Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalah konsumen perumahan sebagian besar diakibatkan karena adanya praktik penjualan perumahan secara pre-project selling yang marak dilakukan pengembang. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen perumahan, ditinjau dari segi peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan pre-project selling di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif normative legal research dan dianalisis secara kualitatif dengan cara menganalisis bahan pustaka.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan pre-project selling diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011. Selain itu terdapat peraturan yang berkaitan dengan praktik pre-project seling dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan konsumen. Berdasarkan analisis Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK No. 02/BPSK-Kab.Bogor/Pts/I/2014, No. 06/Pts.Arb/BPSK/IV/2016, No. 006/A/.BPSK-DKI/X/2016, dan No. 15/Pts.BPSK/BPSK/I/2014, Konsumen mengalami kerugian akibat perbuatan Pengembang yang melakukan kegiatan pre-project selling, serta sulit untuk meminta ganti rugi berupa pengembalian sejumlah uang yang telah dibayarkan kepada pengembang. Pengembang sebagai pelaku usaha telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun Peraturan pre-project selling yang ada, ternyata belum cukup memberikan perindungan kepada konsumen terhadap resiko praktik pre-project selling di Indonesia.Saran Penulis terhadap permasalahan dalam skripsi ini ialah pengembang yang melakukan praktik pre-project selling harus memenuhi persyaratan pemasaran secara pre-project selling yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011. Hal ini dikarenakan, adanya penyimpangan yang dilakukan terhadap ketentuan tersebut dapat merugikan konsumen dan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Diperlukan Lembaga dari pemerintah yang secara khusus mengawasi praktik pemasaran dan jual beli perumahan secara pre-project selling, serta edukasi kepada konsumen mengenai resiko praktik pre-project selling. Selain itu, diperlukan ketentuan dalam peraturan pelaksana mengenai penyelenggaran perumahan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap dana konsumen yang telah dibayarkan kepada pengembang agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain.

---

The problem of housing consumers is largely due to the sales of housing practice in pre project sales which made rampant by developers. This thesis discusses about the legal protection afforded to housing consumers, in terms of the rules which govern pre project selling activities in Indonesia. This research is a juridical normative research normative legal research and analyzed qualitatively by analyzing library materials.The results of this study indicate that pre project selling activities are regulated in Law no. 1 of 2011 and Law no. 20 of 2011. In addition, there are regulations relating to the practice of pre project seling intended to meet the needs of consumer protection. Based on the analysis of Consumer Dispute Settlement Agency BPSK Decision No. 02 BPSK Kab.Bogor Pts I 2014, No. 06 Pts.Arb BPSK IV 2016, No. 006 A .BPSK DKI X 2016, and No. 15 Pts.BPSK BPSK I 2014, the Consumer suffer losses due to the action of the Developer who engages in pre project selling activities, and it is difficult to request compensation in the form of a refund of the amounts paid to the developer. Developers as business actors have violated the provisions stipulated in Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection. The existing pre project selling regulation, it is not enough to provide protection to the housing consumer against the risk due to the practice of pre project selling in Indonesia.Suggestion Writer to problem in this thesis is developer who do practice of pre project selling must fulfill requirement of marketing by pre project selling as regulated in Law no. 1 of 2011 and Law no. 20 of 2011. The reason is that any irregularities committed against such provisions may harm consumers and violate provisions in the Consumer Protection Act.. Government agencies that specifically oversee the practice of marketing and sell housing by pre project selling, as well as education to consumers about the risks of pre project selling practices are also very important. In addition, there is a need for provision in government regulation concerning the conduct of housing, which aims to provide protection against consumer funds that have been paid to the developer not to be misused for other purposes."

