Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas Perang Saudara Kedua di Libya khususnya mengenai peristiwa-peristiwa penting dan pihak-pihak yang terlibat pada perang ini. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori perang saudara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau studi literatur. Hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat tiga peristiwa penting yang terjadi dalam Perang Saudara Kedua yaitu Operasi Martabat yang diluncurkan pada 16 Mei 2014 oleh pasukan Tentara Nasional Libya dibawah pimpinan Khalifa Haftar, Operasi Libya Fajar yang diluncurkan pada 13 Juli 2014 oleh pasukan koalisi islamis dan Penandatanganan Perjanjian Politik Libya pada 17 Desember 2015. Perang Saudara Kedua di Libya tidak hanya melibatkan aktor politik dan militer namun juga melibatkan milisi-milisi berbasis ideologi, regional, etnis maupun suku.

---

This study discusses The Second Civil War in Libya especially on the important events and parties involved. This research uses theories about civil war theory and library research method. The result concludes that there are three important events that occurred during The Second Civil War in Libya Operation Dignity launched on 16 May 2014 by Libyan National Army under Khalifa Haftar lead, Operation Libya Dawn launched on 13 July 2014 by islamist militia coalition and The Libyan Political Agreement which was signed on 17 December 2015. The Second Civil War in Libya did not only involve political and military actors, but also ideological, regional, ethnic and tribal militias."

"Perang sipil di Libya dipenuhi oleh berbagai macam kontroversi dan memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Adapun pemicu perang sipil di Libya ini berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Banyak pihak yang berkepentingan di Libya, seperti Turki yang berkomitmen untuk membantu Libya setelah menandatangani nota kesepakatan (Memorandum of Understanding) demarkasi maritim dengan Government National Accord (GNA) dan kesepakatan untuk melakukan eksplorasi gas alam dan minyak di Timur Laut Mediterania. Perang sipil di Libya dipenuhi oleh berbagai macam kontroversi dan memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Adapun pemicu perang sipil di Libya ini berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Banyak pihak yang berkepentingan di Libya, seperti Turki yang berkomitmen untuk membantu Libya setelah menandatangani nota kesepakatan (Memorandum of Understanding) demarkasi maritim dengan Government National Accord (GNA) dan kesepakatan untuk melakukan eksplorasi gas alam dan minyak di Timur Laut Mediterania. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan perilaku Turki dari tidak terlibat menjadi terlibat dalam perang sipil di Libya pada tahun 2019-2020. Dalam menganalisis perubahan perilaku Turki tersebut peneliti menggunakan konsep kebijakan luar negeri dari Kilic Bugra Kanat yang menjelaskan proses perubahan kebijakan luar negeri Turki pada era kontemporer. Penelitian ini memakai metode kualitatif yang berkonsentrasi untuk melakukan studi kualitas objek penelitian. Teknik analisis yang digunakan peneliti adalah process tracing yang merupakan sebuah teknik untuk menganalisis suatu fenomena berdasarkan rentang waktu (timeline) tertentu. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Turki dapat diidentifikasi sebagai perubahan program, perubahan masalah/tujuan, dan perubahan orientasi internasional yang didorong oleh faktor ekonomi-politik internasional, individu pengambil kebijakan, dan ekonomi-politik domestik.

---

The civil war in Libya is full of controversies and complications, both due to internal and external factors. Different parties are involved in this civil war with their own interests. Turkey is among those parties and they committ to help Libya, the General National Accord (GNA) in particular, after the two parties sign a Memorandum of Understanding on maritime demarcation which allow for natural gas and oil exploration in the Eastern Mediterranean Sea. Prior to this agreement, Turkey has rejected any intervention efforts by foreign parties in the civil war in Libya.

This study aims to analyze the change in Turkish foreign policy from not involving to involving in the civil war in Libya in the post-Gaddafi period. In analyzing changes in Turkish behavior, this study uses the concept in foreign policy change from Kanat which explains the changing in Turkish foreign policy change in the contemporary era.

