Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan menganalisis penyusunan standar biaya keluaran yang berlaku untuk semua kementerian negara/lembaga SBKU pada Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan pengamatan terhadap dokumen anggaran terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi perlu menetapkanpedoman penyusunan SBKU dengan pendekatan logic modelsehingga organisasi mempunyai acuan yang jelas dalam penyusunan SBKU. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dirumuskan usulan rancangan pedoman penyusunan SBKU dengan menggunakan pendekatan logic model.Penggunaan pendekatan logic modeldilakukan untuk mengidentifikasi hubungan keterkaitan antara outcome, output, aktivitas/tahapan, dan input yang diperlukan dalam penyusunan SBKU sehingga dapat mendukung penerapan penganggaran berbasis kinerja yang lebih baik.

---

This research is a descriptive qualitative research with case study approach aims to analyze standard output cost settingthat applicable to all ministries government agencies SBKU at Directorate General of Budget, Ministry of Finance. The research was conducted by interviewing and observing the related budget documents.

The results showed that the organization needs to set guidelines for the preparation of SBKU with a logic model approach so that the organization has a clear reference in the preparation of SBKU.

Based on the results of the study formulated a draft proposal proposal preparation of SBKU by using logic model approach. The use of a logic model approach is carried out to identify the linkages between outcomes, outputs, activities process, and the necessary inputs in the preparation of SBKU so as to support better implementation of performance based budgeting."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan standar biaya pelatihan klasikal dan e-learning, penyusunan standar biaya keluaran e-learning, dan memberikan rekomendasi dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran pelatihan e-learning pada organisasi pemerintah penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai dampak penyelenggaraan pelatihan e-learning terhadap anggaran pelatihan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan menggali fenomena yang terjadi pada anggaran suatu instansi pelatihan sebagai akibat dari penyelenggaraan e-learning. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dipilih sebagai unit analisis karena telah mengimplementasikan pelatihan e-learning sebagai salah satu upaya efisiensi dalam rangka transformasi digital di lingkungan Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar biaya yang disusun saat ini belum optimal karena belum mencerminkan seluruh biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan e-learning. Standar biaya yang disusun sebaiknya dibedakan untuk masing-masing jenis pelatihan e-learning. Selain itu, untuk dapat meningkatkan efisiensi anggaran pelatihan atas pelaksanaan e-learning diperlukan penyesuaian struktur organisasi yang ada saat ini dan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia yang mendukung proses bisnis penyelenggaraan pelatihan e-learning.

---

This study aims to analyze the comparison of standard costs of traditional training and e-learning, formulate standard output costs of e-learning, and to provide recommendations for improving the efficiency of the training budget in a governmental organization. This study provides an overview of the impact of e-learning implementation on training budgets. This research uses qualitative method with case study approach by exploring phenomena that have occurred in the budget of an education and training institution due to e-learning implementation. Finance Education and Training Agency was chosen as the unit analysis because e-learning has been conducted as an efficiency effort in the context of bureaucratic transformation at the Ministry of Finance. The result shows that the current standard costs are less optimal because they do not cover all the costs needed to deliver e-learning. The standard costs should be differentiated for each type of e-learning. In addition, to improve the efficiency of the training budget, it is necessary to adjust the current organizational structure and the competency of human resources that support the business process of e-learning implementation"

"Pengalokasian biaya masih berlebih untuk aktivitas-aktivitas berupa pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban dan pengukuran pada saat perencanaan dan penganggaran di Unit Pelaksana Teknis (UPT) monitoring spektrum frekuensi radio, Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Penting adanya penelitian untuk efisiensi biaya aktivitas. Penelitian dilakukan dengan tujuan menyusun Standar Biaya Keluaran (SBK) aktivitas-aktivitas departemen tersebut dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja. Perlu adanya metode penetapan biaya (costing) penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) terhadap kelebihan biaya aktivitas departemen pada saat perencanaan dan penganggaran. Pendekatan Time Driven Activity Based Costing (TDABC) digunakan sebagai metode penetapan biaya dalam penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK), sehingga diperoleh efisiensi biaya aktivitas pada saat perencanaan dan penganggaran. Departemen disarankan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran (SBK) dalam perencanaan dan penganggaran untuk aktivitas-aktivitas sejenis dan dilakukan berulang-ulang setiap tahunnya dengan menggunkan metode TDABC.

