Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPendanaan merupakan salah satu faktor utama dari aksi terorisme, sehingga upaya penanggulangan terorisme tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya upaya untuk memberantas pendanaan terorisme. Aliran dana untuk pendanaan terorisme antara lain melalui sektor keuangan formal, yang mencakup bank, lembaga keuangan bukan bank, dan penyedia jasa keuangan lainnya. Salah satu cara untuk memberantas pendanaan terorisme adalah dengan melakukan pemblokiran dana dan aset orang atau organisasi yang terlibat pendanaan terorisme. Agar tercipta proses pemblokiran yang efektif, harus terdapat suatu pedoman yang jelas bagi penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan pemblokiran. Untuk itu, skripsi ini akan membahas mengenai implementasi pemblokiran dana nasabah pada Bank X yang dilaksanakan dalam rangka pemberantasan pendanaan terorisme. Penelitian dari skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketentuan lain di bidang jasa keuangan yang tidak sejalan dengan ketentuan mengenai pemblokiran. Selain itu penelitian ini menemukan bahwa Bank X telah melaksanakan kewajibannya dalam pelaksanaan pemblokiran dengan baik, namun terdapat satu ketentuan dalam UU TPPT yang telah dijalankan Bank X dengan benar tetapi masih bisa disempurnakan. Dengan demikian penulis menyarankan agar Bank X selaku penyedia jasa keuangan menjalankan ketentuan yang terdapat dalam UU TPPT dan POJK APU-PPT secara utuh.

---

ABSTRACTFinancing is one of the main factors of acts of terrorism, efforts to overcome terrorism will not run optimally without the efforts to combat financing of terrorism. Formal financial sector, which includes banks, non bank financial institutions, and other financial service providers is one of the medium to move funds for the financing of terrorism. One of many ways to combat terrorist financing is to freeze the funds and assets of people or organizations involved. In order to create effective freezing process, financial service providers should have a clear guideline. Therefore, this thesis aim to explain the implementation of customer funds freezing on Bank X, which is conducted in order to eradicate financing of terrorism. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. The results found that there are other provisions in the field of financial services that are not in line with freezing process. In addition, this thesis concludes that Bank X has implemented its obligations well, but there is one stipulation in UU TPPT that has been correctly executed by Bank X but not yet perfect. Thus, the author suggest that Bank X, as the provider of financial services, to implement provisions contained in UU TPPT and POJK APU PPT as a whole."

"Ancaman perkembangan Foreign Terrorist Fighter FTF telah memasuki kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Tesis ini fokus pada fenomena Foreign Terrorist Fighter asal Uighur yang masuk ke wilayah Indonesia dan merencanakan aksi teror. Fokus dari penelitian tesis ini adalah Foreign Terrorist Fighter asal Uighur yang datang ke Indonesia untuk melakukan aksi teror. Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme di Indonesia sendiri belum mengatur perihal Foreign Terrorist Fighter sehingga kekosongan ini menjadi celah para Foreign Terrorist Fighter untuk melaksanakan aksi teror di Indonesia. Penelitian ini mencoba menguraikan bagaimana proses konstruksi penghukuman di Indonesia terhadap fenomena Foreign Terrorist Fighter dengan kondisi Undang-Undang yang masih memberikan ruang gerak bebas terhadap Foreign Terrorist Fighter. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Globalization of Crime untuk menjelaskan dinamika perubahan modus aksi teror sehingga terlahir konsep Foreign Terrorist Fighter dan teori Extended Territory untuk menjelaskan proses pelaku aksi teror dalam menjalankan praktik perluasan wilayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua Foreign Terrorist Fighter Uighur yang berhasil masuk ke Indonesia mengalami penalisasi yang berbeda. Satu tersangka di deportasi ke Cina dan satu tersangka lain menjalani penghukuman di Indonesia. Menimbang perbuatan dan faktor pelaku melakukan aksi teror, putusan yang diberikan merupakan hasil dari pertimbangan asas utilitarian dalam penghukuman.

