Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNama : M. Beni Kurniawan NPM : 1606845980 Program Studi : Hukum Kenegaraan Judul : Penggunaan Diskresi dalam Pemberian Status Kewarganegaraan: Analisis Yuridis Kewarganegaraan RI Archandra Thahar. Penggunaan diskresi terkadang menghadirkan polemik di tengah masyarakat. Adanya dua sisi yang bertolak belakang terhadap diskresi, dapat dimaklumi apabila ada yang beranggapan diskresi sebagai sesuatu yang klise dan paradox . Pandangan tersebut ada benarnya, diskresi Menkumham dalam memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada Archandra Thahar telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Pasal 9 UU Nomor. 12 Tahun 2006 bahwa Permohonan pewarganegaraan harus sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, adapun Archandra yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia belum memenuhi syarat tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 dan PP Nomor 2 Tahun 2007? Dan Bagaimanakah Diskresi Menkumham dalam pemberian status Kewarganegaraan RI Archandra Thahar Ditinjau dari UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Tata Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dapat dilakukan melalui prosedur naturalisasi biasa, naturalisasi istimewa, dan prosedur registrasi. Diskresi Menkumham dalam pemberian kewarganegaraan RI kepada Archandra Tahar adalah diskresi yang sewenang-wenang, melampaui wewenang dan bertentagan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Menkumham dalam menggunakan kewenangan diskresi harus memperhatikan ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan, Asas Non Diskriminasi dan Asas Kepastian Hukum.

---

ABSTRACTABSTRACT Name M. Beni Kurniawan NPM 1606845980 Study Program Hukum Kenegaraan Title Using Discretion in Granting of Citizenship Status Reviewed from Act Number 30 of 2014 on Government Administrastion juridical analysis Citizenship of Archandra Thahar . . The use of discretion sometimes presents a polemic in society. The existence of two opposite sides of discretion, can be understood if anyone thinks discretion as something cliche and paradox . The view is true, Minister of Law and Human Right s discretion in giving Indonesian citizenship to Archandra Thahar has caused controversy in society. Article 9 of Act Number. 12 of 2006 stated that the Application must have resided in the territory of the Republic Indonesia at least 5 consecutive years or at least 10 years in a row, as for Archandra who has lost Indonesian citizenship has not fulfilled that requirement. The problem of this research is how are the requirements and procedures for regaining Indonesian citizenship as stipulated in Law Number 12 Year 2006 and Government Regulation Number 2 Year 2007 And How is Minister of Law and Human Right s discretion in giving the status of Citizenship RI Archandra Thahar reviewed from Act Number 30 Year 2014 on Government Administration The research method used is normative juridical using primary, secondary and tertiary legal material. The results of research concluded that the Procedures for obtaining Indonesian citizenship can be done through normal naturalization, special naturalization, and registration procedures. Minister of Law and Human Right s discretion in granting Indonesian citizenship to Archandra Tahar is an arbitrary discretion, transcending authority and contrary to Act No. 30 of 2014 and the Good Governance Principles. Minister of Law and Human Right in using discretion authority should pay attention to the provisions in Act No 30 Year 2014 and Good Governance Principles, especially the accurate Principle, Non Discrimination Principles and Legal Certainty Principles. "

"Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan subyek dan kewarganegaraan ganda terbatas dalam menentukan status kcwarganegamannya pada saat yang telah ditentukan itu telah tiba berdasarkan pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 tcntang kewarganegaraan. Undang-Undang No 12 Tahun 2006 dibuat dan diundangkan tmtuk mcmfasilitasi keinginan dari pelaku pernikahan beda bangsa untuk mendapatkan hak terhadap anak. Pemerintah Indonesia memperjclasnya dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 untuk pelaksanaanya. Pengcrtian mcngeuai fungsi keluarga yang diutarakan oleh Abu Ahmadi dan tangga hierarki motivasi manusia dad Abraham Maslow tentang kebuluhan akan aktualisasi diri yang akan digunakan dalam mcneliti persoalan tersebut_ Penelitian ini bersifat kualilalif dan metode yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Dari analisis terhadap data dan hasil wawancaxa, disimpulkan bahwa Undang-Undang No. I2 tahun 2006 telah dibuat untuk memberikan hak kcpada anak dari pcrnikahan beda ncgara orang tuanya, akan tetapi hal ini perlu diimbangi dengan peran orang tua dalam keluarga dalam membantu anak dalam fungsinya membantu anak menemukan status sosialnya (kewarganegaraan) dan kejelasan rlari kebijakan yang ditctapkan oleh negara dalam hal batas waktu yang tclah ditetapkan bagi anak untuk memilih dan konsekucnsi yang harus dilerima secara hukum yang berlaku.

