Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan akuisisi serta ketentuan pemberitahuan akuisisi dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia, Uni Eropa dan Singapura. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan pendalaman mengenai ketentuan pemberitahuan akuisisi sebagai suatu pengawasan yang dilakukan otoritas persaingan nasional atas akuisisi yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dalam hukum persaingan usaha Indonesia, Uni Eropa dan Singapura, dengan membandingkan ketentuan pemberitahuan akuisisi yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan yang berlaku di Uni Eropa dan Singapura. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menyarankan kepada pemerintah untuk memperbaiki dan merubah peraturan perundang-undangan terkait persaingan usaha, terutama mengenai ketentuan pemberitahuan atas akuisisi yang pada saat ini menerapkan post merger notification menjadi pre merger notification agar dapat lebih efektif dalam mencegah terjadi akuisisi yang dapat menyebabkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

---

This research focuses on the regulation on acquisition and provisions regarding the notification of acquisition in Indonesian, European and Singapore Competition Law. The purpose of this research is to analyze the provisions of the notification of acquisitions as a control used by national competition authority to prevent monopolization and unfair competition within one rsquo s country by comparing provisions implemented in Indonesia with provisions implemented in European Union and Singapore. The method used in this research is juridical normative, a research referring to the rules or legal norms contained in the legislation. The result of this research suggests the Indonesian government to amend the regulation on competition, especially the provision on notification of acquisition which requires the parties involved to notify the acquisition that rsquo s been implemented or known as post merger notification, to pre merger notification which requires the parties involved in the proposed acquisition to notify prior to the implementation of the acquisition. "

"Seiring dengan berkembang pesatnya perekonomian global, Merger menjadi hal yang sangat umum dilakukan dalam kegiatan bisnis. Transaksi Merger menjadi sangat populer bagi para pelaku usaha yang ingin berlomba mengembangkan usahanya serta berupaya memenangkan persaingan. Agar dalam transaksi Merger ini tidak menimbulkan ketentuan-ketentuan yang dilarang dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, maka diatur mengenai ketentuan pemberitahuan Merger dan Batasan Nilai Merger sebagai kriteria suatu transaksi Merger harus diberitahu kepada Komisi. Dalam membahas mengenai kontrol Merger khususnya mengenai sistem notifikasi Merger terdapat perbedaan pengaturan di Indonesia dan jurisdiksi lain seperti di Singapura, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan dapat disimpulkan bahwa Indonesia sampai saat ini menggunakan sistem notifikasi post-Merger sedangkan pada jurisdiksi lain umumnya sudah menerapkan sistem notifikasi pre-Merger yang dianggap lebih efektif dalam hal pencegahan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha. Serta ketentuan Batasan Nilai (threshold) di Indonesia yang didasarkan atas nilai aset atau nilai penjualan serta belum memisahkan ketentuan bagi Merger lokal dan Merger asing.

---

Along with the global economic growth, Merger has become a very common thing to do in business activities. Merger transaction becomes very popular for a company who want to compete to develop their business and try to win the competition. In order for the merger transaction does not infringe the prohibited rules in the Competition Act, there are rules for a Merger parties to notified their transaction that has reach the jurisdition threshold to the Commission. In discussing the merger control in particular regarding the merger notification system there are different regulations in Indonesia and other jurisdiction such as in Singapore, the United States and the European Union. In this study, the main issues are answered through the normative analysis method, and it can be concluded that Indonesia currently use the post-merger notification system, while other jurisdiction generally has implemented a pre-merger notification system that are considered more effective in preventing infringement of the Competition Act. And also about the threshold regulations in Indonesia that based on the value of the asset or the value of sales (turnover) and not separate the threshold merger regulation for local Merger and foreign Merger."

"Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia mempunyai hukum persaingan usaha dan lembaga yang mengawasi jalannya sistem persaingan tersebut di negara masing-masing. Lembaga tersebut diberikan tugas dan kewenangan dalam menegakkan jalannya persaingan usaha, termasuk memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini membahas tentang apa saja ketentuan yang berlaku pada ketiga negara tersebut dalam hal akan dilakukannya pemberitahuan merger, dalam kaitannya dengan hukum persaingan usaha, yaitu mengenai penerapan mekanisme pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh para pihak dalam melakukan transaksi, dan sanksinya apabila terjadi keterlambatan pemberitahuan. Penelitian ini memberikan contoh kasus pelanggaran pemberitahuan pengambilalihan saham di tiga negara tersebut dan apakah sanksi yang diberikan. Berdasarkan penerapan pengaturan pemberitahuan pengambilalihan saham dan pemberian sanksi tersebut akan dibuat suatu kesimpulan. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan, untuk mengumpulkan, mengidentifikasi berbagai data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Penelitian ini juga termasuk penelitian yuridis-normatif, yaitu dengan melakukan implementasi hukum positif dan penerapannya dalam problematika yang timbul, berkaitan dengan hukum persaingan usaha.

