Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang kondisi perburuhan di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya setelah dilakukannya nasionalisasi perusahaan, khususnya masalah kondisi sosial ekonomi. Surabaya merupakan kota pelabuhan, dengan aktivitas pelayaran dan perdagangan tersibuk, memunculkan buruh pelabuhan yang memiliki peranan penting dalam aktivitas kepelabuhannya. Setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1949, pemerintah Indonesia mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Secara keseluruhan sektor perekonomian selama periode Hindia-Belanda masih dikuasai pihak Eropa, khususnya Belanda. Salah satu jalan keluar untuk mewujudkan ekonomi nasional yang didipikirkan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda, termasuk perusahaan pelabuhan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penjelasan deskriptif.Hasil penelitian bahwa adanya keterlibatan buruh pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam perjuangan nasionalisasi perusahaan, khususnya perusahaan pelabuhan yang diorganisir oleh serikat buruh SBPP yang didukung oleh PKI melalui SOBSI dengan melalukan aksi pemogokan. Buruh beranggapan bahwa dengan dilakukannya nasionalisasi, maka kondisi sosial ekonomi mereka akan berubah seperti dicita-citakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Metode ini terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

---

ABSTRACTThis reasearh discusses about labor conditions in the port of Tanjung Perak Surabaya after the nationalization of the company is doing, particularly the issue of socio economic conditions. Surabaya is port city, with the activity on a voyage of and trade busiest, led to the emergence of labour that has an important role in of port activities. After, the sovereignty in 1949, the Indonesian government changed the nature of colonial economy into national economy. Generally, the economic sectors during Dutch Indies period was still held by the European, especially the Netherlands. One way out to embodied the national economy by the Indonesian government was nationalizing the Netherlands company, including the port.The result shows that the involvement of Tanjung Perak Surabaya port laborers in the struggle of the nationalization of the company, especially the port companies organized by the SBPP trade unions supported by the PKI through SOBSI by passing strike action. Laborers assume that by nationalization, their socio economic conditions will change as they aspire. The method use in this research is descriptive qualitative, with the approach of historical metods of heuristic, criticism, interpretation and historiography. "

"Pemogokan buruh pernah terjadi di beberapa perusahaan seperti perusahaan air minum, listrik, kereta api dan perusahaan perkebunan. Salah satu kasus pemogokan buruh yang penulis ungkapkan adalah kasus pemogokan buruh perkebunan di Sumatera Timur dari tahun 1950-1958.Memang penulis mengalami kesulitan dalam mengungkapkan semua kasus pemogokan buruh di perkebunan Sumatera Timur, oleh karena itu penulis mencoba untuk mengungkapkan beberapa kasus sebagai mewakili dari kasus pemogokan lainnya. Sementara itu penulis memilih kasus pemogokan yang berhasil dan kasus pemogokan yang tidak berhasil di perkebunan Sumatera Timur setelah kasus-kasus diseleksi berdasarkan pertimbangan sumber-sumber yang ada.Penulis mempergunakan metode deduktif dalam membahas masalah kasus-kasus pemogokan secara umum, yang kemudian penulis baru memusatkan perhatian secara khusus pada pembahasan kasus-kasus pemogokan yang telah dipilih sebagai obyek penulisan skripsi.Penulis memperoleh data-data dari beberapa perpustakaan terutama perpustakaan BKSPPS, Medan (Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Swasta) yang cukup menyediakan arsip-arsip pemogokan buruh perkebunan di Sumatera Timur pada tahun 1950-an. Penulis berusaha menganalisis data-data tersebut apakah relevan atau tidak dengan obyek pe_nulisan skripsi. Selain itu penulis menginterpretasikan data-data yang ada untuk menutupi kekurangan data-data yang lainnya.Penulis menyimpulkan bahwa pemogokan buruh perkebunan disebabkan oleh rasa ketidakpuasan pihak buruh terhadap kebijaksanaan majikan. Ketidakpuasan pihak buruh menjadi sebab-sebab pemogokan. Sebab-sebab pemogokan buruh perkebunan tidak saja disebabkan oleh sebab ekonomi saja, melainkan pemogokan buruh perkebunan Sumatera Timur dipengaruhi juga oleh sebab politik, sosial maupun psikologi.Proses penyelesaian pemogokan buruh perkebunan cukup lama, karena masing-masing pihak tripartie (pihak buruh, majikan dan pemerintah) mempunyai interpretasi yang ber_beda, sehingga pihak buruh tidak selalu puas terhadap keputusan yang telah ditetapkan majikan maupun pemerin-tah. Pemerintah telah menetapkan peraturan yang menga_tur perselisihan perburuhan, namun peraturan itu tidak berhasil pelaksanaannya, kaena pemogokan buruh perkebunan masih saja terjadi dan buruh menganggap bahwa pemogokan hanya dapat dihentikan bukan dengan peraturan itu tetapi dengan dipenuhi tuntutan mereka."

