Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKInvestor State Dispute Settlement ISDS yang terdapat di dalam sebagian besar Bilateral Investment Treaties secara global mengandung beberapa kekurangan utama. Kekurangan-kekurangan ini menyebabkan mekanisme ISDS ini dikritisi oleh berbagai pihak dalam masyarakat termasuk para pakar, masyarakat umum, dan juga pemerintah-pemerintah itu sendiri, terutama dalam wacana dimasukannya ISDS ini ke dalam Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP . Karena itu, pemikiran untuk dibuatnya Investment Court System ICS dimunculkan oleh Uni Eropa sebagai solusi dari kekurangan-kekurangan pada ISDS untuk TTIP beserta seluruh perjanjian investasi Uni Eropa di masa yang akan datang. Dengan demikian, kekurangan-kekurangan utama pada ISDS beserta dengan fitur-fitur ICS yang dirumuskan dalam mengatasi kekurangan-kekurangan ISDS tersebut merupakan topik utama sekaligus tujuan dari penelitian ini. Di sini, berdasarkan metode penelitian normative di mana analisa dari sumber data sekunder telah dilakukan, telah ditemukan bahwa terdapat enam kekurangan utama di ISDS. Kekurangan-kekurangan utama tersebut terdiri dari tiadanya kontrol terhadap putusan yang dikeluarkan, transparansi, kempetensi dari para arbitrator, benturan kepentingan, dan dampak pada kedaulatan. Berkenaan dengan hal demikian, ICS mengatasi masing-masing dari kekurangan tersebut dengan membentuk Appeal Tribunal, Judges yang bersifat tetap untuk menciptakan konsistensi, mengadopsi UNCITRAL Rules of Transparency, menentukan standar kualifikasi dari para Judges, menghilangkan system penunjukan arbitrator oleh pihak bersengketa serta dualisme fungsi arbitrator, dan perlindungan yang lebih kuat untuk kedaulatan Host States melalui diatasinya kekurangan-kekurangan tersebut. Kesimpulannya, fitur-fitur dari ICS yang diajukan akan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam mekanisme ISDS dan karenanya, ICS merupakan mekanisme yang lebih baik disbanding dengan ISDS yang sekarang ini ada.

---

ABSTRACTThe Investor State Dispute Settlement ISDS that exists in the most Bilateral Investment Treaties in the globe contains protuberant drawbacks. These drawbacks had lead the current ISDS mechanism to be criticized by many parts of society that includes the scholars, general society, and the governments themselves, especially in its inclusion in the current Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP . Thus, the idea to establish an Investment Court System ICS is conceived by the European Union EU as the solution to the drawbacks of ISDS for the TTIP and all prospective investment agreements of the EU. In relation to this, the prominent drawbacks of the current ISDS along with the ICS as the solution to those drawbacks had been the main questions and objectives of this research. Here, based on the normative research method, in which the analysis of secondary data sources is conducted, it had been found that there are six prominent drawbacks of ISDS. Those main drawbacks consist of the inexistence of control toward the awards, inconsistency, transparency, arbitrators rsquo competence, conflict of interest, and effects on the sovereignty. Respectively, ICS encounters each of the drawbacks through the establishment of Appeal Tribunal, Judges with secure tenancy in upholding the consistency, adopting the UNCITRAL Rules of Transparency, setting the minimum qualification for the Judges, eradicating the party appointment for the arbitrators along with the dual roles of the arbitrators, and a stronger protection to the sovereignty of the Host States through tackling the aforementioned drawbacks. In the conclusion, the features of the proposed ICS shall be able to fix the problems in the current ISDS and therefore, ICS is a better mechanism compared to the current ISDS. "

"Tesis ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Kubamelakukan deregulasi atas investasi asing di era kepemimpinan Raul Castro.Deregulasi meliputi revisi Undang-Undang perihal investasi asing, perombakansistem perpajakan serta memberikan jaminan hukum kepada para investor asing.Penelitian ini menggunakan penjelasan dari Margaret Hermann tentang pengaruhkarakteristik personal seorang pemimpin dalam menentukan preferensi kebijakan,serta penjelasan dari Glenn Biglaiser dan Karl DeRouen mengenai faktor-faktor yangmempengaruhi reformasi ekonomi di kawasan Amerika Latin. Penelitian inimenemukan bahwa besarnya kekuasaan yang dimiliki badan eksekutif, restrukturisasihutang luar negeri Kuba, pertumbuhan ekonomi Kuba yang mengalami perlambatan,serta perilaku kepemimpinan Raul Castro yang cenderung pragmatis, berpengaruhdalam deregulasi investasi asing di Kuba.

