Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perum BULOG menggantikan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2003, maka terjadi penambahan ruang lingkup penugasan Perum BULOG dalam kegiatan usaha komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang Perum BULOG sebagai BUMN dalam kegiatan usaha komersial dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran Perum BULOG sebagai BUMN dalam kegiatan usaha komersial pasca berlakunya PP No. 13 Tahun 2016 Tentang Perum BULOG. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Socio Legal Research . Berdasarkan hasil penelitian, hambatan yang dihadapi yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi yakni di satu sisi menjalankan tugas publik public sevice obligation yang ditugaskan negara, tetapi di sisi lain Perum BULOG juga dituntut untuk mengejar keuntungan fungsi bisnis . Walaupun BULOG telah berubah dari LPND menjadi Perum tetapi Perum BULOG masih belum maksimal menjalankan kegiatan usaha komersial Perum BULOG. Hambatan perizinan, permodalan, pangsa pasar, harga dan SDM juga menjadi permasalahan kegiatan komersial Perum BULOG. Upaya yang dilakukan Perum BULOG sebagai BUMN dalam menjalankan peran kegiatan usaha komersial adalah segera melakukan penguatan kelembagaan Perum BULOG guna mewujudkan perusahaan yang mandiri sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan Perum khususnya bagi Perum BULOG seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33.

---

ABSTRACTThe Issued of Government Regulation Number 13 Year 2013 Concerning Perum BULOG Replacing Government Regulation No. 7 Year 2003 bring an addition of Perum BULOG Scope as a State Owned Enterprises in commercial business activities. This study aims to analyze the barriers as a State Owned Enterprises in commercial business activities and efforts that can be done to improve the role of Perum BULOG as a State Owned Enterprises in commercial business activities after the enactment of PP. 13 Year 2016 About Perum BULOG. In order to preparing this study, the authors used socio legal research method. Based on the research, the barriers that faced is the execution of duties and function of Perum BULOG in conducting its function running public services obligation assigned by the state and also required to pursue profit business function . Although Perum BULOG has changed from LPND to Perum , Perum BULOG is still not maximally running commercial business, Licensing constraints, capitalization, market share, prices and human resources also hampered commercial activities of Perum BULOG. The efforts that should be done is strengthen the institutional of Perum BULOG In order to be independent company, give contribution in accordance with the intent and purpose of forming Perum BULOG as mandated also in constitution article 33.Key words State Owned Enterprises, Perum BULOG, Commercial Act"

"Penelitian skripsi ini secara keseluruhan membahas instrumen utang berbentuk Medium Term Notes pada Badan Usaha Milik Negara Perum Perumnas. Sebelumnya, Medium Term Notes tidak memiliki pengaturan khusus dalam mekanisme penerbitannya. Sejak tahun 2019, Medium Term Notes diatur khusus dengan diterbitkannya POJK 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum. Secara umum, Medium Term Notes lazimnya diterbitkan oleh Perseroan Terbatas sebagai salah satu instrumen utang. Dengan masifnya penerbitan Medium Term Notes, Badan Usaha Milik Negara juga mulai menerbitkan Medium Term Notes sebagai salah satu sumber pendanaan eksternal. Skripsi ini juga meneliti mengenai penerbitan Medium Term Notes pada BUMN berbentuk Perusahaan Umum (Perum). Sebagaimana diketahui, seluruh modal Perum dimiliki oleh Negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk dibahas mengenai sejauh mana peran Negara dalam membantu mencegah maupun mengatasi risiko penundaan kewajiban pembayaran Medium Term Notes oleh Perum Perumnas. Pembahasan tersebut dimulai dengan menjelaskan dasar hukum penerbitan Medium Term Notes oleh Perum Perumnas, mekanisme penerbitan Medium Term Notes Perum Perumnas, riwayat penerbitan Medium Term Notes, para pihak dalam penerbitan Medium Term Notes, peristiwa penundaan kewajiban pembayaran Medium Term Notes Perum Perumnas, peristiwa restrukturisasi Medium Term Notes Perum Perumnas, jaminan pelunasan Medium Term Notes Perum Perumnas, sampai peran Negara dalam peristiwa gagal bayar Medium Term Notes Perum Perumnas

