Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat sederhana, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja di toko, di pasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Perjanjian lisan menjadi selesai dengan dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang. Permasalahan timbul ketika usaha bersama (joint venture) ini dilakukan melalui perjanjian secara lisan yang dikemudian hari dapat menimbulkan permasalahan hukum dikarenakan tidak ada hukum secara mengikat tentang usaha bersama (joint venture) tersebut. Hal ini terjadi dalam kasus usaha bersama (joint venture) antara Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko yang dilakukan dengan cara perjanjian lisan.Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana ketentuan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai perjanjian lisan sebagai sumber perikatan? Bagaimana penerapan teori keadilan sebagai perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam kerjasama bisnis secara lisan berdasarkan Putusan Nomor 1347 K/Pdt/2013? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder serta dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menyatakan ketentuan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai perjanjian lisan sebagai sumber perikatan diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang dalam pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Penerapan teori keadilan sebagai perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam kerjasama bisnis secara lisan berdasarkan Putusan Nomor 1347 K/Pdt/2013 tidak tercapai. Hal tersebut dikarenakan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dan Hakim Mahkamah Agung justru menyatakan bahwa perjanjian lisan antara Junaidi, ST dengan Drs. Sukamto Handoko tidak sah atau batal demi hukum oleh karena tidak tercipta adanya kesepakatan. Pertimbangan tersebut bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menekankan bahwa masyarakat diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (sepanjang perjanjian tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

---

Oral agreements occur in many simple societies, and are often unconscious but there has been an agreement, for example in shopping at the store, in the markets for daily necessities. Oral agreements become completed with the delivery and acceptance of a good. Problems arise when joint ventures are made through oral agreements which in the future may cause legal problems because there is no law binding on the joint venture. This occurs in the case of a joint venture between Junaidi S.T and Drs. Sukamto Handoko conducted by way of oral agreement.The problem in this research is how the provisions of legislation in Indonesia govern the oral agreement as the source of engagement? How is the application of the theory of justice as legal protection for the injured party in business cooperation orally based on Decision Number 1347 K / Pdt / 2013? The research method used is normative juridical using secondary data and analyzed by qualitative descriptive analysis.The result of the study states that the provisions of legislation in Indonesia govern the oral agreement as the source of engagement stipulated in Article 1313 of the Civil Code which in its implementation shall comply with the provisions of Article 1320 of the Civil Code. The application of the theory of justice as legal protection for the injured party in business cooperation orally based on Decision Number 1347 K / Pdt / 2013 is not achieved. This is because the High Court Judge of Palembang and Supreme Court Justices stated that the oral agreement between Junaidi, ST and Drs. Sukamto Handoko is invalid or null and void because there is no agreement. This consideration is contrary to the principle of freedom of contract as regulated in Article 1338 of the Civil Code, which emphasizes that the public is permitted to enter into any agreement (as long as the agreement complies with Article 1320 of the Civil Code) and the treaty shall bind those who make it as a law."

"Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum kesengajaan Notaris yang merubah isi akta tanpa dikehendaki oleh para pihak. Notaris yang bukan merupakan pihak dalam akta, tidak diperkenankan merubah isi akta yang merupakan kehendak dari para pihak. Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta dan para pihak atas kesengajaan Notaris yang merubah isi akta perjanjian kerjasama tanpa dikehendaki para pihak, serta bagaimana tanggung jawab Notaris ditinjau dari berbagai aspek hukum terkait perbuatannya yang merubah isi akta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang jabatan Notaris, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum atas perbuatan Notaris tersebut terhadap para pihak ialah PT BI sebagai pihak yang dirugikan tidak dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena perkaranya telah dinyatakan Nebis In Idem sebelumnya dan akibat hukum terhadap aktanya menjadi pembuktian di bawah tangan. Lalu tanggung jawab Notaris dari aspek jabatan Notaris ialah Notaris dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagaimana Pasal 48 ayat 3 UUJNP, sedangkan dari aspek hukum perdata Notaris dapat dikenakan sanksi ganti rugi atas gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepadanya dan dari aspek hukum pidana Notaris dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 8 delapan tahun penjara sebagaimana Pasal 264 ayat 1 subsidair Pasal 263 ayat 1 KUHPidana.

