Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini adalah mengenai pengamanan dokumen serta tahapan wewenang pejabat imigrasi dalam pengamanan dokumen yang menjadi celah penyebab terjadinya pemalsuan dokumen perjalanan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana akan berusaha untuk mengamati system pengamanan dokumen yang telah diterapkan dengan lebih rinci melihat setiap tahapan dalam pengamanan dokumen apakah ada celah dari wewenang yang dimiliki oleh pejabat imigrasi untuk digunakan dalam pemalsuan dokumen perjalanan republic Indonesia.Hasil pengolahan data dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa system pengamanan dokumen yang diterapkan sudah berjalan dengan baik namun tidak tertutup kemungkinan wewenang yang dimiliki dalam tahapan pengamanan menjadi celah penyebab pemalsuan dokumen perjalanan republic Indonesia. Kata Kunci: Dokumen Perjalanan, Pengamanan, Pemalsuan, dan wewenang

---

This research document is about security and immigration officials stages authority in security documents be gap causes falsification of travel documents of the Republic of Indonesia. This study used qualitative methods, which will attempt to observe a document security system that has been implemented with a more detailed look at each stage in the security document whether there is a gap of authority held by immigration officials for use in falsifying travel documents republic of Indonesia.The results of the data processing of the results of interviews and observations in the field, it can be concluded that the security system has been applied to the document that goes well, but it was likely the authority vested in stages into a crevice causes security travel document forgery Indonesian republic."

"Laporan magang ini bertujuan untuk melakukan refleksi diri atas pengalaman magang dan melakukan evaluasi atas verifikasi dokumen dan pengakuan tagihan pada PT RK. PT RK merupakan anak perusahaan dari PT X yang bergerak pada bidang konstruksi. Evaluasi pengendalian internal proses penagihan menggunakan komponen aktivitas pengendalian dari kerangka pengendalian internal COSO. Komponen aktivitas pengendalian yang dievaluasi terdiri dari verifikasi, rekonsiliasi, otorisasi dan persetujuan, pemisahan tugas pengendalian data utama, pengendalian supervisi, dan pengendalian teknologi. Setelah melakukan evaluasi, PT RK telah melaksanakan pengendalian internal dengan baik. Evaluasi juga dilakukan terhadap pengakuan tagihan PT RK. PT RK telah mengakui tagihan sesuai dengan PSAK 72. Berdasarkan refleksi diri dari pengalaman yang didapat saat program magang, hal yang harus ditingkatkan kembali adalah komunikasi, tanggung jawab dan semangat dalam bekerja, serta memperdalam ilmu pengetahuan terkait akuntansi dan keuangan.

---

This internship report aims to conduct self reflection based on internship experience and evaluate the document verification and recognition of account receivable at PT RK. PT RK is a subsidiary of PT X which is engaged in the construction sector. Evaluation of the billing process internal control using the control activity component of the COSO internal control framework. The control activity components that were evaluated consisted of verification, reconciliation, authorization and approval, segregation of duties for main data control, supervisory control, and technology control. After conducting the evaluation, PT RK has a very good internal control implementation. Evaluation was also carried out on the recognition of PT RK’s billing. PT RK has acknowledged accordance with PSAK 72. After reflecting on the experience gained during the internship program, things that must be improved are communication, responsibility and enthusiasm for work, also deepening knowledge related to accounting and finance."

"Dokumen yang dikelola oleh masing-masing instansi atau perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting terutama dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar operasional prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi dari pekerjaan tersebut. Dengan adanya SOP semua kegiatan di suatu perusahaan dapat terancang dengan baik. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dipetakan dalam pengamatan ini, bertujuan menjadi panduan tim Document Control untuk melakukan kegiatan distribusi dokumen SOP ke masing-masing departemen. Pengamatan dilakukan dengan mencocokkan dokumen yang ada di lapangan dengan master list SOP. Dokumen yang dicek meliputi nomor dokumen, nama dokumen, dan nomor revisi. Dilakukan pengamatan dicek masa berlaku dokumen dengan melihat nomor revisi yang ada di lapangan dengan nomor revisi yang terdapat di acuan master list SOP, apabila ada dokumen yang masih mempunyai nomor revisi lama, dilakukan penarikan dokumen SOP tersebut lalu dibuat dokumen dengan nomor revisi terbaru. Berdasarkan hasil observasi, dokumen yang tersedia di lapangan pada seluruh departemen PT. Kalbio Global Medika sudah mempunyai dokumen dengan revisi terbaru atau sudah sesuai dengan master list.

