Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang tanggapan pemerintah militer bakufu terhadap penyebaran agama Kristen di Jepang antara abad 16-17 dan Pemberontakan Shimabara, kejadian yang sering dianggap sepenuhnya didasari oleh agama karena pihak yang terlibat memberontak memeluk agama Kristen. Pandangan ini didukung oleh beberapa era pemerintahan sebelumnya yang tegas melarang dan mengeksekusi pemeluknya. Berbeda dengan yang terlihat, adanya pelarangan dan pecahnya pemberontakan tersebut tidak serta-merta disebabkan hanya oleh agama. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintahan militer bakufu Jepang tidak hanya berdasarkan perbedaan paham, tetapi juga dipengaruhi sudut pandang shogun terhadap agama Kristen yang semakin memburuk setelah serangkaian insiden dan bakufu ingin melindungi masyarakat Jepang dari pengaruh buruk negara asing. Di sisi lain penolakan keras terhadap pengaruh dari negara lain juga dapat dimaknai sebagai usaha bakufu untuk menjaga agar masyarakat Jepang tetap berada dalam satu paham yang sama, sehingga menguatkan posisi bakufu sebagai pemerintah.

---

ABSTRACTThis study discussed about the military government bakufu rsquo s policy over the spread of Christianity in Japan between 16th and 17th century in which ultimately lead to the Shimabara Revolt, an incident that often explained as a religion based revolt. Such conclusion is achieved because all of the rebels were Christian, and they finally retaliate after several years living under persecution but in reality the main cause of the revolt was not religion. The main focus of this study are to explain how the bakufu react towards the spread of Christianity through policies and what is the main cause of the Shimabara Revolt in relation to the society condition under bakufu rsquo s policies. This study result reveals that the policies applied by the bakufu were not only based of differences in belief, but also affected by the shogun rsquo s viewpoint about Chrisianity that worsened after several incidents and the bakufu wanted to protect Japan from bad foreign influence. On the other hand, these policies could also be interpreted as the bakufu rsquo s effort to keep the people in the same perspective so it would hold the bakufu rsquo s position as the ruler."

"Pada awal masuknya agama Kristen di Jepang tidak serta merta langsung dapat diterima dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat Jepang. Perbedaan paham antara penganut agama Budha dan Shinto (politheisme) dengan agama Kristen (monotheisme) menjadi pemicu banyak terjadinya gesekan-gesekan yang akhirnya menyebabkan kerusakan di beberapa daerah. Hal ini dilihat pemerintah Bakufu bahwa agama Kristen adalah suatu ancaman bagi keberlangsungan kesatuan Jepang. Maka pemerintah Bakufu yang saat itu dipimpin oleh Tokugawa mengeluarkan dekrit-dekrit yang melarang dan mengatur dengan ketat agama Kristen, salah satunya dekrit mengenai sistem Danka pada tahun 1614 yang merupakan sistem keanggotaan kuil Budha dan bersifat memaksa masyarakat Jepang penganut Kristen untuk meninggalkan agama barunya dan berpindah kembali ke agama lamanya yaitu Budha demi dapat menjaga kuil Budha. Sistem Danka ini jugalah yang pada akhirnya menjadi pemicu pemberontakan di Shimabara tahun 1637-1638.

---

At the beginning of the entry of Christianity in Japan, it was not directly accepted by the Japanese and the Government. The difference of thought and way of life between those who are Buddhist and Shinto (polytheism) with those who are Christian (monotheism) made some clash and destruction in some areas. These made the Bakufu government see Christianity as a threat to the unity of the country. Then the Bakufu government which at that time was led by Tokugawa issued some decrees to forbid and regulate the Christianity. One of the decrees was the Danka system in early 1614 that ruled for Buddhist temple membership that force Japanese-Christian to convert back to Buddhist and for maintain Buddhist temple sakes. This Danka system eventually became one of triggers of the Shimabara revolt 1637-1638."

