Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengevaluasi secara empiris pengaruh karakteristik tata kelola dan e-government terhadap probabilitas korupsi di Indonesia pada 172 sampel pemerintah daerah tahun 2011 hingga 2013. Karakteristik tata kelola dalam penelitian yaitu akuntabilitas, fairness, desentralisasi, transparansi, profesionalisme dan responsiveness. Variabel e-government diukur dengan Peringkat e-Government Indonesia. Metode penelitian menggunakan model logistik dengan program Stata12. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntabilitas, profesionalisme dan e-government berpengaruh menurunkan probabilitas korupsi. Sedangkan desentralisasi justru meningkatkan probabilitas korupsi, sehingga sistem pengawasan pemda harus ditingkatkan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan pemerintah perlu menerapkan tata kelola secara komprehensif, karena terbukti secara empiris berpengaruh menurunkan probabilitas korupsi.

---

This study evaluated the effect of governance characteristics and e government on corruption probability in Indonesia, empirically. The study used 172 samples of local government rsquo s data on three years, i.e. 2011, 2012, and 2013. The governance characteristics consisted of accountability, fairness, decentralization, transparency, professionalism, and responsiveness. The e Government variables were measured by the e Government Rating PeGI. The data was processed using logistic method with Stata12.

Results showed that accountability, professionalism, governance index and e government reduced the corruption probability, while the decentralization increased it. It was indicated that monitoring system should be improve and government should increase the implementation of comprehensive governance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan e-government dan akuntabilitas terhadap persepsi korupsi pada Kementerian/Lembaga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linear berganda multiple linear regression dengan sampel Kementerian/Lembaga di Indonesia tahun 2011 sampai 2014. Variabel persepsi korupsi diukur menggunakan Indeks Integritas hasil Survei Integritas KPK, sedangkan variabel penerapan e-government diukur menggunakan Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia Indeks PeGi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan juga berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Oleh karena itu, Kementerian/Lembaga perlu meningkatkan proses administrasi melalui pemanfaatan e-government dan meningkatkan akuntabilitas kinerja serta akuntabilitas keuangan.

---

This objective aims to analyze the influence of e government implementation and accountability toward the corruption perception in the Ministry Institution. This research uses quantitative methods with multiple linear regression. The samples are Ministries Institution in Indonesia from 2011 until 2014. Corruption perception variable is measured using integrity index from integrity survey by KPK, while e government implementation variable is measured using Indonesian e government ranking index Index PeGi.

The results show that the e government implementation negatively influence the corruption perception. Performance accountability and financial accountability also negatively influence the perception of corruption. Therefore, the Ministry Institution needs to improve administrative processes through the use of e government and improve the performance accountability and financial accountability."

"Tesis ini membahas pengaruh dari determinan institusional terhadap kinerja Pemerintah. Determinan yang digunakan adalah tingkat desentralisasi fiskal, penerapan e-government di Indonesia, tingkat pendidikan Kepala Daerah serta kemungkinan terpilih kembalinya Kepala Daerah. Penelitian dilakukan untuk periode tahun anggaran 2012 dan 2013 dengan menganalisis Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Teknik yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal dan penerapan e-government yang mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Variabel tingkat pendidikan Kepala Daerah dan kemungkinan terpilih kembalinya Kepala Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemeritah Daerah.

---

The purpose of this research is to analyze the influence of institutional determinants toward local governments'performance. The determinants are the degree of fiscal decentralization, e government implementation, head of the region's education level, and the head of the region's chance to be reelected for the second term. This research uses data of the year 2012 and 2013 with samples of city and regency local governments. The research technique used is multiple regression analysis.

The result shows that the degree of fiscal decentralization and e government implementation have significant influence toward the performance, while the other two determinants do not influence the performance."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pertumbuhan penyediaan pelayanan publik secara elektronik melalui aplikasi, salah satunya aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang dikembangkan oleh Jakarta Smart City sebagai super app yang mengintegrasikan berbagai informasi dan pelayanan di Jakarta. Namun, rating aplikasi ini pada tahun 2023 masih tergolong rendah dan ditemukan sejumlah permasalahan, seperti akun keluar otomatis, tanggapan lambat terhadap laporan, aplikasi yang lemot, dugaan peretasan, serta keterbatasan layanan bantuan pengguna di dalam aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan e-government pada aplikasi JAKI dari perspektif masyarakat DKI Jakarta. Teori utama yang digunakan adalah teori e-GovQual cetusan Papadomichelaki & Mentzas (2012) yang terdiri atas empat dimensi, yaitu efisiensi (efficiency), kepercayaan (trust), keandalan (reliability), dan dukungan bagi masyarakat (citizen support). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data mixed method melalui penyebaran kuesioner dengan Google Form di sejumlah media sosial kepada 117 responden, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan e-government pada aplikasi JAKI dari perspektif masyarakat DKI Jakarta sudah tergolong baik dengan skor 97,4%. Dimensi efisiensi memperoleh skor tertinggi dan secara berturut-turut diikuti oleh dimensi keandalan, kepercayaan, dan dukungan bagi masyarakat. Hal ini didukung oleh pembaruan JAKI 3.0 yang meliputi redesain tampilan dan penambahan personalisasi dan kategorisasi pelayanan. Di sisi lain, pengguna masih sulit mendapatkan layanan bantuan di aplikasi dan khawatir dengan keamanan data akibat kasus peretasan yang sempat terjadi. Oleh karena itu, masih terdapat catatan yang harus diperbaiki guna dapat meningkatkan kualitas pelayanan e-government pada aplikasi JAKI.

