Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In March 4, 2011, Timor Leste applied for membership in ASEAN through formal application conveying said intent. This is an intriguing case, as Timor Leste, is a Southeast Asian country that applied for ASEAN Membership after the shift of ASEAN to acknowledge ASEAN Charter as its constituent instrument. Therefore, this research paper aims to provide a descriptive overview upon the requisites of becoming ASEAN Member State under the prevailing regulations. The research paper focuses on the research questions, namely 1 To what extent does the admission of new members in international organizations regulated 2 How is the application process for the admission into ASEAN regulated in regards to Timor Leste 3 How is the membership admission system in ASEAN will influence the development of ASEAN as an regional organization Normatively, the research paper examines the distinctions between ASEAN Declaration and ASEAN Charter as to how it governs membership admission of new members. The substantive requirements of Timor Leste to become the eleventh ASEAN Member State are also surveyed in the hopes that it will provide a comprehensive understanding as why Timor Leste has not been accepted into ASEAN. Through this, it is to be noted how the membership system in ASEAN will develop its own existence as a regional organization.

---

Pada 4 Maret 2011, Timor Leste daftar keanggotaan kepada ASEAN melewati aplikasi formal untuk menyatakan maksud tersebut. Ini merupakan kasus yang menarik karena Timor Leste sebagai salah satu negara Asia Tenggara yang daftar untuk keanggotaan ASEAN setelah pergantian ASEAN dalam mengakui ASEAN Charter sebagai instrumen konstituen. Maka, skripsi ini bermaksud untuk memberikan tinjauan deskriptif terhadap persyaratan untuk menjadi negara anggota ASEAN sesuai peraturan-peraturan yang berlaku. Skripsi ini fokus kepada rumus permasalahan sebagai berikut, yakni: 1 Sejauh apakah penerimaan keanggotaan baru dalam organisasi internasional diregulasi? 2 Bagaimanakah dalam proses aplikasi untuk penerimaan keanggotaan di ASEAN diatur terhadap Timor Leste? 3 Bagaimana sistem penerimaan keanggotaan di ASEAN dapat mempengaruhi pengembangan ASEAN sebagai organisasi regional? Secara normatif, skripsi ini memeriksa perbedaan Deklarasi ASEAN dan Piagam ASEAN dalam mengatur masalah penerimaan keanggotaan baru. Persyaratan yang substantif untuk Timor Leste menjadi negara anggota ASEAN yang ke-11 juga ditinjau dengan harapan dapat memberikan pengertian yang komprehensif kenapa Timor Leste belum juga diterima kedalam ASEAN. Melalui ini, dapat dilihat bagaimana sistem keanggotaan di ASEAN dapat mengembanginya sebagai organisasi regional."

"ABSTRAKAssociation of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan salah satuorganisasi internasional di wilayah Asia Tenggara yang tujuan awalnya adalahmembentuk suatu zona perdamaian di wilayah Asia Tenggara. Masalahkeanggotaan yang tercantum di dalam ASEAN Charter, sebagai instrumenpokoknya, tidak terlalu diatur dengan jelas. Bahkan masalah pengunduran dirikeanggotaan dari ASEAN tidak terdapat pengaturannya di dalam ASEAN Charter.Dengan tidak adanya pengaturan mengenai pengunduran diri ini, maka timbulpersoalan mengenai apakah pengunduran diri tersebut dapat dilakukan. Secarajelas Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 mengatur bahwa apabilatidak terdapat pengaturan mengenai pengunduran diri dari suatu perjanjianinternasional, maka pengunduran diri tersebut tidak dapat dilakukan. Akan tetapi,terdapat perdebatan mengenai hal ini dimana teori kedaulatan negara turut andildalam perdebatan ini.