---

This thesis discusses the factors into consideration the subject of limited dual citizenship in determining the citizenship status at the time that has been determined that has come under article 6 of Law no. 12 of 2006 concerning citizenship.

Act No. 12 of 2006 created and enacted to facilitate the desire of the perpetrators of marriage different from nation to gain the rights of children. Indonesian government to clarify the Government Regulation no. 2 Year 2007 for its implementation.

Understanding of family function expressed by Abu Ahmad and staircase hierarchy of human motivation from Abraham Maslow's about self-actualization needs to be used in researching the issue. This study is qualitative and the methods used are interviews and literature study.

From the analysis of the data and interviews, concluded that the Act. I2 in 2006 was created to give rights to the child from phisher parents' marriage different countries, but this needs to be balanced with the role of parents in families in helping children in its function of helping children find their social status (citizenship) and the clarity ofa policy set by the state in terms ofa predetermined time limit for children to choose and the consequences that must be accepted laws."

"Tesis ini membahas politik hukum pengaturan kewarganegaraan di Indonesia. Secara khusus, proses pembahasan dilakukan terhadap produk hukum tentang kewarganegaraan dari era orde lama sampai dengan orde reformasi, dimana pengaturan masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Hal ini dikarenakan bahwa status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negaranya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa produk hukum yang mengatur kewarganegaraan, pada nantinya diharapkan tidak menimbulkan permasalahan hukum bagi warga negara, serta mampu memberikan jaminan dan perlindungan hak terhadap warga negara.

---

This thesis discussed law politic of citizenship in Indonesia, specifically concering consideration proceess of citizenship regulations ranged from Old Order to Reformation era which those kind of regulations need to seriously noticed. The reason underlied discussion of citizenship will cause mutual relationship between State and citizens. Thus, this research focused on descriptive analysis which produced some propositions for citizenship regulations. So that citizenzhip regulations will no longer cause unlawfully problems and guarantee the protection of citizens’s human rights."

"Tesis ini membahas tentang status kewarganegaraan dengan mengambil contoh kasus Djoko Tjandra, pengaturan dan pengurusan yang masih carut marut dan masih banyak menimbulkan pertanyaan yang sangat penting untuk dapat dibahas dalam kepengurusan Hukum Administrasinya dalam hal ini Permasalahan yang akan diangkat adalah kompleksitas riwayat status kewarganeraan, dampak bagi berbagai Lembaga negara, dan sistem yang ideal dalam pengaturan dan pengurusan Status Kewarganegaran. Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif – sistematika hukum dengan pendekatan analisis berupa kualitatif, terutama menggunakan data sekunder, dengan melakukan penelusuran bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun hasil penelitian adalah kompleksitas merupakan hal yang factual demikian adanya dan pengurusan administrasi kependudukan dimana banyak Lembaga negara yang tidak dapat terpisahkan sehingga saling berkaitan satu dengan yang lain. Sistem yang saling dapat membaca satu sama lain dan menggunakan alert dengan pendekatan kasus. Hikmah dengan adanya kasus Djoko Tjandra ini adalah dengan melakukan penatalaksanaan ulang dari semua sistem pada berbagai Lembaga negara dalam evaluasi kewarganegaraan ganda terbatas.

---

This thesis discusses citizenship status by taking the example of the case of Djoko Tjandra, the arrangements and management which are still messy and still raise many very important questions to be discussed in the administrative law management in this case. various state institutions, and the ideal system in regulating and administering Citizenship Status. The research method used is in the form of juridical normative - legal systematics with an analytical approach in the form of qualitative, especially using secondary data, by tracing primary, secondary and tertiary legal materials. The result of the research shows that complexity is a factual thing, such is the existence and management of population administration where many state institutions cannot be separated so that they are interrelated with one another. Systems that can read each other and use alerts with a case approach. The lesson of the Djoko Tjandra case is to re-manage all systems in various state institutions in the evaluation of limited dual citizenship.