"Jepang sejak pasca Perang Dunia dikenal sebagai negara pasifis. Hal ini terkait Pasal 9 Konstitusi Jepang yang menjadi dasar identitas Jepang. Kebijakan luar negeri Jepang tampak berfokus pada instrumen dan kebijakan ekonomi dalam mencapai kepentingan nasional. Semenjak Shinzo Abe menjabat sebagai Perdana Menteri di tahun 2012, literatur dan media menyoroti perubahan dalam kebijakan luar negeri Jepang yang diawali oleh pengajuan revisi Abe terhadap Pasal 9 sebagai tonggak identitas Jepang. Selain itu, kepemimpinannya turut disoroti sebagai Perdana Menteri dengan masa jabat terlama di Jepang. Untuk menelaah dinamika kebijakan luar negeri Jepang di era kedua Abe, tulisan ini memetakan 44 literatur dalam bentuk artikel jurnal dengan metode taksonomi yang dikategorisasikan ke lima tema utama, yaitu (1) elemen domestik dalam kebijakan luar negeri, (2) hubungan luar negeri Jepang, (3) isu keamanan dalam kebijakan luar negeri Jepang, (4) isu ekonomi dalam kebijakan luar negeri Jepang, dan (5) isu sosial budaya dalam kebijakan luar negeri Jepang. Dari tinjauan kelima tema utama ini, penulis memetakan konsensus, perdebatan, refleksi, dan sintesis untuk menelaah dan memaknai temuan dari persebaran literatur. Literatur-literatur utamanya memperlihatkan kontra terhadap pandangan negatif media massa dan literatur lainnya terhadap Jepang di era kepemimpinan Shinzo Abe. Penulis menemukan bahwa dinamika perubahan yang terjadi dalam kebijakan luar negeri Jepang di era Abe pada periode 2012-2020 dapat dijelaskan oleh faktor geopolitik dan signifikansi Abe sebagai pemimpin negara yang terletak pada peran pengatur proses pembentukan kebijakan luar negeri dalam politik domestik Jepang. Dari temuan tersebut, tulisan ini merekomendasikan beberapa analisis lanjutan dan pentingnya untuk tidak terfokus hanya pada unit analisis struktur ataupun individu, tetapi faktor domestik menjadi signifikan pula untuk dieksplorasi dalam analisis kebijakan luar negeri.

---

Japan has been known as a pacifist country since the post-World War II period, largely due to Article 9 of the Japanese Constitution, which serves as the foundation of Japan's identity. Japan's foreign policy appears to prioritize economic instruments and policies to pursue national interests. Since Shinzo Abe assumed the position of Prime Minister in 2012, literature and media have highlighted changes in Japan's foreign policy, initiated by Abe's proposal to revise Article 9 as a cornerstone of Japan's identity. Additionally, his leadership has been noted for being the longest-serving Prime Minister in Japan. To examine the dynamics of Japan's foreign policy in Abe's second era, this paper maps 44 literature pieces in the form of journal articles, using a taxonomy method categorized into five main themes: (1) domestic elements in foreign policy, (2) Japan's foreign relations, (3) security issues in Japan's foreign policy, (4) economic issues in Japan's foreign policy, and (5) socio-cultural issues in Japan's foreign policy. From the review of these five main themes, the author identifies consensus, debates, reflections, and syntheses to analyze and interpret the findings from the distribution of literature. The main literature shows contrasting views against the negative perceptions of mass media and other literature towards Japan during Shinzo Abe's leadership. The author finds that the dynamics of change in Japan's foreign policy during Abe's era from 2012 to 2020 can be explained by geopolitical factors and Abe's significance as a leader shaping foreign policy processes in Japan's domestic politics. Based on these findings, this paper recommends several further analyses and emphasizes the importance of not solely focusing on structural or individual units of analysis, but also exploring domestic factors in foreign policy analysis."