---

The threat of Foreign Terrorist Fighter FTF development has entered the Southeast Asia region especially Indonesia. The development of Foreign Terrorist Fighter movement are motivated by globalization of crime that makes the practice of terror has not made regional boundaries as an obstacle. This thesis focuses onthe phenomenon of Foreign Terrorist Fighter from Uyghur who entered into Indonesian territory and planned for terror acts. The Uyghur are based in Xinjiang, China and their religious majority are Moslem. Uyghur is one of three main Chinese tribes that subjected to persecution by the local government. This government action generate Uyghur expression of complaints against policy and violence has become a container of Uyghur protest expression against the Chinese government.

The main theory in this research used Globalization of Crime theory to explain the dynamics of change in the mode of action of terror and create Foreign Terrorist Fighter concept, and Extended Territory theory to explain the process of terroris tactors in carrying out the practice of regional expansion.

The results of this study shows that two Foreign Terrorist Fighter Uighur who successfully entered into Indonesia experienced a different penalization. One suspect was deported to China and one other suspect was sentenced in Indonesia. Considering the actions and factors of the perpetrators acts of terror, the verdict based on utilitarian principlein punishment."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko Bank Umum Syariah dalam rangka perlindungan hukum terhadap bank dan nasabah pembiayaan, dengan studi kasus penerapan manajemen risiko pada Bank BNI Syariah. Pembahasan mencakup pengertian risiko, jenis risiko, penyebab risiko, kerugian akibat terjadinya risiko, pengertian manajemen risiko, fungsi manajemen risiko, organisasi manajemen risiko, dan proses penerapan manajemen risiko serta aturan hukum terkait penerapan manajemen risiko Bank Umum Syariah. Pada studi kasus Bank BNI Syariah, penulis meneliti penerapan manajemen risiko Bank BNI Syariah berdasarkan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup empat pilar, yakni pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risik serta penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Terdapat satu tambahan diluar keempat pilar tersebut, yaitu penerapan good corporate governance dan program APU-PPT. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif baik tertulis maupun tidak tertulis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder ini didukung dan dilengkapi dengan wawancara dengan pihak Bank BNI Syariah. Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan manajemen risiko pada bank harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan harus didukung dengan pengembangan manajemen risiko secara internal yang tidak diatur dalam POJK.

---

This thesis discusses the implementation of risk management for commercial islamic banks in order to legal protection for banks and financing customers, with case studies of risk management at Bank BNI Syariah. The discussion covers the definition of risks, types of risks, causes of risks, losses arising from risks, definition of risk management, function of risk management, risk management organization, and risk management process as well as legal rules related to the implementation of risk management of islamic banks. In the case study at Bank BNI Syariah, the author examines the implementation of risk management at Bank BNI Syariah based on POJK No. 65 POJK.03 2016 on the Implementation of Risk Management for Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit covering four pillars, such as the active supervision of Board of Directors, Board of Commissioners, and Islamic Supervisory Board, the adequacy of risk management policies and procedures as well as risk limits, adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes as well as risk management information systems, and comprehensive internal control systems. There is an addition beyond the four pillars, namely the implementation of good corporate governance and APU PPT program. The form of research used in this study is normative juridical, ie research conducted on positive laws both written and unwritten. The type of data used in this study is secondary data, namely through library materials. These secondary data are supported and supplemented by interviews with Bank BNI Syariah. The results suggest that the implementation of risk management in banks should be implemented in accordance with applicable regulations and should be supported by the development of internal risk management which not regulated in the POJK.Keywords Risk Management, Islamic Commercial Bank, Legal Protection, Financing Customer"

