Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang industri senjata di Indonesia sejak bernama Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat Pabal AD tahun 1958 hingga menjadi Perindustrian Angkatan Darat Pindad tahun 1962-1983 dan kemudian menjadi Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis di tahun 1983-1998 dengan nama PT. Pindad Persero . Terdapat juga gambaran kegiatan industri senjata di Indonesia dari masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sampai akhir pemerintahan Orde Lama. Posisi geografis Indonesia yang berada di lingkungan strategis dunia membuat negara kepulauan ini menghadapi resiko dalam bidang pertahanan. Inti dari pertahanan Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia TNI yang dilengkapi dengan Alat Utama Sistem Persenjataan Alutsista yang memadai. Dalam melengkapi Alutsista, Indonesia menerapkan dua kebijakan, pertama membeli dari negara lain dan kedua memproduksi Alutsista dari dalam negeri yang diwujudkan dalam industri pertahanan. Pindad awalnya bergerak untuk membantu kelancaran kegiatan Angkatan Darat AD dengan menyediakan senjata dan peralatan militer. Setelah menjadi Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis BUMNIS , Pindad berganti nama menjadi PT. Pindad Persero dengan kegiatan utama melakukan produksi bidang alat dan peralatan yang membantu kebijakan pertahanan dan keamanan Indonesia.

---

This thesis discusses about the arms industry in Indonesia since it was named Artificial Equipment Factory Pabal AD in 1958 to become Industry of the Army Pindad in 1962 1983 and later became the State Owned Enterprise Strategic Industries in 1983 1998 under the name of PT. Pindad Persero . There is also an overview of the activities of the arms industry in Indonesia from the reign of Colonial Indies to the end of the Old Order government. Indonesia 39 s geographical position in the strategic environment of the world makes this archipelagic country at risk in the field of defense. The core of Indonesia 39 s defense is the Indonesian National Army TNI equipped with the main tool System Armament Alutsista is adequate. In equipping Alutsista, Indonesia implements two policies, first buying from other countries and second producing Alutsista from domestic which embodied in defense industry. Pindad initially moved to help smooth the activities of the Army AD by providing weapons and military equipment. After becoming a State Owned Enterprise Strategic Industries BUMNIS , Pindad changed its name to PT. Pindad Persero with the main activities of producing the field of tools and equipment that help the Indonesian defense and security policy."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kebangkitan kretek di Kediri tahun 1950-1959. Industri kretek telah memberi sumbangan berarti bagi penerimaan negara serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi buruh-buruh dan masyarakat yang terlibat dalam industri ini sejak masa kolonial, salah satunya di Kediri, yang merupakan daerah perkembangan industri kretek terbesar kedua setelah Kudus. Akan tetapi, industri ini mengalami keterpurukan sejak tahun 1942 hingga 1950. Mamasuki tahun 1950 industri kretek di Kediri mulai bangkit kembali, namun berbagai rintangan harus dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode sejarah berupa penelusuran sumber heuristik yang dilakukan baik dari arsip-arsip Kabinet RIS dan Kabinet Presiden serta majalah dan surat kabar tahun 1949 mdash;1959. Selain itu, fakta-fakta terkait lainnya, ditemukan dalam dokumen-dokumen sezaman yang dipilih secara cermat keabsahan dan kesesuaiannya kritik . Lalu, penafrisan interpretasi dilakukan dengan mengaitkan permasalahan, fakta, dan data-data temuan dengan situasi yang terjadi, kemudian disusun secara sistematis sebagai sebuah kisah sejarah historiografi . Proses konstruksi terhadap fakta-fakta tersebut melahirkan kesimpulan bahwa industri kretek di Kediri, Jawa Timur mampu menghadapi rintangan yang muncul dan mengalami kebangkitan pada tahun 1950-1959

