Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus pada skripsi ini adalah diskusi analisa hak cipta terhadap hak dari penyiaran pertandingan bola, legalitas dari pengadaan nobar dan streaming pertandingan bola melalui internet. Bentuk dari penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam hasil penelitian ini menyarankan untuk memasukkan siaran pertandingan bola ke dalam salah satu dari karya cipta dan juga menjelaskan lebih dalam apa yang dimaksud dengan streaming dan internet ke dalam Undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014. Serta menyarakankan untuk membolehkan melakukan nobar selama dilakukan di tempat non komersial. Kata kunci:Penyiaran pertandingan bola, nobar, streaming, internet.

---

The focus of this research paper is to discuss a copyright analysis on the rights of football match broadcasting, the legality of organizing nobar and the legality of streaming the football match over the internet. This research paper is made by using a normative judicial method. The result of this research paper is suggesting to include football match broadcasting as one of the copyrighted work under Indonesian Copyright Law No 28 Year 2014 and to include a deeper understanding of streaming and internet under the aforesaid law. Also to allow organizing nobar in non commercial places. "

"Tesis ini membahas tentang adanya kekosongan hukum yang terjadi dalam penyiaran yang dikaitkan dengan perkembangan platform digital di Indonesia. Hal ini terjadi karena Pemerintah tidak memodernisasi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Kekosongan hukum yang terjadi ini menyebabkan adanya kelemahan dalam pengawasan konten dalam penyiaran di platform digital. Karena platform digital ini tidak dikategorikan sebagai pelaksana penyiaran dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, maka Komisi Penyiaran Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak berwenang dalam mengawasi konten pada platform digital. Walaupun pengawasan pada konten platform digital ini bisa menggunakan peraturan – peraturan lain, seperti contohnya bisa dikaitkan dengan pengaturan dalam Undang – Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika terdapat isi konten yang mengandung pornografi dan SARA. Tetapi hal ini tidak cukup karena tidak adanya pengawasan yang pasti dari negara. Perlunya merombak Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ini dikarenakan sudah banyak konten – konten pada platform digital ini yang terkesan lebih bebas dari siaran di televisi dan radio. Bahkan tidak sedikit juga lembaga penyiaran yang ikut membuat akun dalam platform digital tersebut agar dapat menyiarkan siaran – siaran yang kurang memenuhi kaidah – kaidah penyiaran yang diatur dalam Undang – Undang

---

This thesis discusses the existence of a legal vacuum that occurs in broadcasting, which is associated with the development of digital platforms in Indonesia. This happened because the government did not modernize Act Number 32 of 2002 concerning Broadcasting in accordance with existing technological developments. This legal vacuum has led to a weakness in content supervision in broadcasting on digital platforms. Since this digital platform is not categorized as a broadcasting operator in Act Number 32 of 2002 concerning Broadcasting, the Indonesian Broadcasting Commission and the Ministry of Communication and Information Technology are not authorized to supervise content on digital platforms. Although the supervision of the content of this digital platform can use other regulations, for example, it can be related to the regulations in the Law on Information and Electronic Transactions if there is content that contains pornography and SARA. But this is not enough because there is no definite supervision from the state. The need to overhaul Act Number 32 of 2002 concerning broadcasting is because there is already a lot of content on this digital platform, which seems to be freer than broadcasts on television and radio. In fact, quite a few broadcasters are even involved in creating accounts on the digital platform in order to be able to broadcast that do not meet the broadcasting rules regulated in the Act."

"Studi ini merupakan kajian yang dapat mengungkap relasi segi tiga antara pasar, publik dan negara sebagai tiga kesatuan utama dalam pengembangan demokratisasi dan regulasi media di Indonesia. Dengan demikian penelitian ini mau menjawab; pertama-pertama bentuk kumparan dinamis proses demokratisasi sosial dalam dunia penyiaran dan relasi kepentingan negara, publik dan industri penyiaran dalam sebuah sistem komunikasi bermedia di Indonesia. Penelitian ini memakai paradigma kritis dengan metode penelitian hermeneutika kritis atas teks UU Penyiaran no 32 tahun 2002 dan membandingkannya dengan revisi UU penyiaran yang sekarang sedang dibahas oleh DPR.Penelitian ini menemukan bahwa semangat demokratisasi media, mengarusutamakan publik serta masyarakat sebagai subjek utama aktivitas media penyiaran dan penjaminan nilai konstitusional yang rasional tetap menjadi perhatian utama dalam seluruh rumusan revisi UU no 32 tahun 2002. Dan ini merupakan concern utama pembuatan dan amandemen UU yang berpusat pada "Bonum Commune".

---

This research aims to find out the triangle relations between the market, the public and the state in media regulation. This study will answer; forms of the dynamic process of social democratization in the broadcasting regulation, relations interests of the state, public and industry in a mediated communication systems in Indonesia. The research use critical paradigm and critical hermeneutics research method over the text of the Broadcasting Act No. 32 of 2002. It will be compared to a revised broadcasting law that is now being debated by Parliament.The findings are that the spirit of the democratization of media, the public and the mainstream society as the main subject and the broadcast media activity guarantee rational constitutional values remain a major concern in the whole formula revision of Law No. 32 of 2002. This is the main concern of making and amending laws centered to "Bonum Commune"."