---

This thesis research comprehensively discusses the Medium Term Notes debt instrument in the State-Owned Enterprise (SOE) Perum Perumnas. Previously, Medium Term Notes did not have specific regulations governing their issuance mechanism. Since 2019, Medium Term Notes have been specifically regulated with the issuance of POJK 30/POJK.04/2019 concerning the Issuance of Debt Securities and/or Sukuk Conducted Without Public Offering. Generally, Medium Term Notes are commonly issued by Limited Liability Companies as one of the debt instruments. With the massive issuance of Medium Term Notes, State-Owned Enterprises have also started issuing Medium Term Notes as one of the external funding sources. This thesis also examines the issuance of Medium Term Notes by State-Owned Enterprises in the form of Public Companies (Perum). As known, the entire capital of Perum is owned by the State. Therefore, it is crucial to discuss the extent to which the State plays a role in preventing and addressing the risk of payment delays of Medium Term Notes obligations by Perum Perumnas. The discussion begins by explaining the legal basis for the issuance of Medium Term Notes by Perum Perumnas, the mechanism for issuing Medium Term Notes by Perum Perumnas, the history of Medium Term Notes issuance, the parties involved in Medium Term Notes issuance, events of delayed payment obligations of Medium Term Notes by Perum Perumnas, events of restructuring Medium Term Notes by Perum Perumnas, guarantees for the settlement of Medium Term Notes by Perum Perumnas, and the role of the State in the event of default on Medium Term Notes by Perum Perumnas."

"[Penelitian ini membahas mengenai peran badan usaha milik negara (BUMN) dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Peran BUMN tersebut dikategorikan ke dalam penyedia barang atau jasa publik. Selain itu, di dalampenelitian ini juga dibahas mengenai peran hukum dalam pelaksanaan standar pelayanan publik BUMN melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Skripsi yang dibuat menggunakan metode yuridis normatif ini menganalisa mengenai komponen-komponen yang ada di dalam standar pelayanan publik badan usaha milik negara.

---

The focus of this study is the role of State-Owned Enterprises (SOE’s) in Indonesia as one of the executor in public service. The role of SOE’s is categorized as goods supplier or service supplier. In this study, is also explained how the implementation of law in public service based on Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. This research which uses legal normative approachment analyzes the components of service standard applied by SOE’s., The focus of this study is the role of State-Owned Enterprises (SOE’s) in

Indonesia as one of the executor in public service. The role of SOE’s is

categorized as goods supplier or service supplier. In this study, is also explained

how the implementation of law in public service based on Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. This research which uses legalnormative

approachment analyzes the components of service standard applied by

SOE’s.]"

"Tulisan ini menganalisis terkait dengan inkonsistensi atau diferensiasi pendapat hakim terkait dengan putusan-putusan atas Permohonan Kepailitan BUMN (Persero). Penulisan atas Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. BUMN (Persero) merupakan salah satu bentuk BUMN di Indonesia yang terbagi atas saham dengan minimal kepemilikan 51% oleh negara. Penyertaan modal oleh negara kepada BUMN (Persero) berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga pertanggungjawaban pengelolaannya menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Maka dari itu, regulasi dan ketentuan dalam BUMN (Persero) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun ketika BUMN (Persero) mengalami permasalahan keuangan dan berakhir menghadapi Kepailitan, timbul permasalahan mengenai status keuangan BUMN (Persero) maupun legalitas pihak yang dapat mengajukan Permohonan Kepailitan. Hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas terkait dengan entitas keuangan BUMN (Persero) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Apabila mengacu pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengakibatkan muncul perbedaan konsepsi dalam memahami bisa atau tidaknya  BUMN (Persero) dinyatakan pailit.

---

This thesis analyzes the inconsistency of judges' verdict regarding Bankruptcy of State-Owned Enterprises. The thesis is using the Juridical-Normative research method. State-Owned Enterprises in Indonesia has a minimum of 51% ownership by the government. The state's capital injection into State-Owned Enterprises comes from separated state wealth, and therefore, its management accountability adheres to the principles of good corporate governance. Hence, regulations and provisions within State-Owned Enterprises follow the stipulations in Limited Liability Companies regulation. When State-Owned Enterprises face financial issues leading to bankruptcy, challenges arise concerning the financial status and the legality of parties eligible to file for bankruptcy. There is no clear regulation regarding the financial entities of State-Owned Enterprises in State’s Finance regulation. Referring to the State’s Treasury regulation is still not clear in differing conceptions in understanding whether a legal entity such as State-Owned Enterprises can be declared bankrupt or not."

