Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHarta warisan yang belum dibagi merupakan hak kepemilikan seluruh ahli waris secara bersama-sama. Apabila ingin diadakan pengalihan, maka harus diketahui dan disetujui oleh seluruh ahli waris. Permasalahan muncul ketika salah seorang ahli waris melakukan pengalihan tanpa diketahui dan mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya. Pengaturan mengenai hal ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur secara tegas yaitu tidak diaturnya akibat apabila terjadi pengalihan harta warisan oleh ahli waris tanpa sepengetahuan dan izin dari ahli waris lainnya. Oleh sebab itu, seharusnya pengaturan mengenai waris ini diperbaharui undang-undangnya karena sudah tidak mengakomodir permasalahan waris yang baru timbul."

---

""ABSTRACT"Undivided Inheritance is an ownership rights owned by the Heirs all together. Transferring assets of the Inheritance, must be noticed and approved by all the Heirs. The problem would arise when one of the heirs transfers the Inheritance property unnoticed and unapproved by the other heirs. The Indonesian Civil Code does not explicitly express about the consequences of transferring the inheritance assets without the other Heirs noticing and also approving it. Therefore, the regulation itself needs to be updated because it does not accomodate the newly arisen inheritance issue. "

"ABSTRAKPenulisan ini membahas mengenai keabsahan akta wasiat yang objeknya telah diikat dengan perjanjian pengikatan jual beli sebelum pewaris meninggal dunia serta akibat hukum dari bentuk perikatan tersebut. Akta wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan kehendak terakhir seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Kehendak terakhir yang dimaksud adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu perbuatan pemindahan hak milik mengenai harta kekayaan si pembuat wasiat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pembuat wasiat serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut. Sedangkan Tujuan dari perjanjian pengikatan jual beli itu sendiri adalah sebagai ikatan awal keseriusan para pihak untuk bertransaksi. Maka dari itu, perjanjian pengikatan jual beli mengikat para pihak untuk sama-sama serius dalam hal melakukan transaksi jual beli yang pada saatnya nanti keseriusan tersebut dilangsungkan dengan pelunasan serta penandatanganan akta jual beli tersebut. Menurut Pasal 996KUHPerdata, semua pemindahtanganan bahkan penjualan dengan hak membeli kembali yang dilakukan oleh pewaris atas barang yang dihibahwasiatkan selalu mengakibatkan tercabutnya hibah wasiat yang dipindahtangankan tersebut. Salah satu pemindahtanganan harta wasiat tersebut adalah dengan melakukan jual beli. Apabila sebelum pewaris meninggal dunia akan tetapi objek dalam hibah wasiat tersebut telah dilakukan jual beli, maka secara otomatis mengakibatkan tercabutnya hibah wasiat tersebut. Akan tetapi perjanjian pengikatan jual beli tidaklah sama dengan jual beli karena asas terang dan tunai dalam peralihan hak atas tanah belum sepenuhnya terpenuhi. Terang dalam hal ini berarti jual beli tersebut dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sedangkan yang dimaksud dengan tunai adalah perbuatan penyerahan tanah dan pembayaran harga tanah dianggap terjadi bersamaan atau selesai pada saat itu juga.

Kata kunci: Keabsahan Akta Wasiat; Perjanjian Pengikatan Jual Beli; Pewaris Belum Meninggal Dunia

---

ABSTRACTThis thesis discusses the validity of the testament deed whose object has been bound by a sale and purchase agreement before the testator dies and the legal consequences of the form of the agreement. A deed is a deed that contains a statement of one's last will about what he wants will happen after he dies. The last intention in question is a unilateral statement of intention and a legal action that contains an act of transferring property rights to the property of the will of the testament as outlined in a special written form, which can be revoked at any time with the death of the will and no need notified to the person involved. Whereas the purpose of the sale and purchase agreement itself is as an initial bond of the seriousness of the parties to transact. Therefore, the sale and purchase agreement binding parties to be equally serious in terms of buying and selling transactions which in due course will be carried out with repayment and the signing of the sale and purchase deed. According to Article 996 of the Civil Code, all transfers and even sales with the right to repurchase carried out by the testator for goods that are consecrated always result in the revocation of the transferable will. One of the transfers of the will is by buying and selling. If before the testator dies, the object in the testament has been bought and sold, automatically resulting in the revocation of the will. However, the sale and purchase agreement is not the same as buying and selling because the principle of light and cash in the transfer of land rights has not been fully fulfilled. The light in this case means that the sale and purchase is carried out before an authorized public official, in this case the Land Deed Making Officer (PPAT). Meanwhile, what is meant by cash is the act of handing over land and payment of land prices considered to occur together or completed at that time.