"Maraknya pembangunan perumahan dan rumah susun beberapa tahun terakhir ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat salah satunya dalam hal menarik perhatian dari calon pembeli atau konsumen. Dampaknya ialah banyak pelaku usaha yang melakukan berbagai macam cara untuk memudahkan mereka melakukan penjualan rumah susun secara cepat. Salah satu strategi yang digunakan oleh pelaku usaha ialah melakukan pemasaran rumah susun dengan sistem Pre Project Selling, yakni penjualan yang dilakukan sebelum proyek pembangunan properti dimulai. Pelaksanaan Pre Project Selling diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Walaupun sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih ditemukan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha selaku pengembang yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, salah satunya terjadi pada praktik pembangunan rumah susun hunian Meikarta Cikarang, Bekasi yang dilakukan oleh PT Mahkota Sentosa Utama. Dalam Penulisan ini membahas mengenai penerapan konsep pembangunan rumah susun dengan sistem pemasaran pre project selling dengan melakukan perbandingan praktik pembangunan rumah susun di Singapura dengan sistem Build Under Construction, selain itu dalam penulisan ini akan dibahas perlindungan hukum yang disediakan oleh Pemerintah untuk melindungi konsumen dalam transaksi jual beli rumah susun dengan sistem pemasaran Pre Project Selling.

---

The rise of residential and flat development for the last couple of years, has created a very tight competition on, among other, how to attract the attention of potential buyers or consumers. The impact of it made many developers undertook various methods to be able to rapidly facilitate the sale of their flats. One of the strategies that’s being used by the developers would be, marketing their flats using Pre Project Selling system, which is, sales that is made before the property development project begins. The implementation of the Pre Project Selling system is regulated in Act Number 20/2011 concerning about flats, and other of its implementing regulations. Although it has been clearly stipulated through regulations, in practice, there are still many violations committed by developers that cause harm to consumers, one of it occurred in the Meikarta residential flats constructions, located in Cikarang, Bekasi, conducted by PT Mahkota Sentosa Utama. This thesis discuss about the applications of flats development concept using pre project selling marketing system, by comparing it to Build Under Construction system which applied in Singapore. In addition, this thesis will also discuss about the legal protections provided by the Government, to protect consumers in flats sales and purchase transactions using Pre Project Selling marketing system."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi para calon pembeli satuan rumah susun, khusunya didaerah Ibukota Jakarta dalam melakukan transaksi jual beli satuan rumah susun melalui sistem pre project selling. Semakin maraknya pembangunan rumah susun saat ini, berarti semakin banyak unit hunian yang harus ditawarkan pengembang kepada konsumen. Dewasa ini, banyak penawaran yang dilakukan pemasar atau agen properti hunian rumah susun yang menawarkan penjualan unit hunian dengan pola atau strategi "pre project selling", yakni penjualan yang dilakukan sebelum proyek pembangunan properti dimulai. Penelitian ini membahas mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli satuan rumah susun melalui sistem pre project sellingy dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dalam rangka pembangunan rumah susun dengan tanah bersama Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan serta Perbedaan Status Rumah Susun dengan Tanah Bersama Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Negara dengan Pembangunan Rumah Susun dengan Tanah Bersama Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Penggelolaan."

"[ABSTRAKPT. Mitra Safir Sejahtera dalam memasarkan rumah susun kemanggisan residencemenggunakan pre project selling system. Pemasaran rumah susun dilakukan saatlokasi pembangunan masih berupa tanah kosong dengan menandatangani perjanjianpengikatan jual beli. Dalam penelitian ini, permasalahan muncul akibat daripelaksanaan sistem tersebut dimana pengembang tidak menyelesaikan pembangunanrumah susun sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian pengikatan jual beli.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yangmembeli rumah susun dari pengembang yang menggunakan sistem ini. Oleh karenaitu, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitianpreskriptif, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secarakualitatif sehingga menghasilkan laporan yang bersifat preskriptif analitis. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pengembang tidak memenuhi persyaratanadministratif yang diwajibkan dalam pemasaran rumah susun, dan perjanjianpengikatan jual beli yang bertujuan untuk melindungi konsumen ternyata tidak dapatmemberikan perlindungan hukum yang cukup bagi konsumen.