---

This thesis aimed to understand factors influencing the deregulation of foreign

investment in Cuba during Raul Castro’s administration. Deregulation includes

revision on foreign investment act, tax reforms and law protection for foreign

investors. This study used Margaret Hermann’s explanation about the impact of

personal characteristic leader in policy preferences, and explanation from Glen

Biglaiser and Karl DeRouen about factors which affect the economic reform in Latin

America. This study found that the large power of Cuba’s executive body, the Cuba’s

foreign debt restructure, the deceleration of Cuba’s economic growth and the

tendency on Raul Castro’s pragmatic behavior, are influencing on deregulation of

foreign investment in Cuba."

"Pemutusan hubungan kerja merupakan hal yang sangat dihindari baik oleh pekerja maupun pengusaha. Hal ini dikarenakan terdapat banyak potensi konflik yang terjadi karena pemutusan hubungan kerja. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial haruslah mengutamakan musyawarah dan mufakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Undang-Undang PPHI menawarkan metode penyelesaian perselisihan yang dapat dilakukan diluar pengadilan. Melakukan perundingan bipartit, konsiliasi, arbitrase, dan mediasi merupakan opsi yang ditawarkan Undang-Undang PPHI demi menciptakan solusi yang dapat menguntungkan bagi semua pihak. Mengenai pelaksanaan perundingan bipartit, serikat pekerja/buruh atau pengusaha dapat memohonkan pendampingan kepada perangkat organisasinya masing-masing. Berbicara mengenai organisasi para pekerja, pastinya tidak akan lepas dari eksistensi serikat pekerja. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat menggunakan kuasa pekerja yang diberikan kepada serikat pekerja. Skripsi ini menjelaskan permasalahan mengenai kewenangan serikat pekerja yang mewakili pekerja berdasarkan kuasa untuk dapat menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan juga melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan, kewenangan serikat pekerja sebagai penerima kuasa pekerja dalam upaya penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit akan berlaku dan berjalan sesuai dengan kuasa yang dituangkan dalam surat kuasa yang telah diberikan oleh para pekerja sebagai pemberi kuasa.

---

Termination of employment is something which is highly avoided by both workers and employers. It is because there are many potential conflicts which occur due to termination of employment. Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes stipulates that the settlement of industrial relations disputes should prioritize deliberation and consensus. Therefore, in order to realize it, the PPHI Law offers a dispute resolution method which can be conducted outside the court. Furthermore, conducting bipartite negotiations, conciliation, arbitration and mediation are options which offered by the PPHI Law in order to be able to create solutions which useful for all parties. Regards to the implementation of bipartite negotiations, trade/labor unions or employers can request assistance from their respective organizational units. In addition, discussing about worker’s organizations certainly cannot be separated from the existence of trade unions. Settlement of disputes on termination of employment can use the power of attorney which is given to the union. This thesis explains the problem regards to the authority of trade unions which represent workers based on power of attorney to be able to resolve disputes over termination of employment by conducting an analysis of the Supreme Court Decision Number 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Moreover, this study used normative juridical research methods; besides, conducted literature studies in order to obtain secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The results of the shows that the authority of the trade union as the recipient of the worker’s power of attorney in efforts to resolve disputes through bipartite negotiations will apply and operate in accordance with the power set forth in the power of attorney which has been given by the workers as the authorizer."

"Sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang PDB tertinggi, bahkan di masa pandemi Covid-19. Ironisnya, data BPS mencatat setidaknya 25,14 juta penduduk berada di bawah garis kemiskinan dengan 15,15 juta diantaranya merupakan penduduk di wilayah pedesaan yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. TaniFund merupakan perusahaan rintisan yang memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kegiatan operasionalnya. TaniFund membangun kemitraan dengan petani di pedesaan dan membuka akses ke permodalan lewat sistem peer-to-peer lending. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan gambaran TIK pada program kemitraan TaniFund dengan petani mitra, menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi melalui studi literatur, dokumentasi, observasi serta wawancara mendalam. Hasil penelitian mengidentifikasi berbagai bentuk pemanfaatan TIK dan perannya sebagai enabler. Pemanfaatan TIK juga memungkinkan pertukaran data dan informasi yang lebih lancar, lebih cepat, lebih transparan dan akuntabel, serta mendorong inklusi keuangan. Terdapat dampak postif dan negatif yang ditemukan dalam penelitian ini serta temuan lainnya yang terdiri dari terpenuhinya pemenuhan strategi pengentasan kemiskinan lainnya serta terdapat pemenuhan variabel-variabel inovasi sosial dalam model bisnis dan program kemitraan. TaniFund secara keseluruhan