"Tindakan efektif dalam mencegah dan memberantas aksi terorisme adalah memutuskan mata rantai pendanaan terorisme. Tesis ini membahas bagaimana informasi intelijen bermanfaat dalam mencegah pendanaan terorisme oleh Bank. Konsep yang dibahas dalam tesis ini adalah terorisme, dan pendanaan terorisme, sedangkan pembahasan teori meliputi teori organisasi, manajemen dan pengawasan, dan teori maupun konsep lain yang mendukung tulisan. Penelitian menggunakan paradigma postpositivisme dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa bank dapat menggunakan informasi intelijen yang bersumber dari pemerintah ataupun lembaga internasional, asosiasi perdagangan dan industri, media massa, perusahaan riset swasta, maupun lembaga kajian dan riset. Selain itu integrasi informasi intelijen ke dalam sistem informasi manajemen dapat membantu Bank mencegah transaksi pendanaan terorisme. Maka pencegahan pendanaan terorisme pada bank dapat menjadi efektif apabila didukung oleh pengelolaan informasi intelijen yang tepat pada sistem informasi manajemen dan sumber daya manusia yang kompeten.

---

Effective action in preventing and combating acts of terrorism is to break the financing chain of terrorism. This thesis discusses how intelligence information is useful in preventing the terrorism financing by the Bank. The concepts discussed in this thesis are terrorism, and terrorism financing, while theoretical discussions include organizational, management and supervision, and other theories and concepts that support writing. The research used postpositivism paradigm with qualitative research method.

The results of the study found that banks may use intelligence information sourced from governments or international agencies, trade and industry associations, mass media, private research firms, as well as research institutions. In addition, integration of intelligence information into management information systems can help the Bank prevent terrorism financing transactions. So the prevention of terrorism financing in banks can be effective if supported by proper management of intelligence information on competent management information systems and human resources."

"ABSTRACTThis thesis aspires to have the understanding on how bank rsquo s contribution by implementing customer due diligence principle within electronic money sectors in organizing Digital Financial Service that issues electronic money in combating the practice of terrorism financing in Indonesia pursuant to Prevailing Laws and Regulation in Indonesia. This thesis will analyze one of the bank in Indonesia in its implementation of customer due diligence in conducting electronic money pursuant to prevailing laws and regulation on customer due diligence for banking sector in Indonesia. The research method is conducted through examining the existing legal material. Therefore, descriptive research is conducted to give a background on how Customer Due Diligence principle for Electronic Money users to prevent the terrorism financing carried out by one of the banks in Indonesia where the bank has followed the enacted regulation or not. Based on the thesis analysis result, the objective is to draw a conclusion on the regulation of Customer Due Diligence for electronic money and Bank X in organizing Digital Financial Service obedience to the prevailing laws and regulation in implementing customer due diligence in electronic money sector. By analyzing those issues, the author expect that this thesis could provide any recommendation for the development on the implementation of customer due diligence in electronic money sectors by banks as measures to prevent and combat terrorism financing in Indonesia and Bank X further step in the implementation of Customer Due Diligence policy and procedures in issuing Electronic Money.

---

ABSTRAKSkripsi ini mempunyai tujuan untuk memiliki pemahaman tentang bagaimana kontribusi bank dengan menerapkan prinsip Customer Due Diligence dalam sektor uang elektronik dalam menyelenggarakan Layanan Keuangan Digital yang mengeluarkan uang elektronik dalam pencegahan praktek pembiayaan terorisme di Indonesia sesuai dengan Hukum dan Regulasi yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini akan menganalisis salah satu bank di Indonesia dalam pelaksanaan Customer Due Diligence dalam penyelenggaraan uang elektronik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku mengenai Customer Due Diligence untuk sektor perbankan di Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian dilakukan melalui pemeriksaan materi hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan latar belakang tentang bagaimana prinsip Customer Due Dilligence bagi pengguna Uang Elektronik untuk mencegah pendanaan terorisme dilaksanakan oleh salah satu bank di Indonesia dimana apakah bank itu sudah mengikuti peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis tesis, tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan kepada pengaturan Customer due Diligence pada penyelenggaraan Uang Elektronik dan ketaatan bank X sebagai penyelenggara layanan keuangan digital terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan Customer Due Diligence. Dengan menganalisis isu-isu tersebut, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan penerapan Customer Due Diligence di sektor uang elektronik oleh bank sebagai langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas pendanaan terorisme di Indonesia dan langkah Bank X selanjutnya dalam implementasi kebijakan dan prosedur Tuntas Pelanggan dalam mengeluarkan Uang Elektronik."