---

The allocation of costs is over estimate for activities such as observation, detection of emission sources, monitoring, enforcement and measurement at the time of planning and budgeting in the Technical Implementation Unit ( UPT ) radio frequency spectrum monitoring, Directorate General of Resources and Equipment Post and Information. It is important for research for cost efficiency activities. The research was conducted with the aim of preparing Standard Output Cost ( SBK ) activities of the Department in the implementation of performance-based budgeting. There needs to be a method ( costing ) in the preparation Standard Output Cost ( SBK ) for the excess cost of the activity department at the time of planning and budgeting. Approach Time Driven Activity Based Costing (TDABC) is used as a method ( costing ) in the preparation Standard Output Cost (SBK), in order to obtain the cost efficiency of the activity at the time of planning and budgeting. Departement advised to prepare Standard Output Cost ( SBK ) in planning and budgeting for similar activities and be repeated every year by using the method TDABC."

"Penelitian ini menganalisa penerapan PSAK 10 (Revisi 2010) terhadap PT ABC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh penerapan PSAK10 (revisi 2010) pada PT ABC yang mencakup penentuan mata uang fungsional, penentuan dan pengukuran pos moneter dan pos non- moneter yang terdapat pada perusahaan sesuai dengan standar akuntansi PSAK 10 (revisi 2010), penyajian kembali laporan keuangan akibat penerapan PSAK 10 (revisi 2010), dan membandingkan laporan keuangan antara sebelum dan setelah penerapan PSAK 10 (revisi 2010). Penelitian ini menggunakan data primer yaitu hasil wawancara pada pihak perusahaan mengenai perlakuan transaksi mata uang asing serta data sekunder berupa data keuangan PT ABC dan PSAK 10 (revisi 2010). Kesimpulan yang dapat ditarik, PT ABC menggunakan USD sebagai mata uang fungsional dan mata uang pelaporan karena dengan menggunakan USD, selisih kurs yang dimiliki PT ABC lebih mencerminkan keadaan sebenarnya dalam laporan keuangan PT ABC.

---

This study analyzed application of PSAK 10 (Revised 2010) on PT ABC. The purpose of this study is to provide an overview of the effect of implementation of PSAK 10 (Revised 2010) on PT ABC which includes the determination of the functional currency, determination and measurement of post monetary and non monetary in PT ABC in accordance with accounting standard PSAK 10 (Revised 2010), restatement of the financial statements due to the implementation of PSAK 10 (Revised 2010), and compare the financial statements among before and after the implementation of PSAK 10 (Revised 2010). This study analyzed uses primary data which is the result of interview with staff of PT ABC regarding the treatment of foreign currency transaction and secondary data which is financial statements of PT ABC and PSAK 10 (Revised 2010). The result is PT ABC using USD as functional currency and reporting currency since by using USD, foreign exchange owned by PT ABC more reflect the real situation in the financial statements of PT ABC."

