Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemegang saham publik yang tidak setuju dan abstain terhadap agenda Rapat Umum Pemegang Saham RUPS tahunan yaitu penetapan akuntan publik dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Price to Book Value PBV perusahaan. Penelitian ini berguna untuk melihat apakah pemegang saham publik mempertimbangkan keputusannya dalam RUPS tahunan sehubungan dengan penetapan akuntan publik dan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dalam berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Hasilnya adalah walaupun pemegang saham publik tidak setuju dan abstain untuk agenda RUPS tahunan tetapi tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap PBV. Penelitian ini menggunakan metode data panel.

---

This research aimed to examine the effect of public shareholders who disagree and abstain on the agenda of the Annual Shareholder General Meeting RUPS with regard to appointment of public accountants and approval of remunerations of Board Comissioners and Directors against Price to Book Value PBV of the company. This research is useful to see whether public shareholders consider their decisions in annual RUPS with respect to appointment of public accountant and approvals of remunerations of Board Commissioners and Directors during investing in the Indonesian Stock Market. The result is even though public shareholders disagree and abstain for annual RUPS agenda, but there is no negative effect against PBV of the company. This research used panel data."

"Salah satu ciri khusus Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah perlindungan kepentingan atau hak-hak pemegang saham minoritas. Salah satu ketentuan dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi atau Komisaris.Salah satu alasan mengapa hak-hak pemegang saham minoritas perlu dilindungi adalah karena putusan oleh mayoritas dalam RUPS yang tidak selamanya fair bagi pemegang saham minoritas, meskipun cara pengambilan putusan tersebut dianggap yang paling demokratis. Dalam kaitannya dengan perusahaan terbuka atau perusahaan publik, maka perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang saham minoritas mendapat perhatian yang sangat serius bagi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).Hal ini dapat dilihat dengan beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Bapepam tersebut seperti Keputusan Ketua Bapepam Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu tanggal 22 Agustus 2000 Nomor REP-32/PM/2000 dan, Keputusan Ketua Bapepam Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik,tanggal 24 Januari 1996 Nomor KEP-86/PM/1996.Dalam hal terjadi transaksi atau tindakan perusahaan (corporate action) yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan publik yang mempunyai benturan kepentingan yaitu adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan atau Pihak Terafiliasi dari Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama, maka transaksi tersebut harus disetujui oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atau pemegang saham independen."

"Penelitian ini mencoba memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran kantor akuntan publik (KAP) yang merupakan proksi dari kualitas audit terhadap Earnings Response Coefficients (ERC). ERC sendiri adalah ukuran besaran perubahan return saham akibat adanya informasi laba kejutan. Informasi mengenai laba yang dicapai perusahaan merupakan hal panting yang menjadi salah satu alat evaluasi investor dalam melakukan penilaian saham perusahaan tersebut. Bila laporan keuangan perusahaan diaudit oleh KAP yang berkualitas yang dalam hal ini adalah KAP berukuran besar maka informasi laba tersebut diharapkan menjadi lebih kredibel, karena KAP besar memiliki sumber daya dan motivasi untuk mempertahankan reputasi sehingga melakukan audit dengan lebih berhati-hati. Dengan demikian investor yang menggunakan informasi laba tersebut menjadi lebih yakin dalam mengambil keputusan investasi.Penelitian ini menggunakan sampel penelitian perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada periode tahun 1999 dan 2000 sebanyak 64 emiten. Dengan menggunakan model regresi, berhasil dibuktikan bahwa ukuran KAP mempunyai pengaruh terhadap ERC suatu perusahaan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran KAP menambah kredibilitas terhadap informasi laba yang disampaikan perusahaan. Namun yang menarik, dengan menggunakan uji beda rata-rata diungkapkan bahwa walaupun ERC perusahaan yang diaudit KAP besar memiliki ERC yang lebih tinggi dari pada perusahaan yang diaudit KAP kecil, perbedaan tersebut tidaklah signifikan.

---

This research is trying to give an empirical evident whether audit firm size as a proxy of audit quality does have influence to the Earnings Response Coefficients (ERC). ERC itself is a measure of how much stock return changed caused by unexpected earnings announcement. Earnings announcement is important for investors to make investment decision. If firm?s financial statements audited by a good quality audit firm, in this context is a big audit firm size then earnings information is expected to be more credible. The reason is big audit firms size have more resources and motivation to keep their reputation and so they 1vill do their job more carefully.