"ABSTRAKDalam Pembiayaan Murabahah, Bank Syariah harus mematuhi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah guna memenuhi Prinsip Syariah. Fatwa tersebut memuat aturan, dalam Murabahah, dimana Bank Syariah hendak memberi kuasa kepada Nasabah untuk membeli objek akad kepada Pihak Ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank Syariah. Terdapat Akta Notaris antara Bank X Syariah dengan Nasabah dalam Akta "Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah" Nomor: 75 dan "Akad Wakalah" Nomor: 76, Dengan demikian Pembiayaan Murabahah dilakukan tanpa Nasabah melaksanakan tugas wakalahnya. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan tipelogi penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian tersebut menghasilkan suatu kesimpulan, status kepemilikian objek dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah antara Bank X Syariah dengan Nasabah sudah dimiliki Nasabah sedari awalnya. Hal tersebut tertera dalam "Akta Jaminan Fidusia" Nomor: 77 bahwa terdapat surat pernyataan Objek Akad dimiliki oleh Nasabah yang dibuat sehari sebelum dilaksanakannya Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah. Dengan demikian penerapan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tidak memenuhi rukun dan syarat Murabahah, serta Pembiayaan Murabahah dalam Hukum Positif Indonesia, dimana objek akad harus dimiliki Bank terlebih dahulu. Notaris tidak memperhatikan apa yang tertuang dalam draft ketiga akta, sehingga apa yang tertuang dalam Akta tidak memuat kebenaran transaksi antara Nasabah dan Bank X Syariah dihadapan Notaris. Akibatnya yang terjadi antara Nasabah dan Bank X Syariah bukanlah Murabahah melainkan pinjam meminjam dengan keuntungan yang menghadirkan unsur Riba. Patutnya Nasabah, Bank X Syariah dan Notaris memperhatikan rukun dan syarat Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah guna bermuamalah sesuai dengan Prinsip Syariah.