---

Documents managed by each agency or company have a significant role, especially the Standard Operating Procedure (SOP) document. Standard operating procedures (SOP) are guidelines or references for carrying out tasks and jobs according to the function of the job. With the existence of SOP, all activities in a company can be well designed. The Standard Operating Procedure (SOP) in this observation aims to guide the Document Control team in distributing SOP documents to each department. Observations were made by matching the existing documents in the field with the SOP master list. Documents checked include document number, document name, and revision number. Observations were made to check the document's validity period by looking at the revision number in the field with the revision number contained in the SOP master list reference. If a document still has the old revision number, the SOP document is withdrawn, and a document with the latest revision number is created. Based on the results of observations, the documents are available in the field in all departments of PT. Kalbio Global Medika already has documents with the latest revisions or in accordance with the master list."

"

Fokus penelitian ini adalah manajemen dokumen orang hilang sebagai respons bencana. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi makna manajemen dokumen dalam menanggapi bencana dalam kasus orang hilang di Timor Leste. Hasil analisis menghasilkan tiga perhatian seperti 1) dokumen tentang orang hilang, 2) manajemen dokumen tentang pencarian orang hilang yang sedang berlangsung, 3) makna dokumen orang hilang dan manajemen dokumen yang dicakup dari penanggulangan bencana sebagai kegiatan pada tahap respons. Analisis dilakukan dengan menghubungkan konsep manajemen dokumen, orang hilang, manajemen bencana. Untuk mendapatkan makna dari masalah ini, penulis melakukan studi kasus kualitatif pada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) yang sering terlibat dalam manajemen bencana terkait dengan konflik bersenjata. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kantor ICRC di Jakarta dan Dili melalui wawancara dengan menggunakan informan yang terdiri dari staf sebagai pengelola dokumen yang terlibat dan keluarga orang hilang yang telah dibantu oleh organisasi. Temuan mengidentifikasi pentingnya dokumen sebagai media yang mengembalikan kehidupan orang hilang setelah konflik Timor-Leste berakhir. ICRC bertindak sebagai pusat dokumentasi yang menyediakan sumber informasi yang terkait dengan orang hilang untuk memfasilitasi kegiatan pencarian. Sejalan dengan manajemen dokumen, fungsi kontrol muncul karena upaya dalam melindungi dan menghidupkan kembali masalah, orang, kegiatan, dan peristiwa. Pengelolaan dokumen melalui sejumlah proses mulai dari penciptaan, penggunaan, deskripsi, indeks, klasifikasi, penyimpanan, akses dan temu kembali, hingga pengawasan. Pengelolaan dilakukan terhadap dokumen karena terkandung isi yang sensitif, konfidensial, pembuktian, orisinalitas, dan hiraerki. Temuan ini juga menunjukkan bahwa perhatian utama organisasi adalah untuk mengelola dokumen untuk mencapai tujuannya seperti yang ditunjukkan oleh ICRC sebagai organisasi kemanusiaan dalam menanggapi pencarian orang hilang sebagai akibat dari konflik. Singkatnya, penelitian ini mengusulkan wawasan baru ke dalam studi dokumen melalui paparan proses manajemen dokumen orang hilang yang akan mendukung bentuk tahap respons terhadap bencana yang terjadi di Timor-Leste.