---

The development of information and communication technology has driven the growth of electronic public service provision through applications, including Jakarta Kini (JAKI) developed by Jakarta Smart City as a super app integrating various information and services in Jakarta. However, in 2023, the app's rating is still relatively low with issues such as automatic logout, slow response to reports, sluggish performance, suspected hacking, and limited user support services. This study aims to analyze the quality of e-government services on the JAKI app from the perspective of DKI Jakarta citizens. The main theory used is the e-GovQual theory by Papadomichelaki & Mentzas (2012), which includes four dimensions: efficiency, trust, reliability, and citizen support. The study employs a quantitative approach with mixed data collection methods, including a questionnaire distributed via Google Form on social media to 117 respondents, in-depth interviews, and literature review. The results show that the quality of e-government services on JAKI is considered good, with a score of 97.4%. The efficiency dimension scored the highest, followed by reliability, trust, and citizen support. This is supported by the JAKI 3.0 update, which includes redesign of the interface and the addition of personalization and service categorization. However, users still face challenges in getting support within the app and are concerned about data security due to past hacking incidents. Therefore, improvements are needed to enhance the quality of e-government services on the JAKI app."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh implementasi e-government terhadap persepsi korupsi di negara berkembang wilayah Asia Pasifik. Transparansi sebagai salah satu prinsip Good Governance diharapkan dapat menjadi alat pemberantasan korupsi yang efektif di wilayah tersebut. Egovernment dalam penelitian ini menggunakan E-government Development Index EGDI yang diterbitkan United Nations. Sampel penelitian terdiri dari 23 negara dengan 109 observasi periode tahun 2010 hingga 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-government memberi pengaruh negatif signifikan pada negara dengan tingkat implementasi e-government yang lebih tinggi. Hasil tersebut menjadi masukan bagi negara-negara berkembang Asia Pasifik untuk segera meningkatkan implementasi e-government-nya agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan maksimal.

---

The purpose of the study is to analyze the effect of e-government implementation on corruption perception level in Asia Pacific developing countries. Transparency, one of good governance principles, is expcted to become an effective tool to curb corruption. e-government in this study is measured by e-government Development Index EGDI composed by United Nations. The sample consists of 23 countries with 109 observations, covering the period from year 2010 2015. The result reveals that e-government has negative effect on corruption when e-government implementation level is high.

Using three sub components of EGDI, it found that the telecommunication infrastructure index has negative effect on corruption. The result is clearly important to bring awareness to developing countries in Asia Pacific region to move forward their e-governments implementation and telecommunication infrastructure to the next level as one of the effective anti corruption strategies."

"Penerapan E-government di Indonesia marak semenjak dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan E-government. Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi menerapkan E-government dalam melayani masyarakat dalam pelayanan penempatan kerja dengan menghadirkan Bursa Kerja Online (BKOL) yang telah dikembangkan sejak tahun 2009 setelah adanya kerjasama pemerintah dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) namun masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya. Peneliti tertarik melihat gambaran dan hambatan dalam implementasi E-government melalui bursa kerja online dilihat melalui empat indikator penentu keberhasilan implementasi. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengukur indikator penentu keberhasilan implementasi melalui keempat indikator tersebut dapat dilihat bahwa hubungan komunikasi antara pemerintah sudah baik, komunikasi pemerintah kepada perusahaan dan masyarakat masih belum baik, dari segi sumber daya dan disposisi masih kurang baik, dan struktur birokrasi sudah berjalan baik, serta masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Bursa Kerja Online tersebut dalam mewujudkan pelayanan publik.

---

The implementation of E-government in Indonesia exists since Indonesian government officialized Inpres No 3 in 2003 which forced all instantion of governments to implement E-government. Ministry Of Manpower and Transmigration applied E-Government to public service especially to public employment system and present online job market since on 2009 after relationship with Japan International Coorperation Agency (JICA) but have many problem to apply this system. The researcher interests to know further about how far egovernment implementation E-Government via online job market from four indicators how about implementation can be good governance.

