Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengevaluasi secara empiris pengaruh karakteristik tata kelola dan e-government terhadap probabilitas korupsi di Indonesia pada 172 sampel pemerintah daerah tahun 2011 hingga 2013. Karakteristik tata kelola dalam penelitian yaitu akuntabilitas, fairness, desentralisasi, transparansi, profesionalisme dan responsiveness. Variabel e-government diukur dengan Peringkat e-Government Indonesia. Metode penelitian menggunakan model logistik dengan program Stata12. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntabilitas, profesionalisme dan e-government berpengaruh menurunkan probabilitas korupsi. Sedangkan desentralisasi justru meningkatkan probabilitas korupsi, sehingga sistem pengawasan pemda harus ditingkatkan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan pemerintah perlu menerapkan tata kelola secara komprehensif, karena terbukti secara empiris berpengaruh menurunkan probabilitas korupsi.

---

This study evaluated the effect of governance characteristics and e government on corruption probability in Indonesia, empirically. The study used 172 samples of local government rsquo s data on three years, i.e. 2011, 2012, and 2013. The governance characteristics consisted of accountability, fairness, decentralization, transparency, professionalism, and responsiveness. The e Government variables were measured by the e Government Rating PeGI. The data was processed using logistic method with Stata12.

Results showed that accountability, professionalism, governance index and e government reduced the corruption probability, while the decentralization increased it. It was indicated that monitoring system should be improve and government should increase the implementation of comprehensive governance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan e-government dan akuntabilitas terhadap persepsi korupsi pada Kementerian/Lembaga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linear berganda multiple linear regression dengan sampel Kementerian/Lembaga di Indonesia tahun 2011 sampai 2014. Variabel persepsi korupsi diukur menggunakan Indeks Integritas hasil Survei Integritas KPK, sedangkan variabel penerapan e-government diukur menggunakan Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia Indeks PeGi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan juga berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Oleh karena itu, Kementerian/Lembaga perlu meningkatkan proses administrasi melalui pemanfaatan e-government dan meningkatkan akuntabilitas kinerja serta akuntabilitas keuangan.

---

This objective aims to analyze the influence of e government implementation and accountability toward the corruption perception in the Ministry Institution. This research uses quantitative methods with multiple linear regression. The samples are Ministries Institution in Indonesia from 2011 until 2014. Corruption perception variable is measured using integrity index from integrity survey by KPK, while e government implementation variable is measured using Indonesian e government ranking index Index PeGi.

The results show that the e government implementation negatively influence the corruption perception. Performance accountability and financial accountability also negatively influence the perception of corruption. Therefore, the Ministry Institution needs to improve administrative processes through the use of e government and improve the performance accountability and financial accountability."

"Tesis ini membahas pengaruh dari determinan institusional terhadap kinerja Pemerintah. Determinan yang digunakan adalah tingkat desentralisasi fiskal, penerapan e-government di Indonesia, tingkat pendidikan Kepala Daerah serta kemungkinan terpilih kembalinya Kepala Daerah. Penelitian dilakukan untuk periode tahun anggaran 2012 dan 2013 dengan menganalisis Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Teknik yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal dan penerapan e-government yang mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Variabel tingkat pendidikan Kepala Daerah dan kemungkinan terpilih kembalinya Kepala Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemeritah Daerah.

---

The purpose of this research is to analyze the influence of institutional determinants toward local governments'performance. The determinants are the degree of fiscal decentralization, e government implementation, head of the region's education level, and the head of the region's chance to be reelected for the second term. This research uses data of the year 2012 and 2013 with samples of city and regency local governments. The research technique used is multiple regression analysis.

The result shows that the degree of fiscal decentralization and e government implementation have significant influence toward the performance, while the other two determinants do not influence the performance."

"Penerapan tata kelola pengadaan untuk memerangi korupsi di sektor publik merupakan tantangan tersendiri. E-procurement di pengadaan barang dan jasa telah menjadi kewajiban di pemerintah Indonesia, tetapi implementasinya belum maksimal dan dapat memberikan peluang terjadinya korupsi yang disebabkan oleh tata kelola pengadaan yang lemah. Studi ini menguji bagaimana tata kelola yang didasarkan pada peraturan pemerintah dan rekomendasi global dapat mengurangi korupsi selama fase perencanaan, persiapan, dan implementasi pengadaan. Studi ini juga menguji pengaruh dan peran e-procurement dalam memperkuat pengaruh tata kelola pengadaan dalam mengurangi korupsi dari persepsi pengguna system. Studi ini menggunakan pendekatan mixed method dengan mendistribusikan kuesioner dan melakukan wawancara di kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dan penyedia barang jasa pemerintah. Studi ini mengumpulkan data primer dari 744 institusi dan melakukan analisa multikelompok terhadap pemerintah dan penyedia. Structural Equation Model (SEM Smartpls) digunakan untuk menguji hipotesis. Analisis kualitatif sekuensial dengan NVivo digunakan untuk mengonfirmasi dan mempertajam hasil analisa kuantitatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa tata kelola pengadaan secara signifikan berdampak negatif terhadap korupsi pengadaan. Hasil tersebut menyiratkan bahwa prinsip efisiensi, kapasitas, persaingan, serta pemantauan dan pengendalian berkorelasi kuat dengan tata kelola pengadaan. Selain itu, tahap persiapan pengadaan lebih terkait dengan korupsi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa e-procurement secara langsung tidak signifikan dalam mengurangi korupsi tetapi dapat memperkuat pengaruh tata kelola terhadap korupsi. Studi ini memberikan bukti bahwa implementasi e-procurement harus lebih maksimal digunakan di seluruh proses pengadaan bersama dengan tata kelola untuk mengurangi korupsi di sektor public Indonesia.