This study uses a qualitative method and to draw the conclusion relies on process tracing technique that allows this study to analyze a phenomenon based on a timeline. This study limits the timeframe of the study during the 2019-2020 period. This study finds that the change in Turkish foreign policy in civil war in Libya takes form as program change, problem/goal change, and international orientation change due to the pressure of international political-economy factors, individual decision maker factor, and domestic political-economy factors."

"Gelombang Arab Spring yang terjadi di TimurPerang Sipil di Libya yang terjadi di Timur Tengah pada tahun 2011 terasa dampaknya di Libya. Konflik yang berawal dari aksi demo berakhir pada perang sipil antara pemerintah dengan rakyat oposisi Libya. Intervensi kemanusiaan NATO atas mandat dari PBB dalam perang sipil di Libya menggunakan aturan Responsibility to Protect guna mencegah meluasnya konflik. Kehadiran NATO sebagai komunitas internasional tidak semata karena kepedulian terhadap Libya tetapi ada kepentingan sekuritisasi atas sumber daya minyak di Libya. Selama periode tahun 2011-2015 kehadiran NATO tidak berdampak signifikan pada kelanjutan Libya pasca perang sipil. Permasalahan kasus yang terjadi pada penilitian ini dibahas menggunakan metode kualitatif deskritif dengan studi pustaka menggunakan analisa teori resolusi konflik dan ekonomi minyak sebagai pemantik awal terjadinya konflik. Penulis menemukan hasil bahwa minyak punya potensi membuat negara lain terlibat dalam konflik dalam negeri. NATO perlu menjaga kelanjutan suplai minyak di Libya. Aktor regional dan internasional menentukan masa depan Libya yang rumit ditambah faksi-faksi lokal yang berebut kekuasaan.

---

The wave of the Arab Spring that occurred in the East The Civil War in Libya that occurred in the Middle East in 2011 was felt in Libya. The conflict that started as a demonstration ended in a civil war between the government and the people of the Libyan opposition. NATO's humanitarian intervention is the mandate of the United Nations in the civil war in Libya uses the Responsibility to Protect rule to prevent the conflict from spreading. The presence of NATO as an international community is not only due to concern for Libya but there is an interest in the securitization of oil resources in Libya. During the period 2011-2015, the presence of NATO did not have a significant impact on the continuation of Libya after the civil war. The case problems that occurred in this research were discussed using descriptive qualitative methods with a literature study using analysis of conflict resolution theory and the oil economy as the initial trigger for the conflict. The author finds that oil has the potential to make other countries involved in domestic conflicts. NATO needs to be a continuation of the oil supply in Libya. Regional and international actors determine Libya's complicated future with local factions who fighting for power."

"ABSTRAKMakalah ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara peristiwa perang saudara dan pemasukan investasi asing langsung pada 190 negara selama periode 1980 sampai 2005, dengan melakukan analisis panel data. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk membuktikan bahwa ada hubungan negatif antara keberadaan perang saudara dan pemasukan investasi asing langsung. Analisis dari data yang ada membuktikan bahwa PDB per kapita dan inflasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap tingkat pemasukan investasi asing langsung . Untuk variabel lainnya tidak dapat ditemukan hubungan yang signifikan terhadap pemasukan investasi asing langsung. Penemuan dari makalah ini diharapkan dapat membantu pemerintah that organisasi lainnya yang terkait dalam mengurusi perang saudata untuk memahami secara komprehensif efek potensial yang disebabkan oleh perang saudara terhadap lingkungan social dan juga kondisi perekonomian, sehingga dapat membuat kebijakan dan peraturan yang dapat meningkatkan investasi asing langsung.