---

ABSTRACTAssociation of Southeast Asian Nations (ASEAN) is an international organization

in the Southeast Asia region, which was established at first to build a peace zone

in the Southeast Asia region. The ASEAN Charter, which is the constitution of

ASEAN, did not stipulate a clear provision on the membership issue. Moreover,

the issue of withdrawal was not at all mentioned in the ASEAN Charter. Thus,

without any provision on the withdrawal from ASEAN, an issue transpires on

whether the withdrawal itself can be conducted. The Vienna Convention on the

Law of Treaties 1969 stipulated that when there is no provision on withdrawal in a

treaty, then there is no possibility of withdrawal from that treaty. However, there

is still a debate on this in which the theory of state sovereignty took part in this

debate."

"Adanya dominasi ideologi patriarki telah melahirkan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang meluas dan tengah menjadi isu global adalah perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan merupakan isu yang sangat kompleks, karena aspek di dalamnya mencakup ketenagakerjaan, migrasi, kemiskinan, serta kejahatan. Kawasan Asia Tenggara, yang mayoritas negaranya merupakan negara berkembang, merupakan kawasan dengan perdagangan perempuan paling marak di dunia. PBB, melalui UNODC dan UNIAP, telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara. Namun, upaya pemberantasan perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara tidak cukup hanya diselesaikan oleh PBB, selaku organisasi internasional global, saja. ASEAN, selaku organisasi internasional regional di kawasan Asia Tenggara, juga melakukan upaya-upaya untuk memberantas perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara. Dalam mengkaji peranan ASEAN tersebut, penting untuk mengetahui ketentuan hukum internasional mengenai pelarangan perdagangan perempuan, bentuk-bentuk usaha ASEAN dalam memberantas perdagangan perempuan, serta penerapan ketentuan hukum internasional mengenai pelarangan perdagangan perempuan, yang mengacu pada Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, dalam peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara anggota ASEAN. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dijawab melalui penelitian yuridisnormatif sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ASEAN harus mendorong penerapan standar prinsip hak asasi manusia internasional di kawasan Asia Tenggara guna memberantas perdagangan perempuan.

---

The domination of patriarchy has resulted in discrimination, exploitation, and violence against women. One of the form of a wide-spread violence against women that has become a global issue is women trafficking. Women trafficking is a very complex issue, because its aspects involve labor, migration, poverty, and crime. Southeast Asia, which is populated by developing countries, is the region where women trafficking is most-spread. United Nations, with its UNODC and UNIAP projects, has been making efforts to suppress the women trafficking in Southeast Asia. However, the effort to suppress the women trafficking in Southeast Asia are not relayed solely upon United Nations. ASEAN, as the regional international organization, also makes efforts to suppress the women trafficking in Southeast Asia. In studying the role of ASEAN in suppressing the women trafficking in Southeast Asia, it is important to know the rule of international law regarding the suppression of women trafficking, ASEANs efforts in suppressing the women trafficking in Southeast Asia, and the application of the rule of international law regarding the suppression of women trafficking, based on Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, in each ASEAN member states legislation. These problems will be answered through a juridical-normative research, thus it can be concluded that ASEAN must support the implementation of international human rights principles in Southeast Asia that will suppress the women trafficking."