---

Implementation of procurement governance to combat corruption in the public sector is a challenge in itself. E-procurement in the procurement of goods and services has become an obligation in the Indonesian government, however, its implementation has not been maximized and can provide opportunities for corruption caused by weak procurement governance. This study examines how governance based on government regulations and global recommendations can reduce corruption during the planning, preparation, and implementation phases of procurement. This study also examines the influence and role of e-procurement in moderating the effect of procurement governance in reducing corruption from the perception of system users. This study uses a mixed-method approach by distributing questionnaires and conducting interviews in ministries, institutions, provincial governments, and government goods and services providers. This study collected primary data from 744 institutions and conducted a multigroup analysis of the government and providers. Structural Equation Model (SEM Smartpls) was used to test the hypothesis. Sequential qualitative analysis with NVivo was used to confirm and sharpen the results of the quantitative analysis. The results of the study prove that procurement governance has a significant negative impact on procurement corruption. These results imply that the principles of efficiency, capacity, competition, and monitoring and control are strongly correlated with procurement governance. In addition, the procurement preparation stage is more related to corruption. The test results show that e-procurement is not directly significant in reducing corruption but can strengthen the influence of governance on corruption. This study provides evidence that e-procurement implementation should be more optimally used throughout the procurement process together with governance to reduce corruption in the Indonesian public sector."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pertumbuhan penyediaan pelayanan publik secara elektronik melalui aplikasi, salah satunya aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang dikembangkan oleh Jakarta Smart City sebagai super app yang mengintegrasikan berbagai informasi dan pelayanan di Jakarta. Namun, rating aplikasi ini pada tahun 2023 masih tergolong rendah dan ditemukan sejumlah permasalahan, seperti akun keluar otomatis, tanggapan lambat terhadap laporan, aplikasi yang lemot, dugaan peretasan, serta keterbatasan layanan bantuan pengguna di dalam aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan e-government pada aplikasi JAKI dari perspektif masyarakat DKI Jakarta. Teori utama yang digunakan adalah teori e-GovQual cetusan Papadomichelaki & Mentzas (2012) yang terdiri atas empat dimensi, yaitu efisiensi (efficiency), kepercayaan (trust), keandalan (reliability), dan dukungan bagi masyarakat (citizen support). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data mixed method melalui penyebaran kuesioner dengan Google Form di sejumlah media sosial kepada 117 responden, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan e-government pada aplikasi JAKI dari perspektif masyarakat DKI Jakarta sudah tergolong baik dengan skor 97,4%. Dimensi efisiensi memperoleh skor tertinggi dan secara berturut-turut diikuti oleh dimensi keandalan, kepercayaan, dan dukungan bagi masyarakat. Hal ini didukung oleh pembaruan JAKI 3.0 yang meliputi redesain tampilan dan penambahan personalisasi dan kategorisasi pelayanan. Di sisi lain, pengguna masih sulit mendapatkan layanan bantuan di aplikasi dan khawatir dengan keamanan data akibat kasus peretasan yang sempat terjadi. Oleh karena itu, masih terdapat catatan yang harus diperbaiki guna dapat meningkatkan kualitas pelayanan e-government pada aplikasi JAKI.

---

The development of information and communication technology has driven the growth of electronic public service provision through applications, including Jakarta Kini (JAKI) developed by Jakarta Smart City as a super app integrating various information and services in Jakarta. However, in 2023, the app's rating is still relatively low with issues such as automatic logout, slow response to reports, sluggish performance, suspected hacking, and limited user support services. This study aims to analyze the quality of e-government services on the JAKI app from the perspective of DKI Jakarta citizens. The main theory used is the e-GovQual theory by Papadomichelaki & Mentzas (2012), which includes four dimensions: efficiency, trust, reliability, and citizen support. The study employs a quantitative approach with mixed data collection methods, including a questionnaire distributed via Google Form on social media to 117 respondents, in-depth interviews, and literature review. The results show that the quality of e-government services on JAKI is considered good, with a score of 97.4%. The efficiency dimension scored the highest, followed by reliability, trust, and citizen support. This is supported by the JAKI 3.0 update, which includes redesign of the interface and the addition of personalization and service categorization. However, users still face challenges in getting support within the app and are concerned about data security due to past hacking incidents. Therefore, improvements are needed to enhance the quality of e-government services on the JAKI app."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh implementasi e-government terhadap persepsi korupsi di negara berkembang wilayah Asia Pasifik. Transparansi sebagai salah satu prinsip Good Governance diharapkan dapat menjadi alat pemberantasan korupsi yang efektif di wilayah tersebut. Egovernment dalam penelitian ini menggunakan E-government Development Index EGDI yang diterbitkan United Nations. Sampel penelitian terdiri dari 23 negara dengan 109 observasi periode tahun 2010 hingga 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-government memberi pengaruh negatif signifikan pada negara dengan tingkat implementasi e-government yang lebih tinggi. Hasil tersebut menjadi masukan bagi negara-negara berkembang Asia Pasifik untuk segera meningkatkan implementasi e-government-nya agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan maksimal.