Researchers used a quantitative approach to measuring the critical success indicators of implementation through relationship of government to government is good in terms of communication, but communication government to business and citizens has not been good, in term of resources, disposition also has not been good, and bureaucratic structures has been good, and then there are still some obstacles in the implementation Online Job market is in realizing the public service."

"Pengembangan e government di Indonesia merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Salah satu penerapan e government yang telah dilakukan di Indonesia adalah membuat situs informasi publik yang interaktif dan menyediakan situs transaksi pelayanan publik sehingga mampu memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan informasi keuangan pada website pemda fitur website pemda dan penerapan e procurement terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian ini meneliti transparansi informasi keuangan Internet Financial Disclosure Index fitur website E government Webmatrix Index dan penerapan e procurement terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah EKKPD. Dengan menggunakan metode censored regression terhadap 232 pemerintah daerah tahun 2010, hasilnya adalah pengungkapan informasi keuangan pada website pemda dan penerapan e procurement berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sedangkan fitur website pemda tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

---

The development of e government in Indonesia is an attempt to develop electronic based governance implementation in order to improve the quality of public services effectively and efficiently One of the e government implementation has been done in Indonesia is making the interactive public information sites and to provide public transaction services sites to improve public services to citizen. This study purpose to analys the effect of financial information disclosure on local government websites local government websites features and implementation of e procurement on the performance of local government in Indonesia. This study try the transparency of financial information Internet Financial Disclosure Index features a website e government WebMatrix Index and the implementation of e procurement on local governance performance score of Regional Government Performance Evaluation EKKPD By using censored regression methode of the 232 local governments in 2010, the result is the disclosure of financial information on the government website and the implementation of e procurement has a positive effect on the performance of local government while the local government website feature does not affect the performance of local governance."

"Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melakukan transformasi digital pada pelayanan pemerintahan dan merupakan salah satu rencana kerja pemerintah tahun 2024. Salah satu pemerintah daerah yang konsisten menerapkan dan mengembangan SPBE di wilayah Kalimantan Timur adalah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Nilai indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tahun 2021 berhasil menduduki peringkat pertama di wilayah Kaltim (Nilai Indeks SPBE = 2,48). Peringkat tersebut turun ke posisi 8 di tahun 2022 (Nilai Indeks SPBE = 1,94), khususnya untuk Domain tata kelola SPBE pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Penurunan nilai tersebut melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dengan tujuan untuk melakukan analisis problem solving. Analisis pertama dilakukan terhadap informasi dan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program dan kegiatan yang berhubungan dengan kinerja tata kelola SPBE pada aspek TIK dengan menggunakan pendekatan logic model.  Analisis kedua dilakukan terhadap 5 area fokus pada IT governance untuk mengukur efektivitas implementasi tata kelola SPBE pada aspek TIK. Hasil analisis pertama menggambarkan bahwa informasi dan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program dan kegiatan masih belum menunjukkan hubungan yang logis.  Sehingga disusunlah rekomendasi berupa outcome sequence chart yang baru agar lebih menggambarkan hubungan yang logis dan lebih terintegrasi dengan seluruh stakeholder. Hasil analisis kedua menggambarkan bahwa dari 5 area fokus, masih terdapat 3 area fokus yang belum menunjukkan efektivitasnya dalam proses implementasi tata kelola SPBE pada aspek TIK, sehingga diberikan rekomendasi perbaikan agar dapat lebih meningkatkan tata kelola SPBE pada objek penelitian.

---

Electronic-Based Government System (SPBE) is one of the government's efforts in carrying out digital transformation in government services and is one of the government's 2024 work plans. One of the local governments that consistently implements and develops SPBE in the East Kalimantan region is the Kutai Kartanegara Regency Government (Kukar Regency Government) through the Communication and Information Technology Office. The SPBE index value of the Kukar Regency Government in 2021 was ranked first in the East Kalimantan region (SPBE Index Value = 2.48). This ranking dropped to 8th place in 2022 (SPBE Index Value = 1.94), especially for the SPBE governance domain in the Information and Communication Technology (ICT) aspect. The decline in value is the background for the importance of this research with the aim of conducting a problem-solving analysis. The first analysis was conducted on information and performance indicators used in measuring the performance of programs and activities related to SPBE governance performance in the ICT aspect using a logic model approach.  The second analysis was conducted on the 5 focus areas in IT governance to measure the effectiveness of SPBE governance implementation in the ICT aspect. The results of the first analysis illustrate that the information and performance indicators used in measuring the performance of programs and activities still do not show a logical relationship.  So a recommendation was made in the form of a new outcome sequence chart to better describe the logical relationship and be more integrated with all stakeholders. The results of the second analysis illustrate that of the 5 focus areas, there are still 3 focus areas that have not shown their effectiveness in the process of implementing SPBE governance in the ICT aspect, so that recommendations for improvement are given in order to further improve SPBE governance in the object of research."