---

The agricultural sector is one of the highest contributors to Indonesia’s GDP, even during the Covid-19 pandemic. The irony is that based on Indonesian Central Bureau of Statistics data, at least 25.14 million Indonesian were below the poverty line, with 15.15 million lives in rural areas and the majority of whom worked in the agricultural sector. TaniFund is a startup company that has a vision to improve the welfare of farmers by utilizing information and communication technology (ICT) in its operational activities. TaniFund builds partnerships with farmers in rural areas and opens access to capital through a peer-to-peer lending system. This study aims to describe the ICT in the TaniFund partnership program with farmers, using qualitative methods and a phenomenological approach through literature study, documentation, observation and in-depth interviews The results of the research identified various forms of ICT utilization and their roles as enablers. ITC utilization also allows the smoother, faster, more transparent and accountable data and information exchange, as well as encourages financial inclusion. There are positive and negative impacts found in this study as well as additional impacts including of the fulfilments of other poverty alleviation strategies and the fulfilments of social innovation variables in TaniFund overall business model and partnership programs"

"Penelitian ini mengkaji dan menelusuri aturan terkait kepastian hukum pada penggunaan compliment dan pengaruhnya terhadap nilai pajak yang ada di Kota Tangerang. Kota Tangerang yang menjadi tempat dilakukannya penelitian memiliki alasan yang kuat karena memiliki wilayah teritorial yang mencakup wilayah bandara. Tingginya mobilitas wilayah bandara akan berbanding lurus dengan penyewaan kamar hotel baik digunakan untuk menginap ataupun hanya sekedar untuk transit. Namun tingginya mobilitas wilayah bandara belum sebanding lurus dengan penerimaan pajak hotel yang diterima oleh pemerintah Kota Tangerang. Compliment merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pengusaha hotel untuk mendatangkan daya beli konsumen, tetapi dalam prakteknya compliment justru menjadi alat yang digunakan sebagau upaya wajib pajak dalam penghindaran pajak. Celah ini digunakan karena tidak diaturnya penggunaan compliment di Peraturan Daerah. permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berupa analisis terhadap mekanisme penggunaan Compliment pada setiap transaksi di Hotel, selanjutnya pengaruhnya terhadap nilai pajak di Kota Tangerang serta urgensi dari kepastian hukum terhadap penggunaan compliment pada setiap transaksi di Hotel. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan teori-teori yang berkaitan dengan hukum pajak guna meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hierarki perundang-undangan yang ada.

---

This study examines and explores the rules related to legal certainty in the use of compliments and their impact on the tax value in Tangerang City. The city of Tangerang, where the research was conducted, has strong reasons because it has a territorial area that includes an airport area. The high mobility of the airport area is directly proportional to the rental of a hotel room whether it is used for overnight stays or just for transit. However, the high mobility of the airport area is not directly proportional to the hotel tax revenue received by the Tangerang City government. Compliment is one of the methods used by hotel entrepreneurs to generate consumer purchasing power, but in practice, compliment is actually a tool used by taxpayers in tax avoidance. This gap is used because the use of compliment is not regulated in the Regional Regulation. The problems studied in this study are in the form of an analysis of the mechanism for using Compliment in every transaction in hotels, then the effect on the tax value in Tangerang City and the urgency of legal certainty for the use of compliment in every transaction in hotels. This research was compiled using the normative legal writing method with the theoretical approach related to tax law in order to examine legal certainty based on literature studies and existing legal hierarchies."

"Penelitian ini membahas tentang perselisihan yang terjadi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Pekerja dianggap mangkir karena menolak perintah mutasi dari pengusaha dan penyelesaiannya. Pembahasan dilakukan berdasarkan teori-teori yang dikemukakan para ahli serta ketentuan undang-undang nasional yang berlaku, serta analisis terhadap peraturan perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif karena menirikberatkan pada ketentuan undang-undang, teori-teori, asas-ass, konsep-konsep, sertai akidah hukum dengan cara menganalisisnya. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Ketentuan terkait mutasi diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan yang merupakan hasil dari kesepakatan pengusaha dan pekerja, demi mencegah kesewenang-wenangan, pengusaha harus mengacu pada Pasal 32 Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam memberikan perintah mutasi, agar seimbang, pengusaha juga berhak untuk melakukan PHK terhadap pekerja yang menolak mutasi dengan alasan mangkir. Pekerja berhak untuk mengajukan penolakan terhadap perintah mutasi namun masih berkewajiban untuk menjalankan perintah mutasi sembari melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menunda atau membatalkan perintah mutasi.

