Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan hukum ini menganalisis mengenai pengaturan yayasan di Indonesia beserta permasalahannya di lingkup kepemilikan, penggunaan, dan pengawasan kekayaan yayasan, pengaturan mengenai kekayaan yayasan di Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Switzerland, dan Norwegia, dan juga hasil pengkritisian terhadap permasalahan kekayaan yayasan di Indonesia melalui perbandingan dengan pengaturan kekayaan yayasan di keempat negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk Yuridis-Normatif dengan tipe Deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan mengenai kedudukan yayasan sebagai suatu badan hukum dan juga akan menguraikan mengenai permasalahan kekayaan yayasan di Indonesia. Penelitian ini juga akan secara komprehensif menjelaskan pengaturan kekayaan yayasan di Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Norwegia, dan Switzerland, yang mana pengaturan di keempat negara tersebut lebih terperinci apabila dibandingkan dengan pengaturan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga menguraikan tentang pemecahan masalah kekayaan yayasan di Indonesia yang didapatkan dari hasil perbandingan dengan keempat negara tersebut. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk melakukan perincian terhadap pengaturan kekayaan yayasan yang sudah ada saat ini agar permasalahan-permasalahan tersebut bisa diminimalisir.

---

This legal writing analyzes the regulation of foundations in Indonesia and their issues in the scope of ownership, use and control of the foundation 39 s asset, the regulation of the foundation 39 s asset in the People 39 s Republic of China, Japan, Switzerland and Norway, as well as the results of critiques of the foundation 39 s asset issues in Indonesia through comparison with the foundation 39 s asset regulations in the four countries. The research method used in this research is Juridical Normative with Descriptive type. The results of this study illustrate the position of the foundation as a legal entity and will also describe the problems in the scope of the foundation 39 s asset in Indonesia. The study also describes comprehensively the regulation of foundation rsquo s asset in the People 39 s Republic of China, Japan, Norway, and Switzerland, where arrangements in the four countries are more detailed when compared to Indonesian regulations. The results of this study also describe the problem solving foundation rsquo s asset in Indonesia obtained from the comparison with the four countries. Based on these comparative results, the Government of Indonesia deems it necessary to detail the existing foundation rsquo s asset regulation to minimize these problems."

"Konsep individualitas dan kolektivitas telah lama menjadi bahan perdebatan para ilmuwan sosial. Umumnya mereka berasumsi jika tindakan-tindakan individual dan kolektif tidaklah dapat berdiri sendiri-sendiri, sebab pada dasarnya dua hal tersebut akan selalu ada dalam ketegangan-ketegangan yang muncul dari interaksi manusia itu sendiri. Namun asumsi-asumsi ini hampir semuanya berangkat dari studi terhadap masyarakat tradisional yang sebenarnya telah terikat secara struktur dan kultur atau paling tidak berada dalam suatu ruang bersama seperti kampung atau wilayah yang tentunya telah memiliki standar tersendiri sebagai masyarakat kolektif. Tentu saja jika studinya diubah pada masyarakat virtual yang tidak terikat secara struktur dan spasial seperti pada ruang sosial yang tercipta melalui game online yang memiliki banyak kompleksitas, maka relevansinya bisa saja akan berubah. Penelitian ini menggunakan metode etnografi virtual bertujuan untuk memahami pengetahuan, nilai serta perilaku para pemain game PUBG Mobile ketika mereka berada di dalam permainan maupun ketika menemukan dirinya berada dalam komunitas yang terbentuk oleh ekosistem game itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pemain game PUBG Mobile justru tidak terikat oleh alur permainan (gameplay) yang diusung oleh platform. Dalam ruang interaksi yang kompleks, para pemain justru selalu berada pada situasi antara menjadi individual ataupun menjadi kolektif. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana mereka dibentuk oleh komunitas atau ekosistem game itu sendiri, seperti tren-tren yang dipopulerkan oleh para streamer dan Youtuber yang meningkatkan nilai prestise item-item seperti skin, outfit, skill, kill, rank dan tier yang mengarah pada penguatan unsur individualitas. Hal inilah yang mengarahkan pemain untuk kemudian menempatkan kolektivitas sebagai sarana pemenuhan segala tujuan individualnya. Tidak sedikit kasus di mana pemain juga menampilkan individualitasnya justru di dalam permainan yang semestinya dimainkan secara kolektif. Dinamika hubungan antar pemain game PUBG Mobile tersebut, pada dasarnya menunjukkan bahwa manusia ternyata akan selalu hidup dalam ketegangan antara menjadi individual (otonom) dan juga kolektif (related).

