Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang analisis akuntansi pendapatan fasilitas sosial Fasos dan fasilitas umum Fasum pada pemerintah daerah di Indonesia dengan mengambil sampel pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan melihat praktik akuntansi pendapatan fasos fasum yang dijalankan di Pemda tersebut terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan penghentian piutang. Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan fasos dan fasum merupakan item non-moneter. Fasos dan fasum terbagi menjadi 3 jenis yaitu tanah, aset selain tanah, serta tanah dan selain tanah. Pengakuan pendapatan fasos dan fasum dilakukan pada saat serah terima aset. Kebijakan akuntansi pendapatan fasos dan fasum belum menjabarkan basis pengukuran untuk mengestimasi pendapatan seperti basis pengukuran menurut IPSAS serta tidak memiliki kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal piutang terkait dengan perubahan tingkat harga. Penyajian piutang fasos fasum tidak dipisahkan dengan piutang moneter. Dana yang diterima sebagai pengganti kewajiban penyediaan tanah tidak memiliki kebijakan pengungkapan. Kedua pemerintah daerah menghentikan piutang karena pelunasan kas atau penyerahan aset atau penghapusan. Penelitian menyarankan perubahan titik pengakuan pada saat awal proses penyerahan aset. Merinci basis pengukuran seperti pada IPSAS dan membuat kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal. Menyajikan piutang fasos dan fasum terpisah dari piutang moneter. Mengungkapkan informasi terkait dengan pembatasan suatu aset.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the accrual accounting for revenue of social and public facilities at the local government in Indonesian taking samples on two local governments namely the Provincial Government of DKI Jakarta and the City Government of Bekasi. This research used case study approach analyzing the accounting practices of social and public facilities revenues undertaken in the local government relating to the recognition, measurement, presentation, disclosure and the receivables derecognition. We identify that the social and public facilities revenues are non monetary items. Both local governments failed to recognize the revenues at early stage of submission process. Accounting policies had no detail measurement basis such as IPSAS for estimating the revenue and had no policies to adjust initial measurement of receivables related to price level changes. Presentation of the receivables did not distinguish it from monetary receivables. Funds received as land substitution did not have any disclosure policies. Both governments derecognized the receivables because of settlement cash payment or assets submission or deletion. Research suggests a change of recognition point the revenues at the early stage of submission process. Detail the measurement basis such as IPSAS and make policies to adjust initial measurement. Present the receivable differently from monetary receivables. Disclose any information such as limitation of assets."

"ABSTRAKNama : MIRANTO RAHMA PUTRAProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : KEABSAHAN SERAH TERIMA FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/TUN/2016 Dalam suatu perumahan keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sangat penting. Pemerintah telah mengatur tentang pelaksanaan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum. Peraturan tersebut mengharuskan pemilik hak atas tanah yang lama melepaskan hak atas tanahnya kepada pemerintah daerah setempat. Permasalahan yang akan dianalisis di penelitian ini adalah status hukum fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diserahkan pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat, tapi belum ada surat pelepasan hak atas tanah sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/TUN/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap keabsahan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat. Jenis data yang digunakan meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan serah terima tersebut belum sah, peralihan hak atas tanah dapat terjadi apabila sudah ada surat pelepasan hak atas tanah tersebut atau masa habisnya jangka waktu sertipikat Hak Guna Bangunan. Serah terima yang tidak memenuhi tata cara persyaratan serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah diatur mengakibatkan peralihan hak atas tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Seharusnya diatur jangka waktu maksimal kapan serah terima itu harus dilakukan, sehingga jika melewati batas waktu tersebut secara otomatis peralihan hak atas tanah tersebut telah terjadi. Kata Kunci: Serah Terima, Hak Atas Tanah, Peralihan.