---

This study discusses disputes that occur due to termination of employment (LAYOFFS) because a worker is considered absent from work because of refusing work transfer orders from employers and how to resolve the disputes. The studies are performed based on theories put forward by experts and applicable national laws and regulations, as well as an analysis of company regulations used in this study. This research uses a juridical-normative method because it focuses on laws and regulations, theories, principles, concepts, and legal principles by analyzing them. The data obtained from literature studies and document studies are analyzed using descriptive-qualitative methods. General requirements related to work transfer are regulated in employment agreements or company regulations, which are the result of the agreements between employers and workers. To prevent arbitrariness, employers must refer to Article 32 of the Manpower Law in providing work transfer orders. To balance it, employers also have the right to lay off workers who refuse transfer because workers are considered absent from work. Workers have the right to reject a transfer order, but are still obliged to carry out the transfer order while making the necessary efforts to postpone or cancel the transfer order.

"

"Penelitian ini mengkaji fenomena radikalisme di indonesia dan upaya Banser menangkalnya dalam perspektif intelijen. Sejatinya, fenomena radikalisme bukanlah hal yang baru terjadi. Radikalisme atau yang di sebut juga intoleransi ini terjadi di hampir seluruh wilayah. Kemunculan radikalisme ini tidak hanya sekedar mencari eksistensi dengan memgadakan perkumpulan atau sekedar mengangkat spanduk saja, melainkan juga secara siatematis masuk ke arah politik praktif. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, Banser bertugas menangkal Radikalisme dan sikap intoleransi. Peneliti menggunakan teori Open Source Intelligent (OSINT) dan teori kontra Intelijen untuk menganalisis upaya Banser melakukan kegiatan intelijen dalam rangka menangkal Radikalisme tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi Banser menangkal radikalisme antara lain penyelidikan, penggalangan, pengamanan, penanaman nilai dan bela negara. Adapun Banser dalam memanfaatkan upaya OSINT adalah dilakukan dengan tahapan metode mulai dari grabbing, monitoring, infiltrasi, profiling, pengolahan, analisa dan desiminasi data serta pengamanan data.

---

This research examines the phenomenon of radicalism in Indonesia and Banser's efforts to counteract it from an intellegence perspective. In fact, the phenomenon of radicalism is not a new thing. Radicalism or what is also known as intolerence occurs in almost all regions. The emergence of this radicalism does not only seek existence by holding associations or just raising banner's, but also systematically enters into practical politics. As the Nahdlatul Ulama Autonomous Body, Banser is tasked with counteracting radicalism and intolerance. Researchers use Open Source Intellegent (OSINT) theory and counterintelligence theory to analyze Banser's effort to carry out Intellegence activities in order to counterect this radicalism. The results of the study show that Banser's strategy of counterecting radicalism includes investagation, security, raising, instilling, values, and defending the country. Banser's effort to utilize OSINT are carried out in stages, starting, from grabbing, monitoring, infiltration, profilling, processing, analysis, and data dissemination, as well as data security."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak yang menerbitkan ketetapan pajak kurang bayar menjelang daluwarsa penerbitan di KPP Pratama Kedaton. Hasil dari SKPKB tersebut memiliki tingkat ketidaksetujuan yang tinggi pada tahun 2015, kemudian menurun dan meningkat lagi pada tahun 2019. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa implementasi pemeriksaan pajak yang menerbitkan ketetapan pajak kurang bayar menjelang daluwarsa penerbitan ketetapan pajak di KPP Pratama Kedaton memberikan kontribusi yang kurang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun pajak yang lain. Faktor pendukung dalam pemeriksaan pajak ini adalah berfokus kepada lebih sedikit pos pemeriksaan, reminder ketika melakukan pemeriksaan, dan wajib pajak yang kooperatif dan proaktif. Faktor penghambat pemeriksaan pajak ini adalah wajib pajak yang kurang kooperatif dan terbatasnya waktu wajib pajak.

