian ini menemukan, di dalam perumusan kebijakan insentif pajak bagi pelaku ekonomi kreatif, perlu diperhatikan beberapa hal seperti pembentukan kebijakan pendukung insentif pajak di luar kewajiban perpajakn pelaku ekonomi kreatif dan penetapan syarat-syarat administratif sebelum dapat memanfaatkan insentif pajak.

---

Bandung is one of the regions that has a superiority in arts, culture, and creative economy in Indonesia. In terms of supporting the potentials of the creative economy, including the potential that exists in Bandung, the government formulates policies that are considered to be able to encourage the productivity of creative economy actors. This policy is embodied in Government Regulation Number 24 of 2024 on Implementation of Law Number 24 of 2019 on Creative Economy. This research aims to analyze the design of policies providing tax incentives for creative economy actors in Bandung along with the challenges in formulating these policies. This research uses a qualitative approach and uses data collection techniques in the form of field studies and literature studies. The research results show that the government needs to design a tax incentive policy to reduce the tax burden of Land and Building Tax and tax incentives to reduce the tax burden of Entertainment Tax in Bandung. The challenges faced if the Regional Government of Bandung wants to formulate tax incentive policies for creative economy actors are lack of use of evidence-based policy principles in policy making, lack of coordination between the government and creative economy actors, less intensive policy dissemination, and limited Human Resources in terms both of quality and quantity of Regional Government. Apart from that, this research founds that in formulating tax incentive policies for creative economy actors, it is necessary to pay attention to several things such as the formation of policies that support tax incentive besides the tax obligations of creative economy actors and the determination of administrative requirements before they use tax incentives. "

"Penelitian ini membahas mengenai Desain Kebijakan Insentif Pajak atas Investasi dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) bidang infrastruktur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa bentuk insentif pajak yang dapat diberikan diantaranya adalah dalam bentuk pajak penghasilan badan dan insentif pajak lainnya berupa pembebasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal. Manfaat atas pemberian insentif dapat dilihat dari tiga sisi yaitu dari sisi : investor, masyarakat, dan pemerintah. Korea Selatan dan Filipina juga memberikan insentif pajak atas investasi dalam proyek KPS sebagai dukungan pemerintah dalam rangka pelaksanaan proyek KPS di negaranya.

---

This research focused on Tax Incentives Policy Design for the Investment in Public Private Partnership (PPP) Infrastructure Project in Indonesia. This research used qualitative method. Results indicated that the form of incentives that can be given are corporate income tax and others tax incentives on Tariff and Value Added Tax for imported capital. The benefits generated from giving tax incentives can be seen from three aspects : investor, society, and government. South Korea and Philliphine are also giving tax incentives as a governement support to implement PPP in their infrastructure project."

"[Tesis ini menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Cagar Alam Guci Menjadi Kawasan Taman Wisata Alam di Kabupaten Tegal dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan hasil penelitian menunjukan bahwa usulan perubahan fungsi kawasan Cagar Alam Guci oleh Bupati Tegal sudah memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012, dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Cagar Alam Guci Menjadi Kawasan Taman Wisata Alamdi Kabupaten Tegal ini adalah tata batas, kependudukan, perubahan kondisi biofisik kawasan hutan, kondisi sosial ekonomi penduduk kawasan, jangka benah, dan cakupan luas. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Tegalmempersiapkan dengan lebih baik pelaksanaan Kebijakan Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Cagar Alam Guci Menjadi Kawasan Taman Wisata Alam di Kabupaten Tegal yang masih berjalan sampai saat ini dan kebijakan tersebut dapatterintegrasi dengan penanganan masalah sosial dan ekonomi masyarakat desa sekitar.