"Penelitian mengenai Perhimpoenan Beambte Spoor dan Tram (PBST) di Bandung pada tahun 1927 ? 1934 ini ditujukan untuk melengkapi penulisan tentang sejarah pergerakan nasional dan sejarah tentang perburuhan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam penelitian penulis hanya menggunakan sumber-sumber tertulis, karena penggunaan sumber lisan tidak memungkinkan untuk dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergerakan serikat pekerja setelah tahun 1927 tidak berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pergerakan serikat pekerja pada awalnya berjalan secara radikal dan revolusioner dengan diwarnai oleh pemogokan-pemogokan yang dilakukan oleh para buruh. Aksi inilah yang digunakan untuk menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dirasa tidak adil oleh para pekerja. Aksi ini turut didukung oleh gerakan-gerakan politik yang kontra terhadap pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Kondisi ini kemudian berubah setelah tahun 1927 dengan adanya pembatasan ruang gerak untuk pergerakan kaum pribumi di Hindia Belanda. Pergerakan serikat pekerja pun kemudian berubah menuju ke arah yang lebih lunak dengan jalan kooperatif dengan pemerintah, terutama untuk mereka yang bekerja di perusahaan negara. Kondisi yang seperti inilah yang kemudian menyulitkan para pekerja untuk memperjuangkan perbaikan hidupnya, ditambah lagi dengan situasi ekonomi malaise yang melanda di Hindia Belanda. Perhimpoenan Beambte Spoor dan Tram (PBST), serikat pekerja untuk kaum beambten --pekerja kelas II-- di dalam Staatsspoorwegen (SS), merupakan salah satunya yang melewati periode tersebut."

"In a report released in 2006, the ILO highlighted the difficultties of labour inspection in its member states and advocated a number of measures to strengthen its effectivenes...."

"ABSTRAKGelombang pemogokan antara tahun 1910-1920 memaksa pemerintah meninjau kembali kebijaksanaannya. Hubungan yang lebih langsung dengan buruh tampak jelas dalam periode ini. Pada tahun 1919 Gubernur Jendral van Limburg Stirum membentuk komisi untuk kemungkinan standar gaji minimum, mengawasi kondisi buruh, sebagai contoh, menyelidiki tingkat kesejahteraan penduduk di Jawa. Kemudian di akhir tahun 1921, Komisi ini dialihkan ka dalam Kan_toor van Arbeid dengan staf yang lebih besar dan fungsi yang lebih luas. Kemerosotan tingkat kesejahteraan pen_duduk Jawa sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1830, di bawah sistem Tanam Paksa. Di mana tingkat perekonomian kolonial menanjak dengan cepat sementara itu kesejahte_raan penduduk sebaliknya kian merosot. Antara tahun 1918-1920, perekonoman tanah Hindia kian merosot. PD I dan malaise yang diakibatkannya menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok mendadak naik. Sudah menjadi jelas bahwa kaum buruhlah yang pertama merasakan akibatnya. Dalam situasi yang serba sulit ini kaum maji_kan tetap tidak mau ambil peduli terhadap tuntutan buruhnya, bahkan para pengusaha-pengusaha besar melakukan kerja sama dan membentuk korporasi. Misalnya kongsi gula (Sugar Syndicate) dengan induk perusahaan Belandanya BB_NISO, sementara usaha-usaha yang sejenis mengikuti jejak di atas. Pemilik penanaman bergabung ke dalam Cultiva_tion Owners, 1918 ada asosiasi para majikan dan onderne-mersraad, dll. Dan tidak mengherankan kalau antara tahun 1918-1920 gelombang pemogokan begitu hebat. Dan skripsi ini mengisahkan tentang perlawanan tersebut.

---

"

"The 18th International conference of labour statisticians was convened at the end of 2008. Its agenda featured, inter alia, the measurement of working time, child labour, decent work, labour underutilization and valunteer work...."

"Based on the 2003 trends in International mathematics and science study, the authors find that negative associations between student employment and academic achievement are stronger in some countriesthan in others - differences likely to result from country-specific work oppurtunities and needs.... "

"Outside of the International labour organization, the united states uses two main chnnels to promote labour standards internationally: bilateral or regional trade agreements and "labour diplomacy"...."