---

ABSTRACTThis research discusses about kretek revival in Kediri from 1950 to 1959. The kretek industry has made a significant contribution to state revenues as well as providing employment opportunities for workers and communities involved in the industry since the colonial period, one of them in Kediri, which is the second largest development area of the kretek industry after Kudus. However, the industry suffered from 1942 to 1950. In 1950 the kretek industry in Kediri began to rise again, but various obstacles had to be faced. This research uses historical method in the form of source search heuristic done both from the archives of RIS Cabinet and Presidential Cabinet and magazines and newspapers from 1949 1959. In addition, other relevant facts, found in the contemporaneous documents carefully chosen its validity and suitability criticism . Then, interpretation is done by linking problems, facts, and findings to the situation, then organized systematically as a historical story historiography . The construction process of these facts led to the conclusion that the kretek industry in Kediri, East Java was able to face the obstacles that emerged and experienced a revival in 1950 1959."

"Pasca depresi ekonomi tahun 1930, Jawa Timur bereskalasi membangun industri kreteknya sendiri dengan Sampoerna milik Liem Seeng Tee sebagai salah satu perusahaan yang patut diperhitungkan. Sempat beberapa tahun terseok karena tak ada penerus, Aga Sampoerna dan keturunannya berusaha membangun kembali perusahaan Hanjaya Mandala Sampoerna. Modernisasi perusahaan secara besar-besarandilakukan pada masa kepemimpinan Putera Sampoerna, yang kemudian mencuri perhatian Philip Morris International. Penelitian inimengkaji transformasi Hanjaya Mandala Sampoerna di bawah kepemimpinan Putera hingga kesepakatan akuisisi PT HM SampoernaTbk oleh Philip Morris pada tahun 2005. Penelitian ini menganalisis kinerja perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi. Hasilnya menunjukkan bahwa akuisisi Philip Morris tidak berpengaruh buruk bagi perusahaan dan keluarga Sampoerna. Akuisisi oleh Philip Morris menjadi babak baru dalam bisnis keluarga Sampoerna yang tak lagi berkutat dalam industri tembakau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Di kala penelitian lain lebih banyak membahas periklanan, hukum, danmanajemen perusahaan, penelitian ini menggunakan arsip kolonial dan berita sezaman untuk merangkai sejarah PT Hanjaya MandalaSampoerna Tbk, khususnya mengenai modernisasi yang dilakukan pada kepemimpinan Putera Sampoerna serta langkah ekspansimultiusaha yang diambil pasca akuisisi.

---

After the Great Depression in the 1930s, East Java escalated to build its kretek industry with Liem Seeng Tee's Sampoerna as one of the companies to be reckoned with. For several years with no heir, Aga Sampoerna and his descendants decided to reassemble the HanjayaMandala Sampoerna company. The company's modernization was carried out on a large scale during the leadership of Putera Sampoerna, which later caught the notice of Philip Morris International. This study analyzes the change of Hanjaya Mandala Sampoerna under the leadership of Putera until the acquisition agreement of PT HM Sampoerna Tbk by Philip Morris in 2005. This study analyzes the company's performance before and after the acquisition. The results show that the acquisition of Philip Morris does not harm the companyand the Sampoerna family. The acquisition by Philip Morris marks a new chapter in the Sampoerna family business which no longer concerned with the tobacco industry. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques literature study. While other studies focus more on advertising, law, and corporate management, this research uses colonial archives and contemporary news to compile the history of PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, primarily concerning the modernization carried out on Putera Sampoerna's leadership and the multi-business expansion steps taken after the acquisition."

"Identification of some chemicals weapons in the water and organic sample has been carried out during 21th proficiency testing conducted by OPCW (Organisation prohibition of chemical weapon)"

"Kebijakan embargo senjata yang diterapkan Barat kepada China menjadikan Rusia sebagai satu-satunya partner China dalam kerjasama transfer persenjataan. Kondisi ini menjadikan Rusia memiliki peranan yang sangat signifikan dalam upaya peningkatan kekuatan militer China. Namun demikian, transfer persenjataan China dari Rusia terus-menerus menurun pada periode 2006- 2010 sekalipun China masih tetap berusaha untuk meningkatkan kekuatan militernya. Bila nilai transfer ini diteliti lebih lanjut, ternyata hanya sistem persenjataan pesawat dan kapal yang memiliki nilai transfer yang menurun. Ini dikarenakan China kini lebih memilih untuk mengembangkan sendiri sistem persenjataannya dan hanya membeli komponen persenjataan yang belum mampu diproduksinya secara domestik.