---

ABSTRACTName MIRANTO RAHMA PUTRAMajor MASTER OF NOTARYTitle KEABSAHAN SERAH TERIMA FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT Analysis of Supreme Court Judgment Number 256 K TUN 2016 In a housing the existence of social facilities and public facilities is very important. The Government has arranged the implementation of the handover of social facilities and public facilities. The regulation requires the old landowners to relinquish their land rights to the local government. The problem to be analyzed in this research is the legal status of social facilities and public facilities that have been submitted by the housing developer to the local government, but there has not been a letter of release of the land in connection with the Supreme Court Decision Number 256 K TUN 2016. This research uses literature research method that is juridical normative, meaning that this research is seen from the whole secondary data of law to answer the problem to the validity of the handover of social facilities and public facilities from the housing developer to the local government. The types of data used include court decisions, statutory regulations, books, journals, and legal dictionaries. The result of the research indicates that the handover is not yet valid, the transfer of rights to the land may occur if there is a letter of release of the land right or the expiry of the period of the Land Use Rights certificate. Handover that does not meet the procedures for the handover of social facilities and public facilities that have been arranged to cause the transfer of rights to the land does not have the power of law. It should be set the maximum time period when the handover must be done, so if it passes the time limit automatically the transfer of rights to the land has occurred. "

"ABSTRAKTesis ini menganalisis sejauh mana Kementerian Agama khususnya DirektoratJenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) menerapkan StandarAkuntansi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalammenyusun Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akuntansi Pendapatanyang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No.23 Tahun 2011 tidakmenjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajianpendapatan tetapi hanya sebatas definisi pendapatan saja menurut StandarAkuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Selain itu, perlakuan akuntansipendapatan dari hasil Pemanfaatan Kas Setoran Awal berupa imbal hasil sukukdan bunga deposito tidak dapat ditangguhkan karena telah memenuhi semua unsurpendapatan yang berlaku umum untuk sektor publik (IPSAS 9). Hasil penelitianmenyarankan agar Pemerintah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahantentang Akuntansi Pendapatan agar sesuai dengan konteks perundang-undanganyang ada. Pemerintah juga disarankan untuk membentuk Badan Layanan Umumdalam Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji agar sesuai dengan yang dimaksudoleh Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Disampingitu juga disarankan pentingnya dilakukan sosialisasi penyajian laporan keuangansesuai standar akuntansi yang berlaku umum serta perlunya dilakukan review olehaparat pengawasan internal untuk memberikan keyakinan, akurasi, keandalan,serta keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the how far is the Ministry of Religious Affairs in particularyDirectorate General of Hajj and Umrah Service ( Ditjen PHU ) implemented TheGoverment Accounting Standards and Regulations in preparing the financialstatements of Hajj Operation . This study is a qualitative research . The studyconcluded that the Revenue Accounting contained in the Regulation (PeraturanMenteri Agama No.23/2011) does not explain about the recognition,measurement, disclosure and presentation of the income but only to the extent thedefinition of income by Government Accounting Standards (Peraturan PemerintahNo.71/2010). In addition, the accounting treatment of revenue from the InitialDeposit Cash Optimization in the form of sukuk yields and deposit rates can notbe suspended because it has met all applicable elements of the general revenue forthe public sector (IPSAS 9). The results concluded that the accounting treatmentof revenue management on Initial Deposit Cash can not be suspended because ithas met all of the elements of income that are common to the public sector (IPSAS 9 ) . The results suggest that the Government should create theGovernment Accounting Standards , Accounting for Revenue, to fit the context ofthe existing legislation . The government is also advised to establish the PublicService Board in the field of Hajj Operation in accordance with the regulation onState Finance (Undang-Undang Keuangan Negara No.17 Tahun 2003) . Besides,it also suggested the importance of the socialization of financial statements inaccordance with generally accepted accounting standards and the need to bereviewed by officials of internal controls to provide assurance , accuracy ,reliability , and validity of the information presented in the Financial Statements ."

