Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai ruang lingkup malpraktik medik dan risiko medik, penerapan prinsip duty of care dalam pertanggung jawaban hukum dokter, serta analisis putusan No. 569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhanya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menujukan bahwa malpraktik medik berbeda dengan risiko medik dimana unsur kesalahan dari dokter pada pembuktian merupakan pembeda dari keduanya, selain itu duty of care adalah suatu kewajiban yang melekat pada seorang dokter saat tercipta hubungan antara dokter dan pasien, dalam kasus malpraktik medik pada putusan No. 569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST hakim telah mempertimbangkan penerepan duty of care dokter sebagai pertimbangan putusan. Hasil penelitian menyarankan hendaklah kepada tenaga kesehatan khususnya dokter untuk menjadikan duty of care ini sebagai suatu kewajiban yang penting dalam melakukan tindakan medik, organisasi Ikatan Dokter Indonesia IDI bisa lebih memaksimalkan peranya dalam perlindungan dan pengawasan, pemerintah bisa bersinergi dengan pembuat undang-undang dalam memberikan kepastian hukum terkait perlindungan baik untuk pasien atupun dokter, dan pasien atau maysarakat dapat lebih kritis terhadap hak-haknya namun juga teredukasi mengenai kewajiban-kewajibanya.

---

This thesis discusses the scope of medical malpractice and medical risks, the application of the duty of care principle in the legal responsibility of doctors, and the analysis of the verdict No. 569 PDT.G 2013 PN.JKT.PST. The type of study used is normative juridical and conducted using qualitative research method as well as descriptive research type. This study indicates that medical malpractice is different from medical risk where the mistake of the doctor on proof is the differentiator of both, besides duty of care is a duty attached to a doctor when relationship between doctor and patient is created, in case of medical malpractice in verdict No. 569 PDT.G 2013 PN.JKT.PST the judge has considered taking the duty of care of the doctor as a judgment. The results suggest that health professionals, especially doctors, should make this duty of care an important obligation in conducting medical actions, the organization of Indonesian Doctors Association IDI can maximize its participation in protection and supervision, the government can synergize with lawmakers in providing legal certainty regarding the protection of both patients and physicians, and patients or citizens should be more critical of their rights but also are well educated on their obligations."

"Tesis ini berjudul: Pertanggungjawaban Anggota Direksi BUMN (PT Persero) Dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian di dalam Pengambilan Keputusan yang Dapat Berdampak Kerugian Bagi Perseroan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2740k/PID/2006). Adapun rumusan masalah tesis ini adalah: (1) Sejauh mana pertanggungjawaban anggota Direksi BUMN (PT Persero) terhadap Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya dan (2) Kapan seorang anggota Direksi BUMN (PT.Persero) dinyatakan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya yang berdampak kerugian bagi Perseroan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder.Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota Direksi tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola Perseroan terbukti dengan dilanggarnya anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pengelolaan Perseroan. Penilaian terhadap anggota Direksi dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dapat dilakukan secara sederhana dengan mengacu pada pendekatan yuridis formil dan yuridis materiil. Penilaian secara yuridis formil dilakukan dengan batasan pada Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Badan Usaha Milik Negara, dan keputusan Organ Perseroan berupa keputusan Direksi dan RUPS.

---

The title of this thesis is: The Responsibility of The Board of Directors of a State Owned Company (Persero Company) in Compliance with Duty of Care Principle in Relation to The Decision Making Which Will Affecting to The Company (Supreme Court Case Studies 27. 40k/PID/2006)This thesis demonstrates: (1) How far the responsibility of the Board of Directors in regard to the implementation of the manajerial duty that has been conducted, and (2) When a member of the Board of Directors declared not comply with duty of care principle in related to the implementation of the manajerial duty that has been conducted which resulted in loss to the Company. To approach the case, the writter use normative juridical type through documents investigation to collect secondary data.

The conclusions of the research are: The Board of Directors did not apply the duty of care principle in managing the Company, which is proven in that the Company articles of association were not complied with assessment of Director?s duty of care principle can be done in simple terms by using the formal and material juridical approach. The formal juridical assessment act in accordance with the Company Law, the State Owned Company Law, the Board of Directors decree, the shareholders general assembly decree."