"Negeri Cina memiliki berpuluh-puluh suku bangsa yang membentuk masyarakat Cina dewasa ini, dengan berbagai kekhususan budaya masing-masing. Salah satu dari suku bangsa - suku bangsa ini ialah suku bangsa minoritas Hui. Suku bangsa ini memeluk agama Islam, tetapi berbudaya campuran yang merupakan hasil akulturasi antara budaya Islam dengan budaya Cina. Mereka inilah yang sering dise_but sebagai kaum muslim Cina.Selain suku bangsa Hui sebenarnya masih ada bebe_rapa suku bangsa minoritas Cina lainnya yang memeluk aga_ma Islam, seperti, suku bangsa Baoan, suku bangsa Salar, dan suku bangsa Uighur. Namun, suku bangsa Hui ini menja_di khas, karena mempunyai sejarah yang menarik yang ter-jalin dengan sejarah Cina sejak pembentukan mereka pada jaman Yuan di Abad ke X1V. Mereka tersebar di seluruh pe_losok negeri Cina saat ini; mereka berbicara memakai baba_sa Cina, berpakaian sebagaimana orang Cina, mendirikan mesjid-mesjid yang tampak luarnya menverupai kuil-kuil."

"Penelitian ini adalah tentang toponimi tujuh kota bandar di Jalur Rempah Pantai Utara Pulau Jawa yang terkenal pada abad ke-15 sampai ke-19. Metode penelitian kualitatif, digunakan untuk pengumpulan data berdasarkan studi literatur atas sumber tertulis filologi, arkeologi-sejarah, sejarah, dan geografi. Penelitian ini dilakukan sebagai studi multidisiplin melalui analisis semantik, semiotik dan toponimi untuk mengeksplorasi toponimi tujuh bandar Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Jepara, Tuban, Gresik, dan Surabaya itu dari sudut pandang trans-linguistik dan arkeologi. Sumber data penelitian. Nama bandar-bandar di wilayah pesisir pantai Utara Pulau Jawa yang dikumpulkan dari sumber tertulis kuno berupa peta geografi, prasasti kuno, naskah kuno, dan hasil wawancara, dalam kaitannya dengan fitur arkeologi yang merupakan lanskap sosial budaya maritim di Jalur Rempah Pantai Utara Pulau Jawa. Toponim merupakan data rekaman yang dapat memperlihatkan sejarah, kontak budaya, dan perkembangan bahasa. Hasil penelitian ini memperlihatkan kaitan hasil kajian toponimi dengan representasi budaya yang diperlihatkan melalui kajian mengenai peran nama tempat dalam kebudayaan sezaman dan pemaknaannya dalam sejarah yang melatarbelakangi bandar pelabuhan kuno pesisir pantai utara Jawa. Melalui sudut pandang linguistik dan arkeologi-sejarah, makna ketujuh toponim sepanjang pantai utara pulau Jawa dilihat sebagai kesinambungan dari siklus kebudayaan. Toponimi dari aspek linguistik memberikan petunjuk terhadap ciri sejarah dan kebudayaan dari suatu wilayah. Kemudian, ilmu sejarah berkontribusi dalam memberikan justifikasi dari temuan arkeologis dan temuan linguistik yang ada. Ilmu arkeologi juga menjadi data pendukung yang kuat untuk memberikan bukti fisik adanya kebudayaan yang pernah hidup dan kontak yang terjadi di bandar-bandar sepanjang pantai utara pulau Jawa. Fitur-fitur arkeologis yang ada menunjukkan konteks budaya berbagai bangsa yang melingkupi setiap bandar, dalam kaitannya dengan sebutan Nusantara sebagai poros maritim dunia pada masa dahulu. Istilah maritim merujuk kepada segala kegiatan manusia yang berhubungan dengan laut dalam menyangga kehidupan mereka. Dengan mempelajari budaya masyarakat pada masa lalu yang menyatukan Nusantara di masa kejayaan Jalur Rempah sebagai jalur perdagangan internasional, diharapkan kelak dapat memperkuat identitas bangsa Indonesia kembali sebagai poros maritim dunia.

---

This research is about the toponymy of the seven ancient port cities on the Spice Route of the North Coast of Java which were famous in the 15th to 19th century. Qualitative research methods were used to collect data based on literature studies on written sources of philology, archeology-history, history, and geography. This research is conducted as a linguistic trans-disciplinary study through semantic, semiotic and toponym analysis to explore the topography of the seven ancient port cities of Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Jepara, Tuban, Gresik, and Surabaya in a linguistic and archaeological approach. Names of ancient ports in the north coast region of Java Island are collected from ancient written sources in the form of geographic maps, ancient inscriptions, ancient manuscripts, and interview results, in relation to archeological features which constitute the social landscape of maritime culture on the Spice Route Ancient Ports in North Coast of Java. Toponyms are the recorded data that show history, cultural contact, and language development.