---

The policy of Western states to apply arms embargo to China makes Russia as the only partner for China in the cooperation of arms transfer. This condition makes Russia has a very significant role in China?s effort in increasing its military power. Yet, the value of China?s arms transfer from Russia keeps decreasing in period 2006-2010 although China is still trying to increase its military power. If we look deeper to the explanation of the arms transfer, only aircraft and ships which have the decreasing values of arms transfer in this period. This situation happens because China now prefers developing its own weapon systems and only buys the arms components in which it is still not able to produce domestically."

"Upaya pelarangan senjata kimia telah dimulai sejak lebih dari satu abad yang lalu. Tahun 1874 negara-negara Eropa sepakat mengeluarkan Deklarasi Brussel yang melarang penggunaan racun dan peluru beracun dalam perang. Tahap berikutnya telah ditandatangani deklarasi dalam Konferensi Den Haag tahun 1899 yang mengutuk penggunaan proyektil tunggal yang merupakan difusi dari gas-gas asphyxiating (pencekik pernafasan) atau deleterious (merusak). Meskipun telah ada deklarasi-deklarasi tersebut, namun senjata kimia tetap dipakai dalam Perang Dunia I yang telah mengakibatkan korban jiwa lebih dari 100.000 jiwa dan satu juta orang cedera. Pada tahun 1925, Protokol Jenewa telah ditandatangani guna melarang penggunaan gas-gas yang bersifat asphyxiating dan beracun. Namun protokol ini tidak melarang pengembangan, produksi, penimbunan atau penyebarannya serta mekanisme penanganan apabila terjadi pelanggaran. Pada tanggal 3 September 1992, Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa berhasil merampungkan negosiasi dan mengesahkan teks Konvensi Senjata Kimia (the Conventionon the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction). Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut dan meratifikasi dengan Undang-Undang No.6 tahun 1998. Saat ini Indonesia memang bukan termasuk negara yang memiliki dan mampu membuat senjata kimia. Keputusan Pemerintah untuk meratifikasi Konvensi telah menimbulkan spekulasi yang perlu dijelaskan dan didiseminasikan secara nasional. Ada yang beranggapan keputusan Pemerintah merupakan keputusan yang tergesa-gesa dan belum perlu, karena Indonesia belum memiliki teknologi persenjataan yang diklasifikasikan dalam Konvensi. Adapula yang beranggapan keputusan ratifikasi merupakan keinginan negara-negara besar yang memiliki kepentingan tertentu dengan Indonesia. Kesimpangsiuran keputusan ratifikasi Pemerintah membuat Penulis tertarik untuk membahasnya lebih jauh. Dalam Tesis ini Penulis berusaha untuk menjelaskan permasalahan Senjata Kimia dalam kerangka kepentingan Indonesia yang menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Apabila dikaitkan dengan sifat politik luar negeri seperti itu, maka akan terlihat beberapa alternatif yang muncul berkenaan dengan keputusan ratifikasi, seperti adanya tekanan untuk menaati rejim Konvensi dan Verifikasi atau suatu usaha untuk melindungi perekonomian Indonesia yang memang banyak mengkonsumsi bahan kimia. Dalam proses penulisan tesis ini, penulis mengambil data dan referensi yang berasal dari buku, jurnal, buletin, surat kabar, dokumen tertulis lain dan sedikit wawancara."