---

This study discusses the implementation of tax audits that issues a notice of tax underpayment assessment before the issuance expiration date at KPP Pratama Kedaton. The results of the SKPKB had a high level of disapproval in 2015, then decreased and increased again in 2019. This thesis uses a qualitative approach with descriptive type of research. This research gives the result that the implementation of the tax audit which issues the tax underpayment assessment before the tax assessment expiration date at KPP Pratama Kedaton gives a less significant contribution compared to other tax years. Supporting factors in this tax audit are focusing on fewer checkpoints, reminders when conducting audits, also cooperative and proactive taxpayers. The inhibiting factors for this tax audit are taxpayers who are less cooperative and the limited time for taxpayers."

"Gagalnya proses denazifikasi Jerman Barat, biasnya media massa, serta terlihatnya dukungan pemerintah terhadap memicu ketidakpercayaan publik. Ketidakpuasaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pun mulai memunculkan kelompok radikal kiri yang intensi awalnya adalah menyuarakan pendapat. Namun, karena tidak ada perbubahan, kelompok tersebut berubah menjadi kelompok teroris yang meresahkan. Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana film Der Baader Meinhof Komplex (2008) digambarkan melalui penokohan Ulrike Meinhof. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana penggambaran positif dan Ideologi awal RAF melalui tokoh Ulrike Meinhof. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan argumentative berdasarkan tinjauan Pustaka. Untuk mengkaji penggambaran RAF yang direpresentasikan oleh Ulrike Meinhof dalam kerangka budaya, adegan dan dialog dari film Der Baader Meinhof Komplex (2008) akan dianalisis menggunakan teori representasi Stuart Hall. Analisis menunjukan bahwa RAF merupakan kelompok yang memiliki tujuan yang baik namun tidak terkendali dalam perkembangannya.

---

The failure of the West German denazification process, the bias of the mass media. And the appearance of government support sparked public distrust. The public's dissatisfaction with the government's performance has also begun to create radical leftist group, whose initial intention was to voice opinions. However, because nothing has changed, the group has turned into a troubling terrorist group. This thesis will discuss how the film Der Baader Meinhof Komplex (2008) is depicted through the characterization of Ulrike Meinhof. The purpose of this research is how to describe the positive and initial ideology of the RAF through the character Ulrike Meinhof. The method used in this research is a qualitative method with an argumentative approach based on a literature review. To study the RAF depiction represented by Ulrike Meinhof in a cultural framework, scenes and dialogues from the Der Baader Meinhof Komplex (2008) film will be analysed using Stuart Hall's theory of representation. The analysis shows that the RAF is a group that has good goals but is not controlled in its development."

""ABSTRAK"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh siklus hidup perusahaan terhadap kebijakan perusahaan. Siklus hidup perusahaan diklasifikasikan berdasarkan Dicksinson 2010 Classification Scheme DCS . Kebijakan perusahaan terdiri dari kebijakan investasi, pendanaan eksternal utang dan saham , dan cash holdings. Dengan menggunakan 770 sampel perusahaan industri manufaktur dari tahun 2010 ndash; 2016, ditemukan bukti bahwa kebijakan investasi perusahaan bergerak menurun secara monotonic seiring dengan berkembangnya perusahaan. Kebijakan penerbitan saham bergerak menurun seiring dengan berkembangnya perusahaan dari tahap introduction ke tahap mature, selanjutnya mengalami kenaikan ketika perusahaan bergerak dari tahapan mature ke shake-out/decline. Pergerakan nilai penerbitan utang jangka panjang membentuk pola menurun dan monotonic seiring dengan perkembangan siklus hidup perusahaan. Pergerakan hubungan antara nilai cash holdings perusahaan dengan siklus hidupnya membentuk pola hump shape. Cash holdings akan meningkat seiring perusahaan bergerak dari tahapan introduction ke mature, lalu menurun pada tahapan mature ke shake-out/decline.Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan keuangan perusahaan bergerak mengikuti siklus hidupnya."

---

""ABSTRACT"This study is aimed to investigate the impact of corporate life cycle on corporate policy. Firms sample classified into different life cycle stages using the Dickinson 2011 Classification Scheme. Corporate policies in this study defined as investment, external financing debt and equity issuance , and cash holdings. Using 770 observations of manufacturing company listed in IDX from 2010 ndash 2016, it is found that firms will invest less as they become more mature. As of equity issuance, firms will decrease their equity issuance as they move from the introduction phase to the mature phase. Mature and shake out decline firms will issue more equity. For debt issuance policy, firms will issuing less debt as they become more mature. Firms will increase their cash holdings as they move from the introduction phase to the mature phase. Mature and shake out decline firms will hold less cash. Collectively, our results show that corporate policies follow a corporate life cycle. "