"Penelitian ini membahas mengenai penyertaan modal negara khususnya yang berbentuk barang milik negara kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan mengenai peralihan kekayaan badan usaha dari Djawatan Kereta Api sampai PT KAI. Dalam penyelenggaraan kegiatan perkeretaapian selama ini masih terdapat beberapa barang milik negara berbentuk tanah atau bangunan yang belum disertakan melalui Peraturan Pemerintah. Selain itu perubahan bentuk dari Perusahaan Jawatan (Perjan) ke Perusahaan Umum (Perum) tidak otomatis mengalihkan kekayaan PT KAI karena Perjan merupakan badan hukum publik sedangkan Perum merupakan badan hukum privat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan mengaitkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan bentuk Perusahaan Kereta Api dan Penyertaan Modal Negara pada PT Kereta Api dengan teori keuangan negara dan pemisahan kekayaan negara. Penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk barang milik negara wajib melalui mekanisme Pemindahtanganan barang milik negara dan wajib dimuat di dalam Peraturan Pemerintah agar penyertaan modal negara sah secara hukum. Langkah yang harus dilakukan adalah Kementerian Perhubungan harus melakukan penertiban barang milik negara terhadap aset yang belum beralih ke PT KAI, sedangkan bagi PT KAI harus meminta dilakukannya penyertaan modal negara terhadap aset yang belum jelas statusnya melalui Peraturan Pemerintah.

---

This thesis mainly discuss how the inclusion of state capital, especially in the form of state-owned property to PT Kereta Api Indonesia or PT KAI and about the goods switchover since Djawatan Kereta Api to PT KAI. That being said, there are some state-owned property in the form of land and buildings that are still not being

switched over. Moreover, the change of shape from Perusahaan Jawatan or Perjan to Perusahaan Umum or Perum does not automatically transfer the asset to PT KAI because Perjan is a public legal entity, while Perum is a private public legal entity.

This thesis use normative juridical method by analyzing the rules about the change of shape of the Railway Company and state capital inclusion on PT KAI to theories

about state finance and the separation of state goods. The inclusion of state capital in the form of goods towards the state-owned company must be done through a

transfer mechanism of state-owned properties and need to be written in a government regulation to make those inclusion legally acclaimed. The Ministry of Transportation need to audit all of the state-owned properties that are yet to be transferred to PT KAI, while PT KAI must be pushing for a government regulation

which includes state capital towards unidentified assets."

"Otonomi Daerah di Indonesia telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya merupakan pengejewantahan dari penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata.Konsep otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membentuk sistem baru bagi pemerintahan di daerah. Ini membuka peluang, kendala dan tantangan terutama kepada daerah kabupaten dan kota untuk lebih mengelola pembangunan didaerahnya masing--masing. Untuk itu pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi baru dalam upaya pembiayaan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Dalam menjalankan roda pembangunan demi kemakmuran masyarakat, pemerintah daerah menilai bahwa sumber pembiayaan yang diperoleh pemerintah daerah tidak dapat mencukupi rencana pembangunan daerah, sehingga menimbulkan keinginan dari sebahagian pemerintah daerah untuk memperoleh keuntungan langsung dari Badan usaha Milik Negara yang beroperasi didaerah mereka.Hal ini menimbulkan polemik apakah pemerintah daerah dapat atau berhak melakukan hal tersebut terhadap Badan Usaha Milik Negara (Persero). Sehingga dalam karya tulis ini akan diangkat permaslahan sumber pembiaayaan bagi Pemerintah Daerah yang berasal dari Badan usaha Milik Negara (Persero) dan Badan Usaha Milik Daerah."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2015-2021. Model penelitian dibangun dengan menempatkan PMN sebagai variabel independen, kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Assets (ROA) sebagai variabel dependen, dan beberapa variabel kontrol yang meliputi Net Profit Margin, Total Asset Turnover, Debt to Equity Ratio, persentase kepemilikan saham pemerintah (Government percentage), dan ukuran (size) perusahaan. Penelitian dilakukan pada 2 (dua) kelompok BUMN, yaitu Kelompok 1 yang terdiri dari seluruh BUMN pada tahun 2015-2021 sebanyak 809 perusahaan dan Kelompok 2 yang terdiri dari kumpulan BUMN yang mendapatkan tambahan PMN pada tahun 2015-2021 sebanyak 84 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMN tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan seluruh BUMN pada tahun 2015-2021. PMN juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN yang mendapatkan tambahan PMN tahun 2015-2021.