---

ABSTRACTThis paper examines the relationship between the presence of civil war and FDI foreign direct investment inflows to 190 countries during 1980 to 2005 by performing a panel data analysis. The objective of this study is to prove that a negative relationship between the presence of civil war and FDI inflows is present. As the results show, there is no evidence that a negative relationship exists between the presence of civil war and FDI inflows. Evidence is found that GDP per capita, and Inflation have a significant impact on the level of FDI inflows. For the other variables, no significant relationship was found. The findings of this paper may aid governments and other parties involved in a civil war with creating understanding of the potential effects of civil war for society and the economy, and to act accordingly upon these effects by making policies that attract FDI."

"Perang Irak telah membatasi baik kemauan politik, kredibilitas, serta kapabilitas militer AS dalam melancarkan perang baru. Apalagi dengan naiknya Barack Obama sebagai orang nomor satu negara adidaya tersebut, artikulasi kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS menjadi sangat "anything but Bush." Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ingin melihat bagaimana cara Obama menggunakan military power Amerika pasca efek traumatis Perang Irak.Hasil penelitian ini menunjukkan suatu paradoks yang sangat menarik. Dalam kasus di mana kepentingan AS dipertaruhkan, tujuan dan cara Obama sebenarnya tidak terlalu beda dengan pendahulunya, George W. Bush. Dalam hal ini, Obama akan sangat bersedia untuk menggunakan tindakan unilateral. Sebaliknya, dalam kasus di mana kepentingan AS tidak begitu signifikan, Obama akan cenderung menggunakan cara-cara multilateral. Akan tetapi, terlepas dari pendekatan berbeda yang digunakan Obama dalam kedua kasus yang diangkat, Obama memang telah membentuk strategi baru yang "lighter, cheaper but harder" dalam kebijakan keamanan nasional AS.

---

The Iraq war has limited the U.S. political will, credibility, as well as military capabilities in waging a new war. Particularly with Barack Obama winning election and reelction, the articulation of U.S. foreign policy and national security is very much 'anything but Bush.' Therefore, this study is aimed to see and analyze how Obama used American military power after the traumatic effects of the Iraq War.The results of this study show a very interesting paradox. In cases where U.S. interests were at stake, Obama's approach was not too different from his predecessor, George W. Bush. In this case, Obama would be very willing to use unilateral action. Conversely, in cases where U.S. interests were not too significant, Obama has tended to use multilateral means. However, regardless of the different approaches used in both cases, this study finds that Obama does manage to formulate a new strategy in the American way of war which is characterized by a "lighter, cheaper but harder" strategy."