Keywords: Validity of Testament Deed; Agreement on Sale and Purchase; Heir hasn't died yet.

 

"

"Notaris sebagai Pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik tentu harus teliti terhadap dokumen-dokumen pendukung yang akan dipergunakan. Akta autentik memiliki kekuatan bukti yang lengkap atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata. Masalah timbul ketika Notaris membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang didasari dengan kuasa menjual yang tidak dilegalisasi oleh Notaris. Akta tersebut dapat mengalami degradasi, dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti sempurna menjadi pembuktian seperti akta di bawah tangan yang menyebabkan kebatalan atau ketidak absahannya akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bersifat deksriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Keabsahan akta pengikatan jual beli dengan memakai surat kuasa menjual dibawah tangan adalah tetap sah tetapi kedudukan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan yang artinya akta itu mengalami degradasi akta yang posisinya rentan untuk dibatalkan dan tidak kuat secara hukum. Tanggung jawab Notaris dalam hal ketidak cermatan, kelalaian dan kesalahan dalam menerapkan aturan hukum karena diri Notaris sendiri maka sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatannya menimbulkan kerugian, Notaris dikenakan sanksi administratif.

---

Notary as the official who is authorized to make an authentic deed must be careful of the supporting documents that will be used. An authentic deed has complete evidence strength and has binding power, and has sufficient minimum legal evidence without any further evidence needed in a civil law dispute. Problems arise when a Notary Public makes a Deed of Agreement on Sale and Purchase which is based on a power of attorney that is not legalized by a Notary. The deed can be degraded, in the sense that it is lower in strength as a means of evidence, from the strength of perfect evidence to proof like a deed under the hand that causes the invalidity or invalidity of the deed. This study uses normative juridical research methods, analytical descriptive nature with a qualitative approach. The validity of the binding purchase agreement using a power of attorney to sell under the hand is still valid, but the position of the deed becomes a deed under the hand, which means that the deed position is vulnerable to be canceled and is not legally strong. The Notarys responsibility in terms of inaccuracy, neglect and error in applying the rule of law because of the Notary himself so long as it can be proven that his actions cause harm, the Notary is subject to administrative sanctions."

"Dengan semakin pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi mendesak masyarakat untuk sadar akan kepentingan perlindungan dan jaminan hukum terhadap setiap transaksinya. Agar transaksinya terlindungi adalah dengan melakukan suatu perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dapat berupa perjanjian yang dibuat dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Penelitian ini menganalisis keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dibawah tangan dan telah dilegalisasi oleh Notaris serta perlindungan terhadap pihak Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah yang dibuat oleh para pihak. Penulis mengidentifikasi keabsahan perjanjian pengikatan jual beli dilihat dari terpenuhi atau tidaknya syarat sah perjanjian yang didasarkan pada perjanjian pengikatan jual beli dengan dihubungkan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/Pdt/2016. Adapun permasalahan yang dihadapi penulis dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang tidak ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap objek perjanjian pengikatan jual beli dan perlindungan hukum terhadap pihak pembeli dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis normatif serta metode analisanya secara kualitatif dengan tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut hasil penelitian ini, perjanjian pengikatan jual beli tanah yang dibuat antara para pihak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga tidak sah dan tidak mengikat para pihak. Perjanjian pengikatan jual beli ini tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu causa yang halal karena tidak semua pemilik tanah ikut menandatangani perjanjian pengikatan jual beli.

---

With the rapid development of economic globalization, people are urged to be aware of the legal protection and warranty for each transaction. In order to have the transaction protected is by having an agreement. The agreement made by each party can be in the form of private deed or an authentic deed. This study analyzes the validity of the Sale and Purchase Agreement privately made deed and that has been legalized by a Notary and the buyer protection in the Land Sale and Purchase Agreement made by each party.

