Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

---

ABSTRACT<>br>In line with physical development that being speeded up by the government, Indonesia currently welcoming a huge number of foreign construction company that wants to make contract and do business on the country. At the beginning of 2017, Indonesian government regulated a new construction law named Act No. 2 2017, replacing Act No. 18 1999. Therefore in this article, the authors want to discuss about how the forementioned law Act. No.2 2017 ruling about construction contract that involving foreign contractor and then do a case study of Emrail Sdn Bhd Malaysian company on LRT Jakarta Trackworks construction contract. After the research, the author concludes that Act born constituting new norms that ruling about foreign contractor which can rsquo t be found on old construction law. However, in the practice, those new norms hasnt been fully obeyed, one of them is Emrail Sdn Bhd which breaking some rules about representative office and license Izin Perwakilan . That problem gives legal consequences to the enterprise administratively and to the LRT Jakarta Trackworks construction contract it made. This work is a legal research and the datas are collected from literatures, interviews, and the contract itself"

"Terbangunnya gedung-gedung tidak terlepas dari pendanaan pengguna jasa dan keahiian penyedia jasa dalam mewujudkan keinginan pengguna jasa tersebut. Sebuah kontrak konstruksi tidak hanya berisi ketentuan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa, namun juga jenis project delivery method dan jenis kontrak konstruksi yang akan dipergunakan. Perubahan terhadap hak dan kewajiban sering terjadi, sehingga diperlukan suatu klausula perubahan pekerjaan.Berdasarkan latar belakang di alas, klausula perubahan pekerjaan konstruksi tidak dapat dipahami tanpa mengerti secara komprehensif pihak-pihak yang terlibat dalam industri konstruksi, jenis jenis kontrak yang mengikat pihak-pihak dalam industri konstruksi, serta aspek-aspek yang harus terkandung dalam sebuah kontrak konstruksi.Dari penulisan tesis yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:1. Pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah proyek konstruksi adalah owner, arsitek, quantity surveyor, engineers, kontraktor, manajemen konstruksi, dan manajemen proyek. Industri konstruksi sangat kompleks karena melibatkan banyak pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda.2. Jenis kontrak konstruksi di Indonesia ditentukan oleh ripe project delivery method yang dipergunakan oleh pengguna jasa konstruksi yang adalah tipe tradisional, tipe manajemen konstruksi, dan tipe rancang bangun. Jenis kontrak konstruksi di bedakan alas sistem pembayaran, jangka waktu kontrak, dan termin pembayaran alas pekerjaan konstruksi.3. Ketentuan-ketentuan yang harus terkandung dalam sebuah kontrak konstruksi a) identitas para pihak, b) uraian rumusan pekerjaan, c) jangka waktu masa pertanggungan, d) ketentuan mengenai tenaga ahli, e) Hak dan kewajiban pihakpihak yang terkait, f) Sistem pembayaran, g) Ketentuan mengenai cidera janji, h) penyelesaian perselisihan, i) pemutusan hubungan kontrak, j) force rnajerrre, k) kegagalan bangunan, I) tenaga kerja pelaksana konstruksi proyek, m) Iingkungan hidup, n) Hak atas Kekayaan Intelektual, o) insentif tertentu (opsional), p) ketentuan mengenai kegiatan pelaksanaan konstruksi, q) ketentuan mengenai bahasa kontrak, dan r) hukum yang berlaku.4. Eksistensi klausula perubahan pekerjaan dalam sebuah kontrak konstruksi adalah krusial, karcna faktor eksterna! dan internal penyebab ketidakpastian pekerjaan konstruksi dalam industri konstruksi terbilang banyak sehingga harus ada klausula yang mengakomodasi modifikasi terhadap perubahan pekerjaan. Suatu klausula perubahan pekerjaan harus memenuhi empat unsur yaitu: pengguna jasa harus memiliki hak untuk memerintahkan perubahan pekerjaan, kontraktor wajib melaksanakan perubahan pekerjaan yang diperintahkan, suatu perubahan pekerjaan harus tertulis,dan harus diadakan penyesuaian terhadap nilai dan jadwal kontrak."

