Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam tesis ini, Penulis akan membahas legalitas penyiaran web konser langsung melalui Instagram Live. Undang-undang Hak Cipta Indonesia No. 28 Tahun 20 tidak secara khusus mengatur tentang aktivitas penyiaran web. Oleh karena itu, akan ada penjelasan tentang pemahaman terhadap aktifitas penyiaran web dan bagaimana penyiaran web terhadap konser dapat dilakukan tanpa melanggar hak cipta. Dari sini, doktrin Penggunaan yang Wajar disertakan dalam diskusi dengan alasan bahwa doktrin ini merupakan batasan terhadap pelanggaran hak cipta. Dibandingkan dengan Amerika Serikat, dalam Hukum Hak Cipta Indonesia tidak ada faktor spesifik yang mengatur penerapan doktrin Penggunaan yang Wajar. Oleh karena itu, penulis akan menafsirkan artikel tentang doktrin penggunaan wajar yaitu Pasal 43 - Pasal 51 untuk mengetahui Pasal yang paling relevan untuk permasalahan ini.

---

In this thesis, Author will be discussing on the legality of webcasting a live concert through Instagram Live. Indonesian Copyright Law No. 28 Year 20 does not specifically regulate on the activity of webcasting. Therefore, there will be an elaboration on which understanding does webcasting belongs to and how webcasting a live concert can be conducted without having to create any copyright violation. From here, Fair Use Doctrine is included in the discussion knowing that this doctrine is as a limitation towards a copyright liability. In comparison to the United States, within the Indonesian Copyright Law there are no specific factors that regulates on the applicability of Fair Use doctrine. Therefore, author will interpret on articles concerning fair use doctrine which are Article 43 ndash Article 51 to see the most relevant Article for this matter. "

"Kesenangan dan hiburan pada dasarnya bukanlah kebutuhan primer bagi masyarakat. Namun dewasa ini, seiring berjalannya waktu dan perkembangan, faktanya hiburan menjadi hal yang sangat diminati oleh masyarakat. Dalam hal ini, penulis akan memfokuskan pada Klub Malam yang sangat berkaitan erat dengan Disc Jockey dan karya yang ditampilkannya Remix yang pada dasarnya adalah adaptasi dari karya musik orang lain. Skripsi ini akan membahas mengenai lagu sebagai karya dari seorang pencipta dan pemegang hak cipta yang dilindungi oleh Hukum Hak Cipta di Indonesia berkaitan dengan karya derivatif Remix oleh Disc Jockey dan ditampilkan pada Klub Malam dan hubungannya dengan pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa hak-haknya telah terlanggar serta tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh seorang pemegang hak cipta. Penelitian ini dengan judul Analisis Hukum Penggunaan Musik dalam Karya Remix yang ditampilkan di Klub Malam oleh Disc Jockey berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap karyanya yang digunakan tanpa izin oleh pihak lain.

---

Pleasure and entertainment are basically not the primary needs of the society. But nowadays, in fact entertainment is highly demanded. In this research the author will focused on nightclubs as a highly demanded entertainment with is strictly related to Disc Jockeys and their remix works that are basically an adaptation of others creation. This thesis will discuss related to music as a creation of a creation and copyright holders that are protected by Indonesian copyright law and derivative works Remix by disc Jockeys performed at nightclubs in relation with the creator and copyright holders who feel that their rights have been infringed and also the legal actions that can be conducted by the copyright holder. This research with title Legal Analysis on the Use of Music in the Work or Remixes by Disc Jockey based on Law No. 28 of 2014 uses the method of normative and descriptive. The result of this research shows the application of legal protection for copyright holders towards their creations that are used by others without permission."