---

The focus of this study is missing persons document management as disaster response. The purpose of this paper is to identify the meaning of document management in response to disasters in the case of missing people of Timor-Leste. The outcomes of analysis yielded three concerns such as 1) documents about missing persons, 2) document management about searching missing persons in progress, 3) the meaning of documents of missing persons and document management that covered from disaster management as an activity on the response stage. The analysis was carried out by linking the concept of document management, missing persons, disaster management. To get the meaning of the issue, the author conducted a qualitative case study on the International Committee of the Red Cross (ICRC) which is often involved in disaster management related to armed conflict. Data collection techniques were carried out by direct observation of the ICRC offices in Jakarta and Dili through interviews using informants consisting of staff as managers of the documents involved and the families of missing people who had been assisted by the organization. The findings identified the importance of the document as a media that gave back the lives of missing persons after the Timor-Leste conflict ended. The ICRC acts as a documentation center that provides information resources related to missing people to facilitate search activities. In line with document management, the control function arises because of an interest in protecting and reviving problem, people, activities, and events. The assessments on the proposed processes of missing persons’ document management are ranging from creation, description and use, storage and maintenance, index and classification, storage, access and retrieval, to supervision. Management is carried out on documents due to its originality, confidentiality, evidence, hierarchy, and sensitivity contents. The findings also suggest that the primary concern of the organization is to manage documents to achieve its objectives as indicated by the ICRC as a humanitarian organization in response to the search for missing persons as a result of the conflict. To sum up, this study proposes a new insight into the study of documents through exposure to the missing persons’ document management process that will support a form of response stage to the disaster that occurred in Timor-Leste.

"

"Analisis risiko importasi melalui Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) belum memenuhi ambang batas hit rate best practice sebesar 40 persen. Berdasarkan wawancara dengan pemangku kepentingan dan tim pengembang, terdapat akar permasalahan belum adanya evaluasi implementasi Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor tantangan dan hambatan yang memengaruhi efektivitas Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan. Penelitian ini mengusulkan faktor tantangan dan hambatan dengan adanya kombinasi Strategy, Technology, Organization, People, Environment (STOPE) Framework serta model Cooper dan Zmud. Faktor tantangan menggunakan 16 kriteria dan enam dimensi sedangkan faktor hambatan menggunakan lima kriteria dan empat dimensi. Pendekatan kuantitatif menggunakan survei kepada pengguna Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan pada kantor pusat dan lima kantor pelayanan besar. Pendekatan kualitatif dilakukan wawancara semi-terstruktur kepada lima narasumber sebagai pengelola Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan untuk mengetahui tindak lanjut pada faktor hambatan. Jumlah responden sebanyak 118 responden yang dianalisis menggunakan metode Entropi untuk mengetahui bobot pada kriteria. Hasil penelitian ini terpilih lima kriteria dengan lima dimensi pada faktor tantangan meliputi kriteria single window approach dari dimensi Technology, kriteria clear goal/strategy dari dimensi Strategy, kriteria variety of tasked covered dari dimensi Task, kriteria social background dari dimensi Environment, dan kriteria risk management approach dari dimensi Organization. Faktor hambatan terpilih lima kriteria dengan empat dimensi meliputi kriteria ICT infrastructure dari dimensi Environment, kriteria sufficiency of skilled workers dari dimensi People, kriteria security and privacy issues dan e-connectivity project dari dimensi Technology, serta kriteria political commitment dari dimensi Strategy.