"ABSTRAKMengingat pentingnya kebijakan akuntansi pemerintah terutama terkait aset tetap sesuai dengan karakteristik entitas yang akan mempengaruhi kewajaran dan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntansi salah satu aset tetap yang memiliki karakteristik khusus pada pemerintah, yaitu hewan ternak. Entitas yang menjadi objek penelitian adalah Balai Embrio Ternak Cipelang Kementerian Pertanian dan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan dalam perlakuan akuntansi atas hewan ternak yang dilakukan objek penelitian dan menganalisisnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan International Public Sector Accounting Standard 27 Agriculture. Hasil penelitian menunjukan bahwa hewan ternak dapat diakui sebagai persediaan atau aset tetap berdasarkan tujuan kepemilikan hewan ternak dan nilai kapitalisasinya. Pengukuran dapat dilakukan dengan dua metode, pertama, harga perolehan untuk hewan ternak hasil pembelian dan kedua, tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan survei harga pasar secara tahunanyang dituangkan dalam peraturan pemerintah untuk hewan ternak hasil turunan. Perlunya dilakukan revaluasi atas nilai hewan ternak. Penyajian nilai persediaan dan aset tetap hewan ternak pada neraca laporan keuangan. Serta pengungkapan informasi secara lebih detil terkait hewan ternak, seperti jenis, klasifikasi, dan kebijakan akuntansi untuk setiap jenis hewan ternak.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the accounting treatment of fixed asset that has special characteristics to the government, ie livestock. The research done considering the importance of government accounting policy especially related to fixed assets according to the characteristics of the entity that will affect the fairness and reliability of the financial report. The unit analysis of the research are Cipelang Livestock Embryo Hall of the Ministry of Agriculture and Veterinary and Husbandry Service Center of DKI Jakarta. This study uses a case study approach by analyzing existing problems with Government Regulations No. 71 2010 on Government Accounting Standards and IPSAS 27 Agriculture. This research finds that livestock can be recognized as inventory or fixed assets based on the purpose of livestock ownerships and their capitalization value. Livestock can be measured in two ways. Purchased livestock measured by the acquisition cost and derived herds measured by the rate of State Revenue Non Taxes based on annual market price survey which is set forth in the government regulation. Annual revaluation is needed in order to update the current value. The inventory value and fixed assets of livestock must be presenting in the balance sheets. And more detailed information disclose in Notes of Financial Statement."

"The present of social facilities and public utility at real estate housing is an important component. Basically, government has published the rule to control implementation of social facilities development. The rule makes the developers of housing concerning to social facilities and public utility, which is needed by society. The intention of this study is to find out and to identify the constraints that are happened in social facility and public utility development process at real estate housing for middle to lower class by the private developer inappropriate to the needs that appear on case study object.To aim the purpose, this study identifies the factors that make social facility and public utility on study case object developed not following the rules; we also analyze social facilities and public utility development processes that are running. This analysis also touches the actors who have playing role in the development process that effect to the result housing social facilities and public utility development physically. The problems that happen in policy and control aspects can be known by comparing the rule with their implementation. To know perception, this study will explore dominant factors or issues in social facilities and public utility development process as the rule run.This study finds out that there are some problems in government and developer that occur in every single step connected with policy, control and perceptions aspects in such process. This study find out too that social facility and public utility development process can be run well if it is dependant on government support by creating clear policy including any punishment for all mistakes. Also, it is important to make clear the role of all stakeholders such as government, developer and society participation to create positive synergy in providing social facilities and public utility. Basically this study has proven that there are some problems that do not make social facility and public utility development process run well especially in middle and lower housing class that caused negative implication to the society.