---

The United States, Japan, and Indonesia have their own competition law and agencies that oversee the course of the competition system in their respective countries. The agency is given the task and authority in upholding the competition law, including sanctions in case of violation. This research the rules that apply to these three countries in terms of merger notification in relation to competition law, concerning the implementation of the mechanism of acquisition of shares notification conducted by the parties in closing the transaction, and the sanctions in case of delay on notification. This research gives an example related to failure to notify the acquisition to the agency in the United States, Japan, and Indonesia. Based on the implementation of the notification of acquisition of shares and the sanctions, a conclusion will be made. This research uses literature based method to collect and identify various secondary data related to the issues to be discussed in the research. This research also uses juridical normative method, by implementing positive law and its application in case of problems, related to competition law."

"Penanganan perkara kartel merupakan bagian dari penegakan hukum persaingan usaha. Di Indonesia penanganan perkara kartel yang dilakukan oleh KPPU memiliki banyak permasalahan terutama berkenaan dengan pembuktian kartelyang masih sulit dan kewenangan KPPU sebagai penegak Hukum Persaingan Usaha. Sedangkan negara lain seperti Jepang dan Uni Eropa telah melakukan penanganan perkara kartel dengan lebih baik. Untuk itu, penelitian ini akan membahas perbandingan penanganan perkara kartel di Indonesia dengan Jepang dan Uni Eropa. Melalui perbandingan tersebut, penulis mengungkapkan berbagai hal dalam penanganan perkara kartel di Jepang dan Uni Eropa yang dapat diaplikasikan di Indonesia antara lain penggunaan indirect evidence,penerapan program leniency, dan kewenangan upaya paksa oleh lembaga penegak hukum persaingan usaha.

---

The handling of cartel cases is part of the business competition law enforcement. In Indonesia, the handling of cartel cases conducted by the Commission (KPPU) has a lot of problems, mainly related to the cartel verification which is still difficult and the authority of the Commission as the busniness competition law enforcer. While other countries such as Japan and the European Union have made the handling of cartel cases better. Therefore, this study discuss the comparison of handling cartel cases in Indonesia with Japan and the European Union. Through this comparison, the author reveals a variety of things in the handling of cartel cases in Japan and the European Union that can be applied in Indonesia such as the use of indirect evidence, the leniency program application, and forceful efforts authority by the institution of business competition law enforcement."

"Skripsi ini membahas mengenai pengambilalihan saham perusahaan terbuka terkait dengan ketentuan formil mengenai kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU oleh pelaku usaha tersebut. Pada khususnya skripsi ini membahas mengenai apa yang menjadi tolok ukur telah beralihnya pengendalian atas perusahaan dalam hal pengambilalihan saham telah terjadi, baik sebagian besar saham atau lebih dari 50 lima puluh persen saham, maupun pengambilaliahan saham kurang dari 50 saham. Serta aspek-aspek yang menentukan suatu perusahaan pengambil alih saham telah pula menjadi pengendali dari perusahaan yang diambil alih, dengan mengacu pada Putusan KPPU Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014, yang didalamnya terdapat suatu perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham atas suatu perusahaan terbuka dengan adanya dugaan keterlambatan atas kewajiban pemberitahuan kepada KPPU setelah pengambilalihan saham dilakukan oleh pelaku usaha. Penulisan ini juga dibuat untuk mengetahui apakah penerapan hukum dalam perkara Putusan KPPU tersebut telah sesuai dengan segala pengaturan hukum yang mengatur mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia. Jenis penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pengambilalihan saham yang diatur oleh KPPU maupun segala peraturan terkait hukum persaingan usaha di Indonesia harus memperhatikan segala aspek yang meliputi aspek materiil dan formil. Sehingga tidak terjadi terlanggarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 serta peraturan lain yang terkait.

