Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah opini audit going-concern dan persentase kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya ekuitas cost of equity serta moderasi persentase kepemilikan institusional terhadap hubungan antara opini audit going-concern dan biaya ekuitas. Dari hasil regresi menggunakan 1.428 laporan keuangan tahunan dari tahun 2011-2016 dan menggunakan metode CAPM dalam pengukuran biaya ekuitas, penulis menemukan bahwa ada hubungan positif antara opini audit going-concern dengan biaya ekuitas. Hal ini menunjukkan opini audit going-concern dapat meningkatkan biaya ekuitas perusahaan. Teori mengatakan bahwa opini audit going-concern mencerminkan risiko bagi perusahaan, sehingga dapat meningkatkan pembiayaan dari sisi ekuitas. Penelitan ini juga menemukan bahwa kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan biaya ekuitas, sehingga pada pengujian moderasi, penelitian ini menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional memperlemah hubungan positif antara opini audit going-concern dengan biaya ekuitas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi implikasi, khususnya bagi para auditor agar lebih meningkatkan kualitas audit dan juga investor agar lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan investasi.

---

ABSTRACTThis study aims to examine whether going concern audit opinion and institutional ownership measured by percentage of institutional ownership have impact on the cost of equity, furthermore whether the institutional ownership can weaken the impact between going concern audit opinion and cost of equity. From regression using 1.428 annual report from 2011 2016, with CAPM method to measure the cost of equity, we found that there is a positive relationship between going concern audit opinion and the cost of equity. This shows the going concern audit opinion will raise the company rsquo s cost of equity. Theories said that the going concern audit opinion reflects risk for company, so it can raise equity financing. This research also find that percentage of institutional ownership has a negative relationship on cost of equity, so this gives an evidence that institutional ownership weaken the positive relationship between going concern audit opinion and cost of equity. Hopefully, the results from this study can be implied for auditor to improve their audit quality and investor to increase the awareness when they will make an investment."

"ABSTRAKDi negara-negara berkembang, korupsi telah menjadi ancaman serius. Sesuai dengan Teori Principal-Agent dan Economics of Information, salah satu cara untuk mengendalikan korupsi adalah melalui peran external control, yang bertujuan untuk mengawasi, menilai, dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Selain melalui external control, pengendalian korupsi juga dapat dilakukan dengan mengatasi masalah informasi asimetris. Dimana untuk mengatasi masalah informasi asimetris tersebut, maka diperlukan peran teknologi informasi dan komunikasi untuk menjamin keterbukaan dan kebebasan informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan audit sektor publik serta teknologi informasi dan komunikasi dalam mengurangi tingkat perkara korupsi di pemerintah daerah.Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan data panel, dimana digunakan data dari seluruh provinsi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015. Dalam penelitian ini, audit sektor publik diwakili oleh variabel rectification effort yang diukur dengan jumlah rekomendasi pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti. Sedangkan untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi, diwakili oleh variabel persentase kepemilikan telepon kabel dan variabel persentase penggunaan internet di tiap-tiap provinsi.Hasil penelitian menunjukan bahwa audit sektor publik dapat berperan dalam pengendalian korupsi. Audit sektor publik menghasilkan rekomendasi hasil pemeriksaan, dimana rekomendasi ini dapat berperan dalam pengendalian korupsi apabila ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan perbaikan pemerintah atas penyimpangan yang terjadi dalam pemerintahan. Selain audit sektor publik, teknologi informasi dan komunikasi juga ikut berperan dalam pengendalian korupsi. Dimana, dengan semakin bagusnya teknologi informasi dan komunikasi di suatu daerah, maka kecepatan akses informasi dan komunikasi serta kualitas interaksi antara pemerintah dan publik menjadi lebih baik. Hal ini kemudian meningkatkan transparansi dan mengurangi informasi asimetris. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi dapat mengatasi masalah informasi asimetris dalam hubungan Principal-Agent dan Economics of Information yang erat kaitannya dengan korupsi.