"A. Latar Belakang MasalahDalam perkembangan bangsa~bangsa di kawasan Asia Tenggara, untuk berhimpun dan bersatu - kits mencatat.L dr nya Association of Southeast-Asia disingkat ASA dalam umun 1961 terdiri hanya dani Malaya, Thailand dan Pilipina tanpa ikut sertanya Indonesia. Pada tahun 1963 lahirlah MAPHILINDO yang anggota-anggotanya terbatas kepada Ma1aya, Fi1ipina dan Indonesia, suatu persekutuan atas dasar kebersamaan suku Melayu. Usaha dan upaya ASA dan MAPHILINDO antuk menghimpun bangsa dan nsgara di Asia Tenggara tersebut,dan di mana dalam ASA,`Indonesia tidak ikut Serta dan dalam MAPHILINDO, Thailand tidak ikut, telah menemui kegagalan untuk tetap berhimpun dan bersatu dalam msncapai~cita-cita nya. Usaha yang ketiga kalinya untuk menghimpun dan ber- satu dalam cita-cita antara banqsa-bangsa di Asia Tenggara akhirnya berhasil dengan ditakrirkannya ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) di Bangkok dalam tahun 1967. Apakah kegagalan ASA dan Maphilindo akan menimpa ASEAN;u1a di tahap-tahap perkembangan selanjutnya, menjadi bahan pemikiran saya untuk menulis disertasi .says ini, faktor-faktor mana mungkin menghambat atau mengqairahkan usaha lanjut ASEAN, baik dalam kaitan intra ASEAN maupun ekstra ASEAN. Apakah pembenahan ini harus di mulai dahulu dari segi institusionalnya dan berakhir pada tahap-tahap efisiensi dan kecepatan implementasi keputusan-keputusan ASEAN, apakah ini dalam tingkat pengambilan keputusan - keputusan dalam Seniors Officials Meeting (SOM), ASEAN Ministerial Meeting (AMM), bahkan dalam KTT antara Kepala-kepala pemerintahan sendiri. Apakah mungkin ada pendapat, bahwa ASEAN sebagai suatu organisasi internasional belum berfungsi secara optimal, dibanding dengan organisasi internasional seperti globalisasi Masyarakat Eropa yang telah dilengkapi dengan seperangkat hukum dan peraturan-peraturan pelaksana yang sudah merupakan "Living reality" bagi kemasyarakatan para anggota yang telah bergabung. sebagai bahan pembanding, dapat dibaca karangan ilmiah P.J.F. Kaptein dan P.Verloren Themaat berjudul "Inleiding tot het Recht van de Europese Gemeenschappen", dan karangan ilmiah M.van Emple "Vernietiging en nietigheid van onrechmatige Overheidshandelen in de Europese Gemeenschapgaf. Ma1ahan dalam Masyarakat Eropa, peradilannya telah begitu maju, sampai seorang hakim administrasi Masyarakat Eropa dapat membatalkan tindakan-tindakan hukum yang telah diambil oleh sebuah komisi (Kaptein, 1970:109). Apakah dalam batang tubuh ASEAN secara struktural, suatu keputusan yang telah diambil oleh tahap SOM dapat dibatalkan oleh AMM dan di "konsensuskan? dalam taraf yang tertinggi.MasalahSetelah mengetahui latar belakang masalahnya, kini dicari jalan mana yang sekiranya dapat mempercepat terlaksananya tujuan pokok ASEAN, sehingga pada suatu kurun waktu tertentu nanti ASEAN benar-benar merupakan kehendak bersama dari para anggotanya. Kehendak bersama dari para anggota ASEAN, sekiranya nanti dapat mewujudkan suatu identitas seperti telah dibakukan dalam butir 6 tentang stabilitas politik (Deklarasi ASEAN concord, Denpasar, l976). ASEAN yang dicetuskan di Bangkok (1967), situasi Han kondisinya lain dengan tahun 1989. Observasi realitas, identifikasi fakta fakta dan restrukturalisasi ASEAN seyogyanya menjadi perhatian setiap kali ada pertemuan para pemimpin ASEAN. Pada akhir penulisan disertasi ini, yaitu dalam Bab V (kesimpul an dan saran-saran), saya mencoba memberi jawabannya. Berpedoman kepada kerangka konseptual dan teoritis yang diuraikan dalam Bab ID, serta metodologi penelitian dan penulisan dalam Bah IE, diharapkan dapat ditemukan latar belakang serta saran pemecahannya. Masalahnya akan di batasi pada wawasan organisasi dan administrasi ASEAN seperti organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional, segi-segi hukum organisasi internasional, organisasi internasional dalam kaitannya dengan administrasi internasional dan hukum administrasi internasional, hukum administrasi, hukum internasional, stabilitas regional dan kemantapan hukum, perekonomian regional untuk kemakmuran yang dibahas dalam Bab II."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan teknologi di empat negara Associations of Southeast Asian Nations (ASEAN). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan model Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™) dari Pulic (1998 dan 2004). Di dalam penelitian ini, baik pengaruh VAIC™ maupun unsur-unsur pembentuknya yaitu aset fisik, human capital, dan structural capital terhadap variabel kinerja keuangan perusahaan berdasarkan nilai buku (dengan proksi Net Profit Margin, Return of Assets, dan Return of Equity), dan secara pasar (dengan proksi Market to Book Value). Adapun sampel penelitian menggunakan data 127 perusahaan teknologi di Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand. Perusahaan teknologi yang dimaksudkan adalah perusahaan yang bergerak pada subsektor financial technology, software & Information Technology, dan technology equipment. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh dari structural capital dan aset fisik terhadap kinerja keuangan perusahaan berdasarkan nilai buku. Penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terkait dampak intellectual capital berikut dengan ketiga unsur pembentuknya di antara empat negara ASEAN yang diteliti.