"

"Kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang cukup memprihatinkan menyebabkan arus migrasi warga Indonesia ke Malaysia semakin tinggi bahkan berlangsung sejak sebelum Malaysia merdeka. Salah satu daerah tujuan ke wilayah Sabah, Malaysia. Bermigrasinya orang Indonesia pada waktu lampau hanya sekedar melindasi batas antar koloni Belanda di Indonesia dan Inggris di Sabah sehingga tanpa adanya surat dan dokumen yang sah. Namun dalam perjalanan selanjutnya tidak demikian halnya dengan arus migrasi dalam kontek penempatan tenaga kerja setelah baik Indonesia maupun Malaysia merdeka yang tentu harus disertai dengan berbagai dokumen; passport, surat ijin kerja, surat ijin tinggal dan lain sebagainya. Sabah sebagai salah satu tujuan utama para pekerja Indonesia dinyatakan dengan jumlah pekerja Indonesia yang mencapai 450 ribu dan 100 ribu keturunan Indonesia yang tidak terdokumentasi. Problematika utama yang muncul kemudian adalah meningkatnya jumlah anak keturunan Indonesia yang mencapai 52 ribu yang terancam hidup tanpa dokumen kelahiran, kewarganegaraan, ketenagakerjaan dan dokumen tinggal yang menjadi isu krusial kedua negara (verryin termestic sensitive issue) yang berhubungan erat dengan Ketahanan Nasional Indonesia yang perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan problematika yang dihadapi oleh anak keturunan Indonesia dan merumuskan solusi penyelesaiannya. Penelitian ini dengan locus di Wilayah Negara Bagian Sabah, Malaysia dan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan metode wawancara / interview, observasi langsung di Wilayah Sabah Malaysia dengan menggambarkan secara jelas kondisi anak keturunan Indonesia yang berada di Sabah Malaysia. Penelitiannya tentang masalah - masalah status kewarganegaraannya, Aspek Berbagai Problematika Hak Asasi antara lain seperti Hak atas Status Kewarganegraan, Hak atasPendidikan, Hak Atas Kesehatan dan Hak atas Pekerjaan dan status kewarganegaraannya terhadap penguatan ketahanan nasional. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status kewarganegaraan dari anak keturunan Indonesia yang sudah menetap sejak sebelum Malaysia merdeka banyak yang tidak memiliki status kewarganegaraan (stateless) akibat dari kedatangannya tidak membawa dokumen yang sah dan sudah berakhir kontrak tidak mengurus dokumen lagi di Indonesia sehingga menjadi Penduduk Ilegal. Seharusnya merupakan kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menyediakan dan memperhatikan hak atas Kewarganegaraan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan untuk Anak Keturunan Indonesia yang bermasalah tersebut namun sampai saat ini belum maksimal sehingga perlu diperhatikan lagi agar mereka mendapatkan hak-haknya dengan layak.

---

Living conditions socio-economic community that is quite apprehensive cause migration flow Indonesian citizens was even more to Malaysia had taken place since before Malaysia declare their freedom. One of the areas is to the region Sabah, Malaysia. Migrated of Indonesian people in time past just crossing border between Dutch colony in Indonesia and the British in Sabah so without the letter and the document was illegal. Advanced on the way but this is not the case with migration flow in the context employment after both Indonesia and Malaysia freedom which is of course must be accompanied by various documents; passport, working permit, the living permit and others.

Sabah as one of the main purpose of the Indonesian workers declared with the number of Indonesian workers that reached 450 thousand and 100 thousand Indonesian descent who is not well-documented. Its problem arose after the offspring is as well as number of Indonesia, which reached 52 thousand that threatened live without documents birth, citizenship, employment and documents to crucial issues both countries (very intermestic sensitive issue) that is closely related to national defense supervisions also judgments that have to be paid attention. Thus research was meant to describe its problem faced by children and formulate Indonesia solution resolution.

This Research by their seat in locus Sabah State, and by using methods Malaysia descriptive analysis with the method interview, observed in the region Sabah Malaysia by describing clearly a seed of Indonesian children who are in Sabah Malaysia. His research on the problems status advancement, The human rights on its problem among others such as the right to Citizenship status, the right to Education, the right to Health and the right to Work and the status advancement to strengthening national defense.

The results of these studies indicate that nationality status of the children of Indonesia, which has been settled since before Malaysia freedom, many of them do not have nationality status (Stateless) as a result of his visit would not bring documents and had ended the contract documents no longer in Indonesia so that it would be illegal. Should be a Indonesian Government's obligation to prepare and pay attention, right to Citizenship, rights to work, the right to education, and the right to health for the Children of Indonesia who have problems but until now has not yet so it needs to be paid attention, in other to them to get their rights to qualify."

"Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran yang sah dari pasangan ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Kanada maupun dari pasangan ayah Warga Negara Kanada dan ibu Warga Negara Indonesia, terkait oleh kewarganegaraan ayah dan ibu kandungnya tersebut memperoleh kewarganegaraan ganda/rangkap atas dasar asas hukum ius sanguinis yaitu kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan Kanada, sehingga anak yang bersangkutan menjadi memiliki status personal ganda/rangkap yang bermanfaat baginya yaitu dari kedua negara dari mana dia mendapatkan kewarganegaraannya tersebut. Status personal merupakan sekelompok hak-hak keperdataan dalam lalu lintas Hukum Perdata Internasional (HPI) yang berlaku bagi setiap orang dan senantiasa mengikuti kemanapun seseorang yang bersangkutan pergi atau berada. Ruang lingkup dari status personal ini untuk setiap negara tidak sama karena terdapat perbedaan konsepsi. Pada dasarnya terdapat dua konsepsi yaitu konsepsi luas, dan konsepsi sempit. Namun demikian pada kenyataannya selain kedua konsepsi itu masih ada konsepsi lain yang juga beragam sifatnya tergantung dari negara yang bersangkutan. Sementara itu dari kewarganegaraan ganda/rangkapnya tersebut anak yang bersangkutan dapat memperoleh baik manfaat atas dampak positif maupun permasalahan atau dampak negatifnya. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan perbandingan hukum melalui pendekatan yuridis normatif (ius constitutum) dari penulisan skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa pada kewarganegaraan ganda/rangkapnya tersebut di atas terdapat kerugian dan permasalahan yang lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu disarankan bagi anak yang bersangkutan untuk memilih satu saja dari kewarganegaraan ganda/rangkapnya yaitu kewarganegaraan yang efektif baginya meskipun batas penentuan untuk memilih salah satu kewarganegaraan menurut undang-undang yang bersangkutan belum tercapai.

---

Children who was born in the legally mixed married from the couple of Indonesian Citizen father and Canadian Citizen mother or from the couple of Canadian Citizen father and Indonesian Citizen mother, interrelated with the citizenship of natural father and mother, obtain dual citizenships based on the principle of law of ius sanguinis, are Indonesian and Canadian Citizenships, therefore the children have dual personalities status which are useful for him from both of countries from where he/she gets his/her citizenships.

Personal status is a group of personal rights law affairs in traffic International Private Law, which applies to every person and always follow wherever that person go or are concerned. The scope of personal status for each country is not the same because there are differences concepts. Basically there are two concepts are the wide concept and the narrow concept. However in the fact there is still a concept that also varies depending on the countries concerned. Meanwhile of the dual citizenships, the children have benefits as positive impact and the problems as the negative impact.

By using analysis descriptive and comparative law methods by normative jurisprudence (ius constitutum) from this mini-thesis writing and process there is the conclusion that from the dual citizenships which are more the loss and problems than its benefits for that children. It is therefore recommended that for the children to choose one of citizenship which is effective, although the determining limit even to choose it, according to the laws that have not yet reached."

"Perkawinan campuran sejak awal telah menimbulkan banyak permasalahan hukum. Permasalahan hukum tersebut antara lain mengenai pilihan hukum untuk melangsungkan perkawinan, setelah terjadinya perkawinan dan perceraian, khususnya status hukum kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran tersebut. Berdasarkan Pasal 30 ayat 12 dan 3) ROU- HPI dapat disimpulkan bahwa hukum yang berlaku bagi yang melaksanakan perkawinan campuran tersebut adalah hukum tempat kediaman sehari-hari dan atau hukus tempat perceraian diajukan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka hukum yang berlaku untuk kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran di Indonesia adalah hukun Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan. Sebagai contoh dari permasalahan tersebut adalah kasus status kewarganegaraan OLIVIA NATHANIA yang ayahnya warga Negara Brunei dan kawin dengan ibunya Marga Negara Indonesia di Indonesia, kemudian berceral di Indonesia. Dalam menganalisa status kewarganegaraan anak tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan pendekatan kualitatif. Kemudian data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan kepustakaan. Data tersebut kemudian diseleksi, dikelompokkan dan disusun sintimatis kemudian dianalisis. Berdasarkan xatentuan Perundangan-undangan yang berlaku yaitu Undang- Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kewarganegaraan serta NOU-HP1 dan RUU-Kewarganegaraan. maka kewarganegaraan OLIVIA HATHANIA adalah Harga Indonesia. status Negara Seandainya ROU-HP1 dan K-Kewarganegaraan disahkan menjadi Undang-undang maka akan lebih menjamin keadilan Car sepastan hukum terhadap status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran Olen sarena itu penulis menyarankan kedua KUU Itu sebaiknya disahkan menjadi undang-undangan diberlakukan di Indonesia"