---

ABSTRACTPT. Mitra Sejahtera Safir has been marketed kemanggisan residence with pre projectselling system. Marketing flats performed when the construction site is still a vacantwith signing the Preliminary Sale of Property Agreement. In this research, problemsarise as result of the system in which developers do not finish construction. Thisstudy aims to determine the legal protection for consumers who buy flats fromdevelopers who use this system. Therefore, the shape of the research is normativejuridical prescriptive research type, and the type of data used are secondary data wereanalyzed qualitatively to produce analytical reports prescriptive. The results showedthat the developer does not fulfill the administrative requirements in marketing flats,and Preliminary Sale of Property Agreement that aims to protect the consumer wasnot able to provide adequate legal protection for consumers.;PT. Mitra Sejahtera Safir has been marketed kemanggisan residence with pre projectselling system. Marketing flats performed when the construction site is still a vacantwith signing the Preliminary Sale of Property Agreement. In this research, problemsarise as result of the system in which developers do not finish construction. Thisstudy aims to determine the legal protection for consumers who buy flats fromdevelopers who use this system. Therefore, the shape of the research is normativejuridical prescriptive research type, and the type of data used are secondary data wereanalyzed qualitatively to produce analytical reports prescriptive. The results showedthat the developer does not fulfill the administrative requirements in marketing flats,and Preliminary Sale of Property Agreement that aims to protect the consumer wasnot able to provide adequate legal protection for consumers.;PT. Mitra Sejahtera Safir has been marketed kemanggisan residence with pre projectselling system. Marketing flats performed when the construction site is still a vacantwith signing the Preliminary Sale of Property Agreement. In this research, problemsarise as result of the system in which developers do not finish construction. Thisstudy aims to determine the legal protection for consumers who buy flats fromdevelopers who use this system. Therefore, the shape of the research is normativejuridical prescriptive research type, and the type of data used are secondary data wereanalyzed qualitatively to produce analytical reports prescriptive. The results showedthat the developer does not fulfill the administrative requirements in marketing flats,and Preliminary Sale of Property Agreement that aims to protect the consumer wasnot able to provide adequate legal protection for consumers., PT. Mitra Sejahtera Safir has been marketed kemanggisan residence with pre projectselling system. Marketing flats performed when the construction site is still a vacantwith signing the Preliminary Sale of Property Agreement. In this research, problemsarise as result of the system in which developers do not finish construction. Thisstudy aims to determine the legal protection for consumers who buy flats fromdevelopers who use this system. Therefore, the shape of the research is normativejuridical prescriptive research type, and the type of data used are secondary data wereanalyzed qualitatively to produce analytical reports prescriptive. The results showedthat the developer does not fulfill the administrative requirements in marketing flats,and Preliminary Sale of Property Agreement that aims to protect the consumer wasnot able to provide adequate legal protection for consumers.]"

"Kebutuhan akan perumahan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk dapat dipenuhi sebagai tempat tinggal. Dalam praktiknya, penjualan rumah oleh pelaku usaha developer dilakukan sebelum rumah tersebut selesai dibangun dengan melalui pesanan terlebih dahulu. Pembelian rumah yang melalui pesanan akan dituangkan ke dalam perjanjian jual beli perumahan, yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB antara pelaku usaha dan konsumen. Perjanjian jual beli perumahan ini merupakan kesepakatan yang dijadikan pedoman dalam proses pembangunan rumah untuk saling memenuhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana yang diperjanjikan.Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ternyata developer wanprestasi untuk membangun rumah yang dipesan oleh konsumennya yaitu berupa keterlambatan dalam serah terima rumah yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, seperti yang terjadi pada kasus yang menjadi topik dalam penelitian ini. Oleh karena janji-janji yang tidak kunjung dipenuhi dan juga timbul masalah karena perbuatan developer maka pembeli akhirnya mengadukan pelaku usaha tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Tangerang Selatan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.Hasil Penelitian ini disimpulkan bahwa pelaku usaha telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen UUPK , Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman, KEPMENPERA tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah; Dalam PPJB Perumahan Discovery Eola Bintaro ini terdapat klausula baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 1 UUPK; dan Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh developer selaku pelaku usaha terhadap perjanjian jual beli perumahan yang menyebabkan kerugian dapat diminta pertanggungjawaban berupa tanggung jawab perdata maupun pidana.Kata Kunci: Pelindungan Konsumen, Perjanjian Jual Beli Perumahan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah, Konsumen, Pelaku Usaha, Keterlambatan Serah Terima Rumah.