Using 64 samples of public companies listed in BEJ, this research found that audit firm size does influence the firm ERC, so audit firm size adds credibility to the earnings information provided by company. Interestingly, there is no significant difference of ERC between firms audited by big audit firm size with firms audited by small audit firm size using mean difference test."

"Tesis ini membahas kasus mengenai Perseroan Terbatas yang telah melakukan pemanggilan untuk RUPS Pertama, RUPS Kedua, RUPS Ketiga dan RUPS Kempat, tetapi tidak dapat diselenggarakan dikarenakan tidak tercapai kuorum kehadiran dalam RUPS tersebut. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode penelitian kepustakaan dengan studi kasus terhadap permohonan penetapan kuorum RUPS setelah RUPS Ketiga dalam Putusan Nomor: 1199/K/Pdt/2010. Dalam kasus ini, Perseroan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar ditetapkan kuorum untuk RUPS Kelima. Namun Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan tersebut dengan didasarkan kepada pertimbangan hukum bahwa Perseroan telah melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPS sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan yang diatur dalam pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah mengenai permohonan Perseroan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk menyelenggarakan RUPS Ketiga. Sehingga permohonan yang diajukan oleh Perseroan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 86 ayat (5) UUPT.Tesis ini juga membahas mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan kuorum RUPS. Pasal 86 ayat (7) UUPT mengatur bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam kasus yang dibahas dalam tesis ini, permohonan penetapan kuorum RUPS yang diajukan oleh Perseroan telah ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun Perseroan kemudian mengajukan upaya hukum kasasi dimana Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan tersebut. Oleh karena Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan tersebut dan tidak memberikan penetapan mengenai kuorum RUPS, maka sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) juncto penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, atas penetapan tersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi. Sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan kasasi yang diajukan oleh Perseroan.

---

This thesis addresses a case regarding a Limited Liability Company which have issued a notice to the First GMS, Second GMS, Third GMS and Fourth GMS, but could not be held since the GMS did not present the attendance quorum. This normative research conducted using the literature study completed with case study to stipulation of quorum of GMS after the Third GMS, The Supreme Court Decision number: 1199/K/Pdt/2010. In this case, the Company filed a petition to the Chairman of Central Jakarta District Court to determine a quorum attendance for the Fifth GMS. However, the Chairman of Central Jakarta District Court decided to decline the petition which based on the legal consideration, stating that the Company have issued a notice and held the GMS for 4 (four) times, whereas pursuant to Article 86 paragraph (5) of the Law of Limited Liability Company (Company Law) a Company may file a petition to the Chairman of District Court to determine the quorum attendance for the third GMS. Hence, that petition filed by the Company does not fulfill the stipulation of Article 86 paragraph (5) of the Company Law.

This thesis also addresses the authority of the Supreme Court on investigating and adjudicating the petition for GMS? quorum determination. The Article 86 paragraph (7) of the Company Law stipulates that the determination of GMS quorum by the Chairman of District Court is final and binding. In this case, the petition of determination of GMS quorum which have been filed by the Company has been declined by the Chairman of Central Jakarta District Court. Furthermore, the Company then appealed for the same petition where the Supreme Court performed an investigation and adjudicated the said appeal. Since the Chairman of Central Jakarta District Court decided to decline the petition and did not determine the GMS quorum, in accordance to Article 43 paragraph (1) of the Law of Supreme Court and its elucidation, such decision can be filed for an appeal. Hence, the Supreme Court is authorized to investigate and adjudicate the said appeal which filed by the Company."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan pemegang saham publik dalam penanganan Bank Gagal yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui penyertaan modal sementara dan pemenuhan kewajiban Bank Gagal dalam rangka keterbukaan informasi menurut peraturan di perbankan dan pasar modal. Penulisan tesis ini menggunakan metode kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Penanganan Bank Gagal yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui penyertaan modal sementara mengakibatkan Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada Bank Gagal. Pemegang saham publik kehilangan haknya sebagai pemegang saham meskipun kepemilikan pemegang saham publik masih diakui dan tercatat dalam anggaran dasar Bank Gagal. Bank Gagal tetap wajib melakukan keterbukaan informasi sehingga pemegang saham publik mengetahui perkembangan dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbaiki kondisi keuangan Bank Gagal.