---

Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam lingkungan perumahan sangatlah penting. Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan pembangun perumahan dan pemda untuk menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dibutuhkan warganya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi dan menemukan kendala-kendala yang timbul dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkaitan dengan aspek kebijakan, pengawasan, dan pengendalian serta pandangan pengembang dalam pengadaannya.Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengidentifikasi proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari mulai tahap perencanaan sampai tahapan pengelolaan dan pemeliharaan dan mengidentifikasi peranan para aktor/pelaku dalam setiap proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada perumahan. Kendala yang terjadi berkaitan dengan aspek kebijakan, penyerahan, pengawasan dan pengendalian diketahui dengan membandingkan proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan tahapan pengadaannya melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak di Pemerintah DKI Jakarta yang terkait dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan peraturan proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di DKI Jakarta. Persepsi pengembang diketahui dengan meneliti faktor-faktor atau isu-isu dominan dalam pengadaan fasilitas sosial sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala yang dialami baik oleh pengembang dan pemerintah daerah sendiri dan terjadi pada tiap tahapan proses pengadaan tersebut dalam kaitannya dengan aspek kebijakan, pengawasan dan pandangan/persepsi dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kelancaran proses pengadaan fasos sangat tergantung pada dukungan yang diberikan pemerintah melalui kebijakan, termasuk adanya sangsi yang tegas bagi tiap pelanggaran. Selain itu, penting sekali untuk memperjelas peran masing-masing pihak dan melaksanakannya secara konsisten dalam proses pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum baik itu pemda, pengembang dan partisipasi masyarakat sendiri sehingga dihasilkan sinergi yang bisa menciptakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang mencukupi baik kuantitas dan kualitasnya bagi kepentingan masyarakat banyak."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu pengelola keuangan dan aset daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pada penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (studi kasus). Kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan pencatatan akuntansi berbasis akrual dapat dinilai dari kesiapan infrastruktur pendukung, seperti sistem pemerintahan dan politik, peraturan-peraturan pendukung, sumber daya manusia, sistem informasi, serta kebijakan dan model penerapannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah ada dukungan dari Pemerintah Pusat untuk segera menerapkan pencatatan secara akrual basis dan sumber daya manusia juga sudah memadai, tetapi masih ada hambatan dari segi dasar peraturan dan petunjuk teknis penerapan basis akrual, serta sistem informasi akuntansi yang digunakan.

---

The aim of this research is to determine the readiness of DKI Jakarta Provincial Government as one of financial and asset manager, in order to implement accrual based accounting in DKI Jakarta Provincial Government financial statement. This research used qualitative research method (case study). The readiness of local government to implement recording an accrual basis accounting can be examined from supportive infrastructure, i.e. government and political system, law product, human resource, accounting information system, and preparation policy and implementation model. The result of this research indicates that central government support to implementing accrual based accounting immediately and human resources are also sufficient, but there is obstacle from the rules and technical guidance and also accounting information systems that is used."

"ABSTRAKPendapatan merupakan salah satu elemen penting dalam laporan keuangan suatu perusahaan Pendapatan diukur secara wajar sesuai prinsip pengakuan pendapatan untuk diterapkan guna mengukur pendapatan yang diterima sebenarnya oleh perusahaan Para akuntan dan pembaca laporan keuangan telah sekian lama memusatkan perhatian pada masalah masalah yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan yang berpengaruh pada perhitungan rugi laba Perusahaan yang dijadikan objek penelitian adalah PT EX sebuah perusahaan pelayaran swasta yang mengageni beberapa perusahaan pelayaran asing PT EX mempunyai empat jenis pendapatan jasa yaitu jasa penyewaan kapal jasa keagenan jasa penyediaan awak kapal dan jasa perantara dan manajemen kapal Namun pada 2010 PT EX hanya mempunya tiga jenis pendapatan jasa karena PT EX menjual kapal miliknya Penelitian ini menganalisis mengenai bagaimana pelaporan dan pencatatan pendapatan pada PT EX juga menganalisis bagaimana pengendalian internalnya serta melihat kualitas laporan keuangan PT EX yang disebabkan oleh pengendalian internal yang tidak begitu baik Hasil dari penelitian ini adalah pelaporan atas pendapatan PT EX sesuai dengan PSAK 23 revisi 2010 pengendalian internalnya masih ada yang tidak sesuai dengan konsep COSO dan hal ini mempengaruhi kualitas laporan keuangan PT EX Kata kunci pendapatan pengendalian internal perusahaan jasa pelayaran.