The author identifies the validity of the sale and purchase agreement by the fulfillment of the legal terms of the agreement based on the sale and purchase agreement related to the case in the Decision of the Supreme Court Number 1696K/Pdt/ 2016. The problems faced by the author in this thesis are about the validity of the binding of sale and purchase agreement that is not signed by all interested parties on the object of the sale and purchase agreement and the lawful protection agreement of the buyer in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

To answer those problems, the normative juridical approach method is used and the analysis method is qualitative  the typology of this research is descriptive analytics. According to the results of this study, the binding agreement on the sale and purchase of land made between the parties does not meet the legal requirements of the agreement so that it is not legal and does not bind the parties. This binding sale and purchase agreement does not fulfill the objective requirement of an agreement, which is causa yang halal, because not all landowners signed the sale and purchase agreement."

"Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 3090 K/Pdt/2016, terdapat suatu gugatan terhadap Notaris/PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal pembuatan Akta Pemindahan Hak dan Kuasa serta Akta Jual Beli tanpa sepengetahuan dari pemilik sah atas tanah tersebut, dalam proses pembuatan akta-akta tersebut Notaris/PPAT mencatut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Nyonya RA. ST (Penggugat) berupa data-data, identitas, dan pemalsuan tanda tangan. Nyonya RA. ST juga tidak mengetahui, tidak pernah menghadap, tidak pernah menandatangani dan tidak pernah memberikan persetujuan atas pembuatan akta-akta tersebut. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum terhadap Akta Pemindahan Hak dan Kuasa serta Akta Jual Beli yang cacat hukum serta akibat hukum dan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap subjek hukum yang tidak berwenang. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan tipologi penelitian dreskriptif analitis, yang menggunakan data sekunder serta alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil analisa adalah Akta-akta yang dibuat oleh Nyonya IBS selaku Notaris/PPAT tidak sah/cacat hukum dan batal demi hukum, karena tidak terpenuhinya syarat subjektif “sepakat” dan “cakap”, syarat objektif yaitu “sebab yang halal”, serta tidak memenuhi syarat materil dari suatu jual beli “penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan”. Tanggung Jawab Notaris/PPAT karena Nyonya IBS selaku Notaris/PPAT telah melanggar sumpah jabatannya selaku Notaris (Pasal 4 ayat (2) UUJN) dan PPAT (Pasal 10 PP 24 Tahun 2016), Notaris/PPAT IBS dikenakan sanksi yaitu secara administratif, perdata, dan pidana. Saran yang dapat diberikan adalah kepada Penggugat, Notaris, dan Majelis Pengawas Notaris.

---

This study discusses the Supreme Court Decision Number 3090 K/Pdt/2016, there is a lawsuit against a Notary/PPAT who commits an unlawful act in terms of making a Deed of Transfer of Rights and Powers and a Deed of Sale and Purchase without the knowledge of the legal owner of the land, in the process the making of the deed Notary/PPAT profiteering without permission and without the knowledge of Mrs. RA. ST (Plaintiff) in the form of data, identity, and forgery of signatures. Mrs RA. ST also did not know, never appeared, never signed and never gave approval for the making of the deeds. The problems that will be raised in this study are regarding the legal consequences of the Deed of Transfer of Rights and Powers and the Deed of Sale and Purchase which are legally flawed and the legal consequences and responsibilities of the Notary/PPAT against legal subjects who are not authorized. To answer these problems, a normative juridical research method is used, using a descriptive analytical research typology, which uses secondary data and the data collection tool used is library research. The results of the analysis are that the deeds made by Mrs. IBS as a Notary/PPAT are invalid/legally defective and null and void, because the subjective conditions of "agree" and "capable", the objective requirements are "lawful causes", and do not meet the material conditions of a sale and purchase "the seller has the right to sell the land in question". Responsibilities of a Notary/PPAT because Mrs IBS as a Notary/PPAT has violated her oath of office as a Notary (Article 4 paragraph (2) UUJN) and PPAT (Article 10 PP 24 of 2016), Notary/PPAT IBS is subject to sanctions, namely administratively, civilly, and criminally . Suggestions that can be given are to the Plaintiff, Notary Public, and the Notary Supervisory Board."