---

The need for housing is a basic human needs to be met as a residence. In practice, the sale of house by developer carried out before the house was completed through advance orders. House purchases through orders will be submitted into the housing purchase and sale agreement, that is known as the house preliminary sale and purchase agreement PPJB between businesses developer and consumers. Residential purchase and sale agreement is an agreement that is used as guidelines in the construction process to fulfill the rights and obligations mutually of each party as agreed.However, in practice the developer default to build a house that was ordered by the consumer in the form of a delay in the handover of the house that does not comply with the agreements that have been agreed upon, as occured in the case as subject of this research. Because of promises not being fulfilled and problem appear caused by developer, then finally consumer denounce the business actors to Consumer Dispute Settlement Board BPSK South Tangerang. The research method in this case is juridical normative.The results of this research concluded that businesses have violated the provisions of Law No. 8 Year 1999 about Consumer Protection, Law No. 1 Year 2011 about Housing and Neighborhoods, KEPMENPERA on Guidelines for the Sale and Purchase of House Housing PPJB Discovery Eola in Bintaro, there are standard clauses that violate the provisions of Article 18 paragraph 1 of Law No. 8 Year 1999 and Based on the violations committed by developers as businesses towards the purchase agreement the housing that causes the loss can be held accountable in the form of civil or criminal liability.Keywords Consumer Protection, The Sale and Purchase Agreement, Consumer, Business Communities, Delay Handover Building."

"Pemasaran Apartemen Dukuh Golf dilakukan dengan cara pre-project selling, dimana penjualan dilakukan ketika bagunan belum jadi dengan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Akan tetapi, pembangunan apartemen ini dihentikan dengan alasan terjadinya krisis ekonomi. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun (sarusun) secara pre-project selling dengan studi kasus Apartemen Dukuh Golf. Hal-hal yang menjadi pokok permasalahan adalah pengaturan penjualan sarusun secara preproject selling dalam undang-undang (UU); perlindungan hukum bagi pembeli dalam PPJB Apartemen Dukuh Golf; dan upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli untuk mendapatkan uangnya kembali jika developer gagal menyerahkan sarusun. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan sumber data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan secara pre-project selling diperbolehkan dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman jo. Pasal 42 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dengan tetap mengacu pada Keputusan Menteri Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Sarusun. PPJB Apartemen Dukuh Golf tidak memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pembeli. Hal ini diindikasikan dengan disimpanginya ketentuan Kepmenpera No.11/KPTS/1994 serta dikesampingkannya Pasal 1266 KUHPerdata. Selain itu developer menganggap gagalnya pembangunan tersebut dikarenakan alasan force majeur dan risiko berada pada pembeli sesuai dengan Pasal 1460 KUHPerdata, padahal menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963 pasal tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Dengan dikeluarkannya Putusan No. 51/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dikuatkan dengan Putusan No. 853 K/Pdt.Sus/2010 menyatakan bahwa PT. Megacity development pailit, maka upaya hukum kepailitan dapat menjadi sarana bagi para kreditur untuk menagih piutang yang dimilikinya.

---

The Dukuh Golf Apartment has been marketed by pre-project selling, while the sale was made when the building has not been completed, by signing the Preliminary Sake of Property Agreement. But, the construction of the apartment was terminated because of economic crisis. This thesis discusses about the legal protection for condominium unit buyers by pre- project selling with case study of Dukuh Golf Apartment. The main issues of this thesis are the regulation of condominium units sales in pre-project selling by the law; legal protection for buyers in Dukuh Golf Preliminary Sale of Property Agreement; and the remedies which may be done by the buyers to get their money back if the developer fails to deliver the condominium units. This research is the juridical-normative research with secondary data sources and analyzed qualitatively.