---

This thesis examines the legal consequences of a notary which alter the contents of the deed without the will of the parties. Notary which wasn rsquo t included as the party in the deed is not allowed to amend the contents of the deed which is the will of the parties. The Content Amendment of the deed may be changed by a notary in accordance with the UUNJP regulated procedures. In this study, the author raises 2 two main issues, the first is about the the legal effect on the deed and the parties that caused by a notary which deliberately alter the contents of the deed without obtaining consent from the parties. The second issue is about the responsibility of the notary in terms of various aspects of the law related to his action when modifying the contents of the deed as in the Supreme Court Decision number 1003k PID 2015 and the decision of Pekanbaru District Court number 247 Pdt.G 2016 PN PNBR. This study uses a normative juridical method that emphasizes the juridical norms which use secondary data sources, used the analyze various laws and regulations in the notary incumbency field, the field of civil law and the field of criminal law, books and articles that correlated and revelant with the problem to be studied.The results of this study indicate that the legal consequences of the notarial act against the parties which in this case is PT BI as the aggrieved party can not file a lawsuit against the law because the case has been declared as Nebis in Idem and the consequences of the act becoming a proof under the hand. Notary responsibility on this case from the aspect of notary incumbency is the claim for cost reimbursement, compensation, and interest as stated on article 48 paragraph 3 UUJNP, while from the aspect of civily law Notary can be claimed a sanctioned compensation on the lawsuit against the law and for the criminal law aspect, the notary may be sentenced to maximum 8 years imprisonment as stated on Article 264 paragraph 1 subsidiary Article 263 paragraph 1 of the criminal code."

"Tesis ini membahas tentang ajaran Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian dalam Hukum Perjanjian di Indonesia. Meskipun tidak diatur dalam sebuah hukum positif, Ajaran Penyalahgunaan keadaan seringkali ditemukan dan menjadi dasar pada putusan hakim. Lalu bagaimana pengaturan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam sistem hukum Indonesia? Tesis ini akan dibahas dengan menggunakan metode penelitian hukum normative dengan analisa norma-norma hukum yang berlaku, yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan juga dalam berbagai putusan pengadilan. Bahwa dalam Sistem Hukum Indonesia, khususnya dalam peraturan perundangan, tidak dikenal adanya ajaran ataupun adanya pengaturan mengenai Penyalahgunaan Keadaan, yakni sebagai alasan pembatalan perjanjian karena adanya cacat kehendak salah satu pihak dalam membuat suatu perjanjian. Hukum Positif Perjanjian di Indonesia. Namun dalam memutus sebuah perkara, Hakim dapat menemukan hukum dengan didasarkan adanya ajaran hukum yang berkembang, dalam hal ini, Hakim menggunakan ajaran penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai penyalahgunaan keadaan dan dengan adanya pengaturan tentang Penyalahgunaan Keadaan, maka Hakim dalam memutus dan mengadili perkara memiliki keseragaman akan syarat-syarat yang termasuk atau tergolong kepada Penyalahgunaan Keadaan.

---

This thesis discusses of Abuse of Circumstances Doctrine as a reason of the annulment of agreement in Contract Law in Indonesia. Although the doctrine not regulated, it often found in judge verdict. Then, what legal basis for the doctrine in Indonesia law system? This thesis will be discussed by using research methods to analyze the law-norms, which is found in a legislation and also in various verdict. The Indonesian law system, in particular legislation, has not been regulated the doctrine of the abuse of circumstances, hence, the reason for the annulement of the contract by a party who did not full-freely act in a contract. Yet in a matter decided, the Judge can find the law to be based legal developed, in this case, the judge uses the doctrine of abuse of circumstances. Therefore, there should be arrangements regarding abuse of the circumstances doctrine into a regulation, so the judge in the verdict and will have consistency conditions that include or belong to the abuse of circumstances."

"Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membuat terjadinya perubahan regulasi di Indonesia mengenai perjanjian perkawinan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas postnuptial agreement dengan membandingkan antara Indonesia dan Australia. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal berbentuk yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh pasangan atau suami-isteri untuk menyelamatkan harta benda dari hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang seperti perceraian dan lainnya. Perjanjian perkawinan tidak lepas dari pihak-pihak yang membuat maupun pihak ketiga yang tersangkut. Dengan diperbolehkannya membuat perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan (postnuptial agreement), menimbulkan permasalahan hukum terhadap pihak ketiga yang tersangkut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan mengenai postnuptial agreement di Indonesia belum sepenuhnya melindungi pihak ketiga. Sementara itu, Australia mengatur postnuptial agreement lebih sistematis dan jelas dalam Family Law Act 1975. Oleh karena itu, Indonesia dapat menjadikan Australia sebagai contoh negara yang mengatur postnuptial agreement dengan jelas dan tegas. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas postnuptial agreement di Indonesia akan lebih terjamin.

---

With the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 made changes to the regulations in Indonesia regarding marital agreements. This paper aims to determine the legal protection for third parties on postnuptial agreements by comparing Indonesia and Australia. This research is a doctrinal research in the form of normative juridical with a comparative legal approach. A marriage agreement is an agreement made by a couple or husband and wife to save property from unwanted things in the future such as divorce and others. The marriage agreement cannot be separated from the parties who make it and the third parties involved. With the permissibility of making a marriage agreement after the marriage takes place (postnuptial agreement), it raises legal issues for third parties involved. The results of this study show that the regulations regarding postnuptial agreements in Indonesia have not fully protected third parties. Meanwhile, Australia regulates postnuptial agreements more systematically and clearly in the Family Law Act 1975. Therefore, Indonesia can take Australia as an example of a country that regulates postnuptial agreements clearly and firmly. Thus, legal protection for third parties to postnuptial agreements in Indonesia will be more guaranteed."

"Di Indonesia, terdapat dua jenis perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut dibuat sebelum dan setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015. Dari hal itu timbul pertanyaan bagaimanakah perbandingan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan belangsung sebelum dan setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015? Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan saat perkawinan berlangsung sebelum adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 didahului dengan menggunakan Penetapan ke Pegadilan. Sedangkan mengenai bentuk perjanjian perkawinan pada saat perkawinan berlangsung setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 seharusnya berupa Akta Otentik Notaris saja. Serta terdapat saran atas berlakunya ketentuan pasal 29 Ayat 1 UU Perkawinan jo. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 bahwa peraturan tersebut seharusnya segera dirubah demi kepastian dan keadilan hukum.

---

In Indonesia, there is two kind of marriage agreement that made into postnuptial agreement, that agreement made before and after the Decision of the Constitutional Court No. 69 PUU XIII 2015. From that, it arises the question of how the comparison of postnuptial agreement before and after the Decision of the Constitutional Court No. 69 PUU XIII 2015 By using literature research method that is juridical normative, it can be concluded that the marriage agreement before the Decision of the Constitutional Court. 69 PUU XIII 2015 to be made into Postnuptial Agreement preceded by the Decree of State Court. While on the form of marriage agreement on Postnuptial Agreement after the Decision of the Constitutional Court. 69 PUU XIII 2015 suupposed to be just in the form of notary authentic act. And there are suggestions on the application of the provisions of Article 29 Paragraph 1 of Marriage Law jo. Decision of the Constitutional Court Number 69 PUU XIII 2015 that the regulation should be immediately changed for the sake of legal certainty and justice. "

"Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan suatu perjanjian lisensi yang berimplikasi hukum terhadap pihak ketiga yang kemudian bermuara pada perbuatan melawan hukum. Perjanjian yang seharusnya memberi keuntungan kepada pihak yang terikat dalam perjanjian justru dapat menimbulkan kerugian dalam pelaksanaannya. Adapun, kerugian tersebut disebabkan oleh pihak ketiga atas perbuatan melawan hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta (“UUHC 2014”), pihak yang terikat dalam perjanjian lisensi dapat lebih dilindungi ditambah dengan diberlakukannya peraturan pelaksana regulasi tersebut dalam Peraturan Pemerintah tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (“PP 36/2018”). Dalam hal ini, dianalisis lebih lanjut mengenai studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 882.K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara in casu.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal bersifat deskriptif. Adapun, jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur pustaka hukum melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan narasumber.Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa kesimpulan yang didapatkan. Pertama, keabsahan perjanjian lisensi yang berakibat hukum bagi pihak ketiga adalah sah dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua, perbuatan pihak ketiga dalam perkara in casu telah dikualifikasikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Ketiga, pertimbangan hakim dalam melakukan penemuan hukum karena adanya kekosongan hukum dalam perkara in casu. Majelis Hakim menerapkan Hukum atau Norma Kebiasaan atas pencatatan perjanjian lisensi sepanjang terdapat persetujuan atas pendaftaran tersebut oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia walaupun belum ada norma yang secara tertulis perihal peraturan pelaksananya.