---

The import risk analysis through the Customs Document Tracking System at the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) has not met the threshold for the best practice hit rate of 40 percent. Based on interviews with stakeholders and the development team, there is a root cause in the absence of an evaluation of the Customs Document Tracking System's implementation. This study aims to determine the factors that influence the challenges and barriers that affect the Customs Document Tracking System's effectiveness. This study proposes the challenges and barriers to system implementation with a combination of the Strategy, Technology, Organization, People, Environment (STOPE) Framework with the Cooper and Zmud models. The challenge factor uses 16 criteria and six dimensions, while the barrier factor uses five criteria and four dimensions. The quantitative approach uses a survey of users of the Customs Document Tracking System at the head office and five principal service offices. The qualitative approach was carried out by semi-structured interviews with five experts as managers of the Customs Document Tracking System to determine the follow-up barrier factors. The respondents were 118 respondents who were analyzed using the Entropy method to determine the criteria' weight. The results of this study selected five criteria with five dimensions on the challenge factors including the single-window approach criteria from the Technology dimension, the clear goal/strategy criteria from the Strategy dimension, the variety of tasked covered criteria from the Task dimension, the social background criteria from the Environment dimension, and the risk management approach criteria from the Organization dimension. In the barrier factors, the researcher selected five criteria in four dimensions, including ICT infrastructure criteria from the Environment dimension, the sufficiency of skilled workers criteria from the People dimension, the security and privacy issues and project e-connectivity criteria from the Technology dimension, as well as the political commitment criteria from the Strategy dimension."

"Kebijakan Bea Meterai atas dokumen elektronik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sampai dengan saat ini belum juga dilaksanakan secara masif oleh pemerintah. Disebabkan karena pemerintah masih mempersiapkan segala pengaturan untuk pelaksanakan pengenaan bea meterai atas dokumen elektronik. Dalam penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik di Indonesia dan alternatif kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik dengan studi komparasi negara Inggris, Singapura, dan India. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma penelitian post positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemungutan bea meterai di Indonesia dilatar-belakangi oleh adanya digitalisasi dan potensi penerimaan, dengan tujuan memberikan kesetaraan terhadap dokumen cetak dan dokumen elektronik, meningkatkan penerimaan negara, dan memberikan kemudahan administrasi. Konflik yang terdapat dalam kebijakan Bea Meterai atas dokumen elektronik yaitu konflik terhadap penetapan tarif Bea Meterai, objek Bea Meterai, dan pengawasan. Dengan studi komparasi pada negara Inggris, Singapura, dan India terkait dengan alternatif kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik, diperlukan kepastian atas dokumen elektronik yang menjadi objek bea meterai, fasilitas pengembalian dana, pengawasan yang lebih terhadap penjualan meterai elektronik dan pemungutan bea meterai, serta penambahan pilihan pembatalan dokumen pada portal e-meterai.co.id bagi Wajib Pajak yang salah dalam mengunggah dokumen.

---

The Stamp Duty policy on electronic documents contained in Stamp Duty Act Number 10 of 2020 has not yet been massively implemented by the government. This is because the government is still preparing all the arrangements for the imposition of stamp duty on electronic documents.. This study discusses the analysis of the stamp duty policy on electronic documents in Indonesia and the alternative to the stamp duty policy on electronic documents with a comparative study of the UK, Singapore, and India. The research was conducted using a post positivist research paradigm with qualitative data analysis techniques. Data collection was carried out by literature study and interviews. The results showed that stamp duty in Indonesia was motivated by the existence of digitalization and the potential for revenue, with the aim of providing offers for printed and electronic documents, increasing state revenues, and providing administrative convenience. Conflicts contained in the Stamp Duty policy on electronic documents are conflicts over the setting of Stamp Duty rates, Stamp Duty objects, and supervision. With comparative studies in the UK, Singapore, and India related to alternative stamp duty policies on electronic documents, it is necessary to ensure certainty over electronic documents that are the object of the stamp duty, funding facilities, more supervision on electronic seals and collection of stamp sales, as well as the addition of test document options on e-meterai.co.id portal for Taxpayers who are wrong in uploading documents."

