Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada pemilihan target oleh para pelaku kasus perampokan X dan Y. Kasus perampokan X merupakan kasus perampokan terhadap rumah, sementara kasus perampokan Y merupakan kasus perampokan terhadap truk komersial. Diketahui bahwa pemilihan target perampokan tidak dilakukan secara acak, melainkan dipilih berdasarkan pada kriteria tertentu. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana para pelaku dalam kasus perampokan X dan Y memilih target mereka.Elemen choice dalam Structural-Choice Model of Victimization digunakan untuk memahami bahwa adanya komponen target attractiveness dan lack of guardianship yang mempengaruhi pemilihan target. Rational choice theory kemudian digunakan untuk memahami bahwa pemilihan target dilakukan berdasarkan pada pertimbangan rasional terhadap kriteria-kriteria positif dan negatif suatu target.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan para pelaku dalam kasus perampokan X dan Y. Sementara data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka berupa artikel berita, karya ilmiah, dan data lain yang relevan.Temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa para pelaku kasus perampokan X dan Y tidak memilih target secara acak, melainkan berdasarkan pada lima kriteria, yakni: 1 Keuntungan yang diperoleh dari perampokan profitability ; 2 Kemudahan mendekati target accessibility ; 3 Kemudahan mengendalikan target manageability ; 4 Tingkat risiko degree of risk ; dan 5 Kemungkinan korban melaporkan perampokan ke polisi. Terdapat kecenderungan para pelaku untuk melakukan penyederhanaan simplification dalam mengevaluasi kriteria pemilihan target dalam situasi yang kompleks dengan berfokus pada kriteria tertentu dan mengabaikan kriteria lainnya. Adanya keterbatasan waktu dan hambatan lainnya membuat para pelaku cenderung membatas perhatiannya pada sejumlah kecil informasi yang dianggap relevan.Diperlukan adanya penelitian lanjutan dengan melakukan pengembangan kriteria pemilihan target dan perlunya dilakukan penelitian dalam skala besar agar dapat melakukan generalisasi terhadap populasi umum.

---

This research focuses on the target selection made by robbers on robbery case X and Y. Case X is a robbery committed against house. While Case Y is a robbery committed against commercial trucks. Target selection isn rsquo t done randomly, but chosen based on some criteria. Therefore it rsquo s necessary to study about how the robbers on robbery case X and Y chose their targets.Choice element in Structural Choice Model of Victimization is used to understand that there are target attractiveness and lack of guardianship that affect target selection. Rational choice is further used to understand that target selection is based on a rational calculation between positive and negative criteria of the targets.This study is a qualitative study. Data used in this research is primary data obtained from the interviews with the robbers of case X and Y. Meanwhile, the secondary data was obtained from the literature reviews on news articles, researches, and other relevant data.The research found that the robbers on robbery case X and Y didn rsquo t choose the targets randomly, but they were chosen based on five criteria, which are 1 profitability achieved from robbery 2 accessibility 3 manageability 4 degree of risks and 5 the likelihood of the victim reporting the robbery to police. The robbers tend to do simplification when evaluating the criteria of target selection in complex situations by focusing on certain criteria and ignored other criteria. Time and other constraints made the robbers limit their attention to lesser information that was considered relevant.It is necessary to conduct further researcher by expanding the target selection criteria. And it is necessary to do large scale research so it rsquo s possible to generalize the result to the population."