"Skripsi ini membahas membahas tentang analisis terhadap legalitas dari Interner Streaming karya musik pada tempat komersil. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 meliputi karya musik sebagai salah satu ciptaan yang dilindugi, dan memberikan segenap hak ekonomi kepada pemegang hak cipta dan hak terkait dari karya musik tersebut. Karena Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur tentang aktivitas Internet streaming, akan ada penjelasan terhadap pengertian aktivitas tersebut dan hak konomi manakah yang sesuai untuk mencakupi aktivitas Internet streaming juga akan dibahas dalam skripsi ini. Tiga hak ekonomi yaitu hak pengumuman, hak ekonomi, dan hak penyiaran adalah beberapa hak ekonomi yang paling sesuai untuk meliputi aktivitas tersebut, dengan demikian skripsi ini juga akan memberikan pemahaman lebih lanjut dan batasan antara ketiga hak ekonomi dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan internasional yang terkait.

---

This undergraduate thesis discussed the legality of Internet streaming of musical works at commercial venue. Indonesian Copyright Law Number 28 Year 2014 includes musical work as a protected work, and thus grants economic rights to both copyright holder and related right holder of a musical work. Since the Indonesian Copyright law does not regulate on the conduct of Internet streaming, an elaboration on the understanding of such conduct and which economic does Internet streaming shall be classified into shall be discussed under this thesis. Three economic rights namely the right of announcement, communication, and broadcasting of works are the most suitable to cover the conduct of Internet streaming, and thus, are thoroughly discussed under this thesis. Due to the lack of explanation given by Indonesian Copyright Law, it results in several confusions on the understanding of the three economic rights. Consequently, this thesis also provides further understanding and clear boundaries of all three economic rights by considering relevant international instruments in the realm of copyrights"

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan doktrin de minimis dalam perlindungan hak cipta karya musik atau lagu yang menggunakan metode sampling dalam proses penciptaannya menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-undang Hak Cipta). Semakin berkembanganya teknologi dalam bidang industri musik yang memunculkan cara-cara baru dalam proses penciptaan karya musik maupun lagu yang mana metode sampling adalah salah satu cara baru terebut, sehingga diperlukan analisa atas metode sampling serta penggunaan doktrin de minimis sebagai pembelaan atas kasus sampling karena pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta masih terbatas. Penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Penelitian ini memaparkan penggunaan doktrin dan teori tertentu sebagai penunjang dan pelengkap ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dalam menganalisi penggunaan doktrin de minimis dalam kasus music sampling serta perlindungannya dalam Hukum Hak Cipta.

---

The focus of this mini-thesis is to describe the application of de minimis doctrine on music and song work that use sampling in the process of creation under Coptyright Act. Modernization of technologhy in music industry bring new ways of composing and producing music or song, and sampling method is one of that new ways, because regulation about this new method still limited, it is necessary to analyze the method which is often use de minimis doctrine to defend that action. This research is a qualitative research with prescriptive design. The research depicts the use of certain doctrines and/or theories as supplementary provisions upon Copyright Law in analyzing the use of the doctrine of de minimis in the case of music sampling as well as protection in the Copyright Law."

"Rencana pemerintah atas rancangan pengenaan royalti penggandaan buku perpustakaan di perguruan tinggi walau untuk keperluan studi pribadinya terlihat tidak sejalan dengan peraturan yang ada. Sedangkan Pembatasan perlindungan atas hak esklusif terhadap Penggandaan Ciptaan telah di atur pada Pasal 26 poin c UUHC yang menyebutkan bahwa Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan adalah bukan pelanggaran hak cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Mekanisme Penarikan Royalti Bidang Karya Literasi dan melihat rancangan tersebut dari prespektif Hukum Hak Cipta. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan menjalankan dua tahap penelitian, yaitu penelitian kepustakaan didampingi dengan penelitian lapangan. Data primer didapatkan melalui pengumpulan bahan dari beberapa narasumber, yaitu LMK dalam bidang literasi dan Dirjen KI-Kementerian Hukum dan HAM. Data-data ini kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif. Pada kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa adanya pengecualian dan pembatasan hak cipta yang dapat digunakan oleh Perpustakaan di Perguruan Tinggi bukanlah suatu tindakan yang mencoba menghindari pembayaran royalti kepada penulis dan penerbit melainkan menyediakan pengecualian dan pembatasan hak cipta itu untuk menciptakan kondisi dimana terdapat keseimbangan dalam memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menikmati hasil kerjanya juga secara bersamaan dapat memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Bahwa dibutuhkan lisensi langsung dan yang tidak ambigu. Dan diperlukan pengembangan kontrak model antara Pencipta, penerbit, LMK dan grup pengguna.