"ABSTRAKNotaris berwenang untuk membuat akta otentik apabila dikehendaki atau dimintaoleh pihak yang berkepentingan. Akta yang dibuat oleh Notaris mencakupmengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan olehperaturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yangberkepentingan. Pembuatan akta perjanjian kredit yang terindikasi dokumen palsudan bersifat perjanjian pura-pura menggunakan kausa yang tidak halal ataubertentangan dengan undang-undang, maka akta itu tidak memiliki kekuatanhukum serta mengakibatkan akta tersebut tidak sah dan batal demi hukum.Majelis pengawas notaris memberikan sanksi terkait dengan pelanggaran tugasdan wewenang notaris dan prilakunya, berupa teguran lisan, teguran tertulis,pemberhentian sementara 3-6 bulan dan pemberhentian secara tidak hormat. Jenispenelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang termasuk tipe penelitianeksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dandata sekunder. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan danwawancara sedangkan hasil penelitiannya akan dianalisa secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Akta yangdibuat dengan dokumen palsu yang bersifat pura-pura batal demi hukum danNotaris yang membantu perbuatan melanggar hukum akan diberikan sanksi sesuaidengan undang-undang yang berlaku.

---

ABSTRACTNotary authorizes to establish an authentic deed which required or requested bythe concerned parties. The Deed that has been established by notary contains of allactions, agreements, and determination required by the laws and regulationsand/or by the concerned parties. The establishment of the deed of loan agreementthat indicated as a false document and an artificial agreement by using the illegalreason or contradict with the law has no legal force and also effect the deed asinvalid and void by law. Assembly supervisor of notary entitle to imposesanctions for noncompliance with the duty, authority and behavior of notaries,such as verbal warning, written warning, suspension of 3-6 months and adishonorable dismissal. The type of research on this thesis is a normative studythat includes the type of explanatory. Data that used of this research is primarydata and secondary data. Literature study and interviews has been used forcollecting the data, while the research results will be analyzed qualitatively.Pursuant to the research result, therefore can be concluded that the deed that hasbeen established using a false documents and for simulation is void by law andnotary who assist an unlawful action shall be granted sanctions in accordance withapplicable laws."

"Pengelompokan dokumen atau document clustering telah menjadi suatu teknik yang berguna dalam pengorganisasian sekumpulan dokumen. Dengan teknik ini, komputer bisa secara otomatis mengelompokkan sekumpulan dokumen ke dalam kluster-kluster yang cocok yang merepresentasikan data yang ada. Dengan demikian, proses pencarian informasi bisa dilakukan dengan lebih efisien. Telah banyak metode yang dikembangkan untuk mendukung pengelompokan dokumen. Dua diantara metode-metode tersebut adalah Nonnegative Matrix Factorization (NMF) dan Random Projection (RP). Pada penelitian ini, proses pengelompokan dokumen dilakukan dengan metode reduksi dimensi NMF dan RP pada dokumen berbahasa Indonesia. Untuk metode RP, diperlukan tahap tambahan untuk dapat mengelompokkan dokumen. Metode yang digunakan pada tahap ini adalah K-Means. Data yang digunakan pada percobaan adalah artikel media massa. Percobaan dilakukan dengan variasi pada variabel percobaan seperti jumlah kluster, jumlah data, jenis data, dan informasi fitur.Dari percobaan yang telah dilakukan, terlihat bahwa teknik NMF dan RP dapat diterapkan dalam aplikasi pengelompokan dokumen bahasa Indonesia. Akurasi pengelompokan bisa mencapai 97%. Dari percobaan terlihat juga bahwa teknik NMF menghasilkan akurasi yang lebih tinggi daripada RP dengan kisaran perbedaan sekitar 2%. Ukuran dan jumlah kluster juga mempengaruhi akurasi. Ukuran kluster yang semakin besar menyebabkan peningkatan akurasi sedangkan jumlah kluster yang semakin banyak menyebabkan penurunan akurasi. Dengan ukuran kluster 296 dan jumlah kluster 2 misalnya, akurasi mencapai 96%. Disamping itu, informasi fitur berupa presence merupakan yang paling cocok digunakan karena menghasilkan akurasi yang paling tinggi, juga mencapai 97%. Jumlah fitur yang lebih banyak dan tidak mengandung stopwords juga memberikan akurasi yang lebih tinggi.