"Hukum waris mengatur mengenai peralihan harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya serta akibat bagi ahli warisnya itu. Di Indonesia bagi masyarakat golongan Timur Asing Tionghoa berlaku Hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila terdapat ahli waris yang merupakan anak adopsi, maka ia berhak mewaris dari orang tua angkatnya sebagai ahli waris golongan I, diatur dalam Pasal 12 Staatsblad 1917:129 juncto Pasal 852 KUH Perdata. Jika salah seorang ahli waris tersebut berada di bawah pengampuan, maka perlu peranan Kurator/Pengampu untuk mengurus Kurandus dan harta kekayaan Kurandus itu, dan Balai Harta Peninggalan berperan sebagai Pengampu Pengawas. Pada kasus ini, Pewaris Lie Bang Kieng meninggalkan istri yaitu Tan Han Goe Nio dan anak angkat satu-satunya yaitu Hawad Liwang (Lie Tiong Hao). Kemudian Tan Han Goe Nio dinyatakan di bawah pengampuan karena gangguan kejiwaan (gila), sedangkan Hawad Liwang anaknya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Tan Han Goe Nio. Harta warisan yang ditinggalkan oleh Lie Bang Kieng masih belum terbagi ketika Hawad Liwang meninggal. Timbul permasalahan dimana Kurator dari Tan Han Goe Nio secara tidak sah mengalihkan kepemilikan harta Kurandus yang berasal dari harta warisan yang belum terbagi dimana ahli waris lainnya memiliki bagian bersama dengan Kurandus, kemudian berdasarkan Putusan MA RI Nomor 1105 K/PDT/2004 para ahliwaris tidak mendapatkan hak warisnya, sehingga mereka harus mencari upaya hukum agar mendapatkan kembali bagian hak warisnya. Penelitian yuridis-normatif ini menganalisis data yang dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mengalihkan kepemilikan harta kurandus dimana di dalamnya terdapat hak bersama dengan ahli waris lainnya, seorang Kurator harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya dan mendapat izin dari Pengadilan Negeri dan Balai Harta Peninggalan, dan oleh karena Putusan MA tersebut belum memberikan kepastian hukum mengenai hak waris para ahli waris lainnya, maka mereka dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Kurator dan Para ahli waris Kurandus, dimana Kurator tidak menepati janjinya untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak waris para ahli waris itu.

---

Inheritance law governing the transition of a legacy of a deceased person to his heir as well as due to the heirs. In Indonesia, for the East group of Chinese community prevailing inheritance law based on Civil Law Code. If there is an heir who is an adopted child, so he has the right to inherit of the adoptive parents as Class I heirs, provided for in Article 12 of Statute 1917:129 of Civil Code in conjunction with Article 852. If one of the heirs are under guardianship, it is necessary to the role of Curator to take care Curatee and the property of Curatee, and the Heritage Center serves as custodian of Trustees.

In this case, the Heir Lie Bang Kieng left his wife namely Tan Han Goe Nio and the only adopted son Hawad Liwang (Lie Tiong Hao). Tan Han Goe Nio then stated under guardianship because of mental disorders (demented), while the son, Hawad Liwang died earlier than Tan Han Goe Nio. Inheritance left by Lie Bang Kieng still undivided when Hawad Liwang died. Raised the problem of where the Curator of Tan Han Goe Nio illegally transferred the ownership of the property of Curatee derived from an undivided inheritance where other heirs have parts along with Curatee, then by The Supreme Court Decision Number 1105 K/PDT/2004 the heirs do not get disinherited, so that they should seek legal remedies in order to get their part back of the inheritance. This Juridical-normative research is to analyze the data with a qualitative approach to generate analytical descriptive data.

Based on the results of research can be concluded that in order to transfer property ownership of Curatee which included the rights of other heirs, a curator must obtain the consent of the other heirs and got permission from the District Court and Probate Court, and because The Supreme Court Decision has not made legal certainty regarding the inheritance of the other heirs, then they can file a lawsuit for breach of contract to the Makassar District Court based on Joint Statement made by the Curator and the heirs of Curatee, where the curator did not keep his promise to surrender part of the inheritance which is the heir?s rightful."

"Tesis ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 1165/R/17/Ilir (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1729 K/Pdt/2016). Permasalahan dalam tesis ini tentang keabsahan akta jual beli yang cacat hukum, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pemenang lelang, dan Tanggung jawab PPAT terhadap penerbitan akta jual beli yang cacat hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif, tipe penelitian deskriptif analitis, dan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif . Berdasarkan hasil penelitian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1729 K/Pdt/2016 yaitu akta jual beli yang tidak terpenuhinya unsur  kesepakatan kehendak dan suatu sebab yang halal.mengakibatkan akta jual beli tersebut tidak sah atau batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada perjanjian. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pemenang lelang atas objek sengketa ialah hasil putusan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia 1729 K/Pdt/2016 dimana pemenang lelang adalah pemilik sah atas kepemilikan tanah tersebut dengan dasar telah dikeluarkannya Risalah Lelang Nomor 10/2001 guna sebagai pendaftaran ke Kantor Tanah setempat. PPAT  bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya cacat hukum dengan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis  dan sanksi perdata berupa ganti rugi dan bunga.