---

The concepts of individuality and collectivity have long been the subject of debate by social scientists. Generally, they assume that individual and collective actions cannot stand alone, because basically, these two things will always exist in tensions that arise from human interaction itself. However, almost all of these assumptions came from the study of traditional communities that are actually bound structurally and culturally or at least exist in a common space such as a village or an area which of course has its own standard as a collective society. Of course, if the study were to be changed in a virtual society that was not bound structurally and spatially as in the social spaces created through online games that have a lot of complexity, then their relevance might change. This study uses a virtual ethnographic method that aims to understand the knowledge, values , and behavior of PUBG Mobile game players when they are in the game or when they find themselves in a community formed by the game ecosystem itself. The results show that PUBG Mobile game players are not bound by the gameplay carried out by the platform. In a complex space of interaction, the players are always in a situation between being an individual or being a collective. This is inseparable from how they are formed by the community or the game ecosystem itself, such as trends popularized by streamers and YouTubers that increase the prestige value of items such as skins, outfits, skills, kills, ranks, and tiers that lead to strengthening individuality. This is what directs players to then place collectivity as a means of fulfilling all their individual goals. There are not a few cases where players also display their individuality in games that should be played collectively. The dynamics of the relationship between PUBG Mobile game players basically shows that humans will always live in the tension between being individual (autonomous) and also collective (related)."

"Spun pile pada jenis fondasi elevated RC pile cap (EPC) merupakan tiang pancang beton bertulang yang berbentuk lingkaran lubang di bagian tengah yang difabrikasi secara pracetak dan prategang yang dijadikan satu kesatuang pada fondasi yang ditanam sebagian dalam tanah dengan letak pile cap yang ditinggikan dari permukaan tanah. Pada penelitian ini, diinvestigasi perilaku keruntuhan model fondasi spun pile yang berdasar dari penggabungan fondasi EPC dari eksperimen Liu et al. (2020) untuk fondasi tiang grup 1x1, 2x2, dan 2x3 pada tanah pasir dan eksperimen spun pile SPPC untuk tiang hollow dan infill. Permodelan numerikal dilakukan berdasarkan pendekatan Beam-on-Nonlinear-Wrinkler-Foundation (BNWF) melalui aplikasi Opensees, dengan tanah pasir dari eksperimen Liu et al disubstitusi menjadi tanah lempung. Diberikan variasi kuat geser tanah sebesar 20, 60, dan 100 KPa untuk mengetahui bagaimana nilai daktilitas, proses pembentukan sendi plastis, dan interaksi tanah lempung dengan masing-masing jenis tiang fondsi grup. Daktilitas yang didapat dari permodelan fondasi 1x1, 2x2, dan 2x3 untuk tiang infill secara berturut-turut adalah 3.942, 3.738, dan 3.55. Semakin besar nilai kuat geser yang digunakan maka semakin besar gaya dalam momen yang dihasilkan dan semakin cepat pula pembentukan sendi plastis, maka semakin besar kuat geser semakin tinggi lokasi sendi plastis. Untuk semua jenis model fondasi, akan terbentuk sendi plastis yang terletak pada pile head atau sambungan. Yang terbentuk sendi plastis kedua di dalam tanah hanya pada tiang SPPC02 fondasi tunggal dengan kuat geser tanah 60 KPa dan 100 KPa. Pembentukan sendi plastis pada model terbentuk di semua tiang. Untuk fondasi 2x3, walaupun momen pada leading pile dan center pile berbeda, dimana momen pada center pile lebih kecil, tetap terbentuk sendi plastis. Semakin tinggi kuat geser tanah yang digunakan, maka semakin rendah defleksi yang terjadi. Faktor P-multiplier juga mempengaruhi besar defleksi yang dihasilkan, pada nilai kuat geser tanah yang sama, semakin besar faktor p-multiplier yang diberikan pada tiang, maka akan semakin kecil nilai defleksi yang dihasilkan tiang tersebut. Pada tegangan tanah, semakin tinggi nilai kuat geser tanah maka semakin cepat perubahan elastis menjadi plastisitas pada tanah. Jenis tiang, atau lebih spesfiknya nilai p-multiplier, mempengaruhi tegangan tanah, yang mana semakin kecil nilai p-multiplier nya maka semakin kecil tegangan batasnya, namun sejalan juga dengan semakin kecil tegangan tanah yang dihasilkan tiap tiang pada model.