---

This study aims to examine the effect of intellectual capital on the financial performance of technology companies in the four Associations of Southeast Asian Nations (ASEAN) countries. This research uses a quantitative approach using the Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™️) model from Pulic (1998, 2004). In this study, both the influence of VAIC™️ and its constituent elements, namely physical assets, human capital, and structural capital on the company's financial performance variables based on book value (with Net Profit Margin, Return of Assets, and Return of Equity as proxies), and market value (with Market to Book Value as the proxy). The research sample uses data from 127 technology companies in Indonesia, Singapura, Malaysia and Thailand. The technology companies refer to companies engaged in the financial technology, software & Information Technology, and technology equipment sub-sectors. The results of the study show that the structural capital and physical assets affect the company's financial performance based on book value. This study also shows that there are significant differences on the impact of intellectual capital and its three constituent elements amongst the four ASEAN countries that are studied"

"[ABSTRAKSengketa Spratly Islands terjadi sebagai akibat dari klaim tumpang tindih beberapa negara terhadap sebagian atau seluruh wilayah Spratly Islands. Sengketa ini menjadi semakin kompleks karena tingginya nilai strategis Spratly Islands tidak hanya bagi negara yang bersengketa, tetapi juga bagi negara-negara di sekitar Spratly Islands dan negara-negara besar. Terjadinya konflik di masa lalu menyebabkan kekhawatiran akan terjadi kembali konflik terbuka yang akan berdampak pada terganggunya perdamaian dan keamanan regional Asia Tenggara. Berkenaan dengan sengketa ini, ASEAN sebagai organisasi internasional regional Asia Tenggara, telah berupaya untuk meredakan ketegangan dan konflik yang ada. Hal ini mengingat kerangka hukum ASEAN memberikan mandat kepada ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional.

---

ABSTRAKSpratly Islands dispute occurred as a result of overlapping claims of some countries. The dispute becomes increasingly complex due to the high value of Spratly Islands, not only for the claimant states, but also for the littoral states and other countries. Conflict happened in the past leads to concern of another conflict in the future that would impact the disruption of peace and stability in region Southeast Asia. With regard to the dispute, since its legal frameworks provide mandate for ASEAN to maintain regional peace and security, ASEAN as a regional organization, has sought to reduce tensions and conflicts that exists., Spratly Islands dispute occurred as a result of overlapping claims of some countries. The dispute becomes increasingly complex due to the high value of Spratly Islands, not only for the claimant states, but also for the littoral states and other countries. Conflict happened in the past leads to concern of another conflict in the future that would impact the disruption of peace and stability in region Southeast Asia. With regard to the dispute, since its legal frameworks provide mandate for ASEAN to maintain regional peace and security, ASEAN as a regional organization, has sought to reduce tensions and conflicts that exists.]"