The results of this study show the link between the results of toponymy studies and cultural representations, as it is shown through the study of the role of place names in contemporary culture and its meaning in history. Through a linguistic and archaeological-historical perspective, the seven toponyms meaning along the North Coast of Java Island is seen as a continuation of the cultural cycle. Toponymy from the linguistic aspect provides clues to the historical and cultural characteristics of a region. Then, history contributes to justifying existed archeological and linguistic findings. Archeology is also a strong supporting data to provide physical evidence of the cultural existence that has lived and the cultural contact which occurred in the ports along the North Coast of Java Island. The existing archeological features show the various cultural contexts of the nations that surround each city, in relation to the term Nusantara as the world's maritime axis in the past. The term maritime refers to all human activities related to the sea in supporting their lives. By studying the culture of society in the past that united the archipelago in the glory of the Spice Route as an international trade route, it is hoped that in the future it can strengthen the identity of the Indonesian nation again as the world's maritime axis."

"ABSTRAKDasar pemilihan topik skripsi ini adalah, karena Serikat Rahasia merupakan salah satu hal yang unik dari sejarah Cina. Serikat Rahasia sebagai organisasi yang - anggotanya sebagian besar adalah orang miskin dan kurang pendidikan, dapat melakukan gerakan yang berwawasan ke-bangsaan, walaupun dalam hal ini masih terbatas pada pengertian sebagai bangsa Hat, bukan bangsa Tiongkok.Dalam Bab I yang merupakan pendahuluan, dan Bab II, diuraikan dengan terinci asal usul dan seluk beluk Seri_kat Rahasia di Cina. Penguraian meliputi hal-hal ; sejarah kelahiran Serikat Rahasia, faktor-faktor pendorong timbulnya Serikat Rahasia, tujuan dan bentuk kegiatannya, keanggotaan dan sistem organisasinya, ritual, sumpah dan upacara pelantikan anggota, wanita dalam Serikat Rahasia, kartu anggota, bahasa_rahasia, serta sanksi atau sistem hukuman dalam Serikat Rahasia. Gerakan yang dilakukan Serikat Rahasia pada abad XIX diuraikan dalam Bab III. Dalam kaitan ini diuraikan pula latar belakang keadaan sosial, ekonomi, dan politik Cina pada masa itu, sehingga dapat memperjelas hu_bungan keadaan tersebut dengan perkembangan dan gerakan Serikat Rahasia di Cina. Beberapa gerakan yang dianggap cukup berhasil dalam sejarah Cina, diambil sebagai con_toh untuk menunju kan sejauh mana peranan Serikat Raha_sia dalam sejarah pergerakan rakyat Cina.Revolusi 1911 yang merupakan perbatasan antara sejarah Cina tradisional dan moderen, dijadikan puncak pengamatan peranan Serikat Rahasia dalam sejarah Cina. Serikat Rahasia sesudah periode ini tidak banyak berinisiatif dalam melakukan gerakan, karena perannya telah diambil alih oleh organisasi profesional maupun oleh or-ganisasi politik, yang berkembang sejalan dengan perkem_bangan sosial, ekonomi dan politik Cina. Serikat Rahasia sejak saat ini lebih menonjol dalam kegiatan kriminal, walaupun hal ini sebenarnya sangat bertentangan dengan tujuan awal terbentuknya Serikat Rahasia di Cina.

---

"

"This book deals with a provincial town attending to its day-to-day business against the backdrop of an exacting war fought far afield against the Habsburgs (1683-99). The dynamics of long-term economic growth were temporarily disturbed by the wartime economy while realignment in center-periphery relations affected the local power structure and practices of status management. Meanwhile, the local elite continued to dominate public life, hence the lives of commoners. This study opens a window onto this world through a close examination of the court records of the town."