---

Document clustering has been a beneficial technique in organizing documents. With good document clustering technique, computer can automatically group collection of documents into meaningful clusters. The information retrieval process thus can be done eficiently. There have been lots of methods developed in supporting document clustering process. Two of them are Nonnegative Matrix Factorization (NMF) and Random Projection (RP). In this research, document clustering process is conducted on Indonesian documents using both NMF and RP dimensional reduction method. For RP, additional clustering process is required. For this purpose, K-Means is used. Documents used are mass media articles. Experiments are conducted with variation of experiment variables including number of cluster, number of data, types of data, feature, etc.From the experiments conducted, it can be concluded that NMF and RP technique can be used in document clustering application for Indonesian documents. The accuracy reaches 97%. Experiments also show that NMF yields better accuracy than RP with difference range about 2%. Cluster size and cluster number also influence the accuracy. The bigger the cluster size, the higher the accuracy while the more the cluster number, the lower the accuracy. For example, with cluster size 296 and cluster number 2, the accuracy reaches 96%. Despitefully, using presence as feature is the most appropriate one because it results in the highest accuracy among others, also reaches 97%. In addition, the more the features used and excluding the stopwords, the higher the accuracy will be."

"[Meningkatnya kebutuhan akan jasa Notaris maupun PPAT dalampembuatan akta autentik, tidak menutup kemungkinan bahwa penghadap yang membutuhkan jasa Notaris selaku PPAT memiliki I’tikad tidak baik, salah satunya adalah dengan pemberian dokumen palsu kepada Notaris selaku PPAT guna pembuatan akta autentik. Hal ini tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum yang menyebabkan Notaris selaku PPAT ikut didudukan atas permasalahan tersebut. Penelitian ini menganalisa mengenai tindakan hukum yang dilakukan suami yang menjaminkan harta bersama perkawinan tanpa persetujuandan sepengetahuan istrinya, dengan memberikan dokumen palsu berupa surat persetujuan istri guna pembuatan akta autentik dan juga untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris selaku PPAT dalam hal pemberian dokumen palsu berupa surat persetujuan istri untuk melakukan tindakan hukum terkait harta bersama perkawinan tersebut. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan Metode analisa data yangdigunakan adalah secara kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tindakan hukum yang dilakukan suami terkait harta bersama perkawinannya tanpa persetujuan dan sepengetahuan istrinya adalah tidak sah/cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tindakan hukum yang dilakukan oleh suami dengan memberikan dokumen palsu kepada Notaris selaku PPAT berupa surat persetujuan istri memenuhi unsur-unsur dalam pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP dan selama Notaris selaku PPAT sudah melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan aturan yang berlaku, Notaris selaku PPAT tidak dapat disalahkan karena Notaris selaku PPAT tidak mungkin membuat suatu akta yang mengandung cacat hukum dengan disengaja. Maka, bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris selaku PPAT terkait dokumen palsu antara lain melakukan penyuluhan hukum, pengenalan penghadap khususnya dalam hal dokumen yang diberikan penghadap serta perlunya sikap kehati-hatian dalam hal pemeriksaan dokumen yang diberikan penghadap.;The increasing needs of service of Notary and PPAT to create an authentic deed do not necessarilly close the possibilty for the parties (penghadap) who have bad intention, for example, providing a false document to the Notary as a PPAT inorder to create an authentic deed. The implication of this problem in the future could cause the Notary who also act as a PPAT is accused. This research is to analyze about a husband who use their sharing property of marriage as a warranty without permission and approval from his wife, and the husband provide a false document which is the approval letter from wife to the Notary as a PPAT to create an authentic deed, and to understand the form of legal protection towards theNotary as a PPAT in terms of providing a false document which is the approval letter from wife to do legal action related to the sharing property of marriage. This study is conducted in a yuridis normative by using secondary data and inference concluded qualitatively. The research concluded that the legal action taken by husband related their sharing property of marriage without permission and approval from his wife by providing false document to the Notary as a PPAT is invalid or legally flawed, and not in accordance with the provisions of Article 36paragraph 1 Law No. 1 of 1974 on Marriage. Due to the legal action taken by the husband by providing false documents which is the approval letter from wife to Notary as a PPAT met the elements in article 263 KUHP an d article 264 KUHP, and as long as the Notary as a PPAT do their duties in accordance with applicable rules, they can not be blamed because it does not possible to make a legal disability certificate intentionally. The form of legal protection against the Notaryas a PPAT related to false documents are legal counseling, The introduction of the parties (penghadap) especially in terms of document given by the parties and also need attitude of prudence in terms of examination of documents provided by the parties (penghadap)., The increasing needs of service of Notary and PPAT to create an authenticdeed do not necessarilly close the possibilty for the parties (penghadap) who havebad intention, for example, providing a false document to the Notary as a PPAT inorder to create an authentic deed. The implication of this problem in the futurecould cause the Notary who also act as a PPAT is accused. This research is toanalyze about a husband who use their sharing property of marriage as a warrantywithout permission and approval from his wife, and the husband provide a falsedocument which is the approval letter from wife to the Notary as a PPAT to createan authentic deed, and to understand the form of legal protection towards theNotary as a PPAT in terms of providing a false document which is the approvalletter from wife to do legal action related to the sharing property of marriage. Thisstudy is conducted in a yuridis normative by using secondary data and inferenceconcluded qualitatively. The research concluded that the legal action taken byhusband related their sharing property of marriage without permission andapproval from his wife by providing false document to the Notary as a PPAT isinvalid or legally flawed, and not in accordance with the provisions of Article 36paragraph 1 Law No. 1 of 1974 on Marriage. Due to the legal action taken by thehusband by providing false documents which is the approval letter from wife toNotary as a PPAT met the elements in article 263 KUHP an d article 264 KUHP,and as long as the Notary as a PPAT do their duties in accordance with applicablerules, they can not be blamed because it does not possible to make a legaldisability certificate intentionally. The form of legal protection against the Notaryas a PPAT related to false documents are legal counseling, The introduction of theparties (penghadap) especially in terms of document given by the parties and alsoneed attitude of prudence in terms of examination of documents provided by theparties (penghadap).]"