"Indonesia sebagai negara berkembang, terus melakukan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, termasuk didalamnya adalah pembangunan dibidang jasa konstruksi yang mempunyai peranan penting, mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan sipil (bangunan sarana dan prasarana pembangunan), misalnya gedung hiburan pada kompleks pusat perbelanjaan yang ramai yaitu Gedung Pasaraya Theater Jakarta. Pembangunan Gedung Pasaraya Theater Jakarta tak lepas dari akibat hukum yang ditimbulkan. Oleh karena itu perlu dibuat perjanjian pemborongan tertulis agar jelas hak dan keajiban masing-masing pihak. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan secara umum diatur dalam Perjanjian Pemborongan yang disepakati para pihak, UU No. 18 th. 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 28 th. 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, PP No. 29 th. 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, PP No. 30 th. 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi dan KUHPer Bab VIIA tentang perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Dalam pelaksanaannya tak lepas dari adanya permasalahan yang dapat menimbulkan perselisihan, misalnya terjadi wanprestasi atau keadaan memaksa. Perselisihan itu harus dipecahkan agar tujuan dari perjanjian dapat terlaksana. Pemecahan perselisihan ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh para pihak. Alternatif tersebut adalah musyawarah antarpihak, penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui pihak ketiga (mediasi, konsiliasi atau arbitrase), dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan."

"ABSTRAKSesuai dengan asas pemerataan, Pemerintah dalam hal dni PERUM PERUMMS beusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dasar rakyat yakni perumahan.Dalam melaksanakan pembangunan perumahan Pemerintah ( PERUM PERUMNAS ) selalu bekerjasama dengan pihak Swasta sehingga timbul Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.Masalah yang timbul dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut adalah penyimpangan prosedur pemberian pekerjaan yang terjadi karena keadaan yang mendesak dan juga memang dikehendaki oleh PERUM PERUMNAS sendiri.Selain itu dalam skripsi ini juga dibabas mengenai Unforeseen, serta masalah perlindungan kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh PERUM PERUMNAS.Sebagai kesimpttlan yang dapat ditarik adalah Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PERUM PERUMNAS dengan Rekanan selain terdapat aspek Hukum Perdata, juga terdapat aspek Hukum Publik yaitu turut campumya pihak penguasa, yang bahkan sangat dominan dalam menentukan perjanjian itu sendiri. Saran yang perlu dikemukakan dalam skripsi ini adalah perlu adanya penyempurnaan kembali Syarat-Syarat Kontrak yang berlaku di PERUM PERUMNAS dan tentunya PERUM PERUMNAS hendaknya menyingkirkan sistim birokrasi yang berbelit-belit."

"Skripsi ini mencari jawaban mengenai apa yang dimaksud dengan liquidated damages, bagaimana konsep tersebut diatur dalam KUH Perdata, serta penerapan metode liquidated damages di Indonesia berdasarkan Putusan No. 560/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, melalui alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa Liquidated Damages adalah suatu doktrin yang membatasi perolehan suatu ganti rugi, yaitu dengan menetapkan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak yang wanprestasi dalam kontrak. Berdasarkan Putusan No. 560/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST., konsep ganti rugi dengan metode liquidated damages tidak diterapkan sebagaimana definisinya di dalam sistem hukum Common law. KUH Perdata ternyata tidak mengenal konsep liquidated damages. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 1249 KUH Perdata yang dengan tegas membatasi ganti rugi yang ditetapkan dalam kontrak. Penerapan Pasal 1249 secara sempit dapat menimbulkan masalah hukum, yaitu ketika kerugian yang dialami jumlahnya jauh lebih besar daripada ganti rugi yang ditentukan dalam kontrak. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran dari penulis adalah pertama, diperlukan pemahaman lebih jauh mengenai liquidated damages dan penerapannya, bagi praktisi maupun di lingkungan peradilan. Kedua, Liquidated Damages perlu diterapkan dalam bidang hukum kontrak sebagaimana telah diterapkan pada pengadilan Perancis.

---

This thesis seeking answers about what is liquidated damages, how the concept is regulated in the Indonesian Civil Code, as well as the application of liquidated damages method in Indonesia based on Case No. 560 Pdt.G 2010 PN.JKT.PST. The research methodology used is juridical normative research using secondary data in the form of primary law material and secondary law material, through data collection tools in the form of literature study and interview. From the results of the study, it is concluded that Liquidated Damages is a doctrine that limits the acquisition of a compensation, ie by determining the exact amount of compensation to be paid by the default in the contract. Based on Case No. 560 Pdt.G 2010 PN.JKT.PST., The concept of compensation by the method of liquidated damages was not applied. Indonesian Civil Code does not recognize the concept of liquidated damages seen from the provisions of Articles 1249 Indonesian Civil Code which expressly limit the compensation set in the contract. Based on these conclusions, the author 39 s suggestion is first, a further understanding of liquidated damages and their application, to practitioners and in the judiciary. Secondly, Liquidated Damages need to be applied in the field of contract law as already applied to French courts."