"Ada dua pertanyaan dasar yang diuraikan dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana pelaksanaan kewenangan Direksi dalam batasan doktrin "duty of care" dan "business judgement rule" Kedua, bagaimana penerapan "duty of care" dan "business judgment rule" dalam perkara No. 428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni doktrinal, perundang-undangan dan kasus. Kesimpulan dari tulisan ini, yakni, pertama, doktrin duty of care merupakan dasar berlakunya doktrin "business judgment rule". Direksi mendapat perlindungan hukum berdasarkan teori "business judgment rule" apabila "duty of care" terpenuhi. Kedua, doktrin "duty of care" dan "business judgment rule" terpenuhi dalam putusan perkara No. 428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Penulis menyarankan agar undang-undang perseroan terbatas perlu membuat ketentuan secara tegas tentang standar kehatihatian dan standar adanya itikad baik dalam mengurus perseroan.

---

There are two main questions that explained in this research. First, how is the implementation of the authority of the Board of Directors in the frame of the doctrine ?duty of care? and "business judgment rule" Second, how is the implementation of doctrine ?duty of care? and "business judgment rule" in case No. 428/PDT.G/G/2013/PN.JKT.PST. The research method used in this writing is normative research method with three approaches: doctrinal, legislation, case. There are two conclusions that the researcher found from the research in this writing: First, the "duty of care" doctrine is the basic concept to implement the doctrine "business judgment rule". The board of director can get the legal protection based on the theory "business judgment rule" if the doctrine duty of care is fulfilled. Second, doctrine duty of care and business judgment rule is fulfilled in case No. 428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. The researcher suggests that the legislation of Limited Liability Company (Ltd.) need to make the clear and assertive provision about the standard of circumspection and the standard of good intention from the Board of Director in managing the company."

"Direksi adalah salah satu organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan suatu Perseroan Terbatas. Direksi dalam menjalankan tugasnya harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi juga berwenang untuk mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Tindakan seorang Direksi adalah suatu hal yang sangat penting untuk kelangsungan dan perkembangan Perseroan yang diurusnya. Dalam kepengurusannya, Direksi wajib menjalankan fiduciary duty yang didalamnya meliputi juga duty of care dan duty of loyalty. Dalam menjalankan tugas fiduciary duty-nya tersebut direksi dilindungi oleh Business Judgement of Rule, sehingga apabila perseroan mengalami kerugian maka direksi hanya mempunyai tanggungjawab yang terbatas dan tidak akan dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Tetapi didalam kasus PT.X ini, direksi telah lalai dalam melaksanakan prinsip Duty of care dalam perjanjian yang dibuat atas namaPT.X, sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT.X yang diurusnya. Hal ini berakibat bahwa direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh PT.X.

---

Board of Director is an organ in a Limited Liability Company fully authorized and responsible on the management of the Limited Liability Company. Board of Director in carrying out its duty must comply with the aims and objectives of the company. The Board of Director is also authorized to represent the company, within or outside the court pursuant to the articles of association of the company. Action conducted by a Director in the company has very significant role in the continuity and development of the company he or she managed. In carrying out its managerial actions, the Board of Director must perform fiduciary duty principle within which also included duty of care and duty of loyalty.

In performing its fiduciary duty, the Board of Directors is protected by Business Judgement of Rule, so that in the case the company experienced of loss, the Board of Director will only have limited responsibility, and will not be claimed for its personal responsibility. However, in this PT.X case, the Board of Director had failed to perform Duty of Care principle in the agreement it made on behalf of PT.X, which caused PT.X he managed experiencing loses. This case cause the Board of Directors can be prosecuted personally against the lost incurred by PT.X."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana di dalam praktek penerapan pasal 1367 KUH Perdata dalam pertanggungjawaban Rumah Sakit Swasta apabila dokter purnawaktu yang bekerja padanya melakukan suatu tindakan malpraktik medis. Pada praktiknya, penerapan pasal 1367 KUH Perdata tidaklah mutlak. Yang menjadi batasan adalah hak regres yang dimiliki oleh rumah sakit yang didasari oleh pasal 30 ayat (1) huruf e UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Adanya hak regres ini merupakan suatu penerapan hukum yang keliru karena hak regres tidak seharusnya berlaku di dalam lingkup hukum tentang harta kekayaan melainkan di dalam lingkup hukum ketenagakerjaan.