---

The government's plan for the imposition of royalties for reproducing library books at universities even though its for the purposes of personal study seems inconsistent with the applicable law, while the limitation of protection on exclusive rights to the reproduction of works has been regulated in Article 26 point c of the UUHC which states that the reproduction of works and/or related rights products for the interest of scientific research is not copyright infringement. The purpose of this study is to analyze the draft Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding the Royalty Withdrawal Mechanism for the Literacy Field and see the draft from the perspective of Copyright Law. This type of research is normative juridical, by carrying out two stages of research, namely library research accompanied by field research. Primary data was obtained through the collection of materials from several sources, namely LMK in the field of literacy and the Director General of KI-Ministry of Law and Human Rights. These data are then processed and analyzed in a qualitative normative manner. In conclusion, this study finds that the exceptions and limitations of copyright that can be used by libraries in universities is not an act that tries to avoid paying royalties to authors and publishers but provides exceptions and limitations on copyright to create conditions in which there is a balance in granting rights. exclusive rights to the creator to enjoy the results of his work can simultaneously fulfill the public's right to obtain information. That it takes a direct and unambiguous license. And it is necessary to develop a model contract between the Creator, publisher, LMK and user groups."

"Ceramah Islam merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Namun, di era digital saat ini penyebaran ceramah tidak terbatas hanya disampaikan secara langsung saja namun juga disebarkan melalui bentuk video. Youtube menjadi salah satu media yang digunakan untuk menyebarkan video ceramah-ceramah Islam di tengah masyarakat saat ini. Namun, ditemukan masih ada pihak-pihak yang menggunakan video ceramah Islam milik pendakwah tanpa izin untuk digunakan sebagai sarana kegiatan komersial melalui youtube monetize. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana seharusnya UUHC melindungi para pendakwah yang ceramahnya digunakan pihak lain tanpa izin untuk kegiatan komersial dengan mengkaitkan konsep fair use di dalamnya, serta untuk mendeskripsikan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan kendala yang timbul berkenaan penyelesaian permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif – empiris yang berdasarkan peraturan serta data-data pendukung guna menghasilkan penelitian yang bersifat preskriptif agar memberikan solusi dan invensi bagi permasalahan hukum terkait pengunaan video ceramah Islam milik pendakwah tanpa izin yang digunakan pihak lain untuk kegiatan komersial melalui youtube monetize.

---

Islamic lectures are a form of creation protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). However, in today's digital era, the distribution of lectures is not limited to only being delivered directly but also distributed through video form. Youtube is one of the media used to spread the videos of Islamic lectures in today's society. However, it was found that there were still parties who used the videos of Islamic lectures belonging to preachers without permission to be used as a means of commercial activities via youtube monetize. The purpose of this study is to discover how the UUHC should protect preachers whose their Islamic lectures are used by others without permission for commercial activities by relating the concept of fair use in it, and to describe what should be done to solve the problem and the obstacles that arise regarding the resolution of the problem. This research uses a normative-empirical approach based on regulations and supporting data to produce prescriptive research in order to provide solutions and inventions for legal problems related to the use of Islamic lectures video belongs to a preacher that is used by other parties without permission for commercial activities via youtube monetize. "

"Motif batik kahuripan Purwakarta berawal dari keinginan Bupati Purwakarta untuk memiliki batik yang bermotif khas Purwakarta pada pakaian dinas pegawai negeri Kabupaten Purwakarta. Terciptanya motif batik kahuripan menimbulkan persoalan bagi pencipta motif batik kahuripan, yaitu mengenai kepemilikan motif batik kahuripan. Peneliti merumuskan 1 Apakah karya seni batik kahuripan merupakan motif batik tradisional atau motif batik kontemporer berdasarkan UUHC 2014? 2 Siapa pencipta dan pemegang hak cipta karya seni batik kahuripan? 3 Apakah dengan adanya peraturan bupati mengenai motif batik kahuripan dapat mengakibatkan pencipta kehilangan hak ekonominya? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah logika induktif. Motif batik kahuripan merupakan motif batik kontemporer. Pencipta karya seni batik kahuripan adalah Herry, Ita, dan Eden secara bersama-sama menghasilkan motif batik kahuripan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang hak cipta atas karya seni batik kahuripan adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta, karena terciptanya motif batik kahuripan berdasarkan hubungan dinas. Ditetapkannya Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 33 Tahun 2009 tentang Motif dan Penggunaan Batik Kahuripan Kabupaten Purwakarta, mengakibatkan pencipta kehilangan hak ekonominya.

