Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi pasien di Indonesia ditinjau berdasarkan Hukum Kesehatan, dan pengaturan serta penyelenggaraan penyelesaian sengketa medik melalui mediasi di Indonesia. Bentuk penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif, dan tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif dan peskriptif. Kesimpulannya adalah perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami kerugian akibat kelalaian medik dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa litigasi dan penyelesaian sengketa non litigasi. Penyelesaian sengketa non litigasi yang akan dibahas penulis adalah mediasi, karena mediasi memiliki peran yang penting bagi terwujudnya keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mediasi juga dapat mengatasi beban perkara di Pengadilan yang semakin menumpuk. Sarannya adalah agar mediasi hukum kesehatan berkembang di Indonesia, pemerintah harus menyelenggarakan pelatihan mediator khusus yang menangani kasus sengketa medik dan membuat peraturan lebih lanjut pedoman pelaksanaan penyelesaian sengketa medik melalui mediasi.

---

In this thesis the author will discuss about the legal protection for patients in Indonesia reviewed based on medical law, and regulation and implementation of medical dispute settlement through mediation in Indonesia. The form of research used in writing this thesis is juridical normative, and the type of research used by the author is descriptive and peskriptif research. The conclusion is that legal protection for patients suffering losses due to medical negligence can be resolved through dispute resolution through litigation and dispute resolution through non litigation. The dispute resolution through non litigation that the author will discuss is mediation, since mediation has an important role for the realization of quick, simple, and low cost justice. Mediation can also overcome the burden of cases in the increasingly accumulating Court. The suggestion is that in order for medical law mediation to developing in Indonesia, the government should organize specialized mediator training that handles medical dispute cases and make further regulations for the implementation of dispute resolution through mediation.Keywords Medical dispute, mediation, mediator, medical negligence, responsibility, compensation, hospital."

"Penyelesaian sengketa medik melalui litigasi kerap kali tidak dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa yakni dokter dan pasien. Persidangan yang lama, pembuktian yang rumit, dan berbiaya mahal membebankan pasien sebagai penggugat. Tidak hanya itu, penyelesaian sengketa medik tidak mampu memberikan dampak baik bagi mutu pelayanan kesehatan dan malah mendorong dilakukannya praktek kedokteran defensif. Mediasi yang dikenal dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang mengedepankan win-win solution. Walaupun begitu, mediasi belum menjadi pilihan dan para pihak lebih memilih menyelesaikan sengketa di pengadilan. Menggunakan studi literatur, peneliti bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai penyelesaian sengketa medik melalui perbandingan kondisi penyelesaian sengketa medik di Indonesia, Jepang dan Amerika Serikat, peran mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa medik serta regulasi mengenai pilihan penyelesaian sengketa medik di Indonesia. Kesimpulan: Penyelesaian sengketa medik di Indonesia, Jepang dan Amerika Serikat memiliki permasalahan yang sama dan juga menggunakan pilihan penyelesaian sengketa sebagai alternatif penyelesaian sengketa medik. Mediasi lebih dipilih dibandingkan pilihan penyelesaian sengketa lainnya terutama karena mampu menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution. Agar mediasi di Indonesia dapat berkembang, diperlukan peraturan pelaksana dari undangundang yang mengatur mengenai implementasi mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa medik.

---

Resolving medical dispute between patient and doctor by trial often gives an unfair ending to the parties. The long trial, difficulties to provide evidences and heavy cost are became the patient?s burden. On the other hand, the result of medical dispute litigation does not give any improvement to the quality of health care and doctor will practice defensive medicine for the legal reason. Mediation, which is recognized as an alternative dispute resolution can be chosen which could obtain the win-win solution to the parties. However, it is still not favorable in Indonesia to resolve medical dispute. Using literature study, researcher has some goals which are to obtain the description of medical dispute by comparing the settlement of medical dispute in Indonesia, Japan, and United States of America, the role of mediation as alternative medical dispute and the regulation of alternative medical dispute resolution in Indonesia.

Conclusion: Medical dispute resolution in Indonesia, Japan and United States of America are facing the same problems, and choose alternative medical dispute resolution to solve the issues. Mediation is often chosen. To make mediation become established as medical dispute resolution, Indonesia needs a regulation which regulate the implementation of mediation as alternative medical dispute resolution."

"Salah satu imbas adanya AFTA 2010 (Asean Free trade Area) adalah semakin luasnya aspek perdagangan dunia. Aliran perdagangan yang terjadi tidak hanya aliran barang publik, tetapi juga perdagangan jasa termasuk jasa tenaga kesehatan yang dapat mengakses dengan bebas ke berbagai negara. Tujuan: Melakukan review terhadap substansi kebijakan tentang pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing, dan memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna pelayanan kesehatan yang ditangani oleh tenaga kesehatan asing. Metode: Mereview dokumen-dokumen kebijakan dengan pendekatan normatif dan prediktif menggambarkan mengenai bentuk dan implementasi kebijakan terkait perencanaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA) di Indonesia. Hasil: Kajian menemukan 7 (tujuh) ragam peraturan kebijakan mendasar dalam pengaturan tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA) yang meliputi perijinan, sertifikasi dan registrasi, kompetensi, area kegiatan, pembatasan waktu, kompensasi, dan sanksi. Saran: Diperlukan sosialisasi terkait TKWNA antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Dalam Negeri termasuk kantor imigrasi."