"ABSTRAKPerkawinan beda kewarganegaraan atau sering disebut perkawinancampuran merupakan fenomena di Indonesia, khususnya di kalangan artis.Terdapat beberapa organisasi di Indonesia yang para anggotanya adalah pasanganpasanganberbeda kewarganegaraan.. Pada umumnya sebuah keluargamenginginkan keluarga yang kekal dan bahagia. Namun dalam kenyataannya,perjalanan sebuah keluarga tidak selalu mulus dan ada kemungkinan terjadinyapenyimpangan dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya oleh setiappasangan. Ketika terjadinya benturan antara suami isteri secara terus menerusdapat menimbulkan perceraian. Akibat perceraian dalam perkawinan campuransama seperti dalam perkawinan biasa, tetapi lebih rumit karena pasangan tersebutberbeda kewarganegaraan. Khususnya akibat perceraian terhadap harta bersama,dimana harta bersama tidak hanya terletak di Indonesia tetapi juga terletak di luarnegeri. Yang menjadi pokok permasalahan disini adalah mengenai eksekusi hartabersama yang terletak di luar negeri dan keberlakuan Putusan Hakim Asing diIndonesia. Selain itu juga apabila sudah terjadinya perkawinan, dapatkahdilakukan perjanjian perkawinan. Kemudian mengenai Pasal 35-37 yang dapatdikatakan tidak tegas dalam mengatur mengenai harta bersama dan pembagianharta bersama pada pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Bentuk penelitianyang dilakukan adalah yuridis normatif, yang menekankan pada penggunaan dataprimer dan data sekunder. Dapat penulis simpulkan bahwa perjanjian perkawinanhanya dapat dilakukan sebelum dan pada saat berlangsungnya perkawinan, hal inidengan tegas dinyatakan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, jika adanya perjanjian perkawinan akanlebih mudah mengatur harta masing-masing. Selanjutnya mengenai eksekusi hartadi luar negeri tidak dapat dilakukan karena hukum Indonesia hanya berlaku diIndonesia saja, jadi apabila ingin mengeksekusi harta yang terletak di luar negeridapat mengajukan gugatan baru di Negara tempat benda tersebut berada,begitupun juga sebaliknya. Mengenai Pembagian harta bersama perlu dipertegaskarena untuk pasangan beda kewarganegaraan terpaut dua sistem hukumperkawinan yang berbeda.

---

ABSTRACTMarriages of different nationalities or often called mixed marriages is a

phenomenon in Indonesia, especially among celebrities. There are several

organizations in Indonesia whose members are mixed marriage couples. In

general, every husband and wife wants a long lasting and happy family. But in

reality, down the road is not always smooth sailing and there are possibilities of

deviation from what was planned in advance by each partner. Constant conflicts

between a husband and wife may cause divorce. The effect of divorce in mixed

marriage couples are the same as marriages where both parties are the same

nationality. For instance, joint property which are located abroad. The issue here

is concerning the execution of joint property located in another country and the

validation of foreign Judges verdict. In addition, concerning the prenuptial

agreement if the marriage has been held beforehand, because in Article 29 of Act

No. 1/1974 states that a prenuptial agreement is to be made before or at the time

of the Matrimonial Ceremony. Aside from that, divisions of joint property stated

in Article 35-37 of Act No. 1/1974 can be said that it is not expressly regulated for

mixed marriage couples. The form of research conducted in this Undergraduate

Thesis is normative juridical, which emphasizes on the use of primary data and

secondary data. In conclusion, prenuptial agreement should be made before or at

the time of the Matrimonial Ceremony. Therefore, with the existence of this

prenuptial agreement, joint property is easily divided. Further regarding the

execution of joint property which is located abroad could not be executed because

the Judges verdict only applies in Indonesia alone. To execute joint property

located abroad, the plaintiff may file a new lawsuit in the country where the object

is located, and vice versa. Regarding joint property in Article 35-37 of Act No.

1/1974 needs to be expressly regulated to resolve disputes between mixed

marriage couples."

