Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai fungsi sosial rumah sakit. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai fungsi sosial rumah sakit di Indonesia menurut hukum kesehatan. Pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis Putusan No. 381/Pid.B/2014/PN.TK serta Kasus Bayi Debora. Penelitian ini adalah penelitian dengan tipe deskriptif, bentuk yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fungsi sosial rumah sakit, tetapi masih ada rumah sakit di Indonesia yang belum melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar sebaiknya rumah sakit memaksimalkan pelaksanaan fungsi sosialnya agar pasien yang kurang/tidak mampu dapat memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Selain itu untuk pemerintah sebaiknya menyelenggarakan dan memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat, melakukan sosialisasi berkala berkaitan dengan fungsi sosial rumah sakit kepada rumah sakit-rumah sakit di Indonesia, serta memaksimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban dari pasien dan rumah sakit.

---

ABSTRACTThis paper discuss about the hospital social function. The focus of this research is to discuss about the hospital social function in Indonesia according to the health law. This research is done through a literature study and an analysis on verdict No. 381 Pid.B 2014 PN.TK and Baby Debora Case. This research is a normative juridical research using a qualitative method with a descriptive type. The result of this research conclude that although there is a legislation that regulates the hospital social function, there are still hospitals in Indonesia that has not performed their social function properly. The result of this research suggest that hospitals should maximize the implementation of social functions. The government should organizing the availability of affordable health facilities, periodically socialize the hospital rsquo s social functions to hospitals in Indonesia. Furthermore, the government should maximize the implementation of monitoring function and development function."

"Penelitian ini membahas tentang pembiaran medik dan keselamatan pasien dalam Putusan No. 381/Pid.B/2014/PN.Tk. Putusan tersebut dikategorikan sebagai pembiaran medik yaitu apabila pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tidak memberikan pertolongan pertama dalam keadaan gawat darurat. Dalam kasus tersebut pihak rumah sakit tidak termasuk pembiaran medik dalam hukum kesehatan. Pihak RSUD. Dr. A. Dadi Tjokro Dipo Bandar Lampung tidak memenuhi tujuh standar keselamatan pasien yang terdapat dalam Permenkes No.1691.Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit sehingga pihak rumah sakit dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, terguran lisan, penundaan atau penanggahan perpanjangan izin operasional. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi saya adalah yuridis normatif. Saran dari penelitian : 1 . Untuk pemerintah agar dapat mengawasi dengan ketat prosedur pelayanan rumah sakit seperti halnya adanya Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang salah tugasnya adalah mengawasi hak dan kewajiban pasien sehingga kasus yang menimpa pasien Suparman tidak terulang kembali. 2 . Untuk pemerintah juga agar dapat membuat peraturan mengenai pembiaran medik yang lebih luas di dalam luang lingkup hukum kesehatan sehingga pengaturan mengenai pembiaran medik di dalam hukum kesehatan tidak hanya mengenai pertolongan pertama pada keadaan gawat darurat saja. 3 .Terhadap pihak rumah sakit agar memberikan sosialisasi mengenai Keselamatan Pasien Rumah Sakit terutama Tujuh Standar Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang terdapat dalam Permenkes No.1691.Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.

---

This research examines medical negligence and patient rsquo s safety in Verdict No. 381 Pid.B 2014 PN.Tk. The mentioned verdict is categorized as medical negligence, which means the head of healthcare facility and or medical workers do not give a first aid treatment in an emergency situation. In the case, the hospital did not do any medical negligence according to medical law. Public hospital RSUD. Dr. A. Dadi Tjokro Dipo Bandar Lampung did not fulfill the seven standard of patient rsquo s safety as stipulated in the Ordinance of the Health Minister No.1691.Menkes Per VIII 2011 about Safety of Hospital rsquo s Patient, hence the hospital could be penalized by giving them oral warning, delay or suspension of operational permission extension. Research method that is used in this thesis is normative juridical method. This thesis suggest 1 . The government should keep an eye close to hospital rsquo s service procedure through Indonesian Hospital Supervising Body, which have the authority to supervise the rights and obligations of patients so that the Suparman case will not happen again 2 . For the government also to make regulations on broader medical broadcasting within the scope of health law so that the regulation of medical neglect in health law is not only about first aid in emergencies 3 . Hospital have to give socialization about the Safety of Hospital rsquo s Patient. Particularly, the Seven Standards of the Safety of Hospital rsquo s Patient, which are stipulated in the Ordinance of the Health Minister No.1691.Menkes Per VIII 2011 about Safety of Hospital rsquo s Patient. hence the hospital could be penalized by giving them oral warning, delay or suspension of operational permission extension. Research method that is used in this thesis is normative juridical method. This thesis suggest 1 . The government should keep an eye close to hospital rsquo s service procedure through Indonesian Hospital Supervising Body, which have the authority to supervise the rights and obligations of patients so that the Suparman case will not happen again 2 . For the government also to make regulations on broader medical broadcasting within the scope of health law so that the regulation of medical neglect in health law is not only about first aid in emergencies 3 . Hospital have to give socialization about the Safety of Hospital rsquo s Patient. Particularly, the Seven Standards of the Safety of Hospital rsquo s Patient, which are stipulated in the Ordinance of the Health Minister No.1691.Menkes Per VIII 2011 about Safety of Hospital rsquo s Patient. "

