Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui tingkat penerapan Faktur Pajak Elektronik eFaktur di KPP Pratama Magelang dan mengetahui tingkat Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Magelang, menganalisis dan mengetahui pengaruh Kualitas Layanan Perpajakan yang terdiri dari Responsif, Informatif dan Keandalan dalam penerapan Faktur Pajak Elektronik eFaktur terhadap Kepatuhan Perpajakan KPP Pratama Magelang yang dipengaruhi variabel moderasi berupa Persepsi Kemudahan. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik non-probabiltas sampling. Data sebanyak 50 kuisioner yang telah diisi oleh responden yaitu Pengusaha Kena Pajak diolah dengan metode kuantitatif menggunakn sofware STATA ver 1.4.Variabel Kepatuhan diukur menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa Aplikasi Efaktur secara keseluruhan sudah memenuhi ekspekstasi Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Magelang memiliki Tingkat Kepatuhan Perpajakan khususnya PPN yang sangat baik. Hasil regresi mennujukkan bahwa Kualitas Layanan Perpajakan yang terdiri dari Responsif, Informatif dan Keandalan simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Magelang. Persepsi Kemudahan dari Aplikasi eFaktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Magelang. Kualitas Layanan Perpajakan yang secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap Persepsi Kemudahan dari Aplikasi eFaktur bagi Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Magelang. Secara parsial Responsif dari Aplikasi eFaktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Persepsi Kemudahan dari Aplikasi eFaktur. Namun secara parsial Informatif, dan Keandalan berpengaruh secara signifikan terhadap Persepsi Kemudahan dari Aplikasi eFaktur bagi Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Magelang. Persepsi Kemudahan memberikan dampak mediasi yang signifikan terhadap Responsif, Informatif dan Keandalan terhadap Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Magelang.

---

The main purpose of this research is to know Electronic Tax Invoice eFaktur at Magelang Tax Office and to know Tax Compliance in Magelang Tax Office, to analyze the influence of Tax Service Quality consisting of Responsiveness, Informativeness and Reliability in the Electronic Tax Invoice eFaktur to Taxation Compliance in Magelang Tax Office region influenced by moderation variables as Perceived Ease of Use. Selection of respondents was done by non probabiltas sampling technique. The data of 50 questionnaires that have been filled by respondents are Taxable Entrepreneurs processed by quantitative methods using STATA software Ver 1.4.Compliance Variable is measured using secondary data.

The result of the research shows that the overall Application of Invoice has fulfilled the Taxable Entrepreneur's expectoration. Taxable Entrepreneurs registered in Magelang Tax Office have a high level Tax Compliance Level especially VAT. Regression results show that the Tax Service Quality simultaneously have no significant effect on Tax Compliance in Magelang Tax Office. Perceived Ease of Use of Application eFaktur no significant effect on Tax Compliance in Magelang Tax Office. Tax Service Quality simultaneously and significantly affect the Perceived Ease of Use of Application eFaktur for Taxable Entrepreneurs registered in Magelang Tax Office.

Partially Responsiveness of Application eFaktur no significant effect on Perceived Ease of Use of Application eFaktur for Taxable Entrepreneurs registered in Magelang Tax Office. While Informativeness, and Reliability significantly influence to Perceived Ease of Use from Application eFaktur for Taxable Entrepreneur registered in Magelang Tax Office. Perceived Ease of Use significant mediating effect of Responsiveness, Informativeness, and Reliability of Tax Compliance in Magelang Tax Office."

"Karya akhir ini bertujuan untuk penerapan mekanisme Surat Penegasan di Indonesia dan advance ruling di negara Turki dan Italia dalam memberikan kepastian hukum bagi para Wajib Pajak dan penerapan Surat Penegasan dalam sistem self assessment di Indonesia dengan penerapan advance ruling di Negara Italia dan Turki, dalam upayanya mengurangi jumlah sengketa pajak di masing-masing negara. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan belum diundangkannya Surat Penegasan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakibatkan Surat Penegasan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tidak mampu menghilangkan potensi sengketa pajak yang akan terjadi, apabila dibandingkan dengan Turki dan Italia yang telah mengundangkan mekanisme advance ruling, maka kemungkinan sengketa pajak dapat dikurangi yang berdampak pada menurunnya jumlah sengketa pajak di Turki dan Itali.

---

The purpose of this research is to analyze the implementation of the application of the confirmation letter in Indonesia and advance ruling mechanism in Turkey and Italy to provide legal certainty for the tax payer and in an attempt to reduce the number of tax disputes in each country. This research is a descriptive research with qualitative method.