---

The purpose of this study is to determine the effect of State Capital Injection (SCI) on the financial performance of State-Owned Enterprises (BUMN) in 2015-2021. The research model is built by placing SCI as an independent variable, financial performance measured by Return on Assets (ROA) as the dependent variable, and several control variables including Net Profit Margin, Total Asset Turnover, Debt to Equity Ratio, government percentage, and company size. The research was conducted on 2 (two) groups of SOEs, namely Group 1 consisting of all SOEs in 2015-2021 as many as 809 companies and Group 2 consisting of a collection of SOEs that received additional SCI in 2015-2021 as many as 84 companies. The results showed that SCI had no significant effect on the financial performance of all SOEs in 2015-2021. SCI also has no significant effect on the financial performance of SOEs that received additional PMN in 2015-2021."

"Definisi menyangkut keuangan negara ternyata masih menuai polemik sampai saat ini. Khususnya menyangkut keuangan negara yang sudah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagian undang-undang mengatur bahwa keuangan negara yang sudah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, adalah tetap merupakan uang negara. Sedangkan sebagian undang-undang, khususnya undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas mengatur, bahwa keuangan negara yang telah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara selaku badan hukum sudah bukan menjadi uang negara lagi, melainkan sudah menjadi uang Badan Usaha Milik Negara itu sendiri. Hal ini sesuai dengan teori badan hukum sebagai communis opinion doctorum dalam teori ilmu hukum. Disharmonisasi peraturan perundangundangan menyangkut keuangan negara tersebut ternyata membawa implikasi dan konsekuensi yuridisnya di dalam praktek, khususnya terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta terhadap mekanisme pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara yang telah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara. Hal ini juga membawa implikasi dan konsekuensi yuridis terhadap timbulnya fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20IVIIII2006 menyangkut piutang negara dan piutang BUMN. Fatwa Mahkamah Agung tersebut sekaligus juga memberikan batasan dan pengertiannya terhadap keuangan negara. Bahwa uang negara yang telah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara sudah bukan merupakan uang negara lagi, melainkan sudah menjadi uang Badan Usaha Milik Negara. Oleh sebab itu perlu dilakukan persesuaian peraturan antar undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya menyangkut definisi keuangan negara. Sehingga diperoleh pengertian secara jelas mengenai keuangan negara dan keuangan negara yang telah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara, tanpa harus mengebiri teori badan hukum sebagai communis opinion doctorum dalam teori ilmu hukum. Persesuaian undang-undang menyangkut definisi keuangan negara dan keuangan negara Badan Usaha Milik Negara tersebut, juga harus membawa implikasi positif terhadap upaya pemberantasan korupsi, sistematika pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, dan kemandirian Badan Usaha Milik Negara itu sendiri.

---

The definition of state finance is still creating polemic condition to this date, particularly related to the allocation of state finance to the State-Owned Enterprise classified as excluded state assets. The provision of Law clearly governs that state finance allocated to the State-Owned Enterprise is categorized as excluded state assets and therefore it shall remain the property of the state. Meanwhile, subject to the other provisions of the relevant law on State-Owned Enterprise and Limited Liability Company, it is stated that financial allocation made to the State-Owned Enterprise in its status as legal entity shall no longer be the property of state, but the State-Owned Enterprise. This corresponds to the theory affirming that legal entity is communis opinion doctorum, as defined in the theory of law. Inconsistencies in laws and regulations related to the state finance bears juridical implications and consequences in its practice, especially on Fight Against Corruption as well as the mechanism for audit and control over the state finance allocated to the State-Owned Enterprise. This also bears juridical implications and consequences on Supreme Court's opinion number WKMA/Yud/20IVIII/2006 related state and State-Owned Enterprise receivables. Opinion of the Supreme Court has also set limitations and understanding of the state finance. In other words, state financial allocation shall no longer be the property of the state but State-Owned Enterprise. For that reason, it is regarded necessary to make amendment to relevant laws and regulations related to the definition of the state finance. Thus, state finance and excluded state assets will be clearly defined without disregarding the theory of legal entity as communis opinion doctorum in the theory of law. The amendment to law on definition of state finance and excluded state asset should bring positive implications for fight against corruption, mechanism for audit and control of State Finance as well as the independence of State-Owned Enterprise."

"Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat memajukan perekonomian Indonesia serta mewujudkan rakyat Indonesia yang lebih makmur serta mampu bersaing dalam perekonomian global. Guna memaksimalkan kegiatan usahanya, BUMN dapat membentuk suatu anak perusahaan. Adanya hubungan antara induk perusahaan BUMN dengan anak perusahaan BUMN tersebut dalam konteks holding, memunculkan beberapa pendapat yang berbeda mengenai status hukum kelembagaan dan keuangan dari anak perusahaan BUMN. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai status hukum kelembagaan dan keuangan anak perusahaan BUMN yang didirikan oleh BUMN itu sendiri dan perusahaan BUMN yang dialihkan sebagian besar modalnya kepada BUMN lain serta tata hubungan antara negara dengan BUMN yang didirikan oleh BUMN itu sendiri dan perusahaan BUMN yang dialihkan sebagian besar modalnya kepada BUMN lain berdasarkan perspektif hukum keuangan publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan tipe deskriptif-analitis. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa (1) secara kelembagaan, anak perusahaan BUMN tidak berstatus sebagai BUMN karena modal Anak perusahaan BUMN tidak berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan melalui penyertaan oleh negara secara langsung seperti halnya BUMN, dan status hukum keuangan anak perusahaan BUMN adalah tetap keuangan perusahaan yang bersangkutan bukan keuangan negara, karena anak perusahaan BUMN merupakan subyek hukum; (2) kedudukan hukum kelembagaan dari anak perusahaan yang berasal dari pengalihan saham BUMN lainnya adalah bukan BUMN karena penyertaan modal negara meski secara langsung sifatnya akan tetapi secara jumlah kurang dari 51% sebagaimana BUMN seperti yang disyaratkan dalam UU BUMN, dan status hukum keuangannya bukan keuangan negara; (3) anak perusahaan BUMN yang didirikan oleh BUMN sama sekali tidak mempunyai hubungan baik secara kelembagaan maupun keuangan dengan negara, sedangkan tata hubungan antara negara dengan anak perusahaan BUMN yang berasal dari pengalihan saham BUMN lainnya adalah sebatas sebagai pemegang saham dengan hak istimewa.

---

As one that supports the economy in the financial system in Indonesia, a State-Owned Enterprise (SOE) can advance the Indonesian economy and realizing a more prosperous Indonesian people and able to compete in the global economy. In order to maximize its business activities, SOE can establish a subsidiary company. The relationship between the holding company and the SOE subsidiary in the context of holding, gives rise to several different opinions regarding the legal and financial status of the subsidiary SOE. This study specifically discussed about the institutional legal status and financial legal status of the subsidiary SOE founded by the SOE itself and the SOE company which most of its capital transferred to other SOE and the relationship between the state and SOEs established by SOEs themselves and SOE companies partially transferred large capital to other SOEs from the perspective of a public financial law whose analysis is carried out according to the regulations, experts, as well as related decisions of the Constitutional Court to find out the legal status of subsidiary SOE. This research is in the form of normative- juridical, with descriptive-analytical type. (1) institutionally, Subsidiary SOE do not have the status of SOEs because Subsidiary SOE's capital does not originate from state assets that are separated through direct participation by the state such as SOEs, and the financial legal status of Subsidiary SOE is still the financial company concerned is not state finance, because SOE subsidiaries are legal subjects, (2) The institutional legal status of a subsidiary  SOE originating from the transfer of other SOE shares is not a SOE due to state capital participation even though it is directly in nature but in the amount of less than 51% as SOEs as required in the SOE Act, and the financial legal legal status is not state finance; (3) Subsidiary SOE established by SOEs have no institutional or financial relationship with the state at all, while the relationship between the state and Subsidiary SOE originating from the transfer of other SOE shares is limited to as shareholders with special rights."