"Awalanya Rumah Sakit berfungsi sebagai institusi sosial yang membantu masyarakat miskin, kemudian rumah sakit berusaha untuk merubah dari institusi sosial menjadi sosial-ekonomi. Dengan demikian organisasi rumah sakit dalam pengelolaanya saat ini mengunakan prinsip ekonomi dengan maksud mempertahankan keberlangsungan dalam usahanya. Namun Rumah Sakit tidak dapat meninggalkan fungsi sosialnya. Kondisi inilah yang mengakibatkan timbulnya permasalahan bagi Rumah Sakit Haji Jakarta. Satu sisi fungsi sosialnya bertujuan baik bagi kehidupan masyarakat, namun di sisi lainnya menimbulkan persoalan, baik terhadap etika medis maupun permasalahan mencari keuntungan bagi rumah sakit.Oleh karenanya walaupun Rumah Sakit Haji Jakarta berkeinginan melaksanakan pelayanan kesehatan yang optimal dengan menentukan tariff pelayanan kesehatannya, namun hendaknya Rumah Sakit Haji Jakarta Juga Harus mengetahui beban yang ditanggung oleh masyarakat miskin sebagai pengguna pelayanan kesehatan, antara lain:· Harus membeli obat Paten;· Membeli bahan dan barang habis pakai untuk tindakan diagnostik maupun pengobatan;· Biaya transport kerumah sakit;· Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan akibat sakitnya.Maksud dari penelitian ini adalah mengetahui pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dilakukan oleh Rumah Sakit Haji Jakarta. Dengan tipe penelitiannya adalah yuridisnormatif. Pengumpulan data diperoleh dari (1)data sekunder, yang ditemukan dalam literature, dan (2) data primer yang diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui observasi dan wawancara di Rumah Sakit Haji Jakarta. Adapun dalam menganalisa data digunakan teknik diskriptif kualitatif.

---

The first hospitals as a social institution is helping the poor people, but they are forced to change their principle to be social economy. It means that the hospitals are organized economically in order to survive but they don't leave their social functions. The condition as stated above has multiple effect in Hospital Haji Jakarta, one side it is good for human life but in other sides it causes a lot of dilemmas of medical norms and commercialization of health services.

Even that Hospital Haji Jakarta have a mind to execute the service in an optimal but other side shall hospital also have to know the charges to be accounted by a patient also very heavy:

· Have to buy the drug Paten;

· Buy the materials and goods (used up/finished) wear for action diagnostic and medication;

· Transportation charge to Hospital;

· Loss of opportunity to obtain earnings of illness effect

This research concern want to know about the problems of social functions for helping the poor people in hospital Haji Jakarta. The type of this research is normative-juridis. The sources of data are: (1) secondary data; this data is found from the literature, and (2) primary data; this data is found from the locations of the research by observation and communication. The locations of the research is hospital of Haji Jakarta'. The technique of data analysis is descriptive qualitative."

"Tanggung jawab hukum rumah sakit selalu menjadi topik menarik untuk diperbincangkan, khususnya mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terkait sengketa medis. Rumusannya yang terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit masih dianggap umum sehingga berpotensi menimbulkan salah penafsiran. Adapun penelitian ini berusaha untuk membahas dan menganalisis mengenai penerapan tanggung jawab hukum di rumah sakit syariah dengan melakukan studi di RSI Sultan Agung Semarang sebagai rumah sakit syariah pertama di Indonesia. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif yang mana akan banyak mengacu pada norma hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan terkait rumah sakit, dokter dan pasien. Selain itu sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang akan menggambarkan tanggung jawab hukum rumah sakit syariah terhadap dokter dan pasien, yang kemudian akan ditinjau berdasarkan hukum kesehatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan RSI Sultan Agung sudah cukup baik menerapkan tanggung jawab hukumnya terhadap dokter dan pasien, namun masih ada satu hal yang tidak sesuai karena masih dimungkinkan terlibatnya dokter dalam gugatan ganti rugi dari pasien. Oleh karena itu Peneliti memberikan saran agar RSI Sultan Agung menyesuaikan bentuk pertanggungjawaban hukumnya sesuai ketentuan yang ada, dan juga akan lebih baik jika RSI Sultan Agung menerapkan hak regres dan mewajibkan setiap dokternya ikut program asuransi risiko.