The results shows that because the confirmation letter has not been promulgation in the regulations in Indonesia resulted in the confirmation letter not legally binding, and so it is not able to eliminate the potential for tax disputes that will happen, if we compared with Turkey and Italy that have been enact the advance ruling mechanism in their regulations, then the possibility of a tax dispute can be reduced which impact on decreasing the amount of tax disputes in Turkey and Italy."

"Penelitian ini menguji pengaruh kemampuan manajerial terhadap penghindaran pajak dan bagaimana pengaruh moderasi ketidakpastian lingkungan antara hubungan kemampuan manajerial terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan 450 observasi dari 90 sampel perusahaan publik BEI selama periode 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif hubungan antara kemampuan manajerial dan penghindaran pajak, yang berarti bahwa manajer dengan kemampuan yang lebih tinggi terlibat dalam penghindaran pajak serta tidak menemukan pengaruh moderasi ketidakpastian lingkungan antara hubungan kemampuan manajerial terhadap penghindaran pajak.

---

This study examines the effect of managerial ability and tax avoidance and how the effect of environmental uncertainty moderation between the relationship of managerial ability on tax avoidance. This study uses 450 observations obtained from 90 samples of Indonesian listed companies during the period 2011 2015. The results show a negative relationship effect between managerial ability and tax avoidance, which means that managers with higher abilities are involved in tax avoidance and do not find the effect of environmental uncertainty moderation between the relationship of managerial ability to tax avoidance. "

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya pembahasan terkait dengan harta tidak berwujud sehingga hal ini tercakup dalam pembahasan mengenai Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Report yang dipublikasikan oleh OECD. Selain itu, tujuan penelitian ini juga untuk membahas mengenai rencana aksi kedelapan yang dikeluarkan oleh OECD terkait dengan isu mengenai harta tidak berwujud. Untuk kemudian, akan dihubungkan kedua hal tersebut dengan aturan perpajakan dan permasalahan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam melakukan penelitian ini digunakan berbagai literatur seperti putusan Pengadilan Pajak, OECD Guidelines, jurnal ilmiah serta buku untuk mendapatkan pembahasan atas permasalahan yang terdapat dalam tesis ini. Selain itu juga melakukan wawancara dengan informan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa transaksi atas pemanfaatan atau penggunaan harta tidak berwujud menjadi isu penting dalam kelompok perusahaan multinasional karena sifat dari harta tidak berwujud tersebut sebagai driver atas penciptaan nilai (value creation) suatu perusahaan dan sifatnya yang mudah dipindahtangankan. Selain itu, empat isu utama yang terdapat dalam rencana aksi kedelapan yang dibuat oleh OECD terkait dengan harta tidak berwujud juga penting untuk diperhatikan, hal ini untuk mendapatkan kepastian yang lebih jelas mengenai definisi dari harta tidak berwujud, penentuan alokasi laba yang telah sesuai dengan value creation, pengembangan aturan yang lebih lengkap dan lebih spesifik terkait dengan harta tidak berwujud yang sulit untuk diukur nilainya, serta pembaruan atas pedoman yang terkait dengan aplikasi kesepakatan kontribusi biaya (cost contribution arrangements).

---

The purpose of this study is to analyze the importance of the discussion related to the intangible assets so that it is covered in the discussion of the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) report, published by OECD. In addition, the purpose of this study is also to discuss the action plan number eight published by OECD related to the issue of intangible asset. Furthermore, both of issue will be linked with the tax regulation and the problems arise in Indonesia. These studies use the descriptive analysis method. In performing this analysis, used a variety of literature such as the Tax Court’s decision, the OECD Guidelines, journal and books to get the discussion and solve the problem in this thesis. To complete it, also conducted interviews with informants to get a more in-depth explanation of the existing problems. The results of this analysis show that the transaction over the transfer and use of intangible assets becomes an important issue in the multinational company due to the nature of intangible asset such as a driver on the value creation of the company and it is easily transferable (highly mobile). In addition, the four key issues, contained in the action plan number eight prepared by OECD related to the intangible is also important to note, this is to get more clear certainty regarding the definition of intangible asset, to ensuring that profits associated with the transfer and use of intangibles are appropriately allocated in accordance with value creation, developing transfer pricing rules or special measures for transfers of hard-to value intangibles, and updating the guidance on cost contribution arrangement."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kebijakan moneter Islam terhadap pembiayaan perbankan Islam di Indonesia, pada periodei Maret 2008 hingga Maret 2017. Penelitian ini Penelitian ini menggunakan model VECM, di mana variabel kebijakan moneter Islam yang digunakan adalah SBIS Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan PUAS Pasar Uang Antarbank Syariah, sementara variabel lainnya mencakup total pembiayaan perbankan Islam, imbal hasil akad mudaraba, marjin akad murabaha, tingkat inflasi, indeks produksi industri, dan nilai tukar.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam berpengaruh dan telah dapat ditransmisikan melalui saluran bank-lending channel. Penurunan return SBIS sebesar satu persen akan meningkatkan total pembiayaan perbankan Islam sebanyak 1.34 persen, sementara peningkatan return PUAS sebesar satu persen akan meningkatkan total pembiayaan perbankan Islam sebesar 0.64 persen.Selain itu, dengan menggunakan what-if analysis, penelitian juga memprediksi bahwa potensi industri perbankan Islam hingga 2022 akan terus menunjukkan tren positif dalam berbagai iklim perekonomian. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait pengaruh kebijakan moneter Islam dan membantu investor untuk menilai kelayakan investasi khususnya dalam industri perbankan Islam di Indonesia.