"Biaya pemasaran mempunyai arti dan pengaruh yang sama pentingnya seperti halnya biaya produksi. Namun demikian seringkali biaya pemasaran kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan biaya produksi. Padahal dalam banyak perusahaan biaya pemasaran ini dapat mencapai 25% sampai 50% dari total biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan untuk suatu produk tertentu.Sebagai sistem akuntansi biaya yang menggunakan pendekatan aktivitas, sistem ABC memperlakukan semua biaya sebagai biaya langsung. Metode ini mencoba menelusuri semua biaya yang ter¬jadi karena adanya aktivitas ke penyebab timbulnya, sehingga setiap biaya yang dibebankan ke produk merupakan .biaya yang ditimbulkan oleh aktivitas yang dikonsumsi oleh produk yang bersangkutan. Sistem ABC ini akan sangat terlihat manfaatnya, apabila dilaksanakan di suatu perusahaan yang memproduksi banyak produk (multi-produk).Dalam skripsi ini penulis mencoba menganalisa bagaimana penerapan sistem activity-based costing untuk mengendalikan biaya pemasaran.Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:1. Penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan jalan meneliti buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan sistem ABC dan biaya pemasaran. Hasil penelitian ini digunakan untuk membangun kerangka teoritis serta sebagai dasar untuk melakukan analisa atas hasil penelitian lapangan.2. Penelitian lapangan, dengan obyek penelitian berupa sebuah perusahaan industri lampu.Dari penelitian-penelitian tersebut diketahui bahwa sistem activity-based costing memungkinkan pihak manajemen perusahaan untuk mendapatkan informasi biaya pemasaran per-produk dan per- daerah pemasaran secara lebih akurat. Dengan adanya informasi biaya pemasaran yang, lebih akurat ini maka pihak manajemen dapat mengendalikan biaya pemasaran tersebut secara lebih baik.Penerapan sistem activity-based costing juga memungkinkan pihak manajemen untuk melakukan pengaturan aktivitas dengan lebih baik. Melalui sistem ABC, pihak manajemen dapat mengiden¬tifikasikan aktivitas-aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Selain itu melalui penentuan cost driver dan rate cost driver untuk setiap aktivitas, pihak manajemen akan memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai' penyebab dari variabilitas biaya aktivitas. Jadi, dengan mengatur aktivitas maka pihak manajemen mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk mengendalikan setiap pengeluaran biaya pemasaran."

"ABSTRAKSistem pengelolaan keuangan negara yang awalnya Line Item Budgeting, Zero Based Budgeting dan sekarang berubah menjadi Performance Based Budgeting. Penerapan Performance Based Budgeting di Indonesia secara bertahap mulai diterapkan pada tahun anggaran 2005. Performance Based Budgeting menekankan pada adanya keterkaitan antara input, output, dan outcome yang dihasilkan. Namun pada kenyataannya di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran 2015 masih ditemukannya masalah berupa: 1 banyaknya output yang bersifat administratif yaitu berupa laporan dan dokumen; dan 2 banyaknya output yang berbentuk input, seperti contohnya kendaraan, gedung, komputer. Oleh karena itu, penelitian ini membahas bagaimana implementasi Performance Based Budgeting di Kementerian Keuangan tahun anggaran 2015, khususnya di Direktorat Jenderal Angaran dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Performance Based Budgeting tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah post positivist dan hasil dari penelitian ini adalah masih adanya elemen dasar dari Performance Based Budgeting yang belum dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan serta faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan sturktur birokrasi.Kata Kunci: Performance Based Budgeting, Implementasi Performance Based Budgeting, Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.

---

ABSTRACTLine Item Budgeting and Zero Based Budgeting are some of the previous budgeting systems before it changes into Performance Based Budgeting. The implementation of Performance Based Budgeting in Indonesia was gradually implemented on the budget year 2005. Performance Based Budgeting emphasize on the relation between output,input and outcome that produced. But in fact,in the ministry of finance especially in directorate of budget on 2015 budget year, there are so many problems that comes up such as 1 Many output that is administrative like reports and documents and 2 Many output that has similarities with input, such as vehicles ,building, and computer. Because of that, in this research will discuss about how is the implementation of performance based budgeting in ministry of finance on 2015 specially in directorate of budget and what factors that influence the implementation of Performace Based Budgeting.The method that used for this research is post positivist and the result of this research is there is still the base element from Performance Based Budgeting that has not been applied by directorat of budget in the monetory ministry and factor that influence the implementation are communications, resource, disposition, and bureaucrate structure.Keywords Performance Based Budgeting, Implementation of Performance Based Budgeting, Factors that Influence the Policy Implementation."