---

This thesis discusses about how in practice the application of article 1367 Indonesian Civil Code in Private Hospital Responsibility if their full time doctor committed a medical malpractice. In fact, article 1367 Indonesian Civil Code can not be applied absolutely. The obstacle is the recourse right owned by the private hospital based on article 30 paragraph (1) letter e Law No. 44 of 2009 on Hospital (Hospital Law). The existence of the recourse right is a fallacy of the application of the law because the recourse right does not supposed to be applied within the scope of the law of property but within the scope of labor law."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang tanggung jawab dokter, rumah sakit dan pemerintah apabila terjadi pembiaran medik dalam keadaan gawat darurat yang dialami oleh pasien yang didasarkan atas literatur, perundang-undangan, hasil wawancara dengan dokter, direktur rumah sakit dan pemerintah, dengan analisis putusan No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan bentuk penelitian yuridis normatif dan tipe penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif yang mana penelitian ini menjelaskan mengenai klasifikasi dan pengaturan keadaan gawat darurat menurut Hukum Kesehatan, dan tanggung jawab Rumah Sakit, Dokter dan Pemerintah dalam pelayanan gawat darurat serta menganalisis tanggung jawab hukum Rumah Sakit, Dokter, dan Pemerintah apabila terjadi pembiaran medik terhadap pasien gawat darurat dengan analisis Putusan No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. Hasil penelitian ini adalah 1) di Indonesia sudah dikenal klasifikasi penanganan gawat darurat dan pengaturan gawat darurat sudah cukup baik, 2) tanggung jawab pelayanan gawat darurat oleh dokter diatur dalam UU No. 29/2004, Rumah Sakit diatur dalam UU No. 44/2009 serta Pemeritah memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan terhadap dokter dan rumah sakit, 3) penulis tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna.Penulis menyarankan  kepada Rumah Sakit untuk memperketat dalam mengawasi dan mempekerjakan dokter, kepada Pemerintah untuk melakukan judicial review Pasal 190 UU No. 36/2009, kepada Pemerintah untuk membuat peraturan pelaksana atau penjelasan Pasal 42 ayat (2) UU No. 44/2009, dan kepada Pemerintah dalam tugas mengurus dan mengatur untuk melakukan penegakan hukum terhadap tanggung jawab yang dimiliki oleh Pemerintah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the responsibility of doctors, hospitals, and the government when medical abondonment occurs in emergency situations experienced by patients based on lit literature, legislation, interviews with hospitals, doctors and government, with an verdict analysis of No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. This study uses a research method with normative juridical research and descriptive research type with qualitative data analysis in which this study describes the classification and regulation of emergency conditions according to Health Law, and the responsibilities of Hospitals, Doctors and Government in emergency services, and also analyze the legal responsibilities of Hospitals, Doctors and Governent if medical abondonment occurs to emergency patients with an verdict analysis of No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. The results of this study are 1) that in Indonesia it is well known that the classification of emergency treatment and emergency regulation is quite good, 2) the responsibility of emergency services by doctors is regulated in Law No. 29/2004, Hospitals are regulated in Law No. 44/2009 and the Government has responsibility in fostering and supervising doctors and hospitals, 3) the author does not fully agree with the verdict of Judges No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna. The author recommends to the Hospital to tighten in supervising and hiring doctors, to the Government to conduct a judicial review of Article 190 of Law No. 36/2009, to the Government to make implementing regulations or explanation of Article 42 paragraph (2) of Law No. 44/2009, and to the Government in the task of managing and regulating to enforce the law on responsibilities held by the Government."