---

This research aims to identify the influence of Islamic monetary policy on Islamic banking financing in Indonesia from March 2008 to March 2017. This research uses VECM model, where Islamic monetary policy variable used is SBIS Bank Indonesia Sharia Certificate and PUAS Shariah Interbank Money Market, while other variables include total Islamic banking financing, mudaraba contract yield, the margin of murabaha, inflation rate, industrial production index, and exchange rate.

The results of this study indicate that Islamic monetary policy is influential and can be transmitted through bank lending channel channels. A one percent decline in SBIS return will increase Islamic banking financing by 1.34 percent while increasing PUAS return by one percent will increase Islamic banking financing by 0.64 percent.

In addition, using what if analysis, the study also predicts that the potential of the Islamic banking industry until 2022 will continue to show positive trends in various economic climates. Overall, the results of this study are expected to enrich the literature on the influence of Islamic monetary policy and help investors to assess the feasibility of investment, especially in the Islamic banking industry in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis terkait dengan struktur konsentrasi pasar terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007 hingga 2016 dengan menguji hipotesis structure conduct performance (SCP), relative market hypothesis (RMP), efficient structure (ES), and quiet life hypothesis (QL). Concentration ratio (CCR4), Herfindahl Hrischman Index (HHI) dan indeks Lerner (Lerner) digunakan sebagai variabel dalam pengukuran proksi konsentrasi, sedangkan market share (MS) digunakan sebagai pengukuran hipotesis RMP, variabel X-efficiency (XEFF) dan scale efficiency (SEFF) digunakan dalam membuktikan hipotesis ES. Pengukuran variabel XEFF dan SEFF dilakukan dengan menggunakan metode nonparametrik Data Envelopment Analysis (DEA), dan regresi selanjutnya dilakukan dengan menggunakan regresi data panel Generalized Least Square (GLS).Hasil regresi menunjukkan bahwa struktur industri perbankan di Indonesia cenderung semakin terkonsentrasi.Selain itu, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, perbankan di Indonesia tidak berlaku sesuai dengan hipotesis SCP ES, maupun QL, namun cenderung lebih sesuai pada hipotesis RMP.

---

This study aims to test the hypothesis related to the market concentration structure on the profitability of banks in Indonesia listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2007 to 2016 by testing the structure conduct performance (SCP), relative market hypothesis (RMP), efficient structure (ES) and quiet life hypothesis (QL). Concentration ratios (CCR4), Herfindahl Hrischman Index (HHI) and Lerner index (Lerner) were used as variables in proxy concentration measurements, while market share (MS) was used as a measurement of RMP hypotheses, X-efficiency (XEFF) and scale efficiency (SEFF ) is used in proving the ES hypothesis. Measurements of XEFF and SEFF variables were performed using nonparametric Data Envelopment Analysis (DEA) methods, and subsequent regression was performed using Generalized Least Square (GLS) panel data regression. Regression results show that the structure of the banking industry in Indonesia tends to be increasingly concentrated. In addition, based on the results of the analysis, banks in Indonesia do not apply in accordance with the hypothesis SCP, ES, or QL, but tend to be more appropriate on the RMP hypothesis."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi ketentuan Faktur Pajak Elektronik di Indonesia berdasarkan prinsip kemudahan administrasi dan menganalisis kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Implementasi Faktur Pajak Elektronik telah memasuki fase ketiga dimana seluruh Pengusaha Kena Pajak yang telah terdaftar dalam KPP di Indonesia wajib membuat Faktur Pajak Elektronik. Namun dalam implementasinya masih saja ada masalah yang muncul, salah satu fenomena tersebut muncul di PT XYZ. Adapun hasil penelitian yang didapat adalah Faktur Pajak Elektronik masih belum memenuhi asas kemudahan administrasi secara signifikan. Kemudian kendala-kendala yang menghambat implementasi Faktur Pajak elektronik adalah kendala sumber daya manusia dan jaringan internet baik dari sisi Pengusaha Kena Pajak maupun kendala koneksi internet yang lambat baik dari pihak Pengusaha Kena Pajak maupun pihak Direktorat Jenderal Pajak dan masih ada kekurangan dari aplikasi perangkat lunak Faktur Pajak Elekronik.