---

Hospital legal responsibility has always been an interesting topic to be discussed, especially regarding hospital legal responsibilities related to medical dispute. Its regulation that is contained in Article 46 of Law No. 44/2009 concering to Hospital is still considered too general, so that it has the potential causing misinterpretation. This research seeks to discuss and analyze how the application of legal responsibilities in sharia hospital by studies at RSI Sultan Agung Semarang as the First Sharia Hospital in Indonesia.

The form of this research is normative juridical which will mostly refer to legal norms derived from legislation and reading materials related to hospitals, doctors and patients, in additio this research also used descriptive type of typology to describe the legal responsibilities of sharia hospital towards doctors and patients and then its will be reviewed by health law.

The results of this study indicate that RSI Sultan Agung is quite good at implementing its legal responsibilities, but there is still one thing not appropriate because it is still possible for doctors to be involved in compensation claims from patients lawsuit. Therefore, the researcher gives suggestions that RSI Sultan Agung must adjustthe regulation, and it would be better if RSI Sultan Agung applies Hak Regres and requireseach doctor to take part in risk insurance program."

"Penelitian dilakukan mengenai kasus sengketa administratif antara pasien dengan rumah sakit yang menyebabkan penundaan kepulangan pasien. Analisis kasus dilakukan dengan mengetahui kewenangan serta tanggung jawab rumah sakit dalam penyelesaian sengketa administratif yang ditinjau dari perspektif hukum rumah sakit. Dari penelitian maka dapat ditentukan pencegahan dari terjadinya penundaan kepulangan pasien. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Tipe penelitian bersifat preskriptif, dengan tujuan mencari solusi dari sengketa administratif yang menyebabkan penundaan kepulangan pasien. Metode analisis data secara kualitatif dilakukan melalui analisis terhadap praktik di sebuah rumah sakit dan studi kasus. Penelitian menemukan bahwa penyelesaian sengketa administratif dapat dilakukan dengan melakukan negosiasi dan musyawarah antara pihak rumah sakit dan pasien untuk menemukan solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Permasalahan sengketa administratif dapat diminimalisir dengan melakukan sosialisasi mengenai bantuan program jaminan kesehatan yang telah disediakan oleh negara.

---

The study examines cases of administrative dispute between patients and hospitals which result in patient detainment. Case analysis is done through understanding hospital authority and accountability in administrative dispute resolution and patient detainment as reviewed through hospital law. The study is done in a normative legal approach through literature review and conducting an interview. Study is prescriptive in nature, meaning the ultimate goal is to find a feasible solution and prevention for future cases of patient detainment. Data analysis is done by analyzing common practices in a hospital and a case study. The study finds that administrative disputes can be resolved through negotiation between the hospital and the patient so that the just resolution that will benefit both parties can be found. Issues of administrative resolution can be aided through socialization of government programs that specialize in financial aid and healthcare."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan hukum dan sistem pelaksanaan terapis wicara di institusi pemerintahan yang berbeda. Penulis melakukan studi perbandingan sistem terapis wicara di Rumah Sakit Bayukarta Karawang dan Panti Sosial Bina Rungu Wicara. Perbandingan penerapan sistem terapis wicara disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan adanya perbandingan sistem terapi wicara di Rumah Sakit Bayukarta dan Panti Sosial Bina Rungu Wicara. Perbandingan di mulai dari sistem penerimaan terapis wicara, informed consent dan rekam medis dalam terapi wicara, tahapan pelayanan terapi wicara, hak dan kewajiban terapis wicara dan hubungan tanggung jawab terapis wicara dengan Rumah Sakit Bayukarta Karawang dan Panti Sosial Bina Rungu Wicara Melati. Penelitian ini menyarankan institusi kesehatan dan institusi sosial untuk melakukan sosialisasi bagi masyarakat terkait pelayanan terapi wicara, karena terapi wicara merupakan hal penting dalam perkembangan diri dan pendidikan seseorang. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat membantu masyarakat untuk memahami perbandingan pelayanan terapi wicara di rumah sakit dan panti sosial. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbaikan dan pengembangan bagi pelayanan terkait rehabilitasi medik di rumah sakit dan pelayanan terapi wicara di panti sosial.