---

ABSTRACT In developing country, corruption has become a serious threat. In accordance with Principal Agent and Economics of Information theory, one way to control corruption is through external control, which aims to monitor, assess, and ensure government accountability. Besides through external control, corruption can also be controlled by reduce the problem of asymmetric information. Where is required the role of information and communication technology to ensure the openness and freedom of information and communication. Therefore, this study aims to examine the role of public sector audit as well as information and communication technology in reducing the level of corruption in local government.This study uses regression analysis with panel data, which used data from all provinces in Indonesia within the period of 2011 to 2015. In this study, public sector audits are represented by variable rectification efforts that measured by the number of audit recommendations that have been followed up. As for Information and Communication Technology, represented by variable percentage of cable phone ownership and percentage of internet usage in each province.The results of this study show that public sector audits can control corruption. Public sector audits produce recommendations, where these recommendations can control corruption if it is followed up by local governments. This is because, follow up on the recommendation as government responsibility and government improvement over the fraud or irregularities that occurred in government. In addition, information and communication technologies also play a role in corruption control. Where, with the better information and communication technology in a region, the speed of access to information and communication and the quality of interaction between government and the public becomes better then increases transparency and reduces asymmetric information. Thus, information and communication technology can overcome the problem of asymmetric information in the relationship Principal Agent and Economics of Information are closely related to corruption."

"Pemeriksaan pajak sebagai salah satu bagian dari administrasi pajak, dalam tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, merupakan hal yang selalu dikritisi karena hubungannya yang sangat erat dengan masyarakat, dalam hal ini sebagai wajib pajak yang diperiksa. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk membandingkan kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Jepang, menganalisa permasalahan yang timbul sehubungan dengan implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analistis. Dari hasil pembahasan diperoleh bahwa terdapat kritikan terhadap implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia yang timbul karena tidak diterapkannya kebijakan pajak secara utuh oleh pemeriksa pajak dan lemahnya pemberian sanksi kepada petugas pajak apabila melanggar peraturan. Ketidaksetaraan timbul karena adanya kebijakan pemeriksaan yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Pajak seperti pemberlakuan administrasi perpajakan modern dan ketentuan pemeriksaan pajak seperti pembentukan Tim Pembahas dan Kuesioner Pemeriksaan Pajak dan didukung sosialisasi ketentuan pajak kepada wajib pajak. Serta pengawasan kepada petugas pajak melalui komite pengawasan di bidang perpajakan. Beberapa instrumen kebijakan pemeriksaan Amerika Serikat dan Jepang dapat diterapkan di Indonesia seperti Taxpayer Advocate Service, Taxpayer Charter dan Whistle Blower untuk mengurangi ketidaksetaraan tersebut.

---

Tax audit as one part of tax administration, in its aim to improve taxpayer compliance, is something that is always criticized because of its very close relationship with the community, in this case as an audited taxpayer. The purpose of writing this thesis is to compare the tax audit policy in Indonesia with the United States and Japan, to analyze the problems that arise in connection with the implementation of the tax audit policy in Indonesia. The research approach used in writing this thesis is a qualitative approach with a descriptive analytical research type. From the results of the discussion, it is found that there are criticisms of the implementation of tax audit policies in Indonesia which arise because of the non-implementation of tax policies in their entirety by the tax examiners and the weakness of giving sanctions to tax officials if they violate the regulations. Inequality arises because of audit policies that are not specifically regulated in the legislation. Efforts have been made by the Directorate General of Taxes such as the implementation of modern tax administration and tax audit provisions, such as the formation of a Tax Audit Discussion Team and Questionnaire and supported by the socialization of tax provisions to taxpayers. As well as supervision of tax officers through the supervisory committee in the field of taxation. Several audit policy instruments from the United States and Japan can be applied in Indonesia, such as the Taxpayer Advocate Service, Taxpayer Charter and Whistle Blower to reduce this inequality."

"Laporan magang ini membahas proses audit yang dilakukan oleh KAP AAA terhadap akun kas dan setara kas pada PT NRW untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. Pembahasan meliputi prosedur dan proses audit PT NRW beserta analisisnya terhadap teori maupun standar/peraturan audit yang berlaku di Indonesia. Hasil audit menunjukkan bahwa akun kas dan setara kas telah disajikan secara wajar. Selain itu, KAP AAA telah menjalankan prosedur audit atas kas dan setara kas sesuai dengan teori dan standar/peraturan audit yang berlaku.