"Indonesia adalah negara yang menempatkan hukum sebagai panglima sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, oleh karena itu Republik Indonesia memahami mengenai pentingnya penegakan hukum. Penegakan hukum memiliki banyak aspek dan sistem untuk menjalankan fungsinya, salah satunya penegakan hukum pidana yang dilakukan dalam sistem peradilan hukum pidana. Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan penuntutan, eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, serta penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Undang – Undang. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya tersebut terkadang dibutuhkan metode diluar dari cara - cara yang biasa digunakan, yang salah satunya adalah cara – cara intelijen termasuk penyadapan. Pengaturan intelijen penegakan hukum terutama cara – cara penyadapan masih rancu dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, sehingga terjadi perdebatan dan diperlukan analisis yang dalam untuk menjawab permasalahan ini. Ada baiknya jika pengaturan cara – cara intelijen termasuk penyadapan diatur dalam suatu produk hukum Undang – Undang.

---

Indonesia is a country that put law as its guide as mandated by UUD 1945. Because of that reason Indonesia understands the importance of law enforcement. Law inforcement in Indonesia have many aspects and systems, one of them is the inforcement of criminal law. Indonesia’s prosecutor office as one of the law enforcement agency, has the duty and authority to prosecute, execute court rulings, and investigate certain crime according to law. In order to do it’s duty and authority, sometimes Indonesia’s prosecutors have to do things beyond the general methods, and one of those methods is intelligence, which include interception. Indonesian law hasn’t fully regulated law enforcement and interception yet, which resulted in uncertainty in the uses of the methods. It would be better if the government make a law that regulates law enforcement intelligence and interception."

"Neonatal Intensive Care Unit adalah unit perawatan intensif yang disediakan khusus untuk bayi baru lahir dengan kondisi kritis atau memiliki gangguan kesehatan berat. Rentang usia pasien yang dirawat di ruang NICU ini adalah bayi baru lahir.  Bayi Baru Lahir yang dimaksud adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari. Bayi-bayi yang baru lahir dan bermasalah dengan kesehatannya tidak boleh dibawa pulang, namun harus dirawat di ruang NICU. Selain bayi-bayi prematur, ruang NICU juga diisi dengan bayi-bayi yang lahir normal, sudah dibawa pulang namun perlu dirawat karena ada gangguan kesehatan serius. Bayi baru lahir memiliki banyak penyesuaian yang perlu dia lakukan terhadap dunia di luar rahim ibunya. Penyesuaian tersebut adalah langkah yang besar untuk sang bayi karena ia tak lagi bergantung sepenuhnya pada tubuh sang ibu seperti bernapas, makan, ekskresi, atau daya tahan tubuh. Maka, tenaga medis yang melaksanakan tindakan medis di NICU tentu diharapkan memiliki kompetensi dan keahlian tambahan dalam hal perawatan intensif pada bayi-bayi tersebut. Tetapi, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan tindakan medis pada Neonatal Intensive Care Unit (NICU) di rumah sakit. Hal ini menyebabkan belum adanya kepastian hukum mengenai kompetensi dan kewenangan dokter serta pertanggungjawaban hukum dokter dalam pelaksanaan tindakan medis pada Neonatal Intensive Care Unit (NICU) di rumah sakit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan keadaan dari pelaksanaan tindakan medis pada Neonatal Intensive Care Unit (NICU) di rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tindakan medis pada Neonatal Intensive Care Unit (NICU) di rumah sakit ditinjau dari kasus Blegur berdasarkan putusan nomor 462/Pdt/2016/Pt.Bdg, terdapat kompetensi dan kewenangan tersendiri bagi dokter spesialis anak. Disamping itu, pertanggungjawaban hukum dokter dalam pelaksanaan tindakan medis pada Neonatal Intensive Care Unit (NICU) di rumah sakit ditinjau dari kasus Blegur berdasarkan putusan nomor 462/Pdt/2016/Pt.Bdg, dapat dikaitkan dengan Kode Etik Kedokteran,  Disiplin Kedokteran, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Pidana. Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis yakni dalam pelaksanaan tindakan medis di Neonatal Intensive Care Unit (NICU), terdapat perbedaan kompetensi dan kewenangan antara dokter umum dan dokter spesialis anak. Selanjutnya, saran yang penulis berikan, yakni kepada Kementerian Kesehatan diharapkan agar membentuk peraturan terkait pelaksanaan tindakan medis pada Neonatal Intensive Care Unit (NICU) di rumah sakit, agar dapat memperjelas kompetensi, kewenangan, hak, dan kewajiban tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis anak.