---

This Skripsi discussed the issue of the acquisition of shares publicly listed companies associated with the provisions of formil obligation notice about the acquisition of shares to business competition supervisory commission KPPU by acquirer or business owners. In particular, this thesis discussed the issue of what has been yardstick has been the transfer of control of companies in the event the acquisition of shares has happened , either partially a large share or more than 50 percent of fifty percent shares , as well as stock acquisition less than 50 percent of the shares. As well as the aspects that are determining a company decision makers over its stake has also become the controller from the company that was taken over, with reference to decisions of business competition supervisory commission No. 07 KPPU M 2014, in which there is a companies that have the acquisition of an enterprise open with the allegation delay for its liabilities notice to kppu after the acquisition is exercised for business operators. This skripsi is also made to know whether the rule of law in matters of decisions KPPU is it was in line with all setting laws governing business competition on the law in Indonesia .The kind of research this law use of juridical normative approach , which is descriptive analytical. The results of the study concluded that in the acquisition, arranged by KPPU and any regulations business competition law in Indonesia covering the aspects of material and formil. So, there is no accidentally struck the provisions of UU No.5 1999 and Government Regulation PP No.57 2010 and any regulations related."

"Seiring dengan berkembang pesatnya perekonomian global, akuisisi menjadi salah satu langkah yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Penelitian ini membahas pengaturan akuisisi dalam hukum persaingan usaha Indonesia dan Singapura, serta membahas pengaturan PP No. 57 Tahun 2010 yang dinilai sudah tidak sejalan dengan keadaan yang ada saat ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan membandingkan perundang-undangan yang terkait di Singapura. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini pengaturan akuisisi dalam hukum persaingan usaha di Indonesia masih tidak efektif dan menimbulkan beberapa permasalahan dalam dunia usaha.

---

As global economic growth rapidly develops, acquisition has become a common thing for entrepreneurs who seek to develop their business. This research aims to give detailed explanations about the regulations of acquisition in Competition Law in Indonesia and Singapore, while also explaining PP No. 57 Tahun 2010, which is considered not compatible anymore in the current circumstances. This research uses the juridical normative method, by comparing the regulations which are applied in Singapore. Based on this research, it can be concluded that the regulations of acquisition in Competition Law of Indonesia are still ineffective and have caused several problems in the business world.

"

"ABSTRAK:

Skripsi ini membahas pengaturan dan penerapan ketentuan Tanggal Efektif Secara Yuridis mengenai Pemberitahuan Pengambilalihan Saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan studi kasus Putusan KPPU No. 08/KPPU-M/2012. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ketentuan Tanggal Efektif Secara Yuridis mengenai Pemberitahuan Pengambilalihan Saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha terutama bersumber kepada penjelasan Pasal 133 UU No. 40 Tahun 2007. Pengaturan tersebut kemudian diadopsi oleh berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum persaingan usaha yaitu Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, Bab 4 huruf B angka 2.1 huruf b Lampiran Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012, serta Pasal 2 ayat (2) huruf a butir ii Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012. Hasil penelitian lainnya adalah, dalam Putusan KPPU No. 08/KPPU-M/2012, Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah salah dalam menerapkan dasar hukum dengan mengacu kepada Pasal 2 ayat (2) huruf a butir ii Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 padahal Peraturan Komisi ini baru diberlakukan pada tanggal 27 Agustus 2012, sedangkan tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham adalah tanggal 27 April 2012.

---

ABSTRACT:

This thesis discusses the regulation and application of the provisions of the Juridical Effective Date of Shares Acquisition Notice to Commission Of Business Competition Supervision with case study Commission's Decision No. 08/KPPU-M/2012. This study is a normative legal research with qualitative analysis. The results showed that the regulation provisions of Juridical Effective Date of Shares Acquisition Notice to Commission Of Business Competition Supervisio is mainly regulated in the explanation of Article 133 of Law No. 40 of 2007. The regulation is then adopted by various laws and regulations in the field of competition law, namely Article 5 paragraph (1) of Government Regulation No. 57 Year 2010, Chapter 4 letter b letters B number 2.1 Competition Commission Regulation Appendix No. 3 of 2012 , and Article 2 paragraph (2) letter a clause ii Competition Commission Regulation No. 4 of 2012. Other study result is,in Commission's Decision No. 08/KPPU-M/2012, the Business Competition Supervisory Commission Council was wrong in applying the legal basis with reference to Article 2 paragraph (2) letter a clause ii Competition Commission Regulations No. 4 of 2012 when the new Commission Regulation entered into force on August 27, 2012, while the legally effective date of the acquisition of shares is dated 27 April 2012..