---

This thesis analyzes the policy implementation of alteration of function on part of the Guci Nature Reserve Area into a Natural Tourism Area in Tegal Regency and the factors influencing the policy This research adopts a qualitative method which results descriptive data collected through observation and field study literature study and document study as well as audio visual and indepth interview with interviewees from the related government intergrated team members Guci Nature Reserve local vendors and Rembul village residents The research result shows that the Tegal Regent's proposal on alteration of function of Guci Nature Reserve complies with all requirements The factors influencing the policy implementation of alteration of function on part of the Guci Nature Reserve Area into a Natural Tourism Area in Tegal Regency are boundaries population the shift of the biophysical condition of forest area the socio economic condition of local residents reform period and broad coverage The research result suggests that Tegal regional government needs to immediately compose a short and long term management plan based on the consideration of i heavy topography and height ii unnatural vegetation needs to be restored and iii Maintaining the existence of TWA by taking advantage of the intensive utilizatrion of 0 7 ha area as done today .;This thesis analyzes the policy implementation of alteration of function on part of the Guci Nature Reserve Area into a Natural Tourism Area in Tegal Regency and the factors influencing the policy This research adopts a qualitative method which results descriptive data collected through observation and field study literature study and document study as well as audio visual and indepth interview with interviewees from the related government intergrated team members Guci Nature Reserve local vendors and Rembul village residents The research result shows that the Tegal Regent rsquo s proposal on alteration of function of Guci Nature Reserve complies with all requirements The factors influencing the policy implementation of alteration of function on part of the Guci Nature Reserve Area into a Natural Tourism Area in Tegal Regency are boundaries population the shift of the biophysical condition of forest area the socio economic condition of local residents reform period and broad coverage The research result suggests that Tegal regional government needs to immediately compose a short and long term management plan based on the consideration of i heavy topography and height ii unnatural vegetation needs to be restored and iii Maintaining the existence of TWA by taking advantage of the intensive utilizatrion of 0 7 ha area as done today , This thesis analyzes the policy implementation of alteration of function on part of the Guci Nature Reserve Area into a Natural Tourism Area in Tegal Regency and the factors influencing the policy This research adopts a qualitative method which results descriptive data collected through observation and field study literature study and document study as well as audio visual and indepth interview with interviewees from the related government intergrated team members Guci Nature Reserve local vendors and Rembul village residents The research result shows that the Tegal Regent rsquo s proposal on alteration of function of Guci Nature Reserve complies with all requirements The factors influencing the policy implementation of alteration of function on part of the Guci Nature Reserve Area into a Natural Tourism Area in Tegal Regency are boundaries population the shift of the biophysical condition of forest area the socio economic condition of local residents reform period and broad coverage The research result suggests that Tegal regional government needs to immediately compose a short and long term management plan based on the consideration of i heavy topography and height ii unnatural vegetation needs to be restored and iii Maintaining the existence of TWA by taking advantage of the intensive utilizatrion of 0 7 ha area as done today ]"

"ABSTRAKPerkembangan teknologi komunikasi dan web pada industri pariwisata kian mempengaruhi cara orang dalam mengakses informasi. Salah satu bentuk perkembangannya diwakili dengan ulasan online oleh pengguna hotel pada travel website yang keberadaannya tengah menjamur dewasa ini. Opini pengguna dapat dimanfaatkan oleh pengelola hotel dalam meningkatkan kualitas industri perhotelan, bersamaan dengan rencana pemerintah untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan ke Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan opinion mining guna mengetahui aspek yang berkaitan dengan layanan dan fasilitas beserta sentimennya untuk menggambarkan pendapat pengguna terhadap kualitas hotel. Sebuah program yang bekerja atas prinsip Recursive Neural Tensor Network (RNTN) digunakan dalam penelitian ini. Ulasan pengguna hotel di Labuan Bajo, Lombok, dan Bali digunakan untuk mewakili daerah wisata yang mirip dan berdekatan, serta tingkat perkembangan pariwisata yang berbeda-beda. Luaran analisis sentimen menunjukkan bahwa aspek yang berkaitan dengan aktivitas dan hiburan, fasilitas ruangan, dan jasa transportasi di ketiga daerah masih didominasi dengan sentimen negatif. Hasil penelitian dapat digunakan untuk evaluasi dalam meningkatkan kualitas industri perhotelan sebagai penunjang pariwisata di Indonesia