"ABSTRAKPenelitian tentang Perilaku Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan di Polres "X" bertujuan untuk menunjukkan tentang proses pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor oleh penyidik dan penyidik pembantu Polri selaku alat negara penegak hukum. Permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan dari prosedur dan tatacara pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor baik oleh penyidik maupun penyidik pembantu. Selain daripada itu juga diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan pemeriksaan tersangka, bentuk bentuk penyimpangan yang terjadi serta pola-pola perilaku yang muncul dalam proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan tersangka adalah suatu bagian dari proses penyidikan tindak pidana yang banyak berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, sehingga harus dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Sebagai pedoman bagi penyidik KUHAP telah dijabarkan ke dalam Petunjuk Teknis tentang Penyidikan, termasuk di dalamnya tentang pemeriksaan tersangka dan saksi. Walaupun telah diatur oleh perundang-undangan dan peraturan lainnya, namun dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi penyimpangan maupun pelanggaran. Proses pemeriksaan merupakan interaksi antara penyidik dengan tersangka dalam bentuk tindakan-tindakan sosial dipengaruhi oleh kualitas profesionalisme penyidik sendiri serta faktor-faktor lingkungannya. Tindakan-tindakan sosial yang dilakukan secara terus menerus dan cenderung dipertahankan serta cenderung dibenarkan oleh lingkungannya yang akhirnya akan menjadi pola-pola perilaku, baik itu yang bersifat positif (normatif) maupun negatif (menyimpang). Untuk menjadikan Fold sebagai sosok yang dicintai dan disegani oleh masyarakat serta mampu mengatasi segala tantangan dan hambatan yang menjadi beban tugasnya, Fold perlu membenahi dan meningkatkan profesionalismenya yang dalam setiap tindakannya selalu memperhatikan asasasas dan norma-norma yang berlaku, terutama dalam bidang penyidikan tindak pidana termasuk proses pemeriksaannya yang akan terwujud dalam pola-pola perilaku dalam pelaksanaan tugasnya. "

"ABSTRAKKejahatan pencurian dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan, yang biasa disebut sebagai perampokan, menyumbangkan 3% dari total keseluruhan kejahatan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015. Untuk merumuskan intervensi terhadap kejahatan ini, dibutuhkan pemahaman mengenai pola-pola modus pelaku yang muncul di dalam kasus-kasus perampokan. Dengan perspektif teori pilihan rasional, didapatkan tujuh pola yang muncul di dalam perampokan seperti usia dan jenis kelamin pelaku, jumlah pelaku, waktu, tempat, penggunaan senjata, dan perlukaan terhadap korban. Analisis menunjukkan pola-pola yang dominan di dalam masing-masing modus. Hasil penulisan dapat menjadi pandangan yang berguna untuk memetakan kejahatan perampokan.

---

ABSTRACTRobbery makes around 3% of total crime in Indonesia at the year of 2015. To formulate the intervention for this specific crime, the mapping of offenders modus patterns is necessary. With the insight from rational choice theory, it is known that there are seven important patterns in robbery such as age and sex of the offender, number of offender, time, place, use of weapon, and injuring of the victim. The analysis show the dominant pattern of each modus and indicators. The result can give some useful insights to the effort of mapping robberies."

"Masalah pengangguran dan kebijakan ketenagakerjaan menjadi prioritas pemerintahan melalui kebijakan pemerintah yang berorientasi pada full employment yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Konsep welfare to work (WTW) saat ini telah menjadi pembahasan sentral di banyak negara saat berbicara tentang isu pengangguran dan ketenagakerjaan. Model ini adalah salah satu oprasional dari pendekatan Active Labour Market Policy (ALMP) yang muncul sebagai kritik atas pendekatan lama yaitu Passive Labour Market Policy (PLMP). Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dikembangkan sebuah pendekatan yang secara jelas dan sistematis benar-benar mengantarkan para pencari kerja untuk dapat kembali bekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) melakukan identifikasi atas faktor-faktor penentu atas dukungan implementasi Program Kartu Prakerja; (2) Menyusun disain hubungan antar lembaga antar pemerintah pelaksana Program Kartu Prakerja dengan lembaga penyedia jasa swasta dan organisasi lokal; (3) Menyusun mekanisme insentif baik bagi pencari kerja maupun lembaga penyedia layanan WTW khususnya pada pencari kerja dari kelompok rentan; (4) Menyusun desain program peningkatan kapasitas dan profesioanalitas petugas penyedia pelayanan lapangan (frontliner-activation workers) 5) Memetakan persepsi kelompok terdampak atas keberadaan Program Kartu Prakerja di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Program Kartu Prakerja adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditengah kondisi pandemi COVID-19 sebagai suatu social safety net dan untuk melatih serta meningkatkan kompetensi angkatan kerja menghadapi bonus demografi pada tahun 2030. Sosialisasi yang digunakan oleh pihak dinas secara intensif hanya dilakukan melalui satu platform media sosial (instagram). Selain itu, interaksi yang terjadi dalam akun tersebut dapat dikatakan sangat minim dan kurang efektif."