"ABSTRAKSistem e-tendering atau tender secara elektronik melalui internet pada pengadaan barang dan jasa di Indonesia pada perspektif pemerintah dipercaya sebagai alat/instrument untuk mewujudkan good governance dan pelayanan publik, karena akan meningkatkan efisiensi biaya, efektifitas, waktu siklus yang lebih cepat, meningkatkan transparansi paket pekerjaan yang ditender, menyediakan monitoring publik yang lebih baik, meningkatkan persaingan yang sehat dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya pada pelaksanaan e-tender jasa konstruksi banyak sering terjadi gagal tender. Penelitian ini bertujuan untuk mencari mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab gagal tender pada e-tender jasa konstruksi serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan tender pada e-tender jasa konstruksi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 67 sampel terdiri dari pemilik proyek yaitu KPA, PPK, PPTK dan Pokja Unit Kerja Pelayanan Barang/Jasa (UKPBJ) serta dari pihak penyedia jasa yaitu kontraktor yang pernah mengikuti e-tender jasa konstruksi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan teknik nonprobability sampling. Dari data yang telah diperoleh, dilakukan analisa dengan analisa statistik deskriptif untuk mendapatkan variabel yang sering menyebabkan gagal tender pada e-tender jasa konstruksi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tedapat 22 faktor yang menyebabkan terjadi gagal tender pada e-tender jasa konstruksi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan faktor yang paling sering terjadi yaitu tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran dengan faktor Penyebab dokumen penawaran tidak lengkap. Hasil penelitian ini juga di dapatkan strategi peningkatan keberhasilan e-tender jasa konstruksi yang berasal dari ke 22 faktor tersebut.

---

ABSTRACTElectronic tender or e-tendering system in the procurement of goods and services in Indonesia from the prespective of the government is considered to be tool/instrument to relize good governance and public services, because it will increase cost efficiency, effectiveness, faster cycle times, increase package transparency tendered work, provides better public monitoring, propmotes fair competition and increase government accountability. However, several tender failures occur frequently whie implementing the e-tendering system in Jakarta's public construction project. This research aims to determine what factors caused the failed tenders in e-tendering system for public construction projects and strategies that can be use to increase the success of tenders in e-tendering system for public construction project in Jakarta. The samples used in this study were 67 samples consisting of project owners (KPA, PPK, and PPTK), Tender Committee (Pokja UKPBJ), and contractors who have participated in tender using e-tendering system for public construction projects in Jakarta. The sampling of this research was done using a questionnaire with a nonprobability sampling technique. From the data that has been obtained, an analysis using descriptive statistical data processing methods is done to get the variables that often cause tender failures in the e-tender of construction projects. The results of this study found that there were 22 factors that caused tender failures in the construction services e-tender in the DKI Jakarta Provincial Government with the most frequent factor, namely that there were no bids that passed the bid evaluation with the factors causing the incomplete bidding document. The results of this study also found a strategy to increase the success of e-tender for construction services derived from the 22 factors."

"Perjanjian pembarongan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Ada pun alasan penulis untuk memilih topik mengenai pelaksanaan perjanjian pemborongan adalah karena akhir-akhir ini pembangunan sarana perhubungan seperti peningkatan jalan dan jembatan semakin meningkat sehinqga penting untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemborongan pada prakteknya. Peraturan pemborongan pekerjaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan A.V. tahun 1941 tentang syarat-syarat umum untuk pelaksanaan pemborongan pekerjaan umum di Indonesia. Untuk pemborongan pekerjaan yang pembiayaannya berasal dari anggaran pemerintah berlaku pula Keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN yang disempurnakan setiap lima tahun sekali khususnya mengenai pelelangan yang mendahului ter jadinya perjanjian pemborongan pekerjaan, Berlakunya Keputusan Presiden ini karena menyangkut keuangan negara yang cukup besar yang harus dapat dipertanggungjawabkan pengunaannya oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Keputusan Prssiden ini tidak berlaku untuk pemborongan pekerjaan yang pembiayaannya bukan berasal dari anggaran pemerintah."