---

Elevated RC pile cap (EPC) is a reinforced concrete pile partially buried in the ground with its pile cap high from the ground. The inelastic behavior of spun pile hollow and infill piles on 1x1, 2x2, and 2x3 EPC pile foundations is investigated. Numerical modeling is carried out based on the Beam-on-Nonlinear-Wrinkler- Foundation (BNWF) approach through Opensees. The shear strength variations (Su) of 20, 60, and 100 KPa were given to determine the ductility value, how the plastic hinges formed, and the interaction of clay with each group foundation pile. The ductility obtained from modeling the 1x1, 2x2, and 2x3 foundations for the infill piles are 3,942, 3,738, and 3.55, respectively. The greater the value of Su used, the greater the resulting moment, and the faster the formation of plastic hinges. Plastic hinges are formed at connections in all types of foundations. The higher the Su value used, the lower the deflection occurs. The greater the p-multiplier factor given to the pile, the smaller the deflection produced. The higher the Su value, the faster the soil changes to plasticity. The smaller the p-multiplier value, the smaller the limit soil stress, but in line with the smaller the soil stress produced by each pile in the model."

"Proyek pembangunan world trade center 3 (WTC 3) menggunakan pondasi pile raft lengkap dengan 5 lantai basement dan retaining structure yang mengelilinginya berupa secant pile dia. 800 mm untuk menopang 44 lantai bangunan tower serta 4 lantai podium, desain pondasi pile raft tersebut belum meperhitungkan keberadaan retaining structure serta kekakuan dari konstruksi basement. Sejatinya pondasi pile raft, retaining structure & element struktur basement terintegrasi dan bekerja secara bersama-sama dalam meneruskan beban struktur atas ke masa tanah dibawah pondasi. Pada penelitian ini telah dilakukan pengujian melalui analisa numerik dengan menggunakan software GTS Midas terhadap sejumlah model dan ditemukan bahwa keberadaan retaining structure dan elemen struktur basement dapat mengurangi settlement (maksimum settlement serta differential settlement) dan internal force (bending moment & shear force) yang terjadi pada pondasi pile raft melalui mekanisme pengekangan ujung raft dan masa tanah dibawah raft serta transfer beban vertikal dari raft ke retaining structure sehingga sebagin beban vertikal dipikul oleh retaining structure. Efek pengekangan dan mekanisme transfer beban retaining structure dapat bekerja efektif pada rasio Dw/Dt < 1.3 serta pada sistem pondasi partially pile raft.

---

The construction of world trade center 3 (WTC 3) project are using pile raft as a foudation to support 44 floors of tower building and 4 floors of podium building. This foundation is integrated with five floors of basement and retaining structure. The type of retaining structure used is secant pile with 800 mm diameter in which the position of retaining structure lies on the circumferences of the basement. The original design of the pile raft foundation are not consider the existence of retaining structure and the structural element stiffness of basement likes column, beam etc. In fact that pile raft, basement element structure and retaining structure are integrated and working together in transfer load from upper structucture to soil.

In this reasearch it was examine a number of model with numerical analysis using GTS midas software and it was known that the interaction of retaining structure and basement element structure can reduce settlement (Maximum settlement and differential settlement) and internal force (bending moment & shear force) on pile raft foundation by two mechanism. The first mechanism is the retaining structure and basement element structure can restraining the end of raft and the second mechanis is vertical load transfer from raft to retaining structure. Both of the mechanisms are effective for rasio Dw/Dt less than 1.3 and for partially pile raft."