---

ABSTRACTIn Murabahah financing, Shariah Bank should comply the fatwa of DSN-MUI Number 04/DSN-MUI/2000Murabahah in order to fulfill Sharia Principles. The Fatwas contain rules, in Murabahah, where Shariah Bank by the request of the customers purchase the object of the contract (assets or goods) from a third party. The Murabahah contract of sale must be done after the goods in principle belong to the Shariah Bank. There is a Notarial Deed between Bank X Syariah and the customer in the contract agreement of "Murabahah Bil Wakalah Number" 75. and "Wakalah Agreement" Number 76. Therefore, Murabahah financing was done without the customer carried out their Wakalah duties. This type of research was normative juridical research with analytical descriptive research typology. The research method produced a conclusion, that the ownership status of the object in the contract agreement of Murabahah Bil Wakalah between Islamic bank X and the customer has been owned by the customer from the beginning. This contains in the premisse of "Fiduciary Deed" Number 77. that there is a statement letter that was made one day before the implementation of the contract agreement of Murabahah Bil Wakalah that the object of the contract (asset or goods) belongs to the customer. Therefore, the implementation of Murabahah Bil Wakalah financing does not meet the pillars and conditions of Murabahah, also Murabahah financing in Indonesian positive law, where the object of the contract (assets or goods) must belong to the bank. The Notary public does not pay attention to what is stated in the third draft deed so that the statements in the deed do not contain the truth of transactions between the Bank X Syariah and the customer before the notary public. So, what happens between the Bank X Syariah and the customer is not Murabahha but loans with benefits that contain Riba. The customer, Bank X Syariah, and the notary public should pay attention to the pillars and the conditions of Murabahah Bil Wakalah financing to act according to the Shariah Principles."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel sikap, pengaruh sosial, agama, harga, dan dukungan pemerintah terhadap intensi nasabah bank syariah untuk menggunakan pembiayaan rumah syariah. Penelitian ini menggunakan TRA (Theory of Reasoned Action) oleh Ajzen serta menambah 3 variabel lainnya agama, harga, dan dukungan pemerintah. Sampel terdiri dari 140 nasabah Bank Syariah Mandiri, Jakarta Pusat. Data primer diperoleh melalui survei dengan cara penyebaran kuisioner. Analisis data menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa sikap dan pengaruh sosial tidak berpengaruh secara signifikan secara parsial terhadap intensi nasabah bank syariah untuk menggunakan pembiayaan rumah syariah. Variabel agama, harga, dan dukungan pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap intensi nasabah bank syariah untuk menggunakan pembiayaan rumah syariah. Hasil penelitian juga menunjukkan nilai adjusted R Square sebesar 49,2%, berarti variabel sikap, pengaruh sosial, kewajiban agama, harga, dan dukungan pemerintah bersama- sama dapat menjelaskan variasi Intensi nasabah Bank Syariah untuk menggunakan pembiayaan syariah sebesar 49,2% dan sisanya 50,8% dijelaskan variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam model penelitian ini.

---

The purpose of this research is to examine the effects of the following factors: attitude, social influence, religious obligation, pricing, and government support on the Islamic bank customers intention to use Islamic home financing. This research uses the TRA (Theory of Reasoned Action) model by Ajzen and add 3 others variables religious obligation, pricing, and government support. The sample comprised of 140 customers of Bank Syariah Mandiri, Jakarta Pusat. Data were obtained through survey using questionnaire. Methodology of this research uses multiple linear regression analysis.

This research found attitudes and social influence to be insignificant in influencing the intention to use Islamic home financing. Religious obligation, pricing, and government support were found to be significant predictors.

The results also show the adjusted R square of 49,2 %, meaning the variable attitudes, social influence, religious obligation, pricing, and government support can explain the variation of Islamic bank customers intention to use Islamic home financing at 49,2% and the remaining 50,8% is explained by other variables are not taken in this research model."

"ABSTRACTSistem perbankan Indonesia menganut dual banking system yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan konvensional dan syariah secara berdampingan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK mengatur tentang konversi akad dari perjanjian kredit konvensional menjadi akad pembiayaan syariah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum Islam dan hukum positif terkait konversi akad, konsep konversi akad dalam rangka perubahan metode pelunasan kredit skema konvensional menjadi skema syariah melalui Unit Usaha Syariah UUS pada PT Bank X,Tbk dan mekanisme konversi akad pada PT Bank X, Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang hasilnya berbentuk deskriptif analisis. Kesimpulan yang diperoleh adalah konversi akad pada PT Bank X, Tbk melalui UUS diperbolehkan menurut hukum Islam namun belum terdapat ketentuannya secara rinci dan jelas pada Fatwa DSN MUI atau SEOJK. Konversi akad dilakukan dengan membuat akad syariah dalam bentuk addendum, kredit konvensional tidak dianggap lunas sehingga Akta Pemberian Hak Tanggungan APHT dapat berlaku bagi akad syariah. Mekanisme konversi akad pada PT Bank X,Tbk pada prinsipnya berdasarkan Fatwa DSN MUI namun terdapat penyesuaian yang belum diatur secara rinci dan jelas. Dengan demikian, Otoritas Jasa Kuangan sebaiknya membuat ketentuan terkait konversi akad melalui UUS ini. PT Bank X,Tbk diharapkan membuat prosedur teknisnya. Dewan Pengawas Syariah diharapkan mengawasi pelaksanaannya, dan pelaku bisnis syariah diharapkan untuk selalu terbuka terhadap perkembangan produk syariah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