"ABSTRAKTesis ini membahas peran para ulama yang berasal dari kelompok Sunni danSyiah terhadap konflik dan perang saudara di Suriah. Masalah yang dibahasadalah mengenai sikap para ulama, baik yang berasal dari Suriah maupun darinegara Timur Tengah lainnya seperti Irak, Iran, Mesir, Lebanon dan Qatar, jugamotif yang mendasari sikap dan respon mereka. Melalui konsep Zaman terkaitaktivitas politik-keagamaan ulama, penelitian ini menampilkan aktivitas paraulama yang khusus berkaitan dengan peristiwa di Suriah. Untuk mengetahui motifdan justifikasinya, penelitian ini memakai teori instrumentalisme untuk membacamobilisasi sektarian yang diwacanakan para ulama. Teori kedua, yakni selfdeterminationdipakai untuk menguak motif para ulama yang kontra-revolusi.Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif yang diawali denganpembacaan sejarah, yang berbasis penelitian pustaka dan dibantu denganobservasi non-partisipant yang mengamati aktivitas ulama terkait Suriah secaratidak langsung bertemu dengan mereka. Penelitian ini menemukan bahwabeberapa ulama yang pro-revolusi didorong oleh seruan sektarian sebagaijustifikasi guna melakukan mobilisasi mendukung oposisi di Suriah. Sementaraulama yang kontra-revolusi lebih didorong oleh keinginan untuk menentukannasib sendiri (self-determination) yang menjadi hak bangsa dan negara Suriah.Penelitian juga menemukan bahwa ulama kontra-revolusi berperan aktifmengawal upaya rekonsiliasi antara pemerintah Suriah dan kelompok oposisibersenjata.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of Sunni and Shiite clerics (ulama) in responding toconflict and civil war in Syria. The issues discussed are the certain attitudes ofulama from both Syria and other Middle Eastern countries such as Iraq, Iran,Egypt, Lebanon and Qatar, as well as the motives underlying their attitudes andresponses. Through the concept of Zaman related to the religious-politicalactivities of the scholars, this study shows the activities of scholars who arespecifically related to events in Syria. To find out the motives and theirjustification, this study uses the theory of identity instrumetalism to read sectarianmobilization that narated by ulama. The second theory, namely self-determinationused to uncover the motives of the revolution oppossition ulama. The methodused in this research is historical and qualitative research-based on libraryresearch assisted by non-participant observation that observes Syrian-relatedulama activity without meeting them directly. The study found that some of thepro-revolutionary ulamas were encouraged by sectarian discourse to mobilizetheir support for the opposition in Syria. While the counter-Syria revolutionulamas are more driven by the desire to self-determination which is became rightof the nation and state of Syria. The study also found that the counter-Syriarevolution ulamas actually played an active role in assisting the reconciliationefforts between the Syrian government and the armed opposition groups."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas strategi blokade laut yang diterapkan oleh Union kepadapihak Konfederasi pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat. Blokadedilakukan dengan menutup pelabuhan-pelabuhan yang ada di perairan wilayahSelatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dijelaskan secaradeskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa strategi blokade lautyang dilancarkan oleh Union kepada Konfederasi memberikan dampak terhadapjalannya Perang Saudara setidaknya dalam tiga hal, yaitu dalam bidang ekonomi,diplomasi, dan militer. Meskipun perang lebih sering ditonjolkan dari segi perangdarat, blokade laut turut memberikan pengaruh dalam menentukan hasil akhirperang.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the strategy of naval blockade applied by the Union to theConfederacy during the Civil War times in the United States. They applied it byclosing the ports that exist in the waters of the South.The problem is explain by qualitative descriptive analysis explanation. The studyconcluded that the strategy of naval blockade launched by the Union to theConfederacy have an impact on the course of the Civil War at least in three ways,namely in the areas of economic, diplomatic, and military. Although the war ismore often highlighted in terms of the war by land, naval blockade also givesinfluence in determining the final result of the war."

"Penelitian ini hendak menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang dibuat pada masa Perang Saudara yang mempengaruhi industri senjata api. Penelitian ini memberikan perhatian pada kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah federal khususnya Legal Tender Act dalam upayanya memenangkan Perang Saudara dan dampaknya pada industri senjata api dan jalannya perang itu sendiri. Pembahasannya berfokus pada latar belakang kondisi industri senjata sebelum perang dan proses pengesahan kebijakan itu sendiri dan dampaknya. Dipilihnya topik penelitian ini karena di Indonesia topik masa Perang Saudara Amerika masih jarang diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode sejarah yang terdiri dari: Heuristik, Kritik (Verifikasi), Interpretasi, dan Historiografi dan sumber yang digunakan adalah sumber primer yang berbentuk dokumen Kongres Amerika Serikat beserta sumber sekunder, seperti buku dan jurnal. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga aspek utama, yaitu politik, ekonomi, dan militer. Dan dijelaskan korelasi antara ketiganya. Legal Tender Act yang digagas oleh seorang anggota kongres asal New York Elbridge Spaulding yang bertujuan untuk meringankan beban keuangan negara akibat perang, yang nantinya memunculkan perdebatan di kongres akan ke-konstitusionalitas dan dampak dari Legal Tender Act tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan kondisi Amerika Serikat pada masa itu dan gambaran proses pengesahan Legal Tender Act serta dampaknya terhadap industri senjata dan jalannya Perang Saudara itu sendiri