"Laporan Magang ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas tahapan pengecekan dokumen pendukung dalam proses uji tuntas keuangan pada PT Merlin. PT Merlin adalah sebuah perusahaan di Indonesia yang menyediakan jasa berupa data intelligence. Pengecekan dokumen pendukung dilakukan dengan mengecek kesesuaian data antara sampel jurnal transaksi dalam General Ledger milik PT Merlin dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kerangka evaluasi berupa uji tuntas secara umum serta uji tuntas keuangan menurut Howson (2003) dan Spedding (2008) dengan praktik di KAP Camelot. Evaluasi menunjukkan bahwa secara keseluruhan, proses yang dilakukan oleh Tim KAP Camelot di tahapan pengecekan dokumen pendukung dalam proses uji tuntas keuangan pada PT Merlin telah dapat membantu tercapainya tujuan serta kriteria uji tuntas keuangan yang baik. Rekomendasi untuk KAP Camelot yaitu mempertimbangkan untuk memodifikasi format template hasil pengecekan dokumen pendukung untuk meningkatkan efisiensi waktu dan ketepatan kerja.

---

The purpose of this internship report is to evaluate the stages of supporting document checking in the financial due diligence process on PT Merlin. PT Merlin is a company in Indonesia that provides data intelligence services. The supporting document checking is by verifying the data between the transaction journal sample from PT Merlin's General Ledger with related supporting documents. The evaluation is by comparing the practice in KAP Camelot with the evaluation frameworks, which are the due diligence in general and financial due diligence by Howson (2003) and Spedding (2008). The result shows that overall, the process conducted by KAP Camelot's Team in the stages of the supporting document checking has been able to help the achievement of objectives and criteria of a proper financial due diligence. Recommendations for KAP Camelot is to consider modifying the template format used for supporting document checking results to improve time efficiency and work accuracy."