---

The purpose of the study is to analyze the effect of e-government implementation on corruption perception level in Asia Pacific developing countries. Transparency, one of good governance principles, is expcted to become an effective tool to curb corruption. e-government in this study is measured by e-government Development Index EGDI composed by United Nations. The sample consists of 23 countries with 109 observations, covering the period from year 2010 2015. The result reveals that e-government has negative effect on corruption when e-government implementation level is high.

Using three sub components of EGDI, it found that the telecommunication infrastructure index has negative effect on corruption. The result is clearly important to bring awareness to developing countries in Asia Pacific region to move forward their e-governments implementation and telecommunication infrastructure to the next level as one of the effective anti corruption strategies."

"Penerapan E-government di Indonesia marak semenjak dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan E-government. Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi menerapkan E-government dalam melayani masyarakat dalam pelayanan penempatan kerja dengan menghadirkan Bursa Kerja Online (BKOL) yang telah dikembangkan sejak tahun 2009 setelah adanya kerjasama pemerintah dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) namun masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya. Peneliti tertarik melihat gambaran dan hambatan dalam implementasi E-government melalui bursa kerja online dilihat melalui empat indikator penentu keberhasilan implementasi. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengukur indikator penentu keberhasilan implementasi melalui keempat indikator tersebut dapat dilihat bahwa hubungan komunikasi antara pemerintah sudah baik, komunikasi pemerintah kepada perusahaan dan masyarakat masih belum baik, dari segi sumber daya dan disposisi masih kurang baik, dan struktur birokrasi sudah berjalan baik, serta masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Bursa Kerja Online tersebut dalam mewujudkan pelayanan publik.

---

The implementation of E-government in Indonesia exists since Indonesian government officialized Inpres No 3 in 2003 which forced all instantion of governments to implement E-government. Ministry Of Manpower and Transmigration applied E-Government to public service especially to public employment system and present online job market since on 2009 after relationship with Japan International Coorperation Agency (JICA) but have many problem to apply this system. The researcher interests to know further about how far egovernment implementation E-Government via online job market from four indicators how about implementation can be good governance.

Researchers used a quantitative approach to measuring the critical success indicators of implementation through relationship of government to government is good in terms of communication, but communication government to business and citizens has not been good, in term of resources, disposition also has not been good, and bureaucratic structures has been good, and then there are still some obstacles in the implementation Online Job market is in realizing the public service."

"Transformasi digital dalam E-government berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pencatatan keuangan bagi UMKM. Salah satu upayanya adalah penerapan SIAPIK, sistem yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung digitalisasi pencatatan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesuksesan implementasi SIAPIK dengan menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean (2016) yang terdiri dari enam dimensi utama: System Quality, Information Quality, IT Organization/System Quality, Use and Intention to Use, User Satisfaction, dan Benefits (z). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIAPIK dikategorikan sebagai "Cukup Sukses" dalam mendukung pencatatan keuangan digital UMKM di Jakarta Selatan. Namun, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, seperti stabilitas sistem yang belum optimal, keterbatasan fitur yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan UMKM, serta kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi pengguna. Meskipun demikian, SIAPIK telah memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan pencatatan keuangan, sehingga memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fitur, optimalisasi sistem, serta strategi sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif agar implementasi SIAPIK dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

---

Digital transformation in E-government plays a crucial role in enhancing transparency and efficiency in MSME financial record-keeping. One such initiative is SIAPIK, a system developed by Bank Indonesia to support financial digitalization. This study aims to assess the success of SIAPIK’s implementation using the DeLone & McLean Information System Success Model (2016), which consists of six key dimensions: System Quality, Information Quality, IT Organization/System Quality, Use and Intention to Use, User Satisfaction, and Benefits (Public Value). The findings indicate that SIAPIK is categorized as "Moderately Successful" in supporting MSME digital financial recording in South Jakarta. However, several challenges remain, including suboptimal system stability, feature limitations that do not fully meet MSME needs, and insufficient user training and support. Despite these issues, SIAPIK has proven beneficial in improving financial recording efficiency and accessibility, demonstrating its strong potential for further development. Therefore, enhancing system features, optimizing stability, and implementing more intensive training and outreach strategies are necessary to ensure a more effective and sustainable implementation of SIAPIK."