---

A batik kahuripan Purwakarta motif starts with desire of regent Purwakarta to have batik patterned Purwakarta in uniform civil servants kabupaten Purwakarta. The creation of batik kahuripan generated problems for the creator of a batik kahuripan, about possession that batik. Researchers formulate 1 is artwork batik kahuripan a traditional batik or a contemporary batik based on Law of The Republic of Indonesia Number 28, 2014 2 who is the creator and copyright holder for artwork batik kahuripan 3 is the regulation on batik kahuripan can cause of deprived of the economy This research uses statute approach. Researcher uses primary law and secondary law. Data collection technique a study literature and interview. Techniques used in analyzed data is logic inductive. Batik kahuripan is a batik contemporary. Creator artwork batik kahuripan is Herry, Ita, and Eden are jointly produce batik kahuripan that is unique and personal. Copyright holders of artwork batik kahuripan is district government Purwakarta, because the creation of batik kahuripan based on relationship department. The establishment of Bupati regulation Purwakarta Number 33, 2009 about the motives and use batik purwakarta kahuripan district, resulting in the creator deprived of the economy rights."

"Seni tato Dayak Kenyah di Desa Pampang merupakan warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke genarasi sebagai bentuk penghargaan kepada nenek moyang agar tidak punah, selain itu juga sebagai bentuk status sosial dan sebagai penerang setelah mati. Seni tato Dayak Kenyah berbeda dengan tato Dayak lainnya karena pada umumnya tato digunakan oleh laki-laki, berbeda dengan suku Dayak Kenyah yang menggunakan tato adalah perempuan. Seni tato tradisional merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data KIK dan seni tato tradisional sebagai objek pemajuan kebudayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Rumusan permaslaahan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan, berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional dan bagaimana upaya dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melindungi seni Tato Dayak Kenyah berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Namun sangat disayangkan seni tato Dayak Kenyah belum terinventarisir dari aspek hukum hak cipta dan aspek hukum pemajuan kebudayaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai bentuk perlindungan positif Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan belum mengeluarkan Peraturan Daerah terkait perlindungan budaya. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur segera melakukan inventarisasi seni tato Dayak Kenyah, selain itu juga perlunya sosialisasi pada masyarakat adat dan sinergi antar instansi terkait dalam bidang kebudayaan.

---

The art of Dayak Kenyah tattoos in Pampang Village is a cultural heritage that is passed down from generation to generation as a form of appreciation to ancestors so that they do not become extinct, as well as a form of social status and as a light after death. Dayak Kenyah tattoo art is different from other Dayak tattoos because tattoos are generally used by men, in contrast to the Dayak Kenyah tribe who use tattoos are women. Traditional tattoo art is part of traditional cultural expressions regulated in Copyright Law Number 28 of 2014 which is further explained in Minister of Law and Human Rights Regulation Number 13 of 2017 concerning KIK Data and traditional tattoo art as objects of cultural advancement is regulated in Law Number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture. The formulation of the first problem is what is meant by an inventory of Objects of Cultural Advancement, the next is what is meant by an inventory of Traditional Cultural Expressions and what are the efforts of the Regional Government of East Kalimantan Province in protecting the art of Dayak Kenyah Tattoos based on the Copyright Act and the Law on Cultural Promotion. However, it is very unfortunate that the Dayak Kenyah tattoo art has not been inventoried from the aspect of copyright law and the legal aspect of cultural promotion by the Regional Government of East Kalimantan Province. As a form of positive protection, the Kalimantan Provincial Government has not issued a Regional Regulation related to cultural protection. The Regional Government of East Kalimantan Province will immediately conduct an inventory of the Dayak Kenyah tattoo art, in addition to the need for socialization to indigenous peoples and synergy between related agencies in the field of culture"