---

ABSTRACTRevenue is one of the important element in financial statement of company Revenue is measured by normal way based on revenue recognition for revenue valuable Revenue determines profit and loss for company PT EX is an object of this study PT EX is an agent company for international shipping company PT EX has for kind of revenues They are charter hire fee agency fee crewing fee and brokering and shipmanagement fee But in 2010 PT EX has only three kind of revenues since PT EX sold its ship in 2009 This study explain about how to report revenue and its internal control The result of this study is reporting revenue has been based on PSAK 23 revision 2010 but the internal control is still not good and need to be increased The internal control is based on COSO but still full of weakness To get the good quality of financial report PT EX must increase the internal control Keywords revenue internal control shipping company."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas penerapan pengakuan pendapatan program keanggotan klub golf pada PT XYZ sesuai PSAK 23 dan PSAK 72 pada tahun 2019 dan 2020. Objek penelitian adalah pendapatan yang terkait dengan program keanggotaan yaitu pendapatan atas keanggotaan dan iuran anggota. Pendapatan tersebut termasuk dalam nonrefundable upfront fees. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara dan pengambilan data langsung ke perusahaan. Sumber data sekunder dilakukan melalui studi pustaka. Studi kasus ini menemukan bahwa penerapan pengakuan pendapatan program keanggotaan PT XYZ belum sesuai dengan PSAK 23 untuk tahun 2019 dan PSAK 72 untuk tahun 2020. Entitas mengakui pendapatan atas program sebagai pendapatan langsung saat kas diterima. Sementara menurut ketentuan PSAK 23 dan PSAK 72 pendapatan tersebut dialokasikan sesuai dengan periode manfaatnya. Perbedaan pengakuan pendapatan tersebut berdampak pada laporan keuangan.

---

This research aims to evaluate the implementation of revenue recognition for the golf club membership program at PT XYZ in accordance with PSAK 23 and PSAK 72 in 2019 and 2020. The object of research is income related to membership programs, that is income from membership and member fees. This income is included in the type of non-refundable upfront fees. The research uses qualitative methods with a case study approach. The data source consists of primary data obtained through interview techniques and direct data collection from the company. Secondary data sources were carried out through library research. The research uses qualitative methods with a case study approach. Primary data sources were obtained through interview techniques and data collection directly from the company. Secondary data sources were obtained through literature study. This case study finds that the implementation of revenue recognition for the PT XYZ membership program is not in accordance with PSAK 23 for 2019 and PSAK 72 for 2020.The entity recognizes income from the program as direct income when cash is received. Meanwhile, according to the provisions of PSAK 23 and PSAK 72, income is allocated according to the benefit period. These differences in revenue recognition have an impact on financial statements."

"Skripsi ini membahas mengenai dampak penerapan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 16: Aset Tetap dan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 30: Sewa pada PT ABC yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan BTS. Perusahaan menggunakan sewa operasi dalam penyewaan Tower Btsnya. Penerapan tersebut akan mempengaruhi pendapatan dan beban perusahaan sehingga akan mempengaruhi juga pada laba kena pajak perusahaan serta koreksi fiskal perusahaan. Dalam penelitian juga membandingkan apabila perusahaan menerapkan finance lease dan dampaknya pada pendapatan dan beban perusahaan serta pengaruhnya terhadap laba kena pajak dan koreksi fiskal perusahaan.The Focus of this study is discusses the impact of the implementation of Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 16: Fixed Asset and Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 30: Rent on PT ABC which is a company engaged in the rental BTS. The Company uses operating leases in its rental BTS Tower. The application will affect the company's revenues and expenses that will affect also the company's taxable profits and the company's fiscal correction. The study also compared when the company implemented a finance lease and its impact on the company's revenues and expenses as well as its effect on taxable income and corporate fiscal correction."