"Gagasan kewarganegaraan global lahir dari kritik terhadap ketidakadilan dan eksklusi yang ditimbulkan oleh kewarganegaraan nasional. Tinjauan pustaka ini berusaha mengkaji bagaimana kewarganegaraan global dipahami, diformulasikan, dan diaplikasikan di dalam berbagai literatur. Terdapat enam tema utama yang muncul. Tiga tema pertama diadaptasi dari Cabrera 2008, yaitu kewarganegaraan global dan pembentukan institusi global, kewarganegaraan global sebagai orientasi moral, dan kewarganegaraan internasional. Tiga tema selanjutnya merupakan hasil temuan penulis, yaitu kewarganegaraan internasional bagi migran dan pengungsi, kewarganegaraan sebagai aksi, dan kewarganegaraan global sebagai gugatan terhadap demokrasi liberal. Di samping perkembangan akademisnya, literatur-literatur kewarganegaraan global tidak menghasilkan kritik yang efektif. Penulis berargumen bahwa hal ini disebabkan oleh marginalnya topik kewarganegaraan global dalam HI. Selain itu, dominasi teori kritis pada literatur membawa konsekuensi tersendiri. Teori kritis mengarah pada solusi yang ambigu, utopis dan tidak aktual. Teori kritis juga saling mengkritik alih-alih membangun satu sama lainnnya.

---

The idea of global citizenship emerges as the criticism of injustices and exclusions resulted from national citizenship. This paper reviews six themes about how global citizenship is conceived, formulated, and applied in literatures. The first three themes are adopted from Cabrera (2008). They are 'global citizenship and global institution building', 'global citizenship as moral orientation', and 'international citizenship'. The other three themes are critically developed. They are 'international citizenship for migrants and refuges', 'global citizenship as action', and 'global citizenship as criticism of liberal democracy'. Aside from this academic development, the literatures of global citizenship fail to generate effective critics. This paper argues that the failure is caused by the marginality of citizenship studies in International Relations. While critical theory, as the most dominant paradigm in literatures, leads to utopian and unrealistic alternatives of global citizenship, and never ending debates among literatures."

"Perkawinan Campuran menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 merupakan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan antara kedua orang yang menikah tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan antara lain mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Menurut hukurn kewarganegaraan positif Indonesia yaitu UU No_62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI menganut asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan (ius sanguinis). Namun ius sanguinis yang dianut di Indonesia lebih dominan keturunan dari garis ayah laki-laki. Sehingga hal ini berdampak pada tidak adanya hak bagi seorang perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA untuk memberikan kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya. Maka itu per1u diketahui pengaturan mengenai : (1) status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran menurut UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan R1; (2) menurut RUU Kewarganegaraan RI sedang diuahas oleh DPR RI dan Pemerintah cq, Departemen Hukum dan HAM RI (3) format status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang diharapkan dapat memenuhi prinsip pencerminan HAM, Persamaan Hak warganegara didepan hukum dan kesetaraan serta keadilan gender. Ketiga permasalahan tersebut diteliti dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat deskriptif evaluatif dengan studi dokumen menggunakan data sekunder yang akan dianalisa secara kualitatif. Perbandingan hukum juga dilakukan dalam penelitian ini untuk melihat persamaan maupun perbedaan yang terdapat di dalam aneka macam sistem hukum khususnya dalam penentuan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di beberapa negara di luar Indonesia, Terobosan RUU Kewarganegaraan R1 baru memungkinkan anak hasil perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ibunya dengan memasukkan prinsip kewarganegaraan ganda terbatas pada anak hasil perkawinan campuran. Kewarganegaraan ganda ini dibatasi hanya pada usia 18 tahun atau sudah kawin dan maksimal 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun yaitu usia 21 tahun setelah itu anak harus memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya, Selain itu Kewarganegaraan ganda terbatas juga diberikan pada anak hasil perkawinan dari orangtua WNI yang terlahir di negara yang menganut asas ius soli. Namun batas usia untuk memilih salah satu kewarganegaraan hendaknya dipertimbangkan kembali untuk diperpanjang menjadi 5 (lima) tahun dari usia 18 (deiapanbelas) tahun, yaitu usia 23 (duapuluh tiga) tahun. Karena dari sudut kejiwaan dan ekonomi; anak telah menyelesaikan pendidikan tinggi sehingga dipandang telah cukup matang lahir dan batin untuk menentukan masa depan terbaik bagi hidupnya dengan memilih kewarganegaraan terbaik pula. Hak memilih dan menentukan kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 D dan Pasal 28 E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945."