"Motif batik kahuripan Purwakarta berawal dari keinginan Dedi Mulyadi selaku Bupati Purwakarta untuk memiliki batik yang bermotif khas Purwakarta pada pakaian dinas pegawai negeri Kabupaten Purwakarta, sehingga diadakan perlombaan yang diikuti oleh semua instansi pemerintah di Kabupaten Purwakarta. Motif batik kahuripan menjadi juara dalam perlombaan tersebut dan digunakan sebagai motif batik pakaian dinas pegawai negeri Kabupaten Purwakarta. Motif batik kahuripan merupakan sebuah karya seni hasil kreasi pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta. Hal ini memungkinkan motif batik kahuripan khas Purwakarta dapat dilindungi UUHC 2014, karena telah diketahui penciptanya. Terciptanya motif batik kahuripan menimbulkan persoalan bagi pencipta motif batik kahuripan, yaitu ketidakjelasan mengenai kepemilikan motif batik kahuripan. Ketidakjelasan ini mengakibatkan munculnya persoalan yang berlanjut yaitu siapakah yang berhak untuk menggandakan motif batik kahuripan. Saat ini, motif batik kahuripan yang ada di Purwakarta beragam motifnya dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 33 Tahun 2009 tentang Motif dan Penggunaan Batik Kahuripan Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan pemaparan dan uraian di atas, peneliti merumuskan (1) Apakah karya seni batik kahuripan merupakan motif batik tradisional atau motif batik kontemporer berdasarkan UUHC 2014? (2) Siapa pencipta dan pemegang hak cipta karya seni batik kahuripan? (3) Apakah dengan adanya peraturan bupati mengenai motif batik kahuripan dapat mengakibatkan pencipta kehilangan hak ekonominya? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah logika induktif. Karya seni batik kahuripan khas Purwakarta merupakan motif batik yang memenuhi unsur Pasal 40 ayat (1) huruf j UUHC 2014 yaitu pencipta dan waktu penciptaannya diketahui serta motif batik kahuripan merupakan karya inovatif hasil pengembangan dari motif batik tradisional, sehingga motif batik kahuripan merupakan motif batik kontemporer. Pencipta karya seni batik kahuripan adalah Herry, Ita, dan Eden secara bersama-sama menghasilkan motif batik kahuripan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang hak cipta atas karya seni batik kahuripan adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta, karena terciptanya motif batik kahuripan berdasarkan hubungan dinas. Ditetapkannya Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 33 Tahun 2009 tentang Motif dan Penggunaan Batik Kahuripan Kabupaten Purwakarta, mengakibatkan pencipta kehilangan hak ekonominya, dikarenakan hak ekonomi pencipta beralih kepada pemegang hak cipta yaitu Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

---

A batik kahuripan Purwakarta motif starts with desire of Dedi Mulyadi as regent Purwakarta to have the batik patterned Purwakarta in uniform civil servants kabupaten Purwakarta, so that held a competition that followed by all government agencies in kabupaten Purwakarta. A batik kahuripan motif become a champion in the competition and used as a batik uniform civil servants kabupaten Purwakarta. A batik kahuripan motif is an artwork the results of creation civil servants Dinas Peternakan dan Perikanan in kabupaten Purwakarta. This allows a batik kahuripan Purwakarta protected by Law of The Republic of Indonesia Number 28, 2014 having been known the creator. The creation of a batik kahuripan generated problems for the creator of a batik kahuripan, namely obscurity about possession of a batik kahuripan. This lack of clarity has drawn problems that continues namely who is entitled to double a batik kahuripan.