---

This thesis discusses Legal Protection of Heirs as the Certificate Owner of Ownership Rights Number 1165/R/17/Ilir (Case Study Verdict of Supreme Court Number 1729 K/Pdt/2016) is about the validity of the legal deed of sale and purchase, legal protection of third parties as auction winners, and the responsibilities of PPAT for the issuance of invalid deed. To answer these problems, the research method used in this research is normative juridical with analytical descriptive research type, and the type of data used in this study is secondary data with qualitative approach. Based on the results research of the Supreme Court Republic of Indonesia decision Number 1729 K/Pdt/ 2016, sale and purchase deed which is not fulfilled the element of agreement causes invalid and legal defeact. Legal protection of third parties as auction winners over the object of the dispute is the result of the Supreme Court Republic of Indonesia decision Number 1729 K/Pdt/ 2016 where the winner is the legal owner of ownership of the land based on the issuance of Minutes of Bid No. 10/2001 for registration to the Office Local land. PPAT is responsible for the deeds that have been  made are legal defects by  administrative sanctions in the form of written warnings and civil sanctions in the form of compensation and interest."

"Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum terhadap perjanjian pengikatan jual beli yang tidak dibacakan dan tidak diberikan salinannya. Hal ini terkait dengan kewajiban Notaris berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan jabatannya. Permasalahan penelitian adalah tentang tata cara pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang dituangkan dalam akta notaris untuk melindungi kepentingan para pihak dan Tanggung jawab Notaris atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif, bersifat Deskriptif Analitis dan kualitatif.Hasil penelitian berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 560/K/Pdt/2016, bahwa tata cara pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang dituangkan dalam akta Notaris untuk melindungi kepentingan para pihak tidak tercapai, dalam hal ini Notaris tidak membacakan akta yang dibuatnya dan tidak memberikan salinan dalam jangka waktu yang lama sehingga para pihak tidak mengetahui isi akta yang sebenarnya. Pembacaan akta merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Notaris guna autentiknya akta tersebut dan atas tindakan yang dilakukan oleh Notaris dapat dikenakan dengan baik sanksi pidana, perdata maupun administratif.

---

This thesis examines the legal consequences of a Pre Sale and Purchase Agreement that is not read out and not provided a copy. This is related to a notary's obligation under the Notary Law, Notary's Code of Ethic and applicable laws and regulations in carrying out its function. The problem statement of this research regards to the making procedure of a notarial deed form of Pre Sale and Purchase Agreement that aims to protect the interest of the parties and the responsibility of the Notary for its legal acts. The method used in this writing is normative legal research that is analytical descriptive and qulitative.The result of this research is related to the Supreme Court Judgement Number 560 K/ Pdt/2016 that the making procedure of the Pre Sale and Purchase Agreement does not protect the interest of the parties, due to the Notary's failure to read out and provide a copy of the deed for an amount of time resulting to the parties unawareness of its actual content. The reading of the deed is an obligation that must be fulfilled by the Notary in order to authenticate the deed, and the actions done by the Notary may be subject to both criminal, civil or administrative sanctions."

"ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Karenanya diciptakan kegiatan pendaftaran tanah dan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT, akta tersebut dijadikan dasar pendaftaran pemindahan hak atas tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak baru. Seringkali dalam prakteknya, Notaris/PPAT dalam membuat Akta Jual Beli tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta. Notaris/PPAT harus bisa memformulasikan kehendak para pihak. Dalam transaksi jual beli penyerahan barang dan pembayaran dilakukan secara terang dan tunai. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Sikka-Maumere melalui Putusan Mahkamah Agung No. 1515 K/PDT/2016 dimana Notaris/PPAT menuangkan nilai nominal yang tidak sebenarnya pada AJB tanah tersebut, faktanya bahwa pembeli hanya membayar uang panjar pada perjanjian tersebut. Terdapat kekhilafan yang dilakukan oleh pihak Penjual, karena ia menandatangani akta tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Tipologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Teknik Pengumpulan data diperoleh dengan studi dokumen, dan literatur. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil analisis terhadap pembuatan AJB tanah tersebut keabsahannya menjadi akta dibawah tangan, dan akta tersebut tidak memiliki sifat keotentikan sebagai akta yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT. Konsekuensi hukum terhadap Notaris/PPAT dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian jabatan. Seharusnya PPAT dalam membuat akta harus cermat dan teliti sehingga dapat memformulasikan akta sesua dengan kewenangannya.