---

This legal research aims to analyze the validity of a license agreement that has legal implications for third parties, which can lead to unlawful acts. An agreement that should provide benefits to the parties bound by the agreement can cause losses in its implementation. Meanwhile, the loss is caused by a third party for unlawful acts. With the enactment of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright ("UUHC 2014"), the parties bound in the license agreement can be better protected, coupled with the enactment of the implementing regulations of the regulation in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 36 of 2018 concerning Recording of Intellectual Property License Agreements ("PP 36/2018"). In this case, the case study of Semarang District Court Decision Number 4/Pdt.Sus-HKI/2019 Jo. Supreme Court Decision Number 882.K/Pdt.Sus-HKI/2019 is further analyzed, along with the consideration of the Panel of Judges in deciding the case.

The type of research used in this legal writing is doctrinal legal research of a descriptive nature. Meanwhile, the types of data used are primary data obtained from laws and regulations and secondary data obtained from studies of legal literature through literature studies and interviews with sources.

The results show that there are several conclusions obtained. First, the validity of the license agreement that has legal consequences for third parties is valid and has permanent legal force. Second, the actions of the third party in this case have been qualified as illegal acts based on Article 1365 Civil Code. Third, the judge's consideration in conducting legal discovery because there is still a legal vacuum in deciding the case. In its legal considerations, the Panel of Judges applies Customary Law or Norms to the recording of license agreements as long as there is approval of the registration by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, even though there is no norm in writing saying the implementing regulations."

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan dasar hukum Perjanjian Bilateral Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal baik berdasarkan hukum internasional maupun hukum nasional, fungsi dari perjanjian serta substansi perjanjian yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia, selanjutnya tesis ini juga melakukan studi kasus terhadap Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal. Pembahasan ini penting untuk mengetahui tujuan dari perjanjian tersebut sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai Perjanjian Bilateral Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal lebih mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini merupakan telaah mengenai perjanjian bilateral mengenai peningkatan penanaman modal, yang dilatar belakangi adanya keinginan investasi transnasional yang aman oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.Yang menjadi dasar hukumnya bukan hanya dasar hukum perjanjian internasional akan tetapi hukum nasional dari negara terkait juga harus disesuaikan. Substansi dari perjanjian bilateral mengenai peningkatan dan perlindungan penanaman modal selain adanya perlindungan hukum dari kedua negara terkait dengan investasi, perjanjian ini juga merupakan bentuk dari pengakuan kedaulatan dari kedua negara, adanya upaya untuk menjaga perdamaian dunia dengan upaya-upaya penyelesaian sengketa secara damai. Untuk mentelaah lebih jauh maka dilakukan stidu kasus terhadap Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal.

---

This thesis addresses issues on the legal basis for bilateral agreements on the increase and protection of investment under the international law and the national law, functions and substance of the agreements which are entered into by various countries in the world and a case study on the agreement between Indonesian government and the government of the Russian Federation on the increase and protection of investment. The discussion of the issues is of great importance in order to learn about the objective of the agreements, resulting in deep understanding of bilateral agreements on the increase and protection of investment. The research uses a normative method. The background of the research is the need to have safe transnational investment which requires legal guarantee from both parties to the agreement. The legal bases are not only limited to the legal basis of international law since the national law of the relevant countries should also be adjusted. The substance of bilateral agreements on the increase and protection of investment includes legal protection from both countries and such an agreement is also a form of acknowledgment of the sovereignty of both countries and represents an effort to maintain world peace through amicable dispute resolutions. To review it further, a case study is conducted on the agreement between the Indonesian government and the government of the Russian Federation on the increase and protection of investment."

"Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Isi dari perjanjian perkawinan tersebut berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Skripsi ini membahas mengenai Penetapan No. 381/Pdt.P/2015/PN.Tng, yang dalam pertimbangannya terdapat pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, dan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penulis dalam tulisan skripsi ini mengacu pada aturan-aturan hukum yang ada untuk kemudian dapat menjawab permasalahan. Bahwa hal tersebut dimungkinkan atau tidak untuk membuat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan dan akibat perjanjian tersebut bagi pihak ketiga. Dalam kesimpulannya, meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang No. 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum atau selama perkawinan berlangsung, tetap memerlukan suatu peraturan pelaksana dan pengaturan khusus untuk Notaris terkait dengan mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak ketiga agar tidak dirugikan atas pembentukan perjanjian perkawinan.

---

Prenuptial Agreement based on Article 29 Law Number 1 of 1974 can be made during the marriage period or before the marriage take place that will be legalized by the officer of marriage registration. The content of the prenuptial agreement apply to the third party as long as the third party is involved. This Final Assignment discuss the Court Decision No. 381 Pdt. P 2015 PN. Tng, which in it rsquo s consideration legalized the prenuptial agreement, where agreement is made after the marriage is legalized before Constitutional Court Decision Number 69 PUU XIII 2015, and after Constitutional Court Decision Number 69 PUU XIII 2015. By using Normative Jurisdiction Method, the writer in this final assignment strictly follow to the existing rules of law to then be able to answer whether is it possible or not to make the prenuptial agreement after the marriage is being legalized and what are the consequences for the third party. In conclusion eventhough there rsquo s a constitutional court decision on Judicial Review No. 69 PUU XIII 2015 which stated that the prenuptial agreement can be made before the marriage take place or during the marriage period, still needs of a legal guidelines for the related field Notary which involve law mechanism for the creation of a prenuptial agreement that will provide more legal protection for the third party in order not to the harmed due the creation of the Prenuptial Agreement."

"Dengan adanya pembatalan perkawinan menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan hukum perjanjian perkawinan terhadap pembatalan perkawinan di Indonesia serta akibat yang ditimbulkan terhadap para pihak dan pihak ketiga. Akibat pembatalan perkawinan yang mengakibatkan dibatalkannya perjanjian perkawinan di antara para pihak dalam perjanjian perkawinan pisah harta sama sekali adalah harta tetap menjadi milik masing-masing, dalam perjanjian perkawinan persekutuan untung dan rugi adalah pembagian untung dan rugi di antara para pihak berakhir, sedangkan dalam perjanjian perkawinan persekutuan hasil dan pendapatan adalah pembagian untung atau hasil dan pendapatan di antara para pihak berakhir. Apabila selama perkawinan dengan perjanjian perkawinan persekutuan untung dan rugi atau perjanjian perkawinan persekutuan hasil dan pendapatan terdapat harta yang dibuat atau dibeli atas nama bersama, maka pembagiannya dibagi dua di antara para pihak sesuai kesepakatan. Pihak ketiga tidak menanggung konsekuensi dari dibatalkannya perkawinan yang turut serta membatalkan perjanjian perkawinan di antara para pihak, sehingga perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga masih tetap berlaku. Terhadap harta yang dibeli atas nama bersama, setelah putusan pembatalan perkawinan dijatuhkan dengan alasan pembatalan perkawinan itu bukan karena masih ada perkawinan terdahulu (bukan karena suami melangsungkan perkawinan lagi dengan wanita lain tanpa adanya persetujuan istri atau istri-istri), sebaiknya para pihak atas kesepakatan bersama langsung menentukan siapa pihak yang akan bertanggung jawab atas harta tersebut (dijadikan harta atas nama salah satu pihak). Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga terkait siapa pihak yang harus dimintakan pertanggungjawabannya berkenaan dengan status kepemilikan harta tersebut.