---

This Research is about application of law and implementation systems of speech therapist in different governmental institutions. The author conducted comparative studies about speech therapist in Bayukarta Karawang Hospital and Bina Rungu Wicara Melati Social Homes. Comparison of the speech therapist's application system is adjusted to Act of Republic Indonesia Number 44 Year 2009 about Hospital, Regulation Ministry of Health Indonesia Number 24 Year 2013 about Work Organizing and Speech Therapist's Practice, and Regulation Ministry of Health Indonesia Number 81 Year 2014 about Speech Therapy Service Standards. This research methods is a descriptive normative juridical.

The result of this research shows the comparison of speech therapist system in Bayukarta Karawang Hospital and Bina Rungu Wicara Melati Social Homes. Comparison starts from speech therapist's acceptance system, informed consent and medical record in speech therapy, stages of speech therapy services, rights and obligations of speech therapist, correlation speech therapist's responsibilities with Bayukarta Karawang Hospital and Bina Rungu Wicara Melati Social Homes.

This research suggest health institutions and social institutions to conduct sozialitation for the community about speech therapy service, because speech therapy is an important thing in self development and education. Socialization conducted by the government can help people to understand the comparison of speech therapy services in hospitals and social homes. From the result of this research can be improvement and development for medical rehabilitation services in hospital and speech therapy in social homes."

"Penelitian ini menganalisis kewajiban dokter dalam menjaga rahasia medis pasien dan konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut di media sosial, dengan fokus pada kasus dokter di Indonesia. Latar belakang menunjukkan bahwa fenomena ini meningkat seiring dengan penggunaan media sosial dalam komunikasi kesehatan. Pembukaan rahasia medis melanggar Pasal 177 dan Pasal 274 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Penelitian menggunakan bentuk penelitian doktrinal dan menemukan bahwa pembukaan rahasia medis dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, seperti izin pasien atau ketentuan hukum. Kasus dr. J, yang membagikan informasi pasien Covid-19 tanpa izin, mencerminkan pelanggaran serius terhadap KODEKI dan UU Kesehatan, berpotensi mengakibatkan sanksi administratif atau pencabutan izin praktik. Kasus dr. S yang melakukan siaran langsung persalinan tanpa persetujuan juga menunjukkan lemahnya penegakan sanksi di Indonesia. Di sisi lain, dr. R di USA menghadapi konsekuensi berat setelah menyiarkan prosedur bedah tanpa izin pasien, termasuk denda dan pencabutan izin praktik. Perbandingan kasus ini menyoroti perbedaan penegakan hukum antara Indonesia dan USA, dimana USA menerapkan sanksi lebih ketat. Penelitian merekomendasikan pembaruan aturan terkait pembukaan rekam medis dalam situasi darurat, peningkatan program pelatihan etika bagi SDM kesehatan, dan penegakan sanksi yang lebih transparan untuk melindungi hak privasi pasien. Dalam era media sosial, pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan informasi medis menjadi kunci dalam praktik kedokteran yang etis dan profesional.

---

This research analyzes doctors' obligations to maintain patient medical confidentiality and the legal consequences of breaching it on social media, focusing on cases involving doctors in Indonesia. The background highlights that this phenomenon has increased alongside the use of social media in healthcare communication. Disclosing medical secrets violates Articles 177 and 274 of Law No. 17 of 2023 on Health, as well as the principles in the Indonesian Medical Code of Ethics (KODEKI). The research uses doctrinal research and found that disclosing medical information can be justified under certain conditions, such as patient consent or legal provisions. The case of dr. J, who shared Covid-19 patient information without permission, represents a serious violation of KODEKI and the Health Law, potentially resulting administrative sanctions or license revocation. Also, the case of dr. S, who live-streamed a childbirth without consent, highlights weak enforcement of sanctions in Indonesia. By contrast, dr. R in the United States of America faced severe consequences, including fines and license revocation, after broadcasting a surgical procedure without patient consent. This comparison highlights differences in legal enforcement between Indonesia and the U.S.A, where U.S.A imposing stricter penalties. This research recommends update of regulations related to the disclosure of medical records in emergency situations, enhancing ethics training programs for healthcare workers, and implementing more transparent enforcement of sanctions to protect patients' privacy rights. In this social media era, understanding and adhering obligations regarding medical confidentiality are the key to maintain ethical and professional medical practices. "