---

This research is intended to explain how the policies of the United States government made during the civil war affected the firearms industry. This research pays attention to the economic policies made by the federal government in particular the Legal Tender Act in its efforts to win the civil war and its impact on the firearms industry and the course of the war itself. His discussion focuses on the background to the state of the pre-war weapons industry and the policy enactment process itself and its impact. This research topic was chosen because in Indonesia the topic of the American Civil War is still rarely studied. The method used in writing this paper is a historical method consisting of: Heuristics, Criticism (Verification), Interpretation, and Historiography and the sources used are primary sources in the form of congressional documents of the United States and secondary sources, such as books and journals. This study found that there are three main aspects, namely politics, economy, and military. And explained the correlation between the three. The Legal Tender Act was initiated by a congressman from New York Elbridge Spaulding which aims to ease the financial burden of the state due to war, which will lead to debates in congress regarding the constitutionality and impact of the Legal Tender Act. It is hoped that this research can explain the conditions of the United States at that time and an overview of the process of passing the Legal Tender Act and its impact on the weapons industry and the course of the Civil War itself."

"Penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Tentara Rusia selama Perang Chechnya Kedua. Selama periode Perang Chechnya kedua yang berlangsung dari 1 September 1999 hingga 19 April 2009 telah ditemukan sejumlah tindakan yang dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam rentetan peristiwa Perang Chechnya kedua, banyak terjadi persekusi dan pembunuhan terhadap warga sipil dan anggota milisi Chechnya yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum internasional, khususnya berkaitan dengan prinsip hak asasi manusia. Pembangunan kamp filtrasi seperti Khankala, Pap-5, Internat dan GUOSCH merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara Rusia selama invasi Perang Chechnya kedua. Selain itu, beberapa fakta lain yang ditemukan oleh organisasi pengamat dan pejuang hak asasi manusia internasional menunjukkan dugaan adanya pelanggaran lain yang dilakukan tentara Rusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus deskriptif dan eksploratif untuk menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain berita koran dan daring, buku, artikel jurnal, dan laporan hasil penelitian lembaga internasional. Penelitian ini menyimpulkan tentara Rusia telah melanggar norma-norma universal yang dimuat dalam pasal-pasal DUHAM, yaitu hak dalam hidup tanpa diskriminasi dan penyiksaan, hak dari penahanan secara sewenang-wenang, hak perlindungan diri dan keluarganya, hak atas pergerakan, hak atas kebebasan berekspresi, serta hak atas standar hidup dan pendidikan. Mereka melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan cara mengebom tanpa diskriminasi, melakukan operasi Zahistka, memberlakukan buruk terhadap para pengungsi, penangkapan secara sewenang-wenang, penculikan dan penghilangan serta pembunuhan massal.

---

This study will explore and analyse all the human right violation that done by Russian Army during Second Chechen War. During the period of Second Chechen War that Occurs between 1/09/1999 until 19/04/2009, there’re some action that can be found in which can be categorize to human right violation. During series of event that took place during Second Chechen War, there were many persecution and murder toward Chechen citizen and militant that’s not accordance to international law, especially human right principle. Camp filtration building like Khankala, Pap-5, Internat dan GUOSCH were example of human right violation by Rusian Army during Invasion of Chechen. Not only that, there’re many other facts that found by observation organisation and human right fighter that pointed toward allegations of other human right violations by Russian army. This study will use quality approach and study method of description and exploration to find many answer at the question that this study filed. All the data that will be using in this study were article from newspaper and website, book, journal article and report of a study from international organisation. This study will conclude that Russian Army were violate universal norm i article of Universal Declaration of Human Right, like right to live without disclination and torture, right from arbitrary detention, right toward protection to themself and their family, right toward movement, right toward freedom of expression, and right toward live standard and education."