---

The internship report is aimed to explain the audit process conducted by KAP AAA on cash and cash equivalent accounts of PT NRW for the period ended December 31st, 2017. The discussion covers PT NRWs audit processes and procedures along with their analysis of the theory and audit standards/regulations that apply in Indonesia. The audit results indicate that cash and cash equivalent accounts are fairly stated. In addition, KAP AAA has carried out audit procedures for cash and cash equivalent in accordance with applicable theories and audit standards/regulations."

"Penelitian bertujuan menganalisis tingkat kompetensi auditor dalam mendeteksi fraud, menganalisis faktor internal yang mendukung kompetensi auditor dalam mendeteksi fraud, dan menganalisis upaya BPK dalam memenuhi kompetensi auditor untuk mendeteksi fraud. Penelitian ini merupakan studi kasus di BPK yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya. Analisis kompetensi pada penelitian ini menggunakan jenis kompetensi yang khusus dipersyaratkan bagi auditor BPK yang dihubungkan dengan deteksi fraud, menggunakan instrumen survei, wawancara, dan reviu dokumen untuk menjamin validitas data. Hasil penelitian ini, pertama, auditor BPK memiliki tingkat kompetensi cukup tinggi dalam mendeteksi fraud. Kedua, faktor internal dalam diri auditor berupa sikap dan prinsip etika yang paling mendukung auditor dalam mendeteksi fraud adalah kompeten dan kehati-hatian profesional disamping sikap lainnya yaitu integritas, objektif, kerahasiaan dan profesionalisme. Ketiga, BPK telah menerapkan kebijakan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pemerolehan sertifikasi keahlian CFE dan CFrA. Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor BPK memiliki kompetensi cukup tinggi dan memiliki prinsip etik kompetensi dan kehati-hatian profesional sebagai sikap yang mendasari kompetensi auditor dalam mendeteksi fraud, namun dalam realitasnya masih ditemukan kasus fraud yang tidak terdeteksi dan adanya perilaku auditor yang tidak berintegritas. Bagi BPK, hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi untuk mengevaluasi dan mengupayakan pemenuhan kompetensi auditor baik pada aspek etik maupun teknis, berupa penguatan materi pelatihan deteksi fraud dan peningkatan jumlah auditor yang memiliki sertifikasi profesional. Hasil penelitian ini memiliki kontribusi akademis atas kebaruan dalam menganalisis kompetensi auditor dan penggunaan instrumen penelitian. Studi kasus ini dapat bermanfaat bagi BPK dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kompetensi auditor untuk mendeteksi fraud untuk mencapai kualitas audit yang diharapkan.

---

The research aims to analyze the level of auditor competence in detecting fraud, analyze internal factors supporting auditor competence in detecting fraud, and analyze BPK's efforts in fulfilling auditor competence for fraud detection. This research is a case study at BPK which is different from previous studies. The competency analysis in this study uses a type of competency that is specifically required for BPK auditors that is related to fraud detection, using survey instruments, interviews, and document reviews to ensure data validity. The results of this study, first, BPK auditors have a fairly high level of competence in detecting fraud. Second, internal factors within the auditor in the form of attitudes and ethical principles that support auditors in detecting fraud, the most important of which are competence and professional care in addition to other attitudes, namely integrity, objectivity, confidentiality and professionalism. Third, BPK has implemented policies through the provision of education and training and the acquisition of CFE and CFrA expertise certification. Although the results of the study indicate that BPK auditors have quite high competence and have ethical principles of competence and professional prudence as attitudes that underlie auditor competence in detecting fraud, in reality there are still cases of undetected fraud and auditor behavior that lacks integrity. For BPK, the results of the study can be used as one source of information to evaluate and strive to fulfill auditor competence in both ethical and technical aspects, in the form of strengthening fraud detection training materials and increasing the number of auditors who have professional certification. The results of this study have an academic contribution to the novelty in analyzing auditor competence and the use of research instruments. This case study can be useful for the BPK and other stakeholders in improving auditor competence to detect fraud to achieve the expected audit quality."