The results showed that pre-project selling is allowed under Article 42 Law No. 1 Year 2011 regarding The Housing and Residential Area jo. Law No. 20 Year 2011 regarding Condominium while referring to Decree of Minister of People Residence No. 11/KPTS/1994 regarding the Guidance of Preliminary Binding of Sale and Purchase of Condominium. Dukuh Golf Apartment Preliminary Sale of Property Agreement does not provide strong legal protection for the buyer. The indicator is the seller set aside the provisions and exclusions of Decree of Minister of People Residence No. 11/KPTS/1994 and Article 1266 Indonesian Civil Code. In addition, the developer considers the failure of development is due to reasons of force majeure and the risk is burdened on the buyer in accordance with Article 1460 Indonesian Civil Code, whereas according to the Supreme Court Circular Letter No. 3 Year 1963 declaring that article is no longer valid. With the issuance of Decision No. 51/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst reinforced by Decision No.853K/Pdt.Sus/2010 that PT. Megacity Development is declared bankrupt, the bankruptcy remedy can be a means for creditors to collect its receivables."

"Tingginya kebutuhan perumahan di Indonesia telah mendorong maraknya pemasaran rumah oleh pengembang sebelum rumah dibangun pre-project selling. Seiring dengan hal itu keluhan terkait dengan transaksi jual beli rumah dengan pengembang bermunculan, dalam beberapa kasus melibatkan notaris karena tidak teliti atau melakukan kelalaian dalam pembuatan akta. Tidak jarang ketidaktelitian atau kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi mereka yang menggunakan jasa notaris dalam pembuatan akta terkait dengan transaksi pre-project selling. Yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana tanggung jawab notaris dalam memastikan keabsahan transaksi pengikatan jual beli dan pemberian Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan SKMHT dalam transaksi pre-project selling dan bagaimana tanggung jawab notaris jika timbul kerugian karena kelalaian notaris dalam memastikan keabsahan transaksi pengikatan jual beli dan pemberian SKMHT tersebut. Dalam tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder berupa pengumpulan data dan penelusuran literatur ditambah dengan wawancara dengan beberapa narasumber. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah notaris bertanggung jawab memastikan keabsahan transaksi pengikatan jual beli dan pembuatan SKMHT dan dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang timbul karena kelalaiannya dalam memastikan keabsahan transaksi pengikatan jual beli dan pembuatan SKMHT tersebut. Untuk penanganan permasalahan ini disarankan agar diadakan sharing kasus kepada para notaris dan peningkatan pengawasan terhadap notaris. Di sisi lain untuk memudahkan proses ganti rugi kepada mereka yang dirugikan, perlu dijajaki kemungkinan diterapkannya kewajiban bagi notaris untuk meng-cover dirinya dengan professional indemnity melalui metode mana ganti rugi dapat diperoleh tanpa harus melalui proses beracara di pengadilan.

---

The high demand of housing in Indonesia has prompted developers to sell houses before they are built. In connection therewith, complaints related to house sale and purchase transactions entered into with developers arise, in some cases due to notary's inaccuracy or negligence in drawing up deeds. Such inaccuracy or negligence often causes losses on the part of those who use notary's service to make a notarial deed with regard to pre project selling transactions. The problems here are in what manner a notary is responsible for ensuring the validity of a conditional sale and purchase transaction and SKMHT in pre project selling transactions and how far a notary can be held liable for losses suffered due to the notary's negligence in ensuring the validity of the conditional sale and purchase transaction and SKMHT. In this thesis, the writer uses the normative juridical research method by using secondary data in the form of data collection and literature research as well as interview with several informants.

The conclusion of this research is that a notary is responsible for ensuring the validity of a conditional sale and purchase transaction and the grant of SKMHT and the notary may be held liable for any losses incurred due to his her failure in doing the same. To handle these problems, it is advisable to conduct cases sharing to notaries and enhance the supervision on notaries. On the other hand, to facilitate the indemnification process to those who suffer losses, it is recommended to explore imposing an obligation to notaries to cover themselves with professional indemnity through which means the indemnification can be obtained without having to go through legal proceedings at court."