"Kewajiban pencatatan perjanjian lisensi hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 2014) dan tata caranya secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Pasal 83 UU Hak Cipta 2014 menetapkan bahwa “jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.” Meski demikian, tidak terdapat penjelasan apa pun dalam peraturan perundang-undangan dengan siapa yang dimaksud pihak ketiga dalam konteks kewajiban pencatatan perjanjian lisensi. Sehubungan dengan hal ini, maka perlu dilakukan riset dan analisa lebih lanjut mengenai akibat hukum terhadap pihak ketiga atas perjanjian lisensi hak terkait yang tidak dicatatkan ke dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta. Dengan merujuk pada Putusan Nomor 4/PDT.SUS-HKI/2019/PN.Smg dan berbagai putusan pengadilan lainnya yang melibatkan PT Inter Sports Marketing, tesis ini menganalisa makna dan rasio pengaturan mengenai akibat hukum perjanjian lisensi hak terkait yang tidak dicatatkan ke dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dan pertimbangan hakim terhadap akibat hukum tidak dicatatkannya perjanjian lisensi antara PT Inter Sport Marketing dan FIFA. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Adapun perjanjian lisensi terhadap karya siaran pertandingan sepak bola sebagai hak terkait yang telah dicatatkan akan mendapatkan legalitas sebagai suatu dasar, bagi penerima lisensi yang menunjukkan kepemilikannya atas suatu ciptaan, untuk melarang pihak lain atau pihak ketiga untuk menggunakan karya cipta tertentu secara tanpa izin dengan tujuan komersial.

---

The obligation to record copyright licence agreements is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (Copyright Law 2014) and the procedures are specifically regulated in Government Regulation Number 36 of 2018 concerning the Recording of Intellectual Property Licence Agreements. Article 83 of the 2014 Copyright Law stipulates that "if the licence agreement is not recorded in the general register as referred to in paragraph (1), the licence agreement shall have no legal effect on third parties." However, there is no explanation in the legislation as to who is meant by third parties in the context of the obligation to record licence agreements. In connection with this, it is necessary to conduct further research and analysis on the legal consequences to third parties of licence agreements related rights that are not recorded in the general register of copyright licence agreements. By referring to Decision No. 4/PDT.SUS-HKI/2019/PN.Smg and various other court decisions involving PT Inter Sports Marketing, this thesis analyses the meaning and ratio of provisions regarding the legal consequences of related rights licensing agreements that are not recorded in the general register of copyright licensing agreements and the judge's consideration of the legal consequences of not recording the licensing agreement between PT Inter Sport Marketing and FIFA. The writing of this thesis uses normative research methods with secondary data as the data source. The licence agreement to the broadcasting work of football matches as a related right that has been recorded will get legality as a basis, for the licensee who shows its ownership of a work, to prohibit other parties or third parties to use certain copyrighted works without permission with commercial purposes."

"Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap penyelenggaraan Internet Television di Indonesia mengenai status hukum dan pengawasan terhadap program siaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang bertujuan memberikan adanya kepastian hukum terhadap pelaku bisnis dalam menyelenggarakan Internet Television (TV Internet) serta definisi dari TV Internet itu sendiri dan perbedaannya dengan layanan IPTV. Penelitian hukum dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis kaedah-kaedah hukum dalam aturan perundang-undangan yang terkait, penelitian deskriptif yang menggambarkan mengenai definisi, konsep, dan ragam bentuk dari layanan TV Internet dan juga menganalisis perbedaan antara Net TV dengan IPTV dan penyelenggaraan TV Internet di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia belum terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur kegiatan penyiaran berbasis Internet Protocol (IP) sehingga keberadaan TV Internet di Indonesia belum mempunyai kepastian hukum yang jelas dan juga belum memiliki payung hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap para penyelenggara TV Internet, dengan kesimpulan saat ini penyelenggara TV Internet yang menggunakan IP publik dalam mengirimkan kontennya hanya dapat berpegang pada Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, sistem pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk membuat peraturan sendiri (self regulatory) atau dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Oleh karena itu, diharapkan kepada Pemerintah Indonesia agar membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan penyiaran berbasis IP yang kedepannya akan memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap proses penyelenggaraan TV Internet di Indonesia.

---

This thesis discusses the legal review of the implementation of Internet Television in Indonesia concerning the legal status and supervision of programs broadcast by Law Number 32 Year 2002 on Broadcasting which aims to give legal certainty to businesses in conducting Internet Television (Internet TV) and the definition of Internet TV itself and the difference with IPTV services.

Legal research in this thesis uses the normative law research by analyzing the rule of law in the relevant legislation, descriptive study that describes the definitions, concepts, and various forms of Internet television services and also analyze the differences between Net TV with IPTV and the implementation of Internet TV in Indonesia according to the laws and regulations.

In Indonesia, there has been no legislation that specifically regulates the activities of broadcasting-based Internet Protocol (IP) so that the existence of Internet TV in Indonesia do not have clear legal certainty and also not have a legal umbrella that can provide protection against the organizers of Internet TV, with the conclusion that Internet TV providers who use the public IP in sending its contents can only hold on to the Broadcasting Act and the Law of Information and Electronic Transactions.

Additionally, surveillance systems can be done in the form of making his own rules (self regulatory) or by following the provisions set by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). Therefore, it is expected that the Government of Indonesia to make a legislation regulating the activities of IP-based future of broadcasting will provide security and comfort to the process of implementation of Internet TV in Indonesia. "