"The purpose of this research is to describe the implementation of robbery crime risk management in cash delivery, especially in relation to income delivery of PT ABC Branch of X, which is an Indonesian Highway Corporation. The result shows that PT ABC has been implementing crime risk management in its income delivery. PT ABC decided on risk transfer methods. It is the transferring of income to tol collection bank, which is Bank XYZ Branch of A, and cash in transit insurance. Because of lack in human resources, Bank XYZ transfers the operationalization to PT KJA. This methods is cost effective, because of the compensation of PT ABC?s role as costumer of Bank XYZ. In its operationalization, PT ABC found the barrier to control it directly. Controlling its operation will be easier to reach if toll collection bank could operationalize independently. Hopefully, crime risk management methods could be applied by other companies which its business characteristics is similar with PT ABC, to reach cost efficiency."

"Skripsi ini membahas mengenai perampokan di jalur lintas Tengah Sumatera Kabupaten Lahat yang dilakukan oleh tiga pelaku bajing loncat. Perampokan bajing loncat masih memiliki pengaruh dalam tingginya angka kejahatan perampokan atau pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keberlangsungan perampokan bajing loncat di jalur lintas tengah Sumatera Kabupaten Lahat. Penelitian ini menggunakan teoritransmisi budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi keberlangsungan perampokan bajing loncat diantaranya ialah modus operandi, budaya dan upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan kepolisian setempat.

---

This thesis discusses the robbery in Central Sumatera Highway Lahat Regency performed by three offenders (bajing loncat). Robbery still has influence in the high crime rate robbery or violent crime that occurred in the province of South Sumatra. This thesis aims to determine what factors affect the sustainability of robbery in the middle traffic lane Sumatra Lahat regency. This study uses the cultural transmission theory. This study used a qualitative approach. The results of this study indicate that there are three factors that affect the sustainability of robbery of which is the modus operandi, culture and crime prevention efforts that do the local police."

"ABSTRAKFenomena kejahatan merupakan suatu permasalahan yang mengganggu kehidupan kota, salah satunya adalah fenomena pembegalan di Kota Bandung. Hal tersebut pada dasarnya akan menciptakan rasa takut pada masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, karena berpotensi hilangnya harta benda dan memakan korban jiwa. Selain itu, pembegalan terjadi pada wilayah dan waktu tertentu. Dalam empat tahun terakhir, kejadian pembegalan di Kota Bandung masih sering terjadi mengacu pada data statistik kepolisian dan data pemberitaan media lokal dan nasional. Melalui tulisan ini, penulis mengkaji upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung melalui pemanfaatan program Kota Pintar Bandung dalam mengantisipasi fenomena tersebut. Hal tersebut akan dijelaskan dengan teknik pencegahan kejahatan situasional guna melakukan upaya pencegahan dan pengembangannya terhadap pembegalan. Selain itu, tulisan ini menjelaskan pola kejahatan pembegalan yang berdasar pada tujuh proposisi, generator kejahatan, dan penarik kejahatan dalam teori pola kejahatan. Melalui kedua pendekatan tersebut, penulis melihat bagaimana pencegahan kejahatan situasional dan teori pola kejahatan dapat berperan dalam melakukan dan mengembangkan bentuk pencegahan yang dapat diterapkan melalui pemanfaatan program Kota Pintar Bandung untuk mengantisipasi terjadinya pembegalan di Kota Bandung.