"

"Tesis ini membahas mengenai studi perbandingan pengaturan joint ventures di Indonesia dengan beberapa yurisdiksi lain, yaitu Jepang, Singapura, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Studi perbandingan pengaturan joint ventures tersebut terutama ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan obyek penelitian berbasis norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang sudah secara kongkrit ditetapkan oleh hakim dalam kasus-kasus yang diputuskan di pengadilan. Pengaturan joint ventures dari aspek persaingan usaha di yurisdiksi tersebut belum dilakukan secara khusus melalui suatu undang-undang tersendiri, namun biasanya tersirat dalam pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat dan antimonopoli. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya Pemerintah Republik Indonesia mempertimbangkan untuk melakukan pengaturan secara khusus mengenai kerja sama antar pelaku usaha dalam bentuk joint ventures melalui peraturan perundang-undangan tersendiri. Pengaturan mengenai joint ventures tersebut sebaiknya menyelaraskan prinsip kebebasan berkontrak oleh para pihak dalam pembentukan joint ventures dengan aspek hukum persaingan usaha dan hukum perusahaan. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan mendorong terciptanya persaingan usaha secara sehat serta mencegah timbulnya praktek monopoli dalam kerja sama antar pelaku usaha melalui pembentukan joint ventures.

---

This thesis discusses comparative study among some countries, which compare Indonesian joint ventures regulation with other jurisdiction from other countries, such as Japan, Singapore, United States of America, and European Union. This comparative study is reviewed from competition law aspect. This research employs descriptive research method with qualitative approach. To be more specific, this research employs normative research method. This research adapts legal norms for the object of research in legislation. In addition, the cases have been concretely established by the judge and have been decided in the court. Joint ventures regulation from business competition aspect has not been performed particularly through its own legislation but it is generally implicit in the regulation of an unfair business and anti-monopoly.

The result of the research suggest that Indonesian Government should consider doing a special arrangement of cooperation among business in the form of joint ventures through its own legislation. Joint ventures regulation should adapt the principle of contractual freedom by the parties in establishing of joint ventures to legal aspect competition and corporate law. This is aims to ensure legal certainty and encourage a fair competition. In addition, this can prevent monopolistic practice in partnership or business through the establishment of joint ventures."

"Akuisisi saham perusahaan merupakan strategi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi pasar. Akuisisi saham perusahaan tersebut dapat menciptakan efisiensi atau justru menciptakan abuse of market power di pasar bersangkutan. Untuk mencegah terjadinya abuse of market power dari suatu akuisisi saham perusahaan perlu dilakukan merger control oleh otoritas persaingan usaha. KPPU melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo PP No. 57 Tahun 2010 mengatur tentang kewajiban pemberitahuan atas akuisisi saham perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Perubahan pengendali merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi akuisisi saham perusahaan. Perusahaan patungan merupakan perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Penentuan pelaku usaha pengendali pada perusahaan patungan merupakan hal yang penting untuk didefinisikan terkait dengan merger control yang dilakukan oleh KPPU. Untuk mendefinisikan pelaku usaha pengendali pada perusahaan patungan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyatakan terdapat beberapa aspek hukum dan ekonomi yang dapat digunakan oleh KPPU untuk menentukan pelaku usaha pengendali pada perusahaan patungan yang kemudian dapat digunakan sebagai salah satu metode dalam penerapan PP No. 57 Tahun 2010 pada akuisisi saham perusahaan patungan

---

Acquisition of shares is a business strategy to pursue market expansion. Acquisition of shares can create efficiencies or create abuse of market power in the market. To prevent abuse of market power, the competition authorities make merger control regulation. KPPU through Act number 5 year 1999 jo Government Regulation number 57 year 2010 regulating the obligation of notification of shares acquisition. Change of control is one thing that must be met in a transaction of shares acquisition. Joint ventures company is a company founded by two or more business actor to conduct certain business activities. Controlling parties on joint ventures is an important thing to be defined relating to merger control carried out by KPPU. To define the controlling parties on joint ventures are used normative juridical research method that uses the legislation approach. The results of this study states there are some aspects of the law and economics that can be used by the Commission to determine the controlling businesses in a joint venture that can then be used as one of the methods in the application of PP 57 Year 2010 on the acquisition of joint stock company."