---

Neonatal Intensive Care Unit is an intensive care unit that is provided specifically for newborns with critical conditions or has severe health problems. The age range of patients treated in the NICU room is a newborn. Newborn babies in the subject are babies aged 0 to 28 days. Newborns who have health problems may not be taken home but must be treated in the NICU room. In addition to premature babies, the NICU room is also filled with babies who are born normal, have been taken home but need to be treated because there are serious health problems. A newborn baby has many adjustments he needs to make to the world outside his mother's womb. This adjustment is a big step to the baby because the baby no longer depends entirely on the mother's body such as for breathing, eating, excretion, or endurance. Thus, medical personnel who carry out the medical treatment in NICU are certainly expected to have additional competence and expertise in terms of intensive care for these babies. However, until now there has been no legislation governing the implementation of medical treatment at the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) in hospitals. This has caused the absence of legal certainty regarding the competence and authority of doctors as well as the legal responsibility of doctors in carrying out medical actions at the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) in hospitals. The purpose of this study is to describe the state of the implementation of medical treatment at the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) in hospitals. The research method used is normative juridical. The results of the study stated that in the implementation of medical treatment at the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) in hospitals in terms of the Blegur case based on decision number 462/Pdt/2016/Pt.Bdg, there is competence and special authority for pediatricians. Besides, the legal responsibility of doctors in carrying out medical actions at the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) in hospitals in terms of Blegur cases based on decision number 462/Pdt/2016/Pt.Bdg, can be related to the Code of Medical Ethics, Medical Discipline, and also Civil Code and Criminal Law. The conclusion that can be drawn by the author, namely in the implementation of medical actions in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU), there are differences in competence and authority between general practitioners and pediatricians. Furthermore, the advice given by the author, namely to the Ministry of Health is expected to form regulations related to the implementation of medical measures for the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) in hospitals, to clarify the competencies, authorities, rights, and obligations of health workers, especially pediatricians."

"Skripsi ini membahas tentang ruang lingkup malpraktik medik dan tolak ukur untuk menentukan suatu tindakan medik sebagai malpraktik medik, serta kaitannya dengan perlindungan hukum bagi dokter yang digugat melakukan malpraktik medik. Pembahasan dilakukan melalui analisis putusan 287/PDT.G/2011/PN.JKT.PST perkara antara Tuan Gunawan melawan RSCM. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) ruang lingkup malpraktik medik, yaitu malpraktik medik dari segi pidana, perdata, disiplin, dan etik profesi. Tolak ukur untuk menentukan suatu tindakan sebagai malpraktik medik adalah standar profesi medik. Tindakan tim dokter RSCM merupakan malpraktik medik, namun gugatan malpraktik medik yang diajukan tidaklah tepat karena dokter tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata. Tindakan tim dokter RSCM merupakan suatu pelanggaran disiplin profesi, sehingga sanksi yang dapat dikenakan adalah sanksi disiplin.

---

This thesis discusses the scope of medical malpractice, the indicator of medical malpractice, and also its correlation with legal protection for doctors on medical malpractice suit by analyzing Central Jakarta Court Decision Number 287/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. This research is qualitative research with juridical normative methode. The result of this research concludes that there are 4 (four) scopes of medical malpractice, which is medical malpractice in criminal law, civil law, disciplinary, and ethic. The act of a doctor will be classified as medical malpractice when it does not meet the standard of medical care. In the case, the act of the doctors is classified as medical malpractice, however their fault can not be suited in civil court. Doctors’ fault are classified as disciplinary infringement with the consequences of disciplinary sanctions."