---

ABSTRACTThe phenomenon of crime is a problem that disrupts city life. One of which is street robbery phenomenon in Bandung city. It essentially create a citizen fear to carry out their activities, because potentially to loss of property and consumes lives. In addition, street robbery occurs in certain region and time. In the last four years, street robbery in Bandung city still occur, referring to police statistics and reported data from local and national media. Through this paper, the author examine of efforts undertaken by the Government of Bandung on Bandung Smart City to anticipate the phenomenon. It will be explained with situational crime prevention techniques to carry out prevention and development efforts againts street robbery. In addition, this paper explains the crime pattern of street robbery based on seven proposotions, crime generators, and crime attractors in crime pattern theory. Through both approaches, the author looked at how situational crime prevention and crime pattern theory can play a role to carry out and developing a prevention form that can be implemented through Bandung Smart City to anticipate street robbery in Bandung City."

"Menjelang siang, sebuah bank dirampok. Pelakunya tiga orang yang memiliki latar belakang kehidupan yang pahit karena merasakan ketidakadilan: guru yang benci melihat pemimpin-pemimpinnya yang korup dan serakah, karyawan tambang yang menyaksikan pemimpinnya melenyapkan aktivis lingkungan hidup, dan pria yang anaknya menjadi korban pemerkosaan.Sebelum merampok, tiga orang ini membuat perencanaan, bagaimana merampok uang semilyar rupiah dari bank yang mereka sasar sejak awal. Selesai merampok, dua polisi berupaya mencaritahu keberadaan mereka."

"Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif (misalnya terjadinya pencemaran). Produsen tidak memasukkan eksternalitas sebagai unsur biaya dalam kegiatannya, sehingga pihak lain yang dirugikan. Hal ini akan merupakan kendala pada era tinggal landas, karena kondisi ini berkaitan dengan perlindungan terhadap hak untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat. Masalah pencemaran ini jika tidak ditanggulangi akan mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup.Di sepanjang Kali Surabaya terdapat sekitar 70 industri yang punya andil membuang limbah ke badan sungai tersebut. Permasalahan ini menjadi semakin mendapat perhatian dengan dibangunnya instalasi Pengelolaan Air Minum (PAM) di wilayah Karang Pilang yang merupakan proyek peningkatan kapasitas pengelolaan air minum untuk mencukupi kebutuhan air minum di Surabaya atas bantuan Bank Dunia. Pada tahun1988, dua di antara 70 perusahaan/industri yang diduga memberikan kontribusi pencemaran terhadap Kali Surabaya diajukan ke pengadilan. Kedua perusahaan ini adalah PT Sidomakmur yang memproduksi Tahu dan PT Sidomulyo sebagai perusahaan peternakan babi. Limbah dari kedua perusahaan ini dialirkan ke kali Surabaya, dan diperkirakan telah menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup.Untuk dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan telah menimbulkan pencemaran perlu penyidikan, penyidikan ini dilakukan oleh aparat POLRI. Untuk itu di samping diperlukan kemampuan dan keuletan setiap petugas, juga diperlukan suatu model yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur pasal (Pasal 22 UU No. 4 Tahun 1982), seperti halnya dengan kasus Kali Surabaya.Polisi (penyidik) dalam penyidikan berkesimpulan bahwa telah terjadi pencemaran karena kesengajaan, sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoardjo, tetapi hakim memutuskan bahwa tidak terjadi pencemaran. Sedangkan pada tingkat Mahkamah Agung menilai bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sidoardjo salah menerapkan hukum, selanjutnya MA memutuskan bahwa perbuatan tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan mencemari lingkungan hidup karena kelalaian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan kompleks, rumit dalam segi pembuktian dan penerapan pasal, serta subyektivitas pengambil keputusan cukup tinggi, sehingga perlu suatu media untuk menyederhanakan, memudahkan dan meminimalisir unsur subyektivitas.Tujuan penelitian ini adalah menetapkan model untuk menentukan prioritas teknik penyelidikan, menentukan terjadi tidaknya pencemaran, menentukan pencemaran disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian dan mengidentifikasikan kendala penyidikan.Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam upaya penegakan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Criminal Justice System (CJS) dan lebih memberikan kepastian hukum (jaminan perlindungan hak) pihak yang terlanggar (korban pencemaran) maupun pihak yang melanggar. Sifat dari penelitian ini adalah Studi Kasus, yakni kasus pencemaran kali Surabaya oleh PT Sidomulyo dan PT Sidomakmur. Penentuan kasus ini didasarkan pada pertimbangan bahwa adanya dua putusan yang berbeda, pada tingkat Pengadilan Negeri Sidoarjo dan pada tingkat Kasasi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Data primer diperlukan berkaitan dengan aplikasi Proses Hirarki Analitik(AHP)dan kendala penyidikan, sedangkan data sekunder diperlukan untuk mempertajam pembahasan hasil penelitian data primer.Pengumpulan data dalam aplikasi AHP dilakukan terhadap populasi, yakni sebanyak 6 anggota POLRI (sebagai aparat penyidik pada kasus tersebut) dan 14 orang responden dari 9 instansi yang terlibat. Sedangkan untuk mengidentifikasi kendala penyidikan, di samping dilakukan pada 6 anggota POLRl (sebagai aparat penyidik) juga dilakukan pada 5 orang pemerhati di bidang hukum dan lingkungan.. Pengambilan data terhadap pemerhati di bidang Hukum dan Lingkungan dilakukan dengan metode non random sampling.Metode analisis data yang dipakai adalah menggunakan Model AHP, proses ini dimulai dengan mendefinisikan situasi dengan seksama, memasukkan atau melengkapi dengan sebanyak mungkin detail yang relevan yang akan digunakan sebagai faktor yang memberikan kontribusi. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka Model AHP dirumuskan dalam 3 kelompok hirarkis, hirarkis pertama adalah menentukan prioritas teknik penyelidikan, hirarkis kedua adalah menentukan terjadi tidaknya pencemaran dan hirarkis ketiga adalah menentukan pencemaran tersebut karena lalai atau sengaja. Sedangkan untuk mengidentifikasikan kendala penyidikan digunakan metode deskriptif analitis.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prioritas pertama (sesuai dengan derajat pentingnya) penggunaan teknik penyelidikan dalam mendapatkan data/informasi awal dalam upaya menentukan tindak pidana pencemaran lingkungan kali Surabaya adalah "teknik Surveillance" dengan nilai 0,344, disusul oleh teknik pemeriksaan dokumen (0,329). Berdasarkan proses AHP menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT Sidomulyo dan PT Sidomakmur telah nyata mencemari lingkungan dengan nilai 0,763, dan pencemaran tersebut telah nyata memenuhi unsur sengaja denga nilai 0,815. Kendala utama dalam pelaksanaan penyidikan kasus tersebut adalah pasifnya petugas penyidik lapangan, peran BKKLH dan Advokasi LSM belum efektif, ruang gerak penegak hukum yang terbatas, ketidaksederhanaan perangkat hukum yang ada, kemampuan penguasaan hukum aparat yang belum memadai.

---

Development activities carried out by Indonesia has not produced positive impact only, but negative impact as well (pollution for instance). The producer has not included externalities as cost element in its activities, so that another party has to bear the burden. This is a constraint in the "take off era", because it is related with the protection towards the right to enjoy a good and healthy environment. This pollution problem, if it is not overcome instantly, it will threaten the everlasting living environmental function.