---

This thesis describes the status of public shareholders in the handling process of Failing Bank performed by Deposit Insurance Corporation through temporary capital placements and the fulfilment of disclosure obligation of the Failing Bank in accordance with rule and regulation in banking sector and capital market. This thesis applies library research method using secondary data as data sources.The handling process of Failing Bank performed by Deposit Insurance Corporation through temporary capital placements results in Deposit Insurance Corporation taking over all the rights and powers of General Shareholders Meeting, the title of ownership, management and/or other interest of the Failing Bank. Rights of public shareholders are surrendered although the ownerships are still recognized and recorded in the article of association of the Failing Bank.Failing Bank is still obligated to provide disclosure to ensure public awareness of any progress of corrective actions taken by Board of Directors and Board of Commissioners to improve the financial condition of the Failing Bank."

"Rapat Umum Pemegang Saham adalah suatu organ Perseroan Terbatas yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan hal-hal tertentu mengenai jalannya Perseroan, termasuk untuk perubahan Anggaran Dasar. Rapat Umum Pemegang Saham ini merupakan bentuk keikutsertaan para pemegang saham Perseroan yang notabene merupakan para pemilik dari Perseroan Tersebut, namun demikian terdapat prosedur yang harus diikuti untuk menyelenggarakan Rapat tersebut yang salah satunya adalah mengenai kuorum Rapat. Untuk keabsahan suatu Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham maka harus dipenuhi kuorum yang berkaitan dengan Agenda Rapat yang akan dibahas. Dalam hal kuorum pada Rapat Umum Pemegang Saham Pertama dan Kedua tidak dapat dipenuhi, maka dibuka kesempatan bagi Perseroan untuk memohon Penetapan Pengadilan Negeri yang Daerah Hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan mengenai kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga. Namun demikian, harus diperhatikan bahwa dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan maka kuorum dihitung berdasarkan jumlah kehadiran 100% (seratus persen) Pemegang Saham tersebut. Juga harus diingat bahwa Penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pengadilan Negeri ini adalah untuk Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga, tidak untuk Rapat Umum Pemegang Saham Pertama ataupun Kedua. Hal ini perlu diperhatikan sebab Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan menurut ketentuan yang mengaturnya termasuk penentuan kuorumnya. Kesalahan dalam menetapakan kuorum Rapat akan berakibat terhadap keabsahan Keputusan suatu Rapat Umum Pemegang Saham.

---

General Shareholders Meeting is an organ of a Limited Liability Company that has the authority to make certain decisions regarding directions of Company, in which includes changes on Article Association. General Shareholders Meeting is also a form for all of the shareholders to participate (body that governs all the shareholders) as they are the owner of the Company, yet in order to organize this meeting, there are certain procedures that must be obliged, include the quorum for the meeting. For this General Shareholder Meeting of to be considered valid, there must be a majority agreement (quorum) of the shareholders to the Agenda of the meeting. In the cases that majority is not agreed (quorum is not reached) in the First and Second General Shareholder Meetings, then there is an opportunity for the Limited Liability Company to request ruling by the Lower Court in which its jurisdiction area covers the place where the Limited Liability Company located for quorum of Third General Shareholders Meeting. However, consideration must be taken if in this Third General Shareholders Meeting, all Shareholders attend the meeting, quorum is counted based on this 100% (one hundred per cent) attendance. In addition, the ruling of quorum made by the Lower Court is solely for the purpose of the Third General Shareholders Meeting, neither for the First nor the Second General Shareholders Meetings. This is very important to note since every General Shareholders Meetings must be held accordance to rulings made which include determining the Meeting’s quorum. A mistake on determining the Meeting’s quorum may result to the validity of any General Shareholders Meeting's agreement or decision."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengumuman management departure terhadap kesejahteraan pemegang saham dengan membedakan tipe manajemen dan alasan management departure. Penelitian ini menggunakan metode multiple Regresion dengan variabel terikat adalah Cumulative Abnormal Return. Sedangkan Variabel bebasnya mengunakan Variabel LnMarket sebagai proxy dari ukuran emiten, Variabel Book To Market sebagai proxy dari Kinerja Keuangan emiten.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengumuman management departure memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham emiten selama periode pengamatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Average Abnormal Return (AAR) yang signifikan pada T-5, T-3 dan T+2 dengan tingkat signifkansi pada level 5%. Sedangkan Cumulative Average Abnormal Return selama periode pangamatan sebesar -1.47% dan signifikan pada level I 0%. Hasil regresi terhadap keseluruhan sample, tanpa membedakan tipe manajemen dan alasan departure-nya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan nilai CAR di sekitar periode pengamatan sedangkan.Hasil regresi terhadap sampel yang telah diseleksi berdasarkan tipe manajemen menunjukkan bahwa terdapat perbedaan reaksi investor terhadap pengumuman management departure. Pengumuman management departure atas tipe manajemen direktur memberi reaksi yang positif tetapi tidak signifikan pada level 1%, 5%, maupun 10% terhadap perubahan CAR pada periode pengamatan. Hasil regresi terhadap pengumuman management departure yang dikelompokkan berdasarkan alasan departure menunjukkan bahwa management departure yang disebabkan karena alasan mengundurkan diri dan alasan habis masa jabatan tidak berpengaruh signifikan terahadap CAR.Hasil regresi terhadap pengumuman management departure yang dikelompokkan berdasarkan alasan departure dan tipe managemen departure menunjukkan bahwa management departure yang disebabkan karena alasan mengundurkan dan alasan habis masa jabatan tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR. Variabel tipe manajemen juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CAR.