"Pada tahun 2016 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dengan memperberat sanksi pelaku kekerasan seksual salah satunya adalah kebiri kimia. Kemudian, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksana. Salah satu Putusan yang memutus terkait kebiri kimia adalah Putusan Nomor 695/PID.SUS/2019/PT.SBY. Penerapan hukuman kebiri kimia hanya berfokus pada tujuannya sebagai efek jera tanpa memikirkan kondisi Terpidana yang akan dikebiri kimia, seperti keselamatan dan keamanannya. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penerapan hukuman tambahan kebiri kimia di Indonesia, penerapan pidana tambahan kebiri kimia dalam Putusan a quo ditinjau dari perspektif hukum kesehatan Indonesia dan Hak Asasi Manusia. Penerapan pidana tambahan kebiri kimia dalam putusan a quo, ditinjau dari perspektif hukum kesehatan ternyata tidak aman dilakukan terhadap Terpidana karena memberikan efek negatif terhadap tubuh dan psikologis Terpidana. Hukuman kebiri kimia ditinjau dari segi Hak Asasi Manusia  melanggar hak atas kesehatan dan hak bebas dari penyiksaaan karena proses kebiri kimia yang dapat melumpuhkan fungsi organ dengan cara pemberian zat untuk menurunkan kadar hormon testosteron. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaan belum secara rinci menjelaskan tata cara pelaksanaan kebiri kimia. Maka dari itu perlu adanya sinkronisasi antara Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan melalui peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam konteks kebiri kimia. Selain itu, perlu dilakukan screening atau pemeriksaan awal terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak oleh dokter untuk melihat penyebab dari tindakan tersebut.

---

In 2016 the Government issued Law no. 17 of 2016 by increasing sanctions for perpetrators of sexual violence, one of which is chemical castration—then issued Government Regulation No. 70 of 2020 as an implementing regulation. One of the decisions related to chemical castration is Appeal Decision Number 695/PID.SUS/2019/PT.SBY. The application of chemical castration punishment only focuses on the goal as a deterrent effect without the safety of the conditions of prisoners who will be chemically castrated, such as and their safety. The research was conducted using a normative juridical method to answer problems related to applying additional punishment of chemical castration in Indonesia and further punishment to chemical castration in a quo decision in terms of the perspective of Indonesian health law and human rights. The application of additional punishment for chemical castration in the a quo decision, viewed from the standpoint of health law, is not safe for prisoners because it harms the body and psychology of prisoners. Chemical castration punishment in terms of human rights violates the right to health and the right to be free from torture because the chemical castration process can disable organ function by offering substances to lower testosterone. Government Regulation No. 70 of 2020 has not detailed the procedures for implementing chemical castration as an implementing regulation. Therefore, there is a need for synchronization between Criminal Law and Health Law through legislation issued by the Government in the context of chemical castration. In addition, it is necessary to conduct an initial examination or examination of the perpetrators of sexual violence against children by a doctor to see the cause of the action."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan pasien terhadap penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang dapat menimbulkan wabah. Penulis mengajukan dua pokok permasalahan: Pertama, mengenai pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pasien penderita virus Zika di Indonesia. Sedangkan kedua, mengenai perbandingan hukum terhadap perlindungan dan penanganan pasien penderita virus Zika berdasarkan Hukum Kesehatan Indonesia dan Uganda.Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan wawancara, wawancara ini bertujuan untuk memberikan paparan mengenai perlindungan hukum yang berlaku dan penanganan pasien penderita virus Zika di Indonesia daklam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah/KLB.Hukum yang dianalisis untuk diperbandingkan berdasarkan prinsip hukum kesehatan berupa peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah beserta Kementerian Kesehatan mengenai penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah/KLB di Indonesia dan Uganda. Dari paparan tersebut kemudian dapat ditemukan apa saja aspek-aspek perlindungan pasien yang masih belum diatur dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah/KLB.

---

This thesis discusses the protection of patients against infectious disease caused by a virus that can cause epidemic/outbreaks. The author proposes two main issues: First, regarding the regulation of the legal protection of patients with Zika viral in Indonesia. While the second, comparative law regarding the protection and care of patients with Zika viral based Health Law Indonesia and Uganda.By using the method of literature research that combined with interviews, interview is aimed to provide exposure to the applicable legal protection and care of patients with Zika viral in Indonesia in order to prevent and control infectious diseases that can cause epidemic/outbreaks.Laws were analyzed for comparison based on the principle of health law in the form of regulations made by the Government and the Ministry of Health regarding communicable diseases that can cause epidemic/outbreaks in Indonesia and Uganda. After such an exposure can then be found to any aspects of patient protection is still not regulated in prevention and control of infectious diseases that can cause epidemic/outbreaks."