---

With the existence of marriage annulment, it raises questions about the legal position of the prenuptial agreement on the annulment of marriage in Indonesia along with the consequences it has on the spouses and third parties involved. Consequences of the marriage annulment which results in the cancellation of the prenuptial agreement: in a full separation of property, properties remains as the property of each spouse; in a profit and loss partnership, the profit and loss sharing between the parties ends; whereas in a result and income partnership, the distribution of profits or income between the parties ends. During a marriage which has a profit and loss partnership prenuptial agreement or an income and profit partnership agreement, if there are assets made or purchased in a joint name, then the distribution is divided between the parties according to the agreement. The third party does not bear the consequences of the annulment of the marriage which also involves canceling the prenuptial agreement between the parties, so that the previously made agreement with the third party are still valid. To assets purchased in a joint name, after the court decision to annul the marriage on the grounds that it was not because there was still a previous marriage (not because the husband had remarried with another woman without the consent of the wife or the wives), it is best if the parties have a mutual agreement in regard to directly determine the party responsible for the assets (made assets on behalf of one of the parties). This aims to provide legal security to third parties regarding who the party should be held accountable for regarding the ownership status of the property."

"Perjanjian Kawin yang dibuat pada saat atau sebelum perkawinan oleh calon pasangan suami-istri mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan disahkan pegawai pencatat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan Tahun 1974. Pendaftaran tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pemenuhan syarat publisitas agar pihak ketiga dapat tunduk ke dalam isi perjanjian kawin yang dibuat. Kedudukan harta benda perkawinan pasca perjanjian kawin berlaku, maka harta benda tersebut dianggap telah menjadi milik dari masing-masing suami dan istri sehingga harta bersama dianggap tidak pernah ada dalam perkawinan. Penelitian ini menganalisis terkait Akta Perjanjian Kawin yang dijadikan dasar seorang istri melakukan perbuatan jual beli sepihak tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suaminya terhadap aset SHM 2233/Rejosari yang diperoleh sepanjang perkawinan kepada pihak ketiga dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 50/PDT/2021/PT Smg namun faktanya perjanjian kawin tersebut tidak pernah didaftarkan ke Dukcapil oleh para pihak maupun notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam mendaftarkan Akta Perjanjian Kawin ke Dukcapil. Penelitian hukum ini berbentuk doktrinal yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat disampaikan bahwa Akta Perjanjian Kawin yang tidak pernah didaftarkan ke Dukcapil tidak dapat dijadikan dasar seorang istri melakukan perbuatan jual beli dengan pihak ketiga karena dianggap perjanjian tersebut tidak pernah berlaku dan perbuatan jual beli tersebut dapat batal demi hukum. Adapun pertimbangan hakim tidak membatalkan Akta Jual Beli seorang istri dengan pihak ketiga karena adanya Akta Perjanjian Kawin serta Penggugat dalam kasus ini bukanlah seorang dari suaminya melainkan mertua dari tergugat. Meskipun demikian, hakim tidak mempertimbangkan bahwa perjanjian kawin tersebut tidak pernah didaftarkan ke Dukcapil oleh para pihak maupun notaris dan syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dalam Akta Jual Beli tersebut tidak terpenuhi seluruhnya maka hal ini dapat mengakibatkan perbuatan jual beli yang dilakukan tidak sah dan batal demi hukum.

---

The Marriage Agreement made at or before the time of marriage by the prospective husband and wife who will enter into it will take effect from the time the marriage is held and legalized by the marriage registrar as stipulated in Article 29 paragraph 1 of the 1974 Marriage Law. The registration is intended as a form of fulfillment of the publicity requirement so that third parties can be subject to the contents of the marriage agreement made. The position of marital property after the marriage agreement takes effect, the property is considered to have become the property of each husband and wife so that joint property is considered never to have existed in marriage. This study analyzes the Deed of Marriage Agreement which is used as the basis for a wife to carry out a unilateral sale and purchase without the knowledge and consent of her husband of SHM 2233/Rejosari assets obtained during the marriage to a third party in the case of Semarang High Court Decision number 50/PDT/2021/PT Smg but the fact is that the marriage agreement has never been registered with Dukcapil by the parties or a notary as a public official authorized to register the Deed of Marriage Agreement with Dukcapil. This legal research is in the form of doctrinal research conducted by collecting secondary data through literature study which is then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be conveyed that a Deed of Marriage Agreement that has never been registered with the Dukcapil cannot be used as the basis for a marriage contract."