---

This research is conducted to examine the effects of management departure to shareholder's wealth, by differentiating management type and reason of management departure. Data in this research is analyzed with multiple regresion method; cumulative abnormal return as dependent variable, while LnMarket as proxy for firm size and book to market as proxy for firm's performance as independent variables.

The result of this research shows that management departure announcement has significant statistical effect to stock return during event period. This is showed by Average Abnormal Return (AAR} that has significant at t-5, t-3 and t+2 at level of 5%. Cumulative Average Abnormal Return during event period is -1.47% that dan statiscally significant at level of 10%. Reggresion analysis for independent variables without differentiating management type and departure reason shows that firm's size have significant effect to the changes of Cumulative Abnormal Return during event period.

Regression analysis for independent variables that is differentiated upon management type shows market reaction to the announcement. Management departure announcement that is differentiated upon management type (director }shows positive market reaction, eventhough is not statistically significant at level 1%, 5%, and 10% during event period. Management departure announcement that is differentiated upon departure reason shows insignificant CAR's change during event period.

Regression analysis for independent variables that is differentiated upon departure reason and management type, shows that management departure that is caused by resignation and routine departure shows insignificant CAR's change during event period. The similar insignificant CAR's change during event period also occurred in management type variable."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang diberikan oleh undang-undang. Seperti diketahui, dalam setiap perseroan terdapat para pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, demikian pula pada perseroan yang telah masuk bursa (go public) pasti terdapat pemegang saham independen, yang juga dapat disebut sebagai pemegang saham minoritas. Mereka sepakat membentuk perseroan sebagai wadah perwujudan kerja sama, dengan tujuan memperoleh laba. Pihak yang menyetorkan modal lebih besar memperoleh hak suara lebih banyak, demikian pula sebaliknya pihak yang menyetor modal lebih kecil memperoleh hak suara yang sedikit.Penyetoran modal berpengaruh terhadap pembagian laba dan kemungkinan risiko kerugian yang diderita perseroan. Oleh sebab itu, pihak yang modalnya besar lebih berkepentingan terhadap penyelenggaraan perseroan supaya terhindar dari kerugian. Sebagai pemodal, mereka secara bersama-sama adalah pemilik perseroan, yang berhak sepenuhnya menentukan kehendak sesuai maksud dan tujuan perseroan, yang diwujudkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai organ tertinggi, untuk penyaluran aspirasinya. Prinsip mayoritas memberikan pembenar bahwa perseroan dikendalikan oleh mayoritas pemegang saham.Hal ini tercermin dari keputusan RUPS, sehingga seolah-olah tidak ada pijakan bagi pemegang saham minoritas untuk mewakili perseroan, atas tindakan yang dilakukan oleh direksi atau komisaris yang merugikan perseroan. Prinsip mayoritas menyulitkan pemegang saham minoritas mewakili kepentingan perseroan menghadap ke muka badan peradilan, karena pemegang saham minoritas dianggap tidak memegang mandat yang cukup mewakili RUPS, sebagai organ yang berhak meminta pertanggungjawaban terhadap direksi atau komisaris.Untuk mengatasi kesulitan tersebut undang-undang memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas, yang haknya dirugikan, diwujudkan melalui (1) hak perseorangan apabila haknya dilanggar, dan (2) hak derivatif, untuk mewakili kepentingan perseroan. Perlindungan juga diberikan kepada pemegang saham independen, yaitu dalam hal terjadi suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan ekonomis antara emiten dengan pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama perusahaan publik, maka harus memperoleh persetujuan dari para pemegang saham independen. Selanjutnya penulisan dimaksudkan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan upaya penyelesaiannya."