"Penelitian bertujuan menganalisis tingkat kompetensi auditor dalam mendeteksi fraud, menganalisis faktor internal yang mendukung kompetensi auditor dalam mendeteksi fraud, dan menganalisis upaya BPK dalam memenuhi kompetensi auditor untuk mendeteksi fraud. Penelitian ini merupakan studi kasus di BPK yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya. Analisis kompetensi pada penelitian ini menggunakan jenis kompetensi yang khusus dipersyaratkan bagi auditor BPK yang dihubungkan dengan deteksi fraud, menggunakan instrumen survei, wawancara, dan reviu dokumen untuk menjamin validitas data. Hasil penelitian ini, pertama, auditor BPK memiliki tingkat kompetensi cukup tinggi dalam mendeteksi fraud. Kedua, faktor internal dalam diri auditor berupa sikap dan prinsip etika yang paling mendukung auditor dalam mendeteksi fraud adalah kompeten dan kehati-hatian profesional disamping sikap lainnya yaitu integritas, objektif, kerahasiaan dan profesionalisme. Ketiga, BPK telah menerapkan kebijakan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pemerolehan sertifikasi keahlian CFE dan CFrA. Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor BPK memiliki kompetensi cukup tinggi dan memiliki prinsip etik kompetensi dan kehati-hatian profesional sebagai sikap yang mendasari kompetensi auditor dalam mendeteksi fraud, namun dalam realitasnya masih ditemukan kasus fraud yang tidak terdeteksi dan adanya perilaku auditor yang tidak berintegritas. Bagi BPK, hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi untuk mengevaluasi dan mengupayakan pemenuhan kompetensi auditor baik pada aspek etik maupun teknis, berupa penguatan materi pelatihan deteksi fraud dan peningkatan jumlah auditor yang memiliki sertifikasi profesional. Hasil penelitian ini memiliki kontribusi akademis atas kebaruan dalam menganalisis kompetensi auditor dan penggunaan instrumen penelitian. Studi kasus ini dapat bermanfaat bagi BPK dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kompetensi auditor untuk mendeteksi fraud untuk mencapai kualitas audit yang diharapkan.

---

The research aims to analyze the level of auditor competence in detecting fraud, analyze internal factors supporting auditor competence in detecting fraud, and analyze BPK's efforts in fulfilling auditor competence for fraud detection. This research is a case study at BPK which is different from previous studies. The competency analysis in this study uses a type of competency that is specifically required for BPK auditors that is related to fraud detection, using survey instruments, interviews, and document reviews to ensure data validity. The results of this study, first, BPK auditors have a fairly high level of competence in detecting fraud. Second, internal factors within the auditor in the form of attitudes and ethical principles that support auditors in detecting fraud, the most important of which are competence and professional care in addition to other attitudes, namely integrity, objectivity, confidentiality and professionalism. Third, BPK has implemented policies through the provision of education and training and the acquisition of CFE and CFrA expertise certification. Although the results of the study indicate that BPK auditors have quite high competence and have ethical principles of competence and professional prudence as attitudes that underlie auditor competence in detecting fraud, in reality there are still cases of undetected fraud and auditor behavior that lacks integrity. For BPK, the results of the study can be used as one source of information to evaluate and strive to fulfill auditor competence in both ethical and technical aspects, in the form of strengthening fraud detection training materials and increasing the number of auditors who have professional certification. The results of this study have an academic contribution to the novelty in analyzing auditor competence and the use of research instruments. This case study can be useful for the BPK and other stakeholders in improving auditor competence to detect fraud to achieve the expected audit quality."

"Skripsi ini mencoba membuktikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi opini audit LKPD. Parameter yang digunakan adalah temuan kelemahan sistem pengendalian internal, temuan ketidakpatuhan perundang-undangan, tingkat penyimpangan, rasio tindak lanjut jumlah dan nominal rekomendasi, tingkat kemenangan kepala daerah dan proporsi pihak oposisi di DPRD. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan kelemahan sistem pengendalian internal dan temuan ketidakpatuhan perundangundangan berpengaruh negatif terhadap opini audit. Sementara tindak lanjut jumlah rekomendasi oleh pemerintah daerah dan tingkat kemenangan kepala daerah berpengaruh positif terhadap opini audit.