"Peningkatan nilai konstruksi setiap tahunnya di berbagai provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa industri konstruksi terus mengalami pertumbuhan. Seiring pertumbuhan konstruksi yang pesat di berbagai daerah di Indonesia, peningkatan biaya konstruksi pun terus meningkat. Hal tersebut mendorong pelaku dunia konstruksi di Indonesia untuk dapat melakukan optimasi terhadap biaya dan kualitas proyek yang dihasilkan. Optimasi dilakukan untuk memperoleh hasil terbaik dari kondisi yang diberikan sebagai suatu batasan atau masalah. Pada bidang konstruksi, optimasi sangat perlu dilakukan pada aktivitas pekerjaan dengan tingkat ketidakpastian uncertainty yang tinggi seperti hal nya pekerjaan pondasi. Dalam mendesain pondasi, khususnya pondasi dangkal sedikitnya terdapat tiga persyaratan dasar yang perlu dipenuhi, yaitu ultimate limit state ULS, serviceability limit state SLS, dan ekonomis. Pada umumnya, dalam mendesain suatu pondasi dangkal pengoptimalan hanya berfokus pada ULS dan SLS, sedangkan aspek biaya ditinjau setelahnya. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan optimasi yang secara eksplisit mampu mempertimbangkan aspek ekonomi dalam desain konstruksi guna menghasilkan pondasi yang memiliki biaya konstruksi paling minimum.

---

Enhancement of construction value each year in every province in Indonesia shows that industrial construction has been growing since. As the rapid growth of construction in every districts in Indonesia, cost of construction has also been increasing. That matters to encourage the perpretators in construction sector in Indonesia to optimize the projects cost and project qualities result. Optimization is performed to obtain the best result from the given conditions as a limitation or a problem. In construction sector, optimization is an important thing to do in the high uncertainty activity such as foundation activity.

In designing foundation, especially shallow foundation, there are three fundamental requirements, namely ultimate limit state ULS , serviceability limit state SLS, and economic. Generally, ULS and SLS are focused only in optimization of designing a shallow foundation, meanwhile cost aspects are reviewed later. Therefore, optimization approach is needed, that explicitly able to consider economic aspects in designing construction to result foundation that has the most minimum construction cost. "

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan gadai benda bergerak di Indonesia dan di Republik Rakyat Tiongkok sesuai dengan Hukum Perdata yang berlaku di dalam kedua negara tersebut. Pernyataan mendasar dari skripsi ini adalah bagaimana pengaturan gadai yang berlaku di Indonesia dan di Republik Rakyat Tiongkok beserta perbandingannya antara kedua negara tersebut. Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan meneliti secara mendalam mengenai pengaturan gadai benda bergerak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada kedua negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa dengan memperbandingkan kedua negara tersebut, ditemukan persamaan dan perbedaan pengaturan hukum tentang gadai benda bergerak di Indonesia dan di Republik Rakyat Tiongkok, dimana di Indonesia terakit dengan pengaturan gadai diatur di dalam KUHPerdata khususnya dalam Pasal 1150-1160. Sementara di Republik Rakyat Tiongkok terkait dengan pengaturan gadai diatur di dalam undang-undang nasional yang secara khusus mengatur tentang hukum jaminan pada negara tersebut yaitu Guarantee Law of the People`s Republic of China dan diatur juga di dalam undang-undang yang mengatur tentang properti, yaitu Property Law of the People`s Republic of China. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk membuat undang-undang khusus terkait hukum jaminan yang juga mengatur tentang gadai secara spesifik.

---

This study explains about the regulation of pledge over movables property in Indonesia and People rsquo s of Republic China according to their civil law. Basic question in this study is that how the arrangement of pledge over movables property that applies both in Indonesia and in the People rsquo s Republic of China along with the comparison between those two countries. This study is made with the purpose to know and examine in depth about the regulation of pledge over movables property that applies in both countries. This research method used in this study is in the form of juridical normative with descriptive type.The results of this study illustrate that by comparing the countries, there are similarities and differences in the legal arrangement of the pledge over movables property in Indonesia and in the People rsquo s Republic of China, which in Indonesia is arranged in KUHPerdata and in People rsquo s Republic of China is regulated in national law which specifically regulates the law of guarantee in that country that called Guarantee Law of the People rsquo s Republic of China and is regulated also in Property Rights of the People rsquo s Republic of China. Therefore, the Government of Indonesia is deemed necessary to enact specific legislation relating to the law of guarantee which also specifically regulates about pledge."