Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis tentang studi kasus aneksasi Timor Timur dan jejaring advokasi transnasional, the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN dengan menggunakan konsep pola bumerang (Keck dan Sikkink, 1998) dan siklus hidup norma (Finnemore dan Sikkink, 1998). Tesis ini menyimpulkan bahwa norma yang diinternalisasi tidak dapat berjalan dikarenakan adanya benturan antara norma internasional dan struktur domestik. Benturan ini terjadi ketika norma internasional yang menghendaki hak untuk menentukan nasib sendiri ditantang pada kepentingan negara untuk menjaga kedaulatan. Oleh sebab itu, aktor transnasional membutuhkan kemampuan non-material yakni, kekuatan diskursus untuk melawan nilai dan norma yang dianggap tidak sejalan dengan kesepakatan internasional. Selain itu, juga dibutuhkan satu mekanisme yang simultan antara aktor domestik dan transnasional untuk menekan dan mempengaruhi kebijakan maupun perilaku negara.

---

This thesis analyzes the study case of East Timor annexation and transnational advocacy network, the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) by using the concept of boomerang pattern (Keck and Sikkink, 1998) and norm lifecycle (Finnemore and Sikkink, 1998). This thesis concluded that internalized or cascading norms may eventually fail to reach because of the clash between international and domestic structure. These norms clash occur when the right of self-determination is challenged by the norm of state sovereignty. Hence, transnational actors need the immaterial capability as power in discourse to counter the existing logic of appropriatness and also by creating a simultaneous mechanism between domestic and transnational actors to pressure and influence on policy change and state behavior."

"ABSTRACTThis paper concerns the history of Australia's International support for the self determination and independence of east timor, a former portuguese ecolony that was invaded by indonesia under presidence suharto in december 1975 and unilaterally annexed in july 1976. The australian support mobilized many people and lasted until august 1999, when the popular consultation was held in east timor following the decision to make it happen by indonesian president habibie, who had replaced suharto to the previous year. "

"This research explains about process of East Timor separation from Republic of Indonesia after twenty four years to be part 27th Indonesia's province from intelligence analysis.The fundamentals theory using intelligence cycle, intelligence function and to be concern with intelligence advise and national policy. A problem in this research is, How is role's Bakin as a highest intelligence's organization to wining pro integration in that process.In that case, intelligence link to national security and foreign security as aspect of internal security.Methods of this research, use library literature, interview with history maker and intelligence's theory to know why pro integration loosing in that process.To have an authentic document's is very difficult, because almost all of document in Bakin is top secret. So for help this research to interview with history maker is the solution.Discoverer of policy makers very-very dominant in that case although without advise from Bakin, because the both of fundamental's Bakin only Keppres.Finally, fundamental of law State Intelligence Agency need to advance, and recovery controlling system for this organization."

"Sistem Tenaga Listrik (STL) Indonesia saat ini masih berkaca pada Negara Kontinental(daratan) dan tidak cocok jika terus diterapkan di Negara Kepulauan seperti Indonesia.Maka dengan membuat konsep Island Charging pada studi kasus Pulau Timor baik darisisi teknologi storage, supply chain dan keekonomian kiranya menjadi alternatif sertasolusi orisinil dalam memecahkan masalah energi seperti pemerataan elektrifikasi,terciptanya lingkungan bersih dan meningkatnya nilai tambah ekonomi serta benefituntuk daerah sekitarnya. Dimana metodologi yang digunakan mulai dari analisa teknistransportasi dan teknologi Mobile Energy Storage System (MESS), kemudian dilanjutkandengan analisa ekonomi menggunakan Livelized Cost of Storage (LCOS) pada MESSyang dominan dipengaruhi oleh moda transportasi. Hasil dari perhitungan tersebut akandibandingkan terhadap keekonomian Generator Setting (Genset) diesel di Pulau Wetarsehingga diperoleh kesimpulan bahwa konsep Island Charging ini dapat dikatakanfeasible apabila faktor eksternalitas ikut diperhitungkan dan adanya subsidi dariPemerintah jika menggunakan energi terbarukan

---

The current Indonesian Electric Power System (STL) still reflects on the Continental

Country (mainland) and is not suitable if it continues to be applied in an archipelago

country like Indonesia. So by making the concept of Island Charging in the case study of

Timor Island, both in terms of storage technology, supply chain, and economics, it is

likely to be an alternative and original solution in solving energy problems such as

equalization of electrification, creating a clean environment and increasing economic

added value and benefits to the surrounding area. The methodology used starts from

technical analysis of Mobile Energy Storage System (MESS) transportation and

technology, then continues with economic analysis using Levelized Cost of Storage

(LCOS) in MESS, which is dominantly influenced by the mode of transportation. The

results of these calculations will be compared to the economy of the Diesel Generator

Setting (Genset) on Wetar Island so that the conclusion is that the Island Charging concept

can be said to be feasible if externalities are taken into account, and there is a subsidy

from the Government when using renewable energy"

"Tesis ini membahas tentang pengembangan tata pamer, yang merupakan salah satu fungsi museum, Studi kasus yang dilakukan adalah Museum Timor Timur Taman Mini ?Indonesia Indah? Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang diawali dengan gambaran keadaan Museum Timor Timur sekarang ini. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu melakukan konsep penyajian museum yang lebih terarah dengan sesuai visi dan misi, tujuan museum Timor Timur. Kemudian menentukan desain alur pameran dan program kegiatan berdasarkan teori komunikasi. Dalam desain tersebut terdapat unsur-unsur penting yang berperan menentukan pesan, pameran dan program kegiatan sebagai media penyampaian pesan, hal ini bertujuan untuk mewujutkan pameran dan program kegiatan yang lebih efektif.