---

This thesis tried to prove there is another factors that influence audit opinion on local government financial reports in Indonesia for the period of 2010-2011. Parameters used are internal control system weakness finding, non-compliance to regulations finding, degree of deviation, the ratio of post-audit rectification number, the ratio of post-audit rectification nominal, victory level of regional head and the opposition proportion in legislative. Research is conducted with quantitative methods.

The results reveal that internal control system weakness findings and non-compliance to regulations findings negatively affect audit opinion, while the ratio of post audit rectification number and victory level of regional head positively affect the audit opinion."

"Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh audit tenure dan financial distress terhadap pemberian opini audit going-concern. Penelitian ini menggunakan sebanyak 201 observasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada rentang tahun 2008 - 2010. Opini going-concern merupakan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Audit tenure terbukti berpengaruh positif terhadap opini going-concern karena bertambahnya pemahaman auditor yang lebih baik atas kliennya. Sedangkan financial distress juga berpengaruh positif terhadap opini going-concern yang berarti auditor akan mengeluarkan opini going-concern pada perusahaan yang mengalami masalah pada kelangsungan hidupnya.

---

The purpose of this research is to examine the influence of audit tenure and financial distress to the issuance of going-concern opinion. The research is conducted by using samples of 201 manufacture companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) at year 2008 - 2010. Going-concern opinion is an audit opinion which is issued by auditor to ensure that the companies would meet its going-concern assumption. Audit tenure affects going-concern opinion positively to it because of his increased understanding about the clients. Whereas financial distress also affects positively to going-concern opinion. It means auditors will issue going concern opinion to the companies that have doubt in its going-concern. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara Current Ratio, Quick Ratio, Cash Flow From Operation, pertumbuhan perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya terhadap pemberian opini audit wajar dengan pernyataan going concern pada perusahaan industry barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2008-2009.Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan model analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa going concern yang diproksikan dengan Current Ratio, Quick Ratio, Cash Flow From Operation, pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit dengan pernyataan going concern, dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif.

---

This study aims to show the relationship between the Current Ratio, Quick Ratio, Cash Flow From Operations, the growth of the company, and prior year audit opinion on granting reasonable audit opinion with going concern statement in the consumer goods industry company listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2008 - 2009

The sampling method used was purposive sampling method with a model of logistic regression analysis. The results of this study indicate that the going concern which is proxied by the Current Ratio, Quick Ratio, Cash Flow From Operations, the company's growth did not significantly influence the provision of audit opinion with a going concern statement and audit opinion prior year positive"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menguji pengaruh corporate governance dan rencanamanajemen terhadap kemungkinan penerimaan opini audit dengan paragrafpenjelas going concern. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakanmetode regresi logistik dengan menggunakan sampel perusahaan yang mengalamifinancial distress dari tahun 2007 sampai dengan 2009. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, ukurandewan komisaris dan rencana mengeluarkan saham berpengaruh negatif terhadapkemungkinan penerimaan opini audit dengan paragraf penjelas going concern.Sementara rencana melakukan peminjaman dan/atau restukturisasi hutang danrencana mengurangi biaya berpengaruh positif terhadap kemungkinan penerimaanopini audit dengan paragraf penjelas going concern.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyze the impact of corporate governance andmanagement’s plan on the probability of receiving audit opinion with goingconcern explanatory paragraph. Hypothesis testing is carried out by using logisticregression model using financial distress firms year 2007-2009. The result of thisstudy indicate that institutional ownership, family ownership, commissioner sizeand plans to issue stock have negatively influenced of the probability of receivingaudit opinion with going concern explanatory paragraph. While plans to borrowmoney and/or restructure debt and plans to reduce expenditures have positivelyinfluenced of the probability of receiving audit opinion with going concernexplanatory paragraph."