Currently, a batik kahuripan has various motive in Purwakarta and not based on Bupati regulation Purwakarta number 33, 2009 about the motives and use batik kahuripan Purwakarta district. Based on explaination and the information above, researchers formulate (1) is artwork batik kahuripan a traditional batik or a contemporary batik based on Law of The Republic of Indonesia Number 28, 2014? (2) who is the creator and copyright holder for artwork batik kahuripan? (3) is the regulation on a batik kahuripan can cause of deprived of the economy?

This research uses statute approach. The researcher uses legal material such as primary law and secondary law. Data collection technique in this research uses a study literature and interview. Techniques used in analyzed data is logic inductive. Artwork batik kahuripan Purwakarta is a batik fulfilling the article 40 (1) letters j Law of The Republic of Indonesia Number 28, 2014 the creator and creation time are known as well as a batik kahuripan is the work of innovative the development of a batik traditional, so a batik kahuripan is a batik contemporary.

Creator artwork batik kahuripan is Herry, Ita, and Eden are jointly produce a batik kahuripan that is unique and personal. Copyright holders of artwork batik kahuripan is the district government Purwakarta, because the creation of a batik kahuripan based on the relationship department. The establishment of Bupati regulation Purwakarta Number 33, 2009 about the motives and use batik purwakarta kahuripan district, resulting in the creator of deprived of the economy rights, because of the economic rights creator transferred to copyright holders the government district Purwakarta."

"Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia mengatur pembuatan karya derivatif hasil pentransformasian sebagai hak ekonomi ekslusif pemegang hak cipta. Di Amerika Serikat, istilah transformasi digunakan demikian pula dalam konteks hak ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1976 dan dalam konteks pemeriksaan penggunaan yang wajar dalam case law atau hukum putusan hakim. Dalam case law, pentransformasian ciptaan bertujuan untuk melihat apakah penggunaan baru melakukan pentransformasian mdash;dengan cara mengubah tujuan dari karya asli mdash;atau sebaliknya hanya menggantikan benda dari karya asli. Berdasarkan kejadian tersebut, penelitian ini pertama-tama akan berfokus pada arti pentransformasian yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan ruang lingkupnya berkaitan dengan karya musik dan foto. Berikutnya, penelitian ini juga akan mencari tahu apakah pentransformasian yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dapat digunakan sebagai pembelaan dalam pemeriksaan penggunaan yang wajar di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan penggunaan berkelipatan istilah transform di Amerika Serikat, penelitian ini juga akan mencari tahu apakah pentransformasian dalam pemeriksaan penggunaan yang wajar sebagaimana diterapkan di pengadilan Amerika Serikat dapat diterapkan dalam pemeriksaan penggunaan yang wajar di Indonesia, khususnya dengan mengacu pada pendapat pengadilan dalam kasus Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. dan Blanch v. Koons. Penelitian ini membahas masalah-masalah dengan menggunakan metode penelitian hukum yudisial-normatif dengan memeriksa Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan norma hukum di Amerika Serikat, termasuk peraturan perundang-undangan dan hukum putusan hakim.

---

The Indonesian Copyright Law No. 28 of 2014 regulates the preparation of derivative works of transformative use as an exclusive economic right of the copyright holder. In the United States, the term transformative use is used similarly in the context of the economic right under the Copyright Act of 1976 as well as in the context of the fair use inquiry in case law. In the latter, transformative use becomes a defining inquiry and defense within the fair use inquiry that aims to see whether a new work is transformative of the original mdash by way of giving the original a new purpose mdash or instead merely supersedes the original work rsquo s objects. Based on the aforementioned, this research will first focus on the meaning of transformative use regulated in the Copyright Law of Indonesia and its scope with regards to musical and photographical works. Next, this research will also assess whether the transformative use regulated within the Copyright Law can become a defense within Indonesia rsquo s fair use inquiry. Furthermore, based on the aforementioned multiple uses of the term transform in the United States, this research will also assess whether transformative use as applied in the fair use inquiry of the United States can be applied in the fair use inquiry of Indonesia, specifically by way of referring to the opinions of the courts in Campbell v. Acuff Rose Music, Inc. and Blanch v. Koons. This research approaches the issues using a judicial normative legal research method by examining the Copyright Law of Indonesia and the legal norms in the United States, including statutory regulations and case law. "