---

ABSTRACT

 

 

---

Community needs for land are increasing. In connection with that, there will also be an increase in the need for legal certainty in the land sector. Therefore, land registration activities and registration of transfer of land rights were created. The transfer of land rights must be proven by the sale and purchase deed made before a Notary / PPAT, the deed is used as the basis for registration of the transfer of land rights aimed at providing legal certainty to the holders of new rights. Often in practice, Notary / PPAT in making Deed of Purchase is not in accordance with the procedures for making a deed. Notary / PPAT must be able to formulate the wishes of the parties. In a sale and purchase transaction the delivery of goods and payment is made in a light and cash manner. Like the case that occurred in Sikka-Maumere District through the Decision of the Supreme Court No. 1515 K / PDT / 2016 where the Notary / PPAT pays an nominal value that is not actually on the land AJB, the fact that the buyer only pays in advance the agreement. There was an error committed by the Seller, because he signed the deed. This research is normative juridical by using secondary data. The research typology used is analytical descriptive. Data collection techniques obtained by the study of documents, and literature. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the analysis of the making of the AJB of the land were validated as a deed under the hand, and the deed had no authenticity as a deed made before a Notary / PPAT. The legal consequences to the Notary / PPAT may be subject to administrative sanctions in the form of a written warning up to the dismissal of the position. PPAT should be careful and thorough in making the deed so that it can formulate the deed according to its authority.

"

"

Kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Karenanya diciptakan kegiatan pendaftaran tanah dan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT, akta tersebut dijadikan dasar pendaftaran pemindahan hak atas tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak baru. Seringkali dalam prakteknya, Notaris/PPAT dalam membuat Akta Jual Beli tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta. Notaris/PPAT harus bisa memformulasikan kehendak para pihak. Dalam transaksi jual beli penyerahan barang dan pembayaran dilakukan secara terang dan tunai. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Sikka-Maumere melalui Putusan Mahkamah Agung No. 1515 K/PDT/2016 dimana Notaris/PPAT menuangkan nilai nominal yang tidak sebenarnya pada AJB tanah tersebut, faktanya bahwa pembeli hanya membayar uang panjar pada perjanjian tersebut. Terdapat kekhilafan yang dilakukan oleh pihak Penjual, karena ia menandatangani akta tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Tipologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Teknik Pengumpulan data diperoleh dengan studi dokumen, dan literatur. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil analisis terhadap pembuatan AJB tanah tersebut keabsahannya menjadi akta dibawah tangan, dan akta tersebut tidak memiliki sifat keotentikan sebagai akta yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT. Konsekuensi hukum terhadap Notaris/PPAT dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian jabatan. Seharusnya PPAT dalam membuat akta harus cermat dan teliti sehingga dapat memformulasikan akta sesua dengan kewenangannya.

---

Community needs for land are increasing. In connection with that, there will also be an increase in the need for legal certainty in the land sector. Therefore, land registration activities and registration of transfer of land rights were created. The transfer of land rights must be proven by the sale and purchase deed made before a Notary / PPAT, the deed is used as the basis for registration of the transfer of land rights aimed at providing legal certainty to the holders of new rights. Often in practice, Notary / PPAT in making Deed of Purchase is not in accordance with the procedures for making a deed. Notary / PPAT must be able to formulate the wishes of the parties. In a sale and purchase transaction the delivery of goods and payment is made in a light and cash manner. Like the case that occurred in Sikka-Maumere District through the Decision of the Supreme Court No. 1515 K / PDT / 2016 where the Notary / PPAT pays an nominal value that is not actually on the land AJB, the fact that the buyer only pays in advance the agreement. There was an error committed by the Seller, because he signed the deed. This research is normative juridical by using secondary data. The research typology used is analytical descriptive. Data collection techniques obtained by the study of documents, and literature. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the analysis of the making of the AJB of the land were validated as a deed under the hand, and the deed had no authenticity as a deed made before a Notary / PPAT. The legal consequences to the Notary / PPAT may be subject to administrative sanctions in the form of a written warning up to the dismissal of the position. PPAT should be careful and thorough in making the deed so that it can formulate the deed according to its authority.

"