"ABSTRAKKesehatan merupakan faklor paling utama dalam kehidupan. baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa. Bioterorisme merupakan ancaman yang harus diantisipasi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Tanpa kesiapan yang memadai, dapat menimbulkan gangguan diberbagai bidang. Selain gangguan keamanan, juga berdampak pada industri perunggasan, peternakan, kegiatan pariwisata, tenaga kerja (meningkatnya jumlah pengangguran), sosial-ekonomi, politis, dan gangguan terhadap pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar manusia, terutama kesehatan. Merebaknya wabah penyakit menular di Indonesia erat kaitannya dengan praktik terorisme, seperti wabah flu burung ,wabah antraks maupun wabah polio(lumpuh layu)_ Penggunaan senjata biologi ini sangat mungkin dilakukan dan mempunyai dampak yang sangat mengerikan karena dijalarkan melalui kontaminasi, visibilitas rendah,daya kembang yang tinggi, mudah didapat, bisa dikembangkan dengan biaya yang murah dan penyebarannya cukup mudah serta tidak berakibat pada struktur yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis melalui peneliliaan kepustakaan dan survey lapangan serta wawancara dengan para pakar untuk mendapatkan datalinformasi. Dan sebagian menggunakan pendekatan kuanlitatif, yakni teknik Analitical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan alternatif strategi berupa saran yang sebaiknya digunakan untuk menghadapi potensi ancaman senjata biologi sebagai upaya dalam menunjang Ketahanan Nasional Indonesia, maka diperoleh beberapa alternatif cara sebagai berikut:Alternatif pertama adalah Segera membuat Undang-undang secara khusus yang menangani akibal kejahatan senjata biologi. Alternatif kedua adalah Memperketat sistem keamanan terhadap laboratorium-laboratorium yang terindikasi dapat membuat senjata biologi. Alternatif ketiga adalah Kerja sama dengan seluruh instansi terkait di tingkat nasional dan mengadakan jaringan kerjasama internasional.

---

ABSTRACT

Health is the most important thing in human life, for our life, family, society, and our nation. Bioterrorism is the threat that to be anticipated by all countries including also Indonesia. With not enough preparedness will impact on various sector.In addition to security threat also will impact on the poultry husbandry, animal husbandry, tourism, labor force (increasing jobless quantity), socio economic, politics, and effect on unfulfilled the basic requirements, mainly on the health. The spread of disease (epidemic) in Indonesia is suspected link closely to terrorism threat, e.g. bird flue, anthrax also polio. Using biological weapon is possible implemented and will lead to worst condition because disseminate by contamination, low visibility, high potency, easy for delivery, developed with low cost and easy to spread and also will cause no damage to existing infrastructure. The method used for this research is analytical descriptive using library study, field survey and interviewing with expert to get the data and information. In addition also quantitative approach using Analytical Hierarchy Process (AHP) to determine alternative strategy and suggestion for facing the threat of biological weapon in order supporting Indonesian National Resilience. hence obtained several alternatives as follows : The first alternative is to make regulation or law urgently and specifically on the crime of biological weapon. The second alternative is to make strictly security system on the laboratories that potentially can be used for producing biological weapon. The third alternative is build cooperation of all the related institution on the national level and expanded further with internationally cooperation."

"Senjata ringan dan kaliber kecil adalah sebuah isu yang sangat kompleks dan oleh karena itu harus ditangani secara hati-hati pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Di Asia Tenggara, isu ini pertama kali dibahas oleh para menteri ASEAN di Malaysia pada tahun 1997, guna menekankan pentingnya kerja sama regional untuk membasmi kejahatan transnasional. Tragedi WTC tanggal 11 September 2001 di New York, Amerika Serikat, mendorong para pengambil keputusan di ASEAN untuk memikirkan kembali upaya-upaya memerangi terorisme. Hal tersebut dilakukan, antara lain, dengan mengangkat isu proliferasi senjata ringan dan kaliber kecil. Diskusi tentang isu ini terungkap pula ketika Presiden Rl Megawati Soekarnoputri mengunjungi beberapa negara ASEAN pada akhir Agustus 2001, yang kemudian diikuti oleh beberapa pernyataan resmi ASEAN lainnya sehingga memperkuat sinyalemen bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan bagian penting dari jalur distribusi senjata ringan dan kaliber kecil baik secara iiegal ataupun legal, yang harus diatasi secara kolektif. "