"Misdiagnosis yang dilakukan oleh dokter merupakan tanggung jawab dari rumah sakit dan juga dokter yang melakukan perbuatan tersebut. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai misdiagnosis medis, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Penulis akan membahas mengenai unsur apa saja untuk sebuah misdiagnosis dapat dikatakan sebagai tindakan malpraktik dan perbuatan melawan hukum.Untuk dapat melihat hal tersebut, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif-empiris, jadi penulis mewawancarai beberapa narasumber dan membandingkan beberapa doktrin dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.Sebagai studi kasus, penulis menggunakan kasus dari sebuah website bernama www.rememberaidan.com. Misdiagnosis yang dilakukan oleh dokter merupakan tanggung jawab dari rumah sakit dan juga dokter yang melakukan perbuatan tersebut. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai misdiagnosis medis, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.Penulis akan membahas mengenai unsur apa saja untuk sebuah misdiagnosis dapat dikatakan sebagai tindakan malpraktik dan perbuatan melawan hukum. Untuk dapat melihat hal tersebut, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif-empiris, jadi penulis mewawancarai beberapa narasumber dan membandingkan beberapa doktrin dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai studi kasus, penulis menggunakan kasus dari sebuah website bernama www.rememberaidan.com.

---

A misdiagnosis that was caused by a doctor is a liability for the hospital and the doctor itself. There are some rules that governing about medical misdiagnosis, one of them is Undang undnag No. 44 Tahun 2009. The writer will discuss the element whether a misdiagnosis can be categorize as a malpractice and as an action against the law.

To get the conclusion, the writer is using juridical normative empirical writing method, so the writer interviewing several people and comparing some doctrine and regulation in Indonesia. As a case study, the writer is using a case from a website named www.rememberaidan.com."

"ABSTRACTPerawat merupakan salah satu tenaga kesehatan di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan keperawatan. Praktiknya, masih ada perawat yang melampaui kewenangannya dan melakukan tindakan pembedahan. Salah satu kasusnya ada pada Putusan Putusan Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor 204/Pid.B/2008/PN.Gs. Pada putusan tersebut seorang perawat dipidana karena melakukan tindakan pembedahan berupa sirkumsisi kepada seorang anak yang berujung pada kecacatan anak tersebut. Metode penelitian ini berupa deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran umum dan terperinci tentang kewenangan perawat dalam melakukan tindakan pembedahan berupa sirkumsisi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perawat tidak boleh melakukan tindakan pembedahan kecuali ada pelimpahan kewenangan dari dokter kepada perawat. Akan lebih baik apabila ada pendidikan khusus dan juga aturan yang mengatur bagi perawat untuk melakukan tindakan pembedahan.

---

ABSTRACTAbstract Nurse is one of the health workers in Indonesia who have the authority to perform nursing actions. In practice, there are nurses who go beyond their authority and perform surgery. One of the cases is on Decision of Gresik District Court Number 204 Pid.B 2008 PN.Gs. In that decision a nurse is convicted crime because of performing surgery in the form of circumcision to a child who leads to the child 39 s disability. This research method is analytical descriptive which aims to give a general description and detail about the authority of nurses in performing surgery in the form of circumcision. The results of this study indicate that the nurse should not perform surgery unless there is a delegation of authority from the doctor to the nurse. It would be better if there is a special education and also rules that regulate for nurses to perform surgery. "

"Skripsi ini membahas tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter kandungan, dilihat dari segi hukum perikatan dan hukum kesehatan. Penilitian ini bersifat deskripstif untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi, serta juga memuat pandangan hukum terhadap peristiwa tersebut.Hasil penelitian menyarankan baik kepada rumah sakit maupun dokternya agar meningkatkan kualitas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, sehingga tidak merugikan pasien yang nantinya akan berujung pada timbulnya sengketa hukum, seperti tagline 'lebih baik mencegah daripada mengobati' yang selalu diucapkan oleh dokter kepada pasien.

---

These undergraduate thesis is discusses about hospital liability for medical malpractice action conducted by obstetricians, in contract law and medical law point of view. This research is descriptive to describe the event that happened and contained legal point of view on that event.

The result is to suggest the hospital and doctor to improve the quality of medical services, in order to not harm the patient which potentially can triger legal dispute, like the word 'prevention is better than restoration' that doctor oftenly said to patient."