---

This paper aims to evaluate the implementation of Electronic Tax Invoice in Indonesia based on ease of administration principle and analyze the constraints that occur in the field. This paper research’s technique is qualitative and descriptive design Electronic Tax Invoice has entered the third stage that all Tax Payers registered in Indonesia are required to use Electronic Tax Invoice. However, at the field, there are still many problems, one of the phenomenon arises in PT XYZ. The result of this paper is Electronic Tax Invoice still doesn't fulfill ease of administration principle significantly and the obstacles are human source development problem, the network connection from both side Tax Payers and local tax officers of electronic tax invoice and lack of Electronic Tax Invoice software"

"Administrasi Perpajakan merupakan alat untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan. Sebagai penyelenggara pemungutan pajak berdasarkan undang-undang pajak, administrasi perpajakan perlu disusun dengan seefektif mungkin sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif.Penggunaan teknologi dengan sistem komputerisasi dapat mengurangi biaya administrasi. Penggunaan teknologi dengan sistem komputerisasi juga mampu memberikan informasi yang lebih terinci sehingga dapat merangsang pelaksanaan administrasi yang lebih efektif. Sistem teknologi informasi yang sudah dioperasikan harus dikelola dengan baik karena nilai dan manfaat dari sistem informasi secara finansial adalah signifikan. Pengendalian atau kontrol merupakan salah satu komponen sistem teknologi informasi yang penting sehingga perlu dikelola dengan balk. Kontrol yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan sistem teknologi informasi tidak dapat mencapai tujuannya karena sistem teknologi informasi menghasilkan output yang tidak akurat. Pelayanan pajak merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur perpajakan secara aktif dengan birokrasi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang bersifat mudah, sederhana dan mempunyai kepastian hukum yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada sektor perpajakan metalui kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam melaksanakan tugas mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak mempergunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk mengolah, menata, mengatur dan memanfaatkan data menjadi informasi. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana pengaruh teknologi sistem informasi elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui sejauh mana hubungan antara teknologi sistem informasi elektronik dengan kepatuhan wajib Pajak. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi, dengan teknik pengumpulan data berupa survey (penyebaran kuesioner) dan studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Dari analisis diketahui terdapat hubungan antara Teknologi Informasi dengan Pemenuhan Kewajiban Pajak yaitu sebesar 0,768. Sedangkan besar pengaruh dari Teknologi informasi terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak adalah sebesar 0,589 atau 58,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Teknologi Informasi dapat memberikan kontribusi sebesar 58,9% terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak sedangkan sisanya sebesar 41,1% merupakan pengaruh dari faktor lain yang tidak dibahas pada tesis ini. Nilai koefisien regresi sebesar 0, 499 hal ini berarti bahwa Teknologi Informasi mempunyai pengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak. Nilai tersebut juga memberikan arti bahwa apabila Teknologi Informasi naik sebesar satu satuan, maka Pemenuhan Kewajiban Pajak akan meningkat sebesar 0, 499 satuan.Kesimpulan dari hasil penelitian adalah : Penerapan sistem Administrasi Pajak Modern yang memanfaatkan teknologi informasi sudah berjalan baik. Akan tetapi memaksimalkan kesadaran Wajib Pajak harus dilakukan secara berkesinambungan oleh semua komponen organisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memaksimalkan penggunaan sistem administrasi perpajakan modern yang memanfaatkan sistem informasi elektronik tersebut.Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka prosedur organisasi, baik yang mencakup intern organisasi maupun prosedur yang berkaitan dengan pelayanan kepada Wajib Pajak (ekstern), perlu mendapatkan perhatian paling besar dalam pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan yaitu dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan semua prosedur organisasi tersebut agar tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat tercapai.