---

ABSTRACTThe rapid development of communication technology and website on the tourism domain increasingly influence the way people access information. One of the development impact is represented by hotel users? review on travel websites whose existence is flourishing today. Users? opinion can be used by hotel managers for improving the quality of the hospitality industry, in line with the government plans to bring more tourists to Indonesia. Opinion mining approach is used in this research to determine the aspects related to service and facility of the hotel, along with the sentiment to describe users? opinion towards the quality of the hotel. A program that works on the principle of Recursive Neural Tensor Network (RNTN) used in this study. Hotel users? review in Labuan Bajo, Lombok, and Bali used to represent the tourist areas that are similar and close to each other, with different levels of tourism development. The output of this research shows that the hotel aspects related to activities and entertainment, room amenities, and transportation services in the three regions are still dominated by negative sentiment. Therefore, the results of this research can be used for evaluation to improve the quality of the hospitality industry as an important support in Indonesia tourism"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Pajak Atas Homestay Di Desa Wisata Batulayang Kabupaten Bogor ditinjau dari hukum pajak material dan hukum pajak formal. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis implementasi pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Bogor. Adapun penelitian ini mengadopsi paradigma post-positivisme dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan memusatkan pada fenomena yang terjadi dilapangan yaitu kebijakan pajak atas homestay desa wisata yang berlaku saat ini di Kabupaten Bogor. Dari data tersebut, peneliti mencari pola-pola, hukum, prinsip-prinsip, dan akhirnya peneliti menarik simpulan dari analisnya tersebut. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang telah dipilih. Hasil penelitian ditinjau dari teori hukum pajak karena undang-undang merupakan bagian dari kebijakan. Dengan demikian, Tax Law dianggap sebagai bagian dari Tax Policy. Homestay desa wisata di Kabupaten Bogor masih dikategorikan sebagai objek pajak hotel dengan tarif 10. Pemerintah Daerah dan masyarakat penyedia homestay sampai saat ini belum mengetahui dan menerapkan pemungutan pajak atas homestay. Belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai pemungutan perpajakan atas homestay. Penghasilan atas homestay sampai saat ini memang masih tidak dipungut pajak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, selain tidak adanya pengaturan khusus hal ini juga dikarenakan kurangnya informasi dan pemahaman mengenai homestay desa wisata. Ketentuan perpajakan yang ada tidak memberikan penjelasan mengenai definisi atau pengertian homestay desa wisata. Tidak adanya pengertian mengenai homestay desa wisata ini sebenarnya dapat memberikan suatu ketidakpastian hukum, dimana tidak ada batasan atau ruang lingkup yang memberikan gambaran mengenai sejauh mana suatu tempat dapat dikatakan sebagai homestay desa wisata. Ketidakpastian hukum ini dapat memberikan potensi kurang bayar dan sanksi perpajakan atas penghasilan yang diperoleh homestay desa wisata yang mungkin akan ditanggung oleh Wajib Pajak homestay dikemudian hari. Pajak Hotel di Kabupaten Bogor mempunyai beberapa kategori penginapan yang menjadi objek pajak hotel. Kategori objek pajak hotel dibedakan menjadi 4 (empat) jenis kategori yaitu hotel, villa, wisma dan rumah kos. Implementasi penyetoran dan pemungutan pajak di Kabupaten Bogor dilakukan melalui portal online system. Pajak Hotel di Kabupaten Bogor menganut self assessment system dimana Wajib Pajak yang menaksir dalam arti menghitung dan memperhitungkan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

---

This study aims to analyze the Tax Policy on Homestay in the Tourism Village of Batulayang, Bogor Regency in terms of material tax law and formal tax law. This study also aims to analyze the implementation of hotel tax collection in Bogor Regency. The research adopts the post-positivism paradigm by using a Qualitative Research Method by focusing on the phenomenon occurring in the field, namely the tax policy on the tourism village homestay currently in force in Bogor Regency. From these data, researchers look for patterns, laws, principles, and finally researchers draw conclusions from the analyst. Primary data sources were obtained through in-depth interviews with selected informants.The research results are reviewed from the theory of tax law because the law is part of the policy. Thus, Tax Law is considered as part of Tax Policy. Tourism village homestays in Bogor Regency are still categorized as hotel tax objects at a rate of 10. Local governments and homestay providers have not yet known and implemented a tax collection on homestays. There are no specific regulations governing the collection of taxation on homestays. Income to the homestay so far is still not taxed by the Bogor District Government, in addition to the absence of special arrangements this is also due to lack of information and understanding of tourist village homestays. Existing taxation provisions do not provide an explanation of the definition or understanding of a tourist village homestay. The lack of understanding of the tourist village homestay can actually provide a legal uncertainty, where there are no limits or scope that gives an idea of the extent to which a place can be said to be a tourist village homestay. This legal uncertainty can provide the potential for underpayment and taxation sanctions on income earned by a tourist village homestay that may be borne by the homestay taxpayer in the future. Hotel Taxes in Bogor Regency have several lodging categories which are subject to hotel taxes. The category of hotel tax objects can be divided into 4 (four) types of categories, namely hotels, villas, guesthouses and boarding houses. The implementation of depositing and collecting taxes in Bogor Regency is done through an online portal system. Hotel Taxes in Bogor Regency adhere to a self assessment system where the Taxpayer estimates in the sense of calculating and calculating the fulfillment of his tax obligations."