"Terpuruknya perekonomian Indonesia pada tahun 1996 sampai 1998 memberikan imbas terhadap menurunnya kinerja perusahaan hampir di setiap bidang usaha di Indonesia, salah satunya sektor properti dan konstruksi. Demikian pula dengan sektor perbankan Indonesia, di mana tingkat suku bunga dipengaruhi langsung oleh SBI menyebabkan banyaknya kredit usaha jangka panjang maupun jangka pendek yang tidak dapat diselesaikan kewajibannya. XYZ, salah satu pemasok galvanised iron sheet atau yang lebih dikenal dengan sebutan seng juga mengalami dampak penurunan kinerja bukannya hanya dari segi menurunnya penjualan seng itu sendiri tapi juga diakibatkan oleh tingginya suku bunga pinjaman modal kerja yang diterapkan pada masa itu.Ketidakmampuan XYZ menyelesaikan kewajiban hutang kepada Bank Central Asia menyebabkan XYZ harus menyerahkan 97.69% sahamnya kepada PT Holdiko Perkasa sebagai pihak yang dibentuk oleh Bank Central Asia (BCA), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Salim Group untuk menyelesaikan seluruh kredit bermasalah yang berada di bawah pengelolaan BCA. Holdiko dipercaya untuk melakukan penjualan 108 aset perusahaan yang diambil alih BPPN untuk ditawarkan kepemilikan sahamnya kepada calon investor. Penawaran penjualan saham ini dilaksanakan secara terbuka. Pada Mei tahun 2001 97,69% saham XYZ telah teriual dengan nilai transaksi sebesar Rp.297,3 milyar kepada PT. ABC, sebuah special purpose vehicle, yang dibentuk oleh kelompok investor asing dan domestik.Studi yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat observasi perusahaan untuk mengukur kembali nilai perusahaan dan ekuitas dari XYZ. Diharapkan dengan demikian dapat ditinjau ulang apakah transaksi akuisisi yang dilakukan oleh para investor merupakan transaksi yang menguntungkan (good buy) bagi para investor. Selain itu, dilakukan perhitungan dan analisa apakah investasi ini menciptakan shareholder value added yang signifikan kepada pemegang saham.Tinjauan ulang terhadap harga dilakukan dengan memproyeksikan kembali kemampuan perusahaan menghasilkan free cash flow to the firm (FCFF) selama periode lahun 2001 sampai 2005. Hasil proyeksi FCFF digunakan untuk melakukan valuasi perusahaan dan ekuitas produsen seng terbesar ini menggunakan valuasi discounted cash flows (DCF). Sedangkan perhitungan nilai tambah kepada pemegang saham (shareholder value added) dilakukan dengan menggunakan pendekatan residual income.Untuk mendapatkan hasil perhitungan alas corporate value, debt value, equity value serta SVA yang telah disebutkan pada paragraf di atas, data asumsi yang dipergunakan adalah asumsi netral, yaitu asumsi makro dan mikro ekonomi pada tahun 2000. Asumsi ini merefleksikan di mana perusahaan telah dapat meningkatkan pertumbuhan penjualan sebesar 4%. Meningkatnya pertumbuhan sales, penurunan suku bunga pinjaman diiringi dengan penurunan inflasi memberikan peningkatan yang signifikan pada gross margin, operating margin dan net profit margin yaitu masing -masing sebesar 17%, 12% dan 12%.Pendekatan beta sebagai salah satu komponen dalam perhitungan DCF dilakukan dengan menghitung rata-rata tertimbang Jakarta Comosite Index dengan beta dari dua perusahaan go public yang menggunakan baja sebagai bahan baku produksi. Perusahaan yang dipergunakan adalah PT Jaya Pori Steel Tbk dan PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk dengan rasing-masing beta bernilai 0.91 dengan bobot JCI 0.030% dan 1.25 dengan bobot JCI 0.002%. Hal ini dilakukan karena terbatasnya data yang tersedia untuk melakukan perhitungan beta pada perusahaan tertutup seperti XYZ. Hasil perhitungan menghasilkan beta perusahaan ini sebesar 0.93.Berdasarkan hasil valuasi diperoleh bahwa nilai perusahaan dan nilai ekuitas XYZ masing-masing adalah sebesar Rp446,475 milyar dan Rp319,178 milyar. Hasil perhitungan ini memberikan gambaran bahwa investasi yang dilakukan menguntungkan para investor dengan pembayaran akuisisi lebih rendah sekitar 33% dari corporate value XYZ.Hasil proyeksi cash flows diestimasikan XYZ dapat menciptakan arus kas rata-rata sebesar Rp100 milyar per tahun. Mengacu pada hasil ini, perhitungan Shareholder value added menunjukkan bahwa total nilai SVA PT. XYZ secara keseluruhan dari tahun 2001-2005 adalah sebesar Rp22,997 milyar. Namun, nilai SVA per tahun cenderung mengalami penurunan.Kemampuan perusahaan menciptakan arus kas yang baik memberikan potensi baru bagi perusahaan untuk lebih kompetitif baik melalui pengembangan pangsa pasar dengan meningkatkan ulitilisasi beberapa line produksi khusus seperti seng berwarna (coloured GIS). Dengan meningkatnya line produksi seng warna yang saat ini hanya memiliki utilisation rate maksimal sekitar 16% dan penciptaan saluran distribusi yang lebih luas diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan penjualan GIS perusahaan sehingga memberikan tingkat profit yang lebih tinggi. Pertumbuhan tingkat profit yang lebih baik, pada akhirnya memungkinkan PT. XYZ meningkatkan nilai perusahaan dan shareholder value added di masa yang akan datang serta mempertahankan posisinya sebagai market leader produsen GIS di Indonesia."