There are about 70 industries that have their respective shares in disposing waste into the river body along the Surabaya river. This issue has received ever increasing attention with the establishment of the Drinking Water Management Installation (PAM) in the Karang Pilang area, The project is to increase the drinking water management capacity to satisfy the need for drinking water in Surabaya with the aid of the World Bank. In 1988, two out of the 70 enterprises/industries that were suspected of polluting the Surabaya river, were sent to court. They were PT Sidomakmur, which produced tofu and PT Sidomulyo, a pig raising enterprise. The wastes Of the two enterprises were disposed of into the Surabaya river and suspected to have polluted the living environment.

To prove that an act has caused pollution, an investigation need to be carried out. This investigation was undertaken by the police (POLRI). For that purpose, besides the ability and tenacity of each and every officer, a model is also needed that can be used to determine whether or not an act has complied with the provision of an article of law (article 22 Act No 4 year 1982) as was the case of the Surabaya river.

The police (investigator) concluded that pollution did occur intentionally so that the case was brought to the Sidoardjo Court of law. However, the Judge decided that no pollution took place. Whereas the Supreme Court considered that the Sidoardjo Court of Law has mis-applied the Law. Hence, the Supreme Court decided that the act was proven beyond the reasonable doubt that the living environment was polluted due to negligence. This difference showed that living environment is a complex issue, intricate in providing proofs as well as application of the articles of Law. In addition, the subjectivity of the decision maker is reasonably high, so that a medium needs to be invented to simplify, facilitate and minimize the element of subjectivity.

The objective of this study is to formulate a model to determine investigation technique priority, to determine the occurrence or non-occurrence of pollution to determine the pollution was caused intentionally or due to negligence and to identify the constraints of investigation. This study is hoped to provide input towards endeavours of Law Enforcement as part of the Criminal Justice System. What is more, it is hoped to provide a more definite legal certainty (guaranteeing rights protection) to both the affected party (pollution victim) as well as the offender.

The nature of this study is a case study, namely the Surabaya river pollution by PT Sidomulyo and PT Sidomakmur. The determination of this case was based on the consideration that there were two different decisions made, namely at the Sidoardjo Court of Law and at the level of the Supreme Court. The data needed in this study were both, primary data and secondary data. The primary data needed were related to the application of Analytical Hierarchy Process (AHP) and investigation constraints. Whereas, the secondary data needed was to focus the discussion on the results of the primary data. Data collection in the AHP application was carried out towards the population, namely 6 Police Officers (as investigators of the case in question) and 14 respondents of 9 related institutions. Whereas, to identify the investigation constraints, besides the 6 Police Officers, 5 observers in the legal and environmental fields were also included. Data collection of the latter were carried out by using the non-random sampling method.

The method of data analysis used was the Analysis Hierarchy Process (AHP) model. In this process, strict situational definition was the initial step, thence additions or supplementing with as many relevant details as possible to be used as factors that provide contributions. In accordance to the objective of the study, the Alf? model was formulated into 3 hierarchical groups. The first hierarchy is to decide the investigation technique priority, the second hierarchy is to decide the occurrence or non-occurrence of pollution and the third hierarchy is to decide whether the pollution was caused by negligence or intentionally_ Whereas, to identify the investigation constraints, the descriptive analysis method was used.

This study concluded that the first priority (according to the degree of data/information in efforts to determine environmental pollution criminal act of Surabaya river was the "Surveillance Technique" with a value of 0.34-4, followed by documents investigation technique (0.329). Based on the AHP process, it was disclosed that the activities conducted by PT Sidomulyo and PT Sidomakmur were obviously polluting the environment with a value of 0.763. The pollution in question was in fact complying with the intentionally element with a value of 0.815. The main obstacle in the implementation of the case investigation was the passivity of the field investigating officer, the role of BKKLH and NGO advocacy that were not yet effective, the limited law enforcement space to move, the presence of non-simplified legal system, the inadequate and inability of the legal apparatus in the mastery of the trade."