---

ABSTRACTIndonesia performs dual banking system, it implements two contiguous types of banking system conventional syariah . Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK regulates conversion of contract from conventional scheme to syariah scheme. The issues of this research are about conversion of contract on Islamic law and positive law, the concept of conversion of contract in order to restructure credit repayment method from conventional scheme to syariah scheme by Syariah Business Unit of PT Bank X,Tbk., and its mechanism. This research applies juridical normative approach, its result is a descriptive analytical. The Conclusion of this research is conversion of contract by Syariah Business Unit of PT Bank X, Tbk is allowed pursuant to Islamic Law, but its definite and detailed provisions haven rsquo t availaible yet on Fatwa DSN MUI nor SEOJK. The conversion of contract could be done by composing syariah contract in the form of addendum. Thus, the conventional credit is not considered as settled debt. Therefore, the deed of mortgage right handover APHT could be applied for syariah contract. Its mechanism principally comply Fatwa DSN MUI but its definite and detailed provisions haven rsquo t availaible yet. Thus, Otoritas Jasa Kuangan should make the regulation about this conversion of contract by Syariah Business Unit. PT Bank X,Tbk should make its technical procedure. Dewan Pengawas Syariah DPS should supervise its implementation and the practitioners of syariah business should be open minded toward the development of syariah business product as long as it complies syariah principles"

"ABSTRAKMetode nisbah bagi hasil sebagai sistem yang diterapkan dalam perbankan syariah khususnya pada akad pembiayaan musyarakah seharusnya dapat memberikan keadilan. Hal ini karena pembayaran nisbah bagi hasil kerap dilakukan di awal pencairan dana saat proyek belum berjalan dan keuntungan belum diperoleh. Hal ini tentu memicu permasalahan,sebagaimana tercermin dalam perkara putusan Mahkamah Agung No:47/PDT.G/2019/PT.A.SMD. Dalam tesis ini penulis akan mengkaji putusan tersebut dengan pokok pembahasan mengenai penerapan metode nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah X serta peran dan tanggung jawab notaris dalam membuat akad pembiayaan musyarakahpada perbankan syariah. Adapun tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dalam menganalisis permasalahan. Hasil penelitian adalah penerapan metode nisbah bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di PT. Bank Syariah X tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini berdasarkan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah bahwa setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa seharusnya nisbah dibagikan setelah proyek mendapatkan keuntungan, jika nisbah harus dibayarkan nasabah kepada bank pada saat pencairan dana maka hal ini merubah sifat akad musyarakah menjadi riba.

---

ABSTRACTThe method of the ratio of the result as a system applied in Sharia banking, especially in the deliberative financing scheme, should be able to provide justice. This is because the payment of the ratio of results is often done at the beginning of disbursement when the project has not been run and profits have not earned. This certainly triggered the problem, as reflected in the case of Supreme Court ruling No:47/PDT.G/2019/PT.A.Smd. In this thesis the author will examine the ruling on the subject of the discussion on the implementation of the method of the ratio of disaster financing to PT. Bank Syariah X and the role and responsibility of the notary in making the musyarakah financing agreement on sharia banking. The thesis is a normative juridical study that uses secondary data to analyse problems. The results of the research is the implementation of the method of ratio of the results to the financing of the musyarakah in PT. Bank Syariah X not in accordance with sharia principles. It is based on the Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 on the deliberative financing that each partner's profits must be shared proportionally on the basis of the entire profit and no amount determined at the initial set for a partner. Based on the results of interviews with the speakers that should the ratio be distributed after the project profit, if the ratio should be paid by the customer to the bank at the time of disbursement, this changed the nature of musyarakah to riba."