---

This thesis discusses the development of governance showroom, which is one of the museum?s .functions, is a case study carried out in East Timor Museum Taman Mini "Indonesia Indah" Jakarta. This study was conducted by qualitative descriptive method that begins with an overview of today's Museum of the East Timorese. based these conditions, need to conluct a more focused presentation of concept in accordance with the vision and mission, the purpose of the museum of East Timor. Then to determine the flow of desian exhibitions and program based on the theory of communication activitias. the design are consists of important elements that contribete to determining the message, exhibition and program of activities as a medium to deliver the message, it aims to realize the exhibition and program activities be more effetive."

"Kemajuan tehnologi berkembang dengan amat pesat dan tidak dapat dihindari oleh siapapun dan negara manapun. Seiring dengan perkembangan tehnologi tersebut menimbulkan permasalahan dengan Hukum Acara yang berlaku disuatu negara terutama negara berkembang seperti: Indonesia. Salah satu produk kemajuan tehnologi yang menimbulkan polemik adalah pemeriksaan saksi melalui media teleconference dengan Hukum Acara Pidana maupun Hukum Acara Peradilan Hak Asasi Manusia yang dalam Pasal 10 masih mengacu pada Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana terutama Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan".Sudah seharusnya Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia tidaklah tepat mengacu pada Hukum Acara Pidana meiigingat pelaku pelanggaran berat Hak Asasi Manusia merupakan Extra Ordinary Crimes sehingga tidak dapat disamakan dengan kejahatan biasa (Ordinary Crimes) Sehingga menimbulkan perdebatan dalam hal kehadiran saksi apakah mutlak hadir secara fisik di muka persidangan tanpa terkecuali, sedangkan penggunaan teleconference dengan berbagai alasan seperti sakit atau keamanannya tidak terjamin bila memberikan kesaksian dimuka persidangan karena terdakwanya adalah seorang yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan untuk mengancam keselamatan saksi. Meskipun tidak hadir secara langsung kernuka persidangan keterangan saksi melalui media teleconference telah "hadir" dengan dapat dilihat langsung oleh aparat penegak hukum maupun pengunjung sidang melalui Iayar kaca yang ada dan dapat di check secara silang persesuaiannya oleh hakim pada kedua belah pihak yang bersengketa.Penggunaan keterangan saksi melalui media teleconference adalah sangat penting terutama untuk kasus pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia, terorisme, pencucian uang, obat - obatan terlarang dan sebagainya. Berkaitan dengan permasalahan di bidang hukum tersebut maka tujuan penulisan ini adalah membahas serta memecahkan permasalahan mengenai teleconference sebagai salah satu alat bukti dalam memeriksa keterangan saksi dengan jarak jauh dan saksi tidak hadir secara Iangsung ke muka persidangan.

---

Progress of technology expand very fast and cannot avoided by anyone and any countries. Along with growth of the technology generate problems of Criminal Code that effected in a country especially developing countries like: Indonesia. One of the product of technology progress which generate polemic is interrogation of witness through teleconference media in Criminal Code and Human Rights Judicature Code which in Section 10 still refer to Criminal Code that effected in Indonesia in this case Criminal Code especially Section 185 sentence (1) KUHAP sounding " eyewitness description as a means of evidence is eyewitness description which is eyewitness state in front of court".

It Have ought to Human Rights Court Code is not precisely refer to Criminal Code remember perpetrator of heavy violation of Human right is Extra Ordinary Crimes so that not earn to be compared to badness of habit ( Ordinary Crimes) Causing debate in the case of attendance of eyewitness do absolute attend by physically in the face of conference without aside from, while usage of teleconference by various reason like the security or pain of not well guaranteed if/when giving witness in the face of conference because the defendant of is a having strength and power to menace safety of eyewitness. Absent though directly conference of eyewitness description through media of teleconference have " attended" earned direct vision by enforcers government officer punish and visitor of conference through existing glass screen and earn in check cross the concord of by judge at both parties which was have dispute.

Usage of eyewitness description through media of teleconference is of vital importance especially for the case of heavy collision to Human right, terrorism, wash of money, forbidden drug etcetera. Problems relating to in the law area hence this writing target is to study and also solve problems concerning teleconference as one of the evidence appliance in checking eyewitness description with long distance and absent eyewitness directly to conference face."