"Pemegang saham selalu concern terhadap tingkat kesejahteraan mereka. Sebagai pemegang saham dari sebuah perusahaan, mereka akan selalu mempengaruhi/menekan manajemen perusahaan untuk meningkatkan value dari perusahaan (maximized value of the firm). Dengan menggunakan dua pendekatan yaitu teori struktural modal dan teori keagenan (agency teori), maka pemegang saham akan selalu mempengaruhi manajemen untuk mencapai tingkat hutang yang mendekati optimal sehingga memberikan value optimal buat perusahaan yang juga berarti kesejahteraan yang maksimal bagi pemegang saham.Penelitian ini berupaya untuk mengetahui pengaruh dari pemegang saham terhadap tingkat hutang perusahaan. Selain itu, perlu juga diketahui faktor-faktor lain seperti size, profitability, investment policies dan dividen policies sebagai pertimbangan dari manajemen dalam menentukan tingkat hutang perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 40 perusahan sampel. Model pengujiannya adalah semi-log cross sectional regression model. Pengujian ekonometrik akan diberlakukan untuk mengetahui tingkat keakuratan dan kesahihan dari hasil perhitungan. Pengujian statistik standar juga akan diberlakukan untuk mengetahui kesignifikan dari model secara keseluruhan dan kesignifikan dari masing-masing variabel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam periode perekonomian normal dan krisis, pemegang saham mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat hutang perusahaan walaupun dengan tingkat kesignifikanan yang berbeda-beda. Dari beberapa faktor lain yang diuji, dividen policies ternyata tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan baik dalam kondisi perekonomian normal maupun dalam kondisi krisis. Sementara faktor seperti size, profitability dan investment policies tetap signifikan baik dalam kondisi perekonomian normal maupun krisis. "