---

Tax administration is a useful tool to succeed implementation of taxation policy. As regulatory tax-collecting tool, tax administration should be prepared as effective as possible to enable effective and efficient work. Application of computerized system will minimize administrative cost. It will also give more detailed information to encourage effective administration. Information technology system already operated should be properly managed as the values and benefits thereof are financially significant. Control shall be one of the important components in the information technology system that needs a proper management. Improper management control will affect the information technology system unable to attain its goals since it will have inaccurate output. Tax service is one undertaken by tax authority with simple and rule-based bureaucracy in order to optimize state revenue from tax sector. In order to realize vision and mission, Directorate General of Taxes has adopted information technology to process, organize and transform the data into applicable information. Therefore one should know how electronic information technology applies to taxpayer's compliance. This study is aimed at knowing correlation between electronic information technology and taxpayer's compliance. Method adopted in this study is regression analysis with survey (questionnaire) and literature study being the data collection technique to be further analyzed by using quantitative analysis.The result of analysis showed that there is correlation between Information Technology and Taxpayer's Compliance of 0,589 or 58,9%. This indicates that Information Technology may give 58,9% contribution to Taxpayer's compliance while the remaining 41,1% is influence of other factors, which are not covered under this study. Regression coefficient is 0,499 indicating that Information Technology has positive value on Taxpayer's compliance. This value also means that as Information Technology raises one unit, then Taxpayer compliance increases 0,499 units. From the foregoing, the application of a modern tax administrative system which is utilizing information technology has been running well.I conclude that maximized Taxpayer's awareness should be main goals of and carried out continuously by all lines of Directorate General of Taxes, which is wrapped into a modern tax e-administration.Through this study, I recommend that in order to advance taxpayer's compliance, good organizational procedure either internal organization or external procedure, relating to taxpayer services, should be preempted in the implementation of tax administration reforms i.e. by maximizing the utilization of information technology in running all organizational procedures to achieve taxpayer's compliance as expected."

"ABSTRACTTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan billing system pada wajib pajak bendaharawan pemerintah di KPP Pratama Luwuk, mengetahui kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah di KPP Pratama Luwuk dan menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak bendaharawan pemerintah sebagai pengguna billing system terhadap kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Luwuk.Responden dipilih dengan teknik non-probabilitas sampling. Data kuesioner yang telah diisi oleh responden sebanyak 50 bendaharawan pemerintah diolah secara kuantitatif menggunakan software SPSS 20.0. Variabel kepatuhan diukur menggunakan data sekunder. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak bendaharawan pemerintah di KPP Pratama Luwuk belum memanfaatkan seluruh fasilitas billing system. Tingkat kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah di KPP Pratama Luwuk tergolong rendah. Dalam pengujian regresi ditarik kesimpulan bahwa persepsi kemudahan, kecepatan dan keakuratan bagi bendaharawan pemerintah sebagai pengguna billing system berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Secara statistik 68,2 kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah dapat dijelaskan dengan tepat oleh persepsi kemudahan, kecepatan dan keakuratan dari billing system. Secara parsial, persepsi kemudahan bagi bendaharawan pemerintah sebagai pengguna billing system tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan sedangkan persepsi kecepatan dan keakuratan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemerintah.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to present the current application of billing system among government agency tax withholder in Luwuk Tax Office, explain the government agency tax withholder rsquo s compliance in Luwuk Tax Office and analyze the impact of government agency tax withholder rsquo s preception as billing system users on tax compliance in Luwuk Tax Office.Respondents were selected using non probability sampling techniques. Data questionnaires were filled out by 50 respondents and then were analyzed using SPSS 20.0 software. Variable compliance was measured using secondary data obtained from Luwuk Tax Office rsquo s database. The hypothesis were tested using multiple linear regression analysis.The result shows that government agency tax withholder in Luwuk Tax Office have not utilized the entire facility of billing system yet. The level of tax compliance among government agency tax withholder in Luwuk Tax Office is low. Based on the results of regression test, it can be concluded that perceived of ease, speed and accuracy of government agency tax withholder as billing system user have simultaneous and significant effect on tax compliance. Statistically 68,2 government agency tax withholder rsquo s tax compliance can be properly explained by perceived of ease, speed and accuracy of the billing system. Application partially, perceived ease have no significant effect government agency tax withholder rsquo s tax compliance while perceptual speed